PEMBUATAN KARTU KUNING MENINGKAT

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Seminggu terakhir, permintaan pembuatan kartu kuning atau AK 1 di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ogan Ilir (OI) meningkat tajam.

Kepala Bidang (Kabid) Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Ogan Ilir Drs Suharsono, MM mengatakan, sejak seminggu terakhir banyak permintaan masyarakat Ogan Ilir, khususnya pencari kerjam untuk dibuatkan kartu kuning.

“Ini tidak terlepas dari adanya perencanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperkirakan akan berlangsung akhir 2013 ini,” ujar Suharsono kepada media Irdess Sumsel, Jum’at (30/8).

Selain untuk mengikuti tes CPNS, sebagian kecil ada juga permintaan pembuatan kartu kuning untuk mencari pekerjaan keluar kabupaten bahkan ke provinsi lain. “Ya, misalnya ke pulau Batam dan ke pulau Jawa,” ungkap dia.

Menurut Suharsono, hari-hari biasanya pembuatan kartu kuning hanya satu dua saja setiap hari, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. “Namun dalam seminggu terakhir, dalam satu hari kami menerima permohonan atau permintaan antara 50 hingga 75 kartu setiap harinya,” terang dia.

Dari pantauan Irdess Sumsel, memang banyak sekali permintaan masyarakat Ogan Ilir untuk dibuatkan kartu kuning. Warga Bumi Caram Seguguk silih berganti dan antre dengan tertib untuk membuat salah satu syarat untuk melamar kerja ini.

Terpisah, Adi Chandra (19), warga Tanjung Batu yang mengaku baru pertama kali membuat kartu kuning di Disnakertrans Ogan Ilir, minta dibuatkan kartu kuning untuk melamar kerja ke Batam.

“Saya baru tamat SMA tahun inilah, dan mencoba-coba melamar kerja di salah satu perusahaan di Batam. Ya, salah satu syaratnya kartu kuning ini,” ujar dia sedikit malu-malu.

Lain lagi dengan Lina (23), warga Indralaya yang ikut antre untuk mendapatkan kartu kuning. Dia mengaku ingin mengikuti tes penerimaan CPNS yang diperkirakan pada akhir tahun ini.

“Ini pertama kali saya ikut tes CPNS, baru tamat kuliah juga. Ya, selain berharap bisa jadi PNS, paling tidak kalau tidak lulus, tahap pertama ini akan saya jadikan pelajaran untuk mengikuti tes CPNS yang akan datang,” kata dia.

PANWASLU OI GELAR BIMTEK EVALUASI ANGGARAN PILGUB SUMSEL

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Selama tiga hari, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Ilir (OI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) evaluasi anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Sumsel yang digelar di ruang pertemuan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Pembukaan Bimtek ini sendiri dilakukan, Rabu (28/8) malam kemarin, dan kegiatannya baru dilakukan, Kamis (29/8) diikuti 80 peserta Panwas yang ada di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten OI.

“Tidak ada kendala yang berarti dalam Bimtek evaluasi anggaran ini, semua berjalan baik. Intinya kegiatan ini kita belajar dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Pilgub, kemarin,” ujar Ketua Panwaslu OI Syamsul Alwi didampingi dua anggotanya, Dermawan Iskandar dan Dedi Irwansyah.

Tak hanya masalah evaluasi anggaran yang dibahas dalam Bimtek melainkan katanya, pihaknya juga mengevaluasi kinerja para pengawas kecamatan selama Pilgub beberapa waktu yang lalu. “Tentunya yang kita evaluasi masalah kinerja pengawas, karena kita akui masih banyak kelemahan, untuk itu kita minta para pengawas ini, pada pemilihan legislatif (Pileg) mendatang bisa bekerja lebih baik. Karena Pileg nanti pekerjaannya lebih berat ketimbang Pilgub kemarin,” tuturnya.

Untuk itu pria jebolan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah ini menambahkan, pihaknya pada Pileg mendatang akan melakukan penambahan pengawas ditingkat desa, dimana pada Pilgub kemarin tiap TPS ada satu pengawas. “Nanti akan ditambah satu atau dua orang sebagai asisten,” terangnya.

Apalagi katanya, pada Pileg mendatang ada wacana KPU Pusat menerapkan aturan baru, dimana satu kecamatan hanya dibolehkan memasang dua baliho sedangkan ditingkat desa hanya satu baliho.

“Itupun, tidak diperbolehkan perorangan satu baliho. Melainkan beberapa orang caleg baik ditingkat kecamatan maupun desa, yang buat juga dari parpol masing-masing,” terangnya seraya mengaku inilah nanti yang harus diperhatikan para panwascam.

“Pastinya nanti tugas panwas akan lebih berat lagi untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak caleg masing-masing parpol,” lanjutnya.

Sementara itu Anggota Panwaslu, Dermawan Iskandar menambahkan, bahwa jika Caleg ada yang pasang foto sendiri tanpa ada koordinasi lanjutnya, maka pihak Panwaslu akan menertibkan baliho atau spanduk tersebut. “Kalau melanggar ketentuan, maka kita tertibkan. Kita cabut paksa. Namun itu semua masih menunggu surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU. Kalau sudah keluar, nanti langsung kita terapkan,” imbuhnya.

Disinggung tujuan peraturan tersebut terang pria yang akrab disapa Is ini menjelaskan, tujuan peraturan tersebut dimungkinkan agar Caleg harus lebih menemui konsituennya di lapangan ketimbang hanya memasang baliho atau spanduk. “Selain itu juga untuk keindahan kota. Memang selama ini, banyaknya spanduk dan baliho Caleg di pinggir jalan membuat pemandangan jadi tidak sedap,” tukasnya.

BPBD OKI AKAN BENTUK POSKO SIAGA BENCANA ASAP

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Untuk mewaspadai pergantian musim hujan ke musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berencana akan bentuk posko siaga darurat bencana asap dan kebakaran di Kabupaten OKI.

Kepala Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Yusuf HS, melalui Sekretarisnya Nyimas Jamiah, Selasa (27/8), mengatakan sebagai bentuk kesiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini pihaknya akan membentuk posko darurat tersebut, demi menjaga dampak negatif yang terjadi pada musim kemarau.

“Ini sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumsel, pada 2 Agustus lalu tentang pembentukan posko siaga darurat bencana asap dan kebakaran di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Menurutnya, hot spot (titik api-red), di wilayah Kabupaten OKI rawan kebakaran yakni sebanyak 42 titik. Dengan alasan inilah membuat pihaknya harus siaga jika terjadi kebakaran hutan tersebut.

“Apalagi Kabupaten OKI salah satu kabupaten yang mempunyai lahan hutan,” urainya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, diperlukan kesiagaan dan koordinasi dengan sejumlah SKPD, sehingga kebakaran hutan bisa dicegah khususnya di wilayah Kabupaten OKI.

Ia menambahkan, kendati belum dipastikan kapan jadwal pembentukan posko tersebut, namun pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Bupati OKI. “Jika memungkinkan maka pembentukan posko akan dilakukan di setiap kecamatan, sehingga bencana kebakaran hutan dapat dicegah,” ujarnya.

Masih kata, Nyimas Jamiah, selain pembentukan posko, pihaknya juga akan menyiapkan personil di setiap posko, serta kelengkapan logistic. “Dengan perlengkapan inilah mudah-mudahan ancaman akan musim kemarau dan kebakaran hutan akan terbendung,” jelasnya.

NASIB KADES UJUNG TANJUNG TERPILIH BELUM JELAS

IRDESS, TULUNG SELAPAN, OKI  – Nasib Kepala Desa (Kades) Ujung Tanjung, Kecamatan Ogan Komering Ilir (OKI) yang terpilih dalam pelaksanaan pilkades (15/8) lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan, pasalnya meskipun dalam pelaksanaannya Suhardi (Gadak) unggul 6 suara dari kompetitornya Nedi, namun dalam proses pemilihan tersebut, diduga ada kelebihan surat suara sah, sehingga belum dilakukan penetapan terhadap Kades terpilih tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Ali Amir, melalui Kabid Pemerintahan Desa Kelurahan, Zulfikri kemarin (28/8) mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari panitia dan juga pihak kecamatan setempat, terkait pelaksanaan Pilkades Ujung Tanjung, namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk bupati.

“Proses pelaksanaan Pilkades seharusnya diselesaikan oleh panitia, namun karena diduga ada persoalan, maka panitia menyerahkan ke pihak kecamatan. Dan kami sudah menerima laporan dari kecamatan, bahwa ada persoalan dalam pelaksanaan Pilkades Ujung Tanjung, terkait adanya dugaan kelebihan surat suara sah, saat dilakukan penghitungan suara. Karena persoalan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), maka kami meminta petunjuk Bupati melalui Kabag Hukum Setda Pemkab OKI, untuk meminta status hukum dalam persoalan ini,” ujar Zulfikri.

Dikatakannya, jika memang ada kekeliruan dan selisih suara, maka yang berwenang melakukan penghitunga ulang terhadap kertas suara yang ada di dalam tabung, itu adalah wewenang panitia, namun hal tersebut dapat dilakukan jika tabung suara belum ditutup dan disegel.

“Pada saat penghitungan, ada saksi dari masing-masing kandidat calon Kades, dan saat itu jika ada kekeliruan saksi berhak untuk meminta dilakukan penghitungan ulang, tetapi sekarang kasusnya beda, karena protes tentang adanya selisih suara tersebut dilakukan setelah tabung sudah ditutup dan disegel, sehingga untuk membuktikan kebenaran adanya perselisihan suara tersebut hanya dengan dilakukan penghitungan ulang, tetapi karena tabung sudah disegel dan disahkan, maka siapa yang berkompeten membuka tabung tersebut tidak ada ketentuannya. Yang jelas BPMPD tidak mempunyai wewenang membuka tabung tersebut, maka kami meminta petunjuk dari bagian hukum Setda Pemkab OKI,” jelas Zulfikri.

Kendati demikian, Zul menjamin saat ini tabung suara dalam kondisi aman dan berada di kantor kecamatan dengan dua kunci gembok. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar, karena dalam waktu dekat aka nada petunjuk dari bagian hukum dan Bupati OKI, sehingga jika memang sudah diperoleh pertunjuk tersebut, maka akan kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diberikan oleh Bapak Bupati OKI,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pilkades Ujung Tanjung ricuh, karena jumlah hasil penghitungan mengalami selisih. Sehingga hal tersebut mulai menjadi perhatian public.

Dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, hanya diikuti oleh dua kandidat yakni Nedi dan Suhardi alias Gadak dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Namun, saat dilaksanakan pemungutan suara, Kamis (15/8) ternyata Suhardi unggul 6 suara dari Nedi.

Tetapi dalam pelaksanaannya ada yang aneh, sebab jumlah suara sah melebihi suara yang terdaftar sebelumnya, akibatnya pemilihan menjadi ricuh dan hingga saat ini belum dapat disahkan siapa pemenangnya, sementara kotak suara masih diamankan pihak berkompeten.

Akibat hal tersebut, warga dan tim pendukung mulai resah, karena meskipun ada salah satu calon Kades yang memperoleh angka tertinggi, tetapi warga belum mendapat kepastian siapa pemenangnya. “Kami saat ini, masih bingung dan belum bisa ngomong atau memberikan informasi sebab belum ada keputusan, yang jelas sekarang sudah ditangani pihak kecamatan dan dibawa ke kabupaten, kami juga tidak tahu saat ini panitia berada dimana,” ungkap salah seorang warga setempat Nay.

Sementara, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, dari daerah pemilihan (dapil) setempat, Drs Sang Dewi Rusmin Nuryadin, mengatakan, pihaknya turut prihatin atas kejadian tersebut.

Sang Dewi menambahkan berdasarkan informasi yang didapatnya, dalam pelaksanaan Pilkades tersebut terdaftar ada 2.198 matapilih dan ada dua calon Kades yakni Nedi dan Suhardi. Lalu, setelah dilakukan penghitungan, ternyata Suhardi unggul 6  suara. Namun ada hal yang membingungkan masyarakat karena setelah penghitungan jumlah total, suara sah 2.205 melebihi 7 suara dari suara yang terdaftar.

“Kejadian seperti ini, sangat riskan dan unik karena jarang terjadi. Maka dari itu, saya berharap kepada warga terutama tim pendukung agar tetap tenang dan jangan mudah terpancing emosi, namun serahkan saja persoalan ini kepada pihak berkompeten dalam menanganinya. Saya imbau kepada panitia, camat dan pihak lainnya jangan sampai gegabah dan dalam mengambil keputusan jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” tandasnya.

PILEG 2014, KPU KABUPATEN HANYA PERPANJANG TANGAN (Beda dengan Penyelenggaraan Pemilukada)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI  – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Abdul Hamid Usman SH MHum melalui Komisioner KPU Divisi Hukum dan Sosialisasi, Ihsan Hamidi SAg MPdI mengatakan pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2014 mendatang mutlak merupakan wewenang dan tanggung jawab dari KPU Pusat.

“KPU OKI statusnya hanya perpanjangan KPU Pusat dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat baik pusat ataupun daerah. KPU OKI komitmen membantu terselenggaranya kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya kemarin (28/8).

Dikatakannya, ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) beberapa waktu lalu, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir pelaksanaan ditanggung oleh daerah.

“Nah, sebagai pembantu KPU Pusat dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Legislatif, tentunya semua yang termasuk anggaran diatur oleh KPU Pusat, mulai logistik dan keperluan lainnya semua tanggungjawab Pusat. Termasuk juga besaran anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan Pileg di Kabupaten OKI, KPU Pusat yang mengaturnya,” terang Ihsan.

Tapi, lanjutnya, memang ada sebagian logistic yang ditangani oleh KPU Kabupaten, namun anggarannya tetap masih menggunakan anggaran dari Pusat atau APBN.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI juga dalam pelaksanaan Pileg nantinya juga tidak menganggarkan dana untuk tersebut, namun Pemkab OKI menyediakan fasilitas yang dibutuhkan KPU Kabupaten.

“Anggaran Pemilihan Legislatif akan dialokasi oleh Pusat, dimana anggaran kebutuhan KPU Kabupaten tentunya akan disesuaikan dengan peruntukannya, dan tidak menggunakan anggaran dari APBD OKI,” jelasnya.

Sementara ketika disinggung mengenai berapa besaran anggaran yang diterima KPU OKI dalam pelaksanaan Pileg 2014, dirinya mengatakan hal ini bukan wewenang dirinya, namun bagian Sekretariat KPU OKI. “Kalau masalah anggaran, itu Sekretariat yang lebih mengetahui bagaimana mekanisme, mulai dari besaran anggaran dan tahapan pencairan anggaran tersebut,” tukasnya.

TERUNGKAP JASA PEMBUATAN APBDES RP 500 RIBU (Dilakukan Oknum Kades Karena Tidak Mampu Buat APBDes)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI  – Minimnya pengetahuan Kepala Desa (Kades), dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan syarat utama mencairkan dana Bantuan Gubernur (Bangub) dan Anggaran Dana Desa (ADD), membuat para oknum Kades berbuat curang.

Hal terungkap jika banyak oknum Kades dalam menyusun APBDes menggunakan jasa seseorang dengan imbalan Rp 500.000,-.

Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Ogan Komering Ilir (OKI), sudah mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek), kepada para Kades dalam hal tata cara penyusunan APBDes melalui dana APBD.

Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, Pemerintah Kabupaten OKI, sudah sering kali melakukan Bimtek kepada para Kades dengan materi cara penyusunan APBDes.

Namun sayang, materi yang diberikan oleh narasumber ke para Kades nampaknya tidak diserap dengan baik. Timbul pertanyaan, apakah penyampaian pematerinya yang tidak mudah diterima oleh Kades, atau Kadesnya yang tidak serius mendengarkan materi yang diberikan, hingga sampai saat ini masih banyak Kades yang tidak bisa membuat APBDes.

Salah satunya di Desa Pedamaran 6, dimana sampai saat ini tidak bisa mencairkan dana Bangub selama dua tahun. Hal itu dikarenakan APBDesnya belum diselesaikan dengan baik.

Kades yang tidak bisa membuat APBDes justru bisa mencairkan kedua bantuan tersebut, lantaran ada sejumlah oknum yang menawarkan jasa pembuatan APBDes kepada para Kades dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan, baik kecamatan BPMD sendiri.

Jika melihat apa yang terjadi ini artinya Bimtek APBDes yang telah dianggarkan terkesan sia-sia.

Menurut salah seorang pegawai di salah satu Kecamatan di OKI, berinisial WT, dirinya seringkali membantu pembuatan APBDes bagi Kades dengan besaran dana Rp500 ribu. Hal itu lantaran banyak Kades yang tidak bisa menyusun APBDes.

“Dengan dana sebesar itu, para Kades tidak juga merasa keberatan karena Kades juga akan mendapat bantuan yang lebih besar nilainya dari uang biaya APBDes yang telah mereka keluarkan. Ya, banyak Kades yang dibuatkan APBDes, karena mereka banyak tidak bisa buat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Agus, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, tidak bisa berkata banyak. Menurut Agus, dirinya baru menjabat di BPMD.

“Saya berjanji akan menyelidiki tentang adanya oknum yang memberikan jasa pembuatan APBDes. Ya, saya saat ini belum bisa menjawab tentang hal ini, karena saya sendiri baru menjabat di sini, apalagi bisa dikatakan untuk pencairan Bangub sudah berjalan 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Kepala BPMD Kabupaten OKI, Nehru BHM Saleh saat dikonfirmasi mengenai hal ini juga, tidak begitu mengetahui, karena menurutnya selama menjadi kepala BPMD dalam urusan pencairan dana ADD maupun Bangub, hanya merekomendasi saja.

“Bagi desa-desa yang telah memenuhi persyaratan untuk proses pencairannya. Saya saja tidak pernah bertemu dengan Kades, karena tugas saya hanya merekomendasi, dan selebihnya Kades banyak berurusan di bidang pengelolaan keuangan yang saat itu dijabat pak Jumadi. Untuk pencairan saya sendiri tidak pernah meminta kepada Kades dari Bangub maupun ADD,” ujarnya.

BANMUS JADWALKAN PELANTIKAN PAW 8 ANGGOTA DPRD

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI) dalam waktu dekat ini akan segera menentukan jadwal tepat pelantikan 8 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) yang di-recall lantaran lompat ke partai lain ketika akan mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2014 mendatang.

“Kami akan rapat Banmus pada 2 September nanti. Ya, kami sudah menerima SK PAW yang ditandatangani Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin sejak 26 Agustus lalu terhadap 8 anggota DPRD yang di-PAW,” ujar Ketua DPRD OI, H Iklim Cahya, Rabu (28/8).

Menurut Iklim, dengan telah dikeluarkannya SK pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD tersebut, maka secara otomatis hak yang biasa diterima anggota DPRD terputus. Aturan atas hak-hak protokoler yang tidak lagi diterima anggota DPRD yang di- PAW itu sesuai dengan prosedur dan mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 16.

“Selain telah mengantongi SK pemberhentian yang ditandatangani Gubernur Sumsel, kami juga telah menerima surat Menteri Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 16 yang menyebutkan hak protokoler anggota PAW secara otomatis langsung terputus,” ungkap politisi dari Partai Golkar ini.

Diketahui, kedelapan anggota dewan yang akan di- PAW yakni Hardi Sopuan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), merapat ke Partai Bulan Bintang (PBB), Irawadi Sahil Sahal dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ke Partai Hanura, Sonedi Ariansyah juga dari PBR melompat ke Partai Demokrat.

Selanjutnya, Fathul Jaya dari Partai Pelopor ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yeni dari PDK ke PPP, Taskiah dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Darwin Harja dari Partai Golkar melompat ke Partai Amanat Nasional (PAN), dan Andi Azhari juga dari Partai Golkar melompat ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

 Khusus untuk Hardi Sopuan dan Andi Azhari mengadu nasib dari partai yang berbeda untuk mencalonkan diri menjadi Caleg tingkat Provinsi. Selain itu, para anggota dewan yang mundur tetap mencalonkan diri kembali di tingkat kabupaten.

KEDISIPLINAN ANGGOTA DPRD OI MASIH RENDAH

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Disiplin anggota DPRD Ogan Ilir saat ini masih rendah. Seperti kebiasaan merokok di pertemuan resmi dan tidak menggunakan pakaian seragam saat menghadiri sidang paripurna.

Seperti dilakukan para wakil rakyat Ogan Ilir dari beberapa fraksi saat rapat paripurna, Rabu (28/8). Dengan santainya beberapa wakil rakyat mengisap rokok saat rekannya membacakan laporan komisi-komisi dan Bupati OI membacakan pendapat akhirnya. Padahal, ruangan rapat tersebut full AC. Akibatnya, ruang rapat paripurna DPRD dipenuhi dengan asap rokok.

Berdasarkan pantauanm dari 28 wakil rakyat yang hadir pada rapat paripurna tersebut, sekitar enam orang merokok. Mereka berasal dari berbagai fraksi seperti Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi Gabungan.

Selain itu, para wakil rakyat Ogan Ilir ini juga menghadiri paripurna dengan pakain bermacam-macam. Ada yang memakai jas, baju safari, kemeja lengan panjang, dan bahkan ada yang mengenakan kemeja lengan pendek, ada juga yang berbaju batik dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Ogan Ilir Iklim Cahya mengakui, memang dalam tatib persidangan tidak ada aturan secara eksplisit mengenai larangan wakil rakyat untuk merokok. Namun menurut dia, secara etika, di ruangan ber-AC, wakil rakyat seharusnya mengetahui untuk tidak merokok di ruangan ber-AC,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pakaian yang dikenakan anggota dewan, menurut Iklim, sesuai aturan semua anggota dewan harus mengenakan pakaian sipil resmi (PSR) lengan panjang untuk sidang pertama dan terakhir paripurna serta sipil harian (PSH) untuk sehari-harinya.

Sementara itu, pengamat kebijakan Ogan Ilir Syamsudin menilai, tingkah laku dewan merokok di sidang paripurna jelas melanggar etika kesopanan. “Baiknya kalau merokok di luar ruangan tertutup, apalagi saat paripurna,” ujarnya.

Mengenai seragam wakil rakyat, Syamsudin mengatakan, sudah seharusnya kalau memang ada seragam, untuk dipakai sesuai ketentuan. Kecuali di luar persidangan yang tidak diatur dengan peraturan.

PERBAIKAN RUMAH SAKIT MENELAN DANA RP 1,3 M

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Bangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Ogan Ilir, yang dibangun tahun 2009 silam, sudah lama rusak dan dibiarkan saja. Namun kini akan dilakukan perbaikan dengan dana Rp1,3 Miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir melalui Kabid Proyankes Priadi mengatakan, rehab gedung rumah sakit ini bantuan Pemerintah Provinsi Sumsel. Perbaikan baru dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai Desember 2013 ini juga. “Ya, pembangunan gedung administrasi rumah sakit daerah ini melalui dana bantuan Provinsi. Untuk rehab yang dilakukan ini menggunakan dana APBD kita,” ujar Priadi ditemui di sela-sela mendampingi Bupati Ogan Ilir melakukan peninjauan beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pembangunan gedung administrasi rumah sakit ini, pertama kali dibangun di lahan perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir di Desa Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Sejak selesai dibangun tahun 2010, bangunan ini tidak terpakai dan tidak dimanfaatkan.

Akibatnya, selama  lebih kurang tiga tahun gedung tersebut mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari dinding yang retak-retak, plafon jebol, kaca-kaca banyak pecah, dan atap jebol hingga lantai keramik pecah-pecah.

“Karena tidak ditunggu selama itu, jadi gedung administrasi ini terkesan tidak terawatt, dan mengakibatkan banyak kerusakan. Tapi, setelah gedung ini direhab akan langsung ditunggu. Ya, belajar dari pengalaman,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris RSUD Ogan Ilir H A Faid, SKM mengaku, bangunan administrasi yang direhab tersebut tidak terlalu mendesak. Karena pihaknya masih bisa menggunakan bangunan lain seperti gedung poli yang belum dioperasikan optimal.

POLRES OKI MENGAMANKAN 56 EKOR ULAR SANCA ILEGAL

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Jajaran unit pidana khusus (Pidsus) Polres Ogan Komering Ilir (OKI), pimpinan Ipda Jailili kemarin (28/8). Berhasil mengamankan sebanyak 56 ekor ular jenis sanca yang akan diperjualbelikan di Palembang. Polisi juga mengamankan satu orang pelaku Saini (45), warga desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi, OKI, yang merupakan pemilik ular liar tersebut.

Informasi yang dihimpun dari pantauan media Irdess Sumsel, penangkapan dilakukan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) OKI, tepatnya depan kantor Bupati OKI. Ular yang berada dalam 33 karung tersebut, diangkut menggunakan mobil jenis Panther BG 1069 LO, lalu dihadang Polisi saat melaju dari Desa Muara Baru menuju Palembang.

Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat didampingi Kasat Reskrim AKP Surachman mengatakan, awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang membawa trenggiling, sehingga pihaknya melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut. “Saat kita periksa ternyata ditemukan dalam mobil tersebut ada 33 karung yang berisi 56 ekor ular jenis sanca," terang Surachman.

Selanjutnya, pemilik ular sanca tersebut bersama barang-bukti (BB) langsung diamankan di Polres OKI. “Menurut pengakuan tersangka, barang itu dibeli dari pengepul ular di Muara Baru, kemudian akan dijual lagi ke PD Budiman di 16 Ilir yang merupakan penadah ular-ular liar itu untuk dijual kembali," tambahnya.

Lebih lanjut kata Kasat Reskrim AKP Surachman, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melepaskan kembali ular-ular tersebut ke habitatnya. "Tersangka telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 08 Tahun 1999 Pasal 63-64 tentang Perlindungan Satwa Liar," terangnya.

Menurut Kasat, memang tersangka membawa surat dari PD Budiman Palembang, tetapi setelah dicek, ternyata PD tersebut belum mempunyai izin dari BKSDA. "Walaupun dia punya surat pengantar dari PD, tetapi  PD tersebut belum ada surat izin dari BKSDA," pungkasnya.

Sementara itu, menurut tersangka Saini, dirinya membeli ular itu dari pengepul di Desa Muara Baru dengan Usman. "Saya beli Rp100 ribu/meter, rencananya saya akan jual lagi seharga Rp120 ribu/meter kepada Hasan pemilik PD Budiman di 16 Ilir Palembang," ujar Saini.

RIBUAN IKAN PUNAH, DIDUGA BERASAL DARI ZAT MATERIAL BANGUNAN PROYEK

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ribuan ikan patin punah di kolam pembibitan BBI (Balai Bibit Ikan) Dinas Perternakan dan Perikanan Ogan Ilir (OI). Diduga penyebab ribuan ikan mati tersebut berasal dari bahan kimia pengerjaan proyek TALUT (dinding penahan air kolam).

Hasil pantauan media Irdess Sumsel, Rabu (28/8) pada pukul 11.00 WIB. Sisa semen dari plasteran batu yang jatuh ke dalam kolam tersebut, membuat ribuan benih ikan punah. Belum lagi debit air yang rendah dan tidak tersirkulasi masuk dan keluar. Sehingga ikan di dalam kolam tersebut menghisap zat kimia dari pengerjaan proyek dan terindikasi kurangnya pakan.

Sementara itu, kepala BBI (Balai Benih Ikan) melalui Kasi Program Dinas Peternakan dan Perikanan, Abi Bakri SP saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, ikan-ikan tersebut mati bukan karena kekurangan pakan. Kita belum tahu pasti apa penyebabnya, dan akan kita crosscheck terlebih dahulu. Jika kepunahan ribuan ikan patin tersebut diindikasikan dengan pembangunan penahan dinding kolam, kayaknya tidak mungkin. Sebab debit air di sana lebih banyak daripada sisa material semen yang jatuh ke dalam kolam.

Lebih lanjut Abi mengatakan, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada pukul 14.06 WIB, bibit ikan itu milik mahasiswa Unsri yang melakukan percobaan pembibitan. Ketika disinggung prihal pemberian pakan, setiap dua sampai tiga kali sehari ikan-ikan tersebut diberi makan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Ir Noerman Yussalwan, saat dikonfirmasi melalui via SMS pada pukul 13.28 WIB mengatakan, Ado apo? Tensi aku lagi tinggi, jadi aku nurunken tensi dulu, kalo ado pertanyaan, nanti lah,” ujarnya dengan sedikit kesal.

RUMAH DINAS UNTUK DOSEN DAN PEJABAT TERAS UNSRI KOSONG TAK BERPENGHUNI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sejumlah rumah dinas untuk Dosen dan Pejabat Teras Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya kosong tak berpenghuni. Dari pantauan media Irdess Sumsel, tak kurang dari lima buah rumah terbengkalai, sehingga terkesan mubazir listrik setiap harinya. Pasalnya setiap malam listrik di rumah tersebut menyala hingga pagi.

Hal tersebut dibantah oleh Dastian SE, Kabag Umum Universitas Sriwijaya (Unsri). Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Rabu (27/8) pada pukul 14.05 WIB. "Perumahan Dosen tersebut bukannya tidak ditunggu,” ungkapnya saat ditemui di kantornya. “Ditunggu, tapi bukan oleh Dosen, karena mayoritas Dosen dan Pejabat Teras berdomisili di Palembang. Karena tidak mungkin tinggal di sini, kegiatannya lebih banyak di Palembang.

Adapun rumah tersebut di tempati oleh Satpam dan Karyawan Biasa serta Petugas Admin. Namun jika ada tamu dari Pemerintah Pusat, Dirjen Pendidikan tetap kita sediakan rumah tersebut sebagai fasilitas untuk bermalam para tamu.

Ketika disinggung ideal penempatan rumah dinas tersebut, Dastian mengatakan, idealnya ya ditempati oleh Rektor, Purek dan Pejabat Teras di Universitas Sriwijaya. Namun sejauh ini, tidak ada yang menghuni lagi rumah tersebut.

KOMPOL SONNY BATAL DITUNTUT

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI  – Pada hari Selasa (27/8) kemarin, sidang lanjutan perkara dugaan money politic (politik uang) pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) OKI 6 Juni 2013 lalu dengan terdakwa Kompol Sonny Triyanto SH SIk MH yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal dibacakan.

Pasalnya, JPU yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kayuagung yang diketahui Naimullah SH MH, belum siap dengan tuntutannya terhadap mantan Wakapolres OKI tersebut, hingga persidangan dibuka oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Sobandi SH dengan hakim anggota Frans Effendi Manurung dan Alafarobi SH, jaksa belum menerima rencana penuntutan (rentut) yang diajukan dari Kejati Sumsel.

“Belum siap pembacaan tuntutan majelis hakim, hingga saat ini rencana penuntutan belum kami terima dari Kejati,” ujar Naimullah.

Oleh karena itu, majelis hakim menunda sidang akan ditunda hingga tanggal 9 September 2013, atau hampir dua pekan kedepan, pasalnya ketua majelis hakim Sobandi SH akan mengikuti test pelatihan hakim pada tanggal 1-4 September 2013 dan jika dinyatakan lulus maka akan mengikuti pelatihan selama dua minggu.

“Jika nanti saya lulus mengikuti pelatihan, maka sidang tanggal 9 September secara otomatis akan ditunda, ini perlu kita sampaikan jangan sampai nanti ada yang bertanya-tanya,” tukasnya.

Di lapangan, sidang baru bisa dilaksanakan pukul 14.30 WIB, Kompol Sonny datang dengan menggunakan setelan safari berwarna biru tua, seperti biasa terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Chairil Syah SH hadir dalam persidangan, seperti pada sidang-sidang sebelumnya, ruang sidang dipadati oleh pengunjung yang berasal dari pendukung yang sengaja datang untuk mengikuti proses persidangan.

Dalam persidangan sebelumnya, Kompol Sonny tak mampu menyembunyikan perasaannya, keluarga Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini merasa telah dizolimi dan diduga penuh dengan rekayasa dan upaya kriminalisasi. Akibat dari perkara yang menyeretnya ke pengadilan karirnya sebagai anggota polisi yang sebelumnya diperkirakan akan cemerlang menjadi hancur berantakan, demikian juga keluarganya tak luput dari masalah, meskipun dirinya saat ini belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan namun saat ini dampak dari perkara tersebut sudah sangat luar biasa.

Oleh sebab itu dirinya meminta majelis hakim dapat berlaku seadil-adilnya terhadap perkara tersebut serta dapat mengusut secara tuntas dibalik dalang semua ini, sebab sejak awal para saksi-saksi ini diduga sudah diarahkan oleh pihak tertentu mulai dari pemeriksaan di Panwaslu, sebab dirinya tidak bersalah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mantan Wakapolres tersebut diseret ke pengadilan setelah mengumpulkan sekitar 11 Kades di wilayah Mesuji Makmur, Selasa (4/6) malam, kemudian meminta doa restu kepada para Kades untuk kemenangan salah satu pasangan calon bupati OKI, selanjutnya para Kades ini menerima uang transport sebanyak Rp40 juta.

Kemudian aksi Kompol Sonny tersebut diketahui dan dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten OKI oleh Kades Mujiat, Panwaslu Kabupaten OKI yang menerima laporan tersebut langsung memprosesnya berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumsel, hingga akhirnya Wakapolres OKI dibawa ke Polda Sumsel dan sempat menjalani pemeriksaan di Bid Propam Polda Sumsel.

Selanjutnya pada Jum’at (7/6), Kompol Sonny Triyanto langsung dicopot dari jabatannya sebagai Wakapolres OKI dan dipindahkan ke Dit Samapta Polda Sumsel. Posisi yang ditinggalkan Sonny diisi oleh Kompol I Made Sinar Subawa yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intel Polresta Palembang.

EMPAT JAM KANTOR PEMKAB OI LUMPUH

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Adanya kerusakan trafo induk di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir membuat pihak ranting PLN Indralaya memadamkan listrik secara total, Selasa (27/8). Akibatnya, aktifitas para pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir lumpuh selama sekitar empat jam.

hampir seluruh ruangan kantor badan, dinas, dan bagian, yang ada di lingkungan Pemkab Ogan Ilir jadi gelap gulita. Seperti Kantor Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Transmigrasi, maupun kantor lainnya.

Menurut salah satu pegawai Dinas PU CK yang menolak namanya dikorankan, mengaku memilih duduk-duduk di luar kantor ketimbang di dalam kantor tapi tidak bisa kerja. “Sembari menunggu lampu hidup, merokok dulu, di dalam tidak bisa bekerja juga, ditambah ruangan panas. Kalau AC atau kipas angin saja hidup masih enak duduk di dalam kantor,” cetusnya.

Hal senada juga diungkapkan salah satu pegawai Dinas Pendidikan yang mengatakan, padamnya listrik membuat pekerjaan tertunda, karena banyak ketikan yang harus diprint.

“Kalau tersimpan dalam laptop masih bisa bekerja, ini tersimpan dalam komputer berkasnya, mana bisa diprint. Padahal, saya dari Palembang sengaja datang pagi-pagi untuk menyelesaikan kerjaan, ya tau-taunya sampai di kantor jam setengah delapan, lampu sudah mati,” paparnya.

Terpisah, Bagian Instalasi PLN Ranting Indralaya Junaidi mengakui, listrik di lingkungan Pemkab Ogan Ilir mati total, karena ada kerusakan di bagian trafo induk yang terletak di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara.

“Ya mati lampu di Pemda, seluruh katanya, karena ada kerusakan  di bagian trafo induk di Indralaya. Tapi, kemarin (Senin, Red) kita sudah memberitahukan pihak Pemda dengan melayangkan surat pemberitahuan untuk mematikan lampu karena emergensi,” tuturnya seraya mengaku pihaknya juga memberitahukan melalui SMS kepada pihak Pemda.

4 BULAN TUNTASKAN 5.000 AKTE KELAHIRAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Selama empat bulan terakhir atau setelah keluarnya keputusan perihal pembuatan akte kelahiran, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ogan Ilir (OI) berhasil menyelesaikan atau menuntaskan tidak kurang dari 5.000 akte kelahiran.

Kepala Kantor Dukcapil OI melalui Drs Syamsul Rahman, MM, Kabid Catatan Sipil, mengatakan, dalam seminggu pihaknya bisa menyelesaikan antara 300 sampai 350 lembar akte atau 1.400 lembar dalam satu bulan.

“Paling tidak, sejak Mei hingga sekarang kami bisa menyelesaikan 5.000 lembar akte kelahiran,” ujar Syamsul di ruang kerjanya, Selasa (27/8).

Dalam melakukan pelayanan, khususnya dalam pembuatan akte kelahiran, menurut dia, tidak ditemukan kendala yang berarti, termasuk blangko akte kelahiran. “Ya, kita memiliki stok blangko yang banyak,” ujar dia.

Tak hanya itu, lanjutnya, dengan mempunyai tenaga operator tiga orang dilengkapi peralatan atau perangkat yang cukup dan canggih, sangat menunjang kinerja pembuatan akte kelahiran. “Jadi tidak ada alasan untuk menunda dalam hal mencetak akte kelahiran ini,” imbuhnya.

Melihat animo masyarakat cukup tinggi dalam hal pembuatan akte kelahiran, kata Syamsul, karena masyarakat sekarang sudah mengerti betapa pentingnya akte kelahiran. Paling tidak dari masyarakat Ogan Ilir lebih dari 50 persen sudah mempunyai akte kelahiran.

Disinggung membludaknya masyarakat membuat akte kelahiran, Syamsul menjelaskan, biasanya terjadi pada tahun ajaran baru. Saat itu permintaan masyarakat lebih tinggi dari hari biasa, karena para orangtua membutuhkan akte kelahiran anaknya yang akan masuk sekolah.

Untuk itu, lanjut Syamsul, pihaknya berharap masyarakat sadar akan perlunya selembar akte kelahiran, apalagi pembuatan akte kelahiran berlaku satu kali seumur hidup dan kegunaannya sangat banyak. “Ya mengingat akte kelahiran merupakan dokumen penting bagi jati diri seseorang,” tuturnya.

LAHAN SENGKETA DIGARAP PT PSM, WARGA NGADU KE BUPATI OKI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – 28 Kepala Keluarga (KK) dari Desa Air Pedare dan Talang Dayang Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI beramai-ramai mendatangi kantor Bupati OKI untuk mengadukan ulah PT Persada Sawit Mas (PSM) yang menggarap lahan bersengketa.

Namun kedatangan puluhan warga didampingi Ibrahim selaku Kades Air Pedare dan Drs Sangdewi Rusmin Nuryadin (anggota DPRD OKI), Selasa (27/8) ini tidak membuahkan hasil karena Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sedang tidak berada di kantornya.

Warga hanya ditemui Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MM dan Kabag Pertanahan Setda OKI Suhaimi AP MSi. Namun permasalahan sengketa lahan antara warga dan perusahaan ini belum ada solusi karena masih akan dilaporkan ke Bupati.

Kades Air Pedare Ibrahim didampingi anggota DPRD OKI Drs Sang Dewi Rusmin Nuryadin kemarin menerangkan, PT PSM telah menyerobot lahan seluas sekitar 50 hektar milik 28 KK tersebut. Padahal lahan itu belum diganti rugi oleh perusahaan.

Dijelaskan mereka, penyerobotan lahan itu sudah dilakukan perusahaan sejak beberapa tahun lalu dan ditanami kelapa sawit. Bahkan kini pihak perusahaan sudah siap untuk memanen sawit yang ditanam di lahan warga tersebut.

Katanya, akibat penyerobotan lahan milik warga yang dilakukan perusahaan, warga kini tidak memiliki lagi lahan potensial untuk dijadikan perkebunan rakyat. Sedangkan warga tidak punya andalan lain, selain berkebun di desa sendiri dan lahan milik sendiri.

“Kades selaku perpanjangan tangan pemerintah ditingkat desa dan saya sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi mereka tentunya akan ikut berjuang untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Lahan yang digarap perusahaan itu milik rakyat, karena sampai sekarang belum ada ganti rugi,” kata Sangdewi yang merupakan politisi dari PAN tersebut.

Diuraikan dia, kehadiran perusahaan yang berinvestor ke daerah tentunya diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi warga setempat. Namun untuk di Kecamatan Pangkalan Lampam, PT PSM yang beroperasi di sana juga memberikan kesengsaraan warga.

Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MT dihadapan warga berjanji akan menyampaikan aduan warga itu kepada Bupati OKI dalam waktu dekat. Pihaknya kini sedang mempelajari pokok permasalahan antara PT PSM dengan warga.

HOTSPOT

IRDESS, INDRALAYA, OI - Menurut Kaban Kesbangpol dan Linmas Ogan Ilir (OI), Drs Wilson Effendi, MM, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (28/8) pada pukul 13.30 WIB mengatakan, " Bahwa tim yang di SK kan untuk penangulangan bencana Hotspot dari pihak Kesbangpol OI, ada 3 orang yang sudah diberi SK, kita sudah mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Kita juga sudah mendirikan Posko, dan kita akan menempatkan 1 orang personil untuk berjaga-jaga di Posko. Jadi kalu ada titik api, 1 orang personil tersebut akan segera mengkoordinasikan ke Posko induk di kabupaten. Dan kami akan segera bergerak ke lokasi kebakaran tersebut.

Kami tetap menempatkan sejumlah personil di Posko kabupaten, karena kami mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kemarin telah terjadi kebakaran sebuah rumah di desa Tanjung Seteko, dan kami langsung menuju kelokasi kebakaran tersebut.

Untungnya saja, lokasi kebakaran lahan di depan RM Sederhana tersebut, tidak jauh jaraknya dari kebakaran rumah di desa Tanjung Seteko. Jad,i tim PBK bisa datang dengan cepat ke lokasi kebakaran tersebut, "unjar Wilson.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sobli saat di konfirmasi di ruang kerjanya pada pukul 15.10 WIB. Saat dikonfirmasi terkait Hotspot yang sudah satu pekan terakhir ini telah terjadi di sepanjang jalan lintas Palembang-Indralaya. Sehingga menimbulkan dampak kabut asap yang tebal menyelimuti sepanjang jalan lalu lintas tersebut.

"Pihak Pemkab OI telah berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait dan sudah membentuk tim terpadu yakni terdiri dari PBK, PNPB, Kesbangpol, Dinas Kehutanan dan ditambah lagi tim dari Provinsi. Apabila kita memerlukan bantuan dari tingkat Provinsi untuk pemadaman api tersebut, jumlah personil untuk tim pemadam kebakaran berjumlahkan sekitar 100 oang personil yakni terdiri dari Relawan, PBK, Kesbangpol, PNBK dan Dinas Kehutan.

Masih kata Sobli, faktor penyebab terjadinya hambatan  tim untuk melakukan pemadaman titik api di lokasi kebakaran lahan ada beberapa faktor yakni, titik api terlalu jauh di tengah lahan. Oleh sebab itu, mobil PBK tidak bisa mendekati lokasi kebakaran karena akses jalan tidak ada untuk menuju lokasi tersebut. Keterbatasan selang air PBK, kalau titik api sudah cukup jauh di tengah lahan, " ujarnya Sobli.

ASAP TEBAL SELIMUTI OGAN ILIR

INDRALAYA - Dengan datangnya musim kemarau, maka saat seperti inilah biasanya dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuka atau membersikan lahan mereka. Cara yang dilakukanpun cukup beragam, mulai dengan cara mercun lahan, dengan racun rumput, sampai dengan cara mebakar semak belukar.

Prilaku yang seperti itulah yang sering kerap dijumpai pada saat berada di jalan lintas Palembang-Indralaya ataupun sebaliknya. Terlihat jelas dari tahun ketahun lahan nampak sengaja dibakar oleh oknum warga yang tidak dikenal. Seperti yang terlihat pada hari Selasa (28/8) pada pukul 09.30 WIB, tentu saja pembakaran lahan ini sudah jelas melanggar hukum.

Selain melanggar hukum, pembakaran lahan juga cukup mengganggu sejumlah aktifitas umum seperti pengguna jalan, karena asap yang disebabkan oleh pembakaran tersebut. Selain itu, asap tebal juga dapat mengganggu pernapasan dan jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor atau pejalan kaki sekaligus.

Dampak dari hal ini dapat memicu kecelakaan lalu-lintas. "Memang dengan cara membakar akan lebih mudah untuk membersikan lahan yang penuh semak belukar, akan tetapi dampak dari pada kebakaran itu dapat mengganggu pengguna jalan," ujar Rahman salah seorang pengguna jalan bersepa motor.

Ia juga berharap kepada masyarakat agar dapat menghilangkan kebiasaan membakar lahan untuk membuka perkebunan. Dan kepada pihak yang berwajib dapat menindak tegas pelaku-pelaku pembakaran lahan, karena perilaku mereka telah mengganggu masyarakat dan semua pihak,” pungkasnya.

Menurut Kaban Kesbangpol dan Linmas Ogan Ilir, Drs Wilson Effendi, MM, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (28/8) pada pukul 13.30 WIB, mengatakan, "Bahwa tim yang di SK kan untuk penanggulangan Bencana Hotspot dari pihak Kesbangpol OI ada 3 orang yang sudah di beri SK, kita sudah mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Kita juga sudah mendirikan Posko, dan kita akan menempatkan 1 orang personil untuk berjaga-jaga di posko. Jadi kalau ada titik api, 1 orang personil tersebut akan segera mengkoordinasikan ke Posko Induk di kabupaten. Dan kami akan segera bergerak ke lokasi kebakaran tersebut.

Kami tetep menempatkan sejumlah personil di Posko Kabupaten, karena kami mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin telah terjadi kebaran sebuah rumah di Desa Tanjung Seteko, dan kami langsung menuju kelokasi kebakaran tersebut. Untung saja lokasi kebakaran lahan di depan RM Sederhana tersebut tidak jauh jaraknya dari kebakaran Rumah di Desa tanjung seteko, jadi tim PBK bisa datang dengan cepat kelokasi kebakaran tersebut, "ujar Wilson.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sobli saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada pukul 15.10 WIB. Terkait Hotspot yang sudah satu pekan terakhir ini telah terjadi di sepanjang jalan lintas Palembang-Indralaya, sehingga menimbulkan dampak kabut asap yang tebal menyelimuti sepanjang jalan lalu lintas tersebut.

"Pihak Pemkab OI telah berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait dan sudah membentuk tim terpadu yakni terdiri dari PBK, PNPB, Kesbangpol, Dinas Kehutanan, dan ditambah lagi tim dari Provinsi. Apabila kita memerlukan bantuan dari tingkat Provinsi untuk pemadaman api tersebut. Jumlah personil untuk tim pemadam kebakaran berjumlahkan sekitar 100 oang personil yakni terdiri dari Relawan, PBK, Kesbangpol, PNBK dan Dinas Kehutanan.

Masih kata Sobli, faktor penyebab terjadinya hambatan tim untuk melakukan pemadaman titik api di lokasi kebakaran lahan ada beberapa faktor yakni, titik api terlalu jauh di tengah lahan. Mobil PBK tidak bisa mendekati lokasi kebakaran karena akses jalan tidak ada untuk menuju lokasi tersebut. Dan keterbatasan selang air PBK kalau titik api sudah cukup jauh di luar jangkauan, " ujarnya Sobli.

Ismail Umar pada pukul 15.30 WIB mengatakan, pembahasan ajuan perubahan anggaran inikan ada bantuan 50 juta. Untuk operasional kantor dan pengadaan seperti haendicam, uang 50 juta, untuk dinas ini saja kita meminta persetujuan Komosi Panggar. Untuk kegiatan induk, untuk seluruh dinas itu ada pengajuan semua seperti Dinkes, Dinas Sosial dan lain-lain, kalau kami ke Komisi IV, baru hari ini mendapatkan jadwalnya itu saja.

WARGA ADUKAN PT PSM KE BUPATI OKI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI -  28 Kepala Keluarga (KK) dari Desa Air Pedare dan Talang Dayang Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) beramai-ramai mendatangi Kantor Bupati OKI untuk mengadukan ulah PT Persada Sawit Mas (PSM) yang menggarap lahan yang masih sengketa.

Kedatangan puluhan warga yang didampingi Ibrahim selaku Kades Air Pedare dan  Sang Dewi Rusmin Nuryadin anggota DPRD OKI, Selasa (27/8) ini tidak membuahkan hasil karena Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sedang tidak berada di kantornya.

Warga hanya ditemui Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MM dan Kabag Pertanahan Setda OKI Suhaimi. Namun permasalahan sengketa lahan antara warga dan perusahaan ini belum ada solusi karena masih akan dilaporkan ke Bupati.

Kades Air Pedare Ibrahim didampingi anggota DPRD OKI Drs Sangdewi Rusmin Nuryadin kemarin menerangkan, PT PSM telah menyerobot lahan seluas sekitar 50 hektar milik 28 KK tersebut. Padahal lahan itu belum diganti rugi oleh perusahaan.

Dijelaskan mereka, penyerobotan lahan itu sudah dilakukan perusahaan sejak beberapa tahun lalu dan ditanami kelapa sawit. Bahkan kini pihak perusahaan sudah siap untuk memanen sawit yang ditanam di lahan warga tersebut.

Akibat penyerobotan lahan milik warga yang dilakukan perusahaan, warga kini tidak memiliki lagi lahan potensial untuk dijadikan perkebunan rakyat. Sedangkan warga tidak punya andalan lain, selain berkebun di desa sendiri dan lahan milik sendiri.

“Kades selaku perpanjangan tangan pemerintah ditingkat desa dan saya sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi mereka tentunya akan ikut berjuang untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Lahan yang digarap perusahaan itu milik rakyat, karena sampai sekarang belum ada ganti rugi,” kata Sangdewi Anggota DPRD OKI dari fraksi  PAN ini.

Diuraikan dia, kehadiran perusahaan yang berinvestasi  ke daerah tentunya diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi warga setempat. Namun untuk di Kecamatan Pangkalan Lampam, PT PSM yang beroperasi di sana juga memberikan kesengsaraan warga.

"Dari proses keluarnya Hak Guna Usaha (HGU) sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya. Seharusnya HGU itu bisa keluar ketika tidak ada lagi masalah dengan masyarakat, tetapi di lapangan masih ada masalah dengan masyarakat selaku pemilik lahan, tetapi HGU bisa keluar, ini aneh," terang Sang Dewi.

Menurut Kades Air Bedare, Ibrahim, bahwa perusahaan itu masuk pada tahun 2005, sesuai dengan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel dan surat izin usaha perkebunan dari Bupati OKI Nomor 205/KEP/D.PERKE/2005 Tanggal 19 Agustus 2005.

"Saat itu ada permasalahan dengan masyarakat yang belum selesai, tetapi pihak perusahaan tetap ingin menguasai lahan masyarakat, padahal lahan itu sudah kami tanami karet," ungkapnya.

Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri  dihadapan warga berjanji akan menyampaikan pengaduan tersebut kepada Bupati OKI dalam waktu dekat. Pihaknya kini sedang mempelajari pokok permasalahan antara PT PSM dengan warga.

"Kita baru mendengarkan kronologis yang disampikan oleh pihak masyarakat saja, artinya ini baru sepihak, kita akan memanggil manajemen perusahaan untuk  mendengarkan pandangan dari mereka, nanti baru kita cari jalan tengahnya," kata Sekda.

PEMERINTAH DIMINTA KONTROL HARGA IKAN

INDRALAYA. PE  – Lebih kurang 150 peternak ikan di Desa Muara Penimbung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui dinas terkait, mengontrol harga ikan di pasar.

“Dari bulan pertama hingga panen, dibutuhkan selama tujuh bulan untuk memanen ikan Nila dan Patin tentu dengan kuota pakan yang tidak sedikit,” ujar Kepala Desa Muara Penimbung Ilir, Hermanto, Senin (26/8).

Menurut dia, harga ikan Nila dan Patin yang tidak menentu di pasaran membuat sejumlah peternakan ikan di desanya mengeluh. “Harganya kadang Rp20 ribu beli dari peternak, kadang Rp19 ribu sampai Rp18 ribu. Sementara harga pakan setiap harinya merangkak naik,” ungkapnya.

Dibeberkannya juga, sebanyak 150 peternak ikan di Muara Penimbung Ilir rata-rata menghabiskan 50 karung pakan sampai panen tiba. “Ya kurang lebih 30kg/hari. Jika diberi makan tiga sampai empat kali untuk 55.000 ekor ikan usia empat bulan maka akan mengonsumsi pakan senilai Rp1 juta/hari,” bebernya.

Untuk itu, lanjut Hermanto, pihaknya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa mengontrol harga ikan di pasaran agar berimbang dengan hasil jerih payah para peternak ikan.

“Jika dibiarkan saja, cepat atau lambat peternak lokal akan bangkrut dan tidak ada pasokan ikan lokal, ini tentu akan menambah pengangguran dan penghasilan warga lokal. Selama ini kan ikan-ikan tersebut dipasok dari Padang, Lubuk Linggau, dan Bengkulu,” terangnya.

Salah satu peternak ikan di desa tersebut, Mudin, mengakui hal yang sama. Menurut dia, hasil panen mereka sangat mengecewakan, bukannya untung yang didapat melainkan kerugian yang diderita.

“Kami berharap pemerintah memperhatikan orang kecil seperti kami ini, paling tidak dengan harga terkontrol kami tidak jauh rugi,” singkatnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pasar Syamrowi mengaku, terkait masalah ini, pihaknya belum menerima laporan. “Ini bidang peternakan, lebih bagus, saya usul, para peternak ikan melaporkan masalah ini kepada dinas tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap melakukan peninjauan langsung harga ikan. “Tentunya bekerjasama dengan pihak Dinas Perikanan, dan nanti pihak Dinas Perikanan bisa mencari solusinya,” tukas dia.

MEJELANG PILEG 2014, CALEG PKPI SIAP BERTARUNG

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Abu Zaidi Romli saat dikunjungi awak media Online Irdess Sumsel Jum'at (23/8) pada pukul 16.45 WIB di Sekretaris DPK PKPI di Jalan Lingkar Terminal KM 32 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Menurutnya, bahwa Partai PKPI OI akan mampu untuk memperebutkan beberapa kursi yang ada di DPRD OI dan siap bertarung dengan partai-partai politik yang telah lolos verifikasi pada priode 2014-2019, untuk memperebutkan sejumlah kursi yang ada di DPRD Ogan Ilir (OI) maupun DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Pileg di tahun 2014 mendatang.

Kalau untuk Caleg wilayah Dapil I, 2, 3, 4 dan 5 OI, jumlah Caleg yang siap bertarung di Pileg 2014 mendatang untuk memperebutkan sejumlah kursi di DPRD OI ada 16 orang yakni terdiri dari 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.
Saya juga selaku Ketua DPK PKPI OI, juga mencalonkan diri sebagai Caleg dari wilayah Dapil III OI Tanjung Raja dengan nomor urut 1dan siap untuk bertarung pada Pileg di tahun 2014 mendatang, " Mohon do'a dan dukungannya,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKPI Kecamatan, Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) Jumaadin. H Bakar mengatakan, "Untuk wilayah Dapil IV OI dari PKPI, jumlah calon legislatif  ada 6 orang yakni 4 laki-laki dan 2 orang perempuan. Saya sendiri sebagai putra daerah, saya juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang calon legislatif pada priode 2014 – 2019.

Dari Dapil 4 OI dengan nomor urut 4 daerah pilihnya meliputi Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman. Saya dipercayakan untuk menjadi ketua PAC PKPI Kecamatan Payaraman dan untuk Sekretaris PAC Kecamatan Payaraman yakni, saudara Jumadi asal daerah Desa Tebedak 1. Kalau basis partai PKPI OI ini, mulai dari Kecamatan Tanjung Batu sampai Kecamatan Payaraman.

"InsyaAllah  dengan keadaan yang memungkinkan kita akan mewujudkan impian bersama, saya hanya ingin memperjuangkan dan mensejahterahkan masyarakat OI dengan berusaha sekuat tenaga untuk benar-benar menjadi seorang wakil rakyat yang merakyat, saya tidak bayak berjanji dan saya akan memberikan bukti kepada rakyat, " ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Ishak salah satu calon legislatif dari Patai Keadilan Persatuan Indonesia PKPI dari Dapil IV OI Kecamatan Tanjung Batu dan Payaraman dengan nomor urut 3. Saya juga siap bertarung/bersaing pada Pileg di tahun 2014 mendatang, "Mohon do'a dan dukungannya kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman," ujarnya.

Tak maukalah bersaing saudari Nyayu Yusnaini Darmawan Rasyid Ridho, SP (Alm) (Anak H. Ishak) daerah asal Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu. Caleg dari partai yang sama yakni PKPI OI Dapil 4 OI dengan nomor urut 2 daerah pilih meliputi Kecamatan Tanjung Batu dan Payaraman. "Saya mengharapkan dukungan masyarakat Tanjung Batu dan Payaraman untuk mendukung dan memilih saya pada Pileg di periode 2014-2019. “Mohon do'a dan dukungannya, tanpa do'a dan dukungan masyarakat Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman, saya tidak dapat menuai harapan pada Pileg di tahun 2014 mendatang," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Kabupaten, DPK Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Ogan Ilir (OI) Zulkifli menuturkan, bahwa dirinya mencalonkan sebagai Caleg Provinsi dari  Dapil OI dan OKI, nomor urut 2, saya sangat optimis dapat duduk di kursi legislatif pada Pileg periode 2014-2019. Saya berharap kepada masyarakat Ogan Ilir (OI) maupun Ogan Komering Ilir (OKI) pada Pileg di tahun 2014 mendatang, masyarakat jangan salah pilih pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 mendatang," pungkasnya.