8 SAKSI BENTROK DIPERIKSA (Hari Ini Bupati Kunjungi Korban)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kasus bentrok antara kelompok warga Desa Gajah Mati dengan kelompok warga Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang menyebabkan 3 warga tewas dan 6 lainnya luka-luka, kini memasuki babak baru. Setelah situasi di lapangan kondusif, tim penyidik kepolisian kini telah memeriksa 8 saksi yang juga pelaku peristiwa bentrok maut tersebut.

Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat melalui Kasat Reskrim, AKP H Surachman menegaskan, kondisi di lapangan saat ini sudah sangat kondusif, pihaknyapun telah memeriksa 8 saksi yang saat itu berada di lokasi bentrok.

“Kasus bentrok ini hanya melibatkan 16 orang termasuk mereka yang meninggal dunia dan korban luka-luka. Dari 16 orang itu, 6 orang warga Gajah Mati dan 10 orang warga Sungai Ceper, yang sama-sama menjadi PAM Swakarsa di PT Selatan Jaya Permai (Sampoerna Agro Grup), jadi tidak melibatkan warga dua desa secara keseluruhan,” ujarnya kepada Irdess Sumsel, Selasa (4/3).

Surachman merinci, dari hasil pemeriksaan 8 saksi tersebut, pihaknya belum satupun menetapkannya sebagai tersangka. “Sudah ada yang ke arah sana, namun belum bisa kami simpulkan. Yang jelas, 8 saksi pelaku peristiwa sudah kita periksa, masih ada 5 saksi lagi yang juga akan kita periksa termasuk mereka yang mengalami luka-luka dan seorang yang belum diketahui keberadaan yakni Nopen selaku pimpinan PAM kelompok Gajah Mati,” bebernya.

Jika nantinya split, kata dia, bukan tidak mungkin ke-13 warga yang terlibat betrok akan dijadikan tersangka. “Jika split, maka semuanya kita tetapkan tersangka. Namun kita tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan, karena Nopen yang merupakan pimpinan PAM Swakarsa Gajah Mati, belum kita ketahui keberadannya,” tukasnya.

Dia menjelaskan, awal pemicu bentrok ini adalah permasalahan pengamanan pengawalan angkutan sawit antara kelompok Nopel dari Sungai Ceper dan Nopen dari kelompok Gajah Mati. “Jadi selama ini pengamanan pengawalan angkutan sawit dikendalikan oleh Nopel dari Sungai Ceper sementara dari kelompok Gajah Mati, Nopen ingin meminta bagian dan masalah ini sempat dibahas di kantor Sampoerna Agro Palembang. Memang belum deal sehingga pada hari kejadian kedua kelompok ini bertikai, 6 orang dari Gajah Mati semuanya membawa sajam dan 10 orang dari Sungai Ceper semuanya membawa Senpi rakitan,” tandasnya.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, hari ini, Rabu (5/3), rencananya akan mempertemukan kelompok warga yang bertikai yakni berkunjung ke Gajah Mati dan Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang. Selain melakukan islah perdamaian antara kedua belah pihak, Pemkab juga akan menyantuni para korban bentrok, terutama bagi mereka yang ditinggalkan anggota keluarganya lantaran meninggal dunia akibat bentrokan tersebut.

Bupati OKI, Iskandar SE mengharapkan, khusus bentrok antar dua kelompok PAM Swakarsa PT Selatan Jaya Permai itu agar kedepan tidak terjadi lagi, begitu juga dengan kelompok-kelompok PAM Swakarsa yang ada di wilayah Bumi Bende Seguguk. “Saya berharap ini yang pertama dan terakhir, saya tidak ingin ada lagi yang menjadi korban kesalahpahaman tersebut,” ujar Bupati kemarin.

Dalam kasus tersebut, pihaknya berharap agar pihak kepolisian dapat bertindak seadil-adilnya. “Bagi yang bersalah harus diproses hukum, bagi yang tidak bersalah ya tidak harus dihukum, intinya kami minta Polres OKI dapat bertindak adil. Dan bagi mereka yang menjadi korban karena kehilangan anggota keluarganya, kami berharap bisa bersabar dan berlapang dada, semua pasti ada hikmahnya,” tukasnya.

KAMI TAK CARI MODAL KAMPANYE! (Bantahan Oknum Dewan yang Ketahuan ”Main” ke Dinas PUBM)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI), yang kembali maju mempertahankan kursinya, membantah keras jika kedatangan mereka ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) OI mencari “modal” kampanye. Menurut mereka, kedatangannya ke dinas itu hanya upaya berkoordinasi terkait ambruknya jembatan Ulak Aur Standing, Kecamatan Pemulutan Selatan, akibat dilintasi ekskavator belum lama ini.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten OI, M Ridho menuturkan, kedatangan pihaknya ke Dinas PUBM OI, Senin (3/3) kemarin, hanya koordinasi terkait belum ada upaya perbaikan yang dilakukan pihak Dinas PUBM terhadap jembatan Aur Standing yang ambruk tersebut.

“Tujuan kami ke dinas PUBM ini bukan meminta uang, hanya koordinasi saja, karena beberapa hari yang lalu kami mendapat keluhan dari masyarakat terkait jembatan Aur Standing yang tak kunjung diperbaiki,” ujarnya pada Irdess Sumsel, Selasa (4/3).

Menurut dia, pihaknya mendapatkan keluhan juga, bahwa jembatan yang tak kunjung diperbaiki tersebut, beberapa hari yang lalu ada seorang pelajar yang jatuh, karena jembatan tersebut baru dibuat jembatan darurat oleh masyarakat. “Ini yang membuat kami ke Dinas PUBM, dimana sebelumnya sudah kami sampaikan ke pihak PUBM terkait perbaikan jembatan ini, janjinya Februari kemarin, namun ternyata tak kunjung ada tindak lanjut, jadi kami datangi lagi ke PUBM,” terangnya seraya mengaku pihaknya tidak ada niat meminta uang sepeserpun.

Lebih jauh kata Ridoh, pihaknya mengakui, memang saat datang ke dinas kemarin ini dinilai tidak tepat. “Jadi, mungkin wajar saja, masyarakat ada yang berfikir tidak-tidak. Yang pasti, niat kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena memang, masyarakat merasa aktifitas mereka terganggu dengan jembatan yang tak kunjung diperbaiki itu,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat menemui Muhsin, Kepala Dinas PUBM, apa yang mereka sampaikan ditanggapi, dimana kata dia, Kepala Dinas mengaku sudah meminta pihak ketiga untuk memperbaikinya. “InsyaAllah tahun ini katanya diperbaiki,” tukasnya.

Sementara itu, Iqbal, anggota DPRD OI lain yang merasa tidak terima diberitakan telah meminta dana kampanye ke dinas, dia berani bersumpah, jika meminta uang ke pihak dinas. “Demi Allah, kami tidak meminta uang, orang tua sayapun tidak pernah mengajari kami untuk meminta-minta. Terus terang, saya ada uang, saya rasa cukup untuk keperluan saya, gaji saya juga ada,” timpalnya.

Terkait masalah ini, Kepala Dinas PUBM OI, Muhsin Abdullah hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa anggota dewan mendatangi Dinas PUBM, PUCK, dan Dinas Pendidikan OI. Para wakil rakyat ini, diduga kuat mencari modal tambahan untuk kembali merebut kursi DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

Hal ini seperti diungkapkan Roni, warga Indralaya. Menurut dia, menurut aturan yang berlaku, pihak dewan tidak diperbolehkan mendatangi dinas-dinas. “Semestinya jika mereka ada perlu dengan kepala dinas, kepala badan, kantor dan bagian serta kepada staf-stafnya, seharusnya pihak dewan memanggil atau meminta mereka datang kedewan, bukan malah dewan mendatangi kepala dinas,” tuturnya.

Dengan keadaan ini, pihaknya menilai, pasti ada udang di balik batu yang dilakukan para wakil rakyat ini. “Ya, mungkin saja mereka mencari tambahan modal untuk berkampanye, mengingat jadwal kampanye sudah dekat,” imbuhnya.

Senada diungkapkan Sandi, warga yang sedang nongkrong di dekat dinas PUBM dan PUCK. Dia menuturkan, sangat tidak beralasan, jika para wakil rakyat OI yang saat ini masih duduk, mendatangi dinas-dinas. “Apa kepentingan mereka, jika mereka memang penting dnegan dinas, seharusnya anggota dewan itu harus memanggil pihak dinas, jangan malah mendatangi, ini salah. Jadi, wajar, jika banyak orang berfikir, dewan datang ke dinas, mau cari uang,” timpalnya.

TARGET PAJAK SAMSAT RP31,7 M

IRDESS, INDRALAYA, OI – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dispenda Sumsel di Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan penerimaan pajak Samsat dan Non Samsat mencapai Rp31.763.688.000.

Target tersebut sama seperti tahun 2013 yakni untuk pajak kendaraan sebesar Rp12,47 miliar, pajak biaya balik nama sebesar Rp19,25 miliar.

Tak hanya itu, untuk pajak non Samsat yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor alat berat sebesar Rp30 juta, biaya balik nama alat berat sebesar Rp5 juta, pajak kendaraan atas air sebesar Rp4,5 juta, pajak air permukaan sebesar Rp39.188.000.

“Sebenarnya sama targetnya dengan tahun 2013 lalu yakni sebesar Rp31.763.688.000 dengan realisasinya Rp31.548.557.423.99,32. Ada yang over target dan tidak tercapai target,” ujar Kepala UPTD Dispenda Sumsel di OI, Erdian Sahri, kemarin (4/3).

Dicontohkannya, seperti over target untuk pajak kendaraan air dari target Rp4,5 juta menjadi Rp6,7 juta. Pajak permukaan air dari target Rp39 juta tercapai Rp72 juta. Untuk pajak Samsat targetnya Rp12,470 miliar tercapai Rp13,108 miliar, sementara pajak balik nama targetnya Rp19,250 miliar tercapai hanya Rp18,246 miliar.

“Kendala kita berhubungan dengan ekonomi masyarakat yang cenderung berpengaruh terhadap adanya penurunan ekonomi, seperti dibidang pertanian karet, sawit dan sebaginya,” paparnya.

Menurutnya, di tahun Kuda Kayu ini, pihaknya optimis akan tercapai target yang diinginkan. Bahkan tahun lalu, UPTD yang dipimpinnya mendapatkan peringkat kedua setelah wilayah Palembang 2.

“Untuk OI capaiannya 99,32 persen. Jadi dapat rangking dua setelah wilayah Palembang 2 yang capaian 108 persen dengan target Rp111 miliar,” katanya.

Disinggung soal upaya yang akan dilakukan, Edian mengatakan, dengan cara sosialisasi menggugah kesadaran masyarakat, mensosialisasikan transparansi membayar pajak.

Selain itu, dilakukan simulasi transparansi pembayaran pajak, funishment, razia kendaraan yang melibatkan Jasa Raharja, Kepolisian, Dishub serta memberikan reward kepada masyarakat karena taat membayar pajak dan sebagainya.