BUKAN ISAPAN JEMPOL {1)Transaksi Narkoba Di LP, 2) 4 Napi Dicokok}

INDRALAYA. PE – Mendekam di sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), nampaknya tidak membuat Dedy bertobat. Justru sebaliknya, warga Desa Batu Ampar, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OI) ini terlibat peredaran narkoba jenis ekstasi.

Tersangka Dedy tertangkap petugas LP saat hendak menjual ekstasi kepada pelanggannya yang berada di luar LP dengan memanjat tembok LP. Dari hasil pengembangan, tiga tahanan lainnya yakni Mat Husin, warga Dusun I, Desa Penantian, Kecamatan Lempuing Jaya, OKI, Abdul Roni alias Abu dan Ahmadi, keduanya juga warga OKI, diamankan Satnarkoba Polres OI.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, sore kemarin, pengungkapan jaringan transaksi narkoba di LP Tanjung Raja berawal dari tertangkapnya Dedy, Jum’at (3/1) lalu. Dedy yang terlibat kasus Senjata Tajam (Sajam), dan akan menghirup udara bebas pada 24 Januari mendatang ini ditangkap petugas LP saat memanjat tembok LP.

Setelah diintrogasi, tahanan tersebut rupanya akan menjual ekstasi ke pelanggannya yang berada di luar LP. Petugas LP langsung menghubungi Satnarkoba Polres OI.

Mendapat laporan tersebut, Kasat Narkoba Polres OI, AKP Ihsan bersama anggota langsung meluncur ke LP. Berkat nyanyian Dedy, polisi akhirnya menciduk Husin, Abu dan Ahmadi di dalam selnya.

 Dari tangan keempatnya, petugas menyita 10 butir ekstasi yang siap diedarkan baik di luar maupun di dalam LP. Petugas Narkoba Polres OI hingga saat ini tengah terus memburu pemasok ekstasi di dalam LP.

”Awalnya petugas LP menangkap Dedy karena ingin meloncat pagar untuk jual narkoba ke luar. Setelah kita lakukan pengembangan, Dedy ’nyanyi’ jika ekstasi itu dari Mat Husin dan Abdul Roni. Keduanya juga dapat barang tersebut dari Ahmadi. Semuanya kita bawa ke Polres berikut barang bukti,” ungkap Ihsan didampingi KBO Narkoba Polres OI, Aiptu Alhadat.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah memburu pemasok ekstasi ke dalam LP. ”Masih kita selidiki siapa yang masok ekstasi ke LP. Ini ada indikasi peredaran narkoba di LP,” terangnya.

Melihat dari kondisi LP Tanjung Raja dengan over load, sambungnya, sangat memungkinkan terjadi transaksi narkoba. ”Ini karena tidak sesuai jumlah petugas yang mengawasi tahanan. Tercatat hanya ada 6 orang petugas LP dengan jumlah penghuni LP hingga mencapai 600 lebih sedangkan kapasitasnya hanya 400 orang,” tutupnya.

GOLKAR RP1,3 MILIAR, DEMOKRAT RP0

IRDESS, INDRALAYA, OI – Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir (OI) dan Panwaslu setempat hanya menerima pelaporan dana kampanye untuk pemilihan legislatif (pileg) dari tiga partai. Hasil laporan dana kampanye tiga partai tersebut, Partai Demokrat yang dipimpin SBY Rp0, sama seperti PKPI yang diketuai Sutiyoso juga Rp0, dan dana terbesar dilaporkan Partai Golkar sebesar Rp1,3 miliar.

Ketua KPU Ogan Ilir Amrah Muslimin melalui Anggota KPU Ogan Ilir Divisi Sosialisasi Armin N mengatakan, akhir Desember 2013 lalu pelaporan dana kampanye sudah disampaikan, bahkan juga ditembuskan ke Panwaslu.

”Kalau yang Rp0 adalah Demokrat dan PKPI sementara Golkar nilainya terbesar, pelaporan ditunggu hingga Maret mendatang. Ini penting agar kita mengetahui berapa besar dana kampanye untuk pileg mendatang,” ujar Armin, Minggu (5/1).

Disebutkannya juga, bagi perusahaan yang menyumbangkan dana untuk partai maksimal Rp1 miliar dan perseorangan Rp500 juta. ”Jika lebih dari itu tidak diperbolehkan,” terangnya.

Sementara Ketua Panwaslu Ogan Ilir Syamsul A membenarkan kalau sudah menerima laporan soal dana kampanye untuk pileg mendatang. ”Kita juga belum mengetahui mengapa sampai Rp0 pelaporannya, karena untuk sanksi tegasnya tidak diatur paling hanya menanyakan secara langsung dan menyurati,” ujarnya.

Berdasarkan PKPU No 7 tahun 2013 tentang pemilu DPRD Kota/Kabupaten, lanjut Syamsul, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD yang terkena saksi adalah jika tidak melaporkan penggunaan dana kampanye. Panwaslu berharap agar setiap parpol dapat dengan jujur melaporkan sumber dana dan penggunaannya demi tercipta pemilu yang jurdil dan bersih.

HUTAN KOTA MASIH TUMPANG TINDIH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Hutan Kota di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, ternyata masih tumpang tindih dengan masyarakat setempat. Dari luas lahan hutan kota 10 hektar, ternyata sebagian berdiri beberapa bangunan milik masyarakat.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI belum bisa membuat sertifikat lahan milik pemerintah tersebut. Bukan hanya itu Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten OKI juga tidak bisa membangun pagar untuk melindungi satu-satunya hutan di kota di Kabupaten OKI itu.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten OKI, Yusuf Hendra mengatakan, pada 2013 lalu, pihaknya sudah menganggarkan untuk membangun pagar hutan kota yang berada di Kelurahan Kedaton tersebut, tetapi masih terkendala. ”Ternyata di lahan seluas 10 hektar untuk hutan kota itu, sebagian ada beberapa rumah warga, sehingga kami tidak bisa membangun pagar keliling, tetapi hanya sebagian saja yang akan di pagar,” ujarnya.

Pihaknya tidak begitu tahu, bagaimana bisa ada bangunan rumah warga dan ternyata masyarakat mengantongi surat kepemilikan tanah kavlingan disana.

”Bagaimana masyarakat bisa memiliki tanah dan akhirnya mendirikan bangunan yang sebenarnya masuk dalam lahan hutan kota. Kita tidak begitu tahu, persoalan ini sedang ditangani oleh Bagian Pertanahan Setda OKI,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap nanti ada penyelesaian dari Bagian Pertanahan, sehingga hutan kota benar-benar bisa diketahui berapa luasnya. ”Jika memang tidak ada tumpang tindih lagi dengan masyarakat, kita bisa membangun pagar dan bisa merawat hutan kota tersebut dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pertanahan Setda OKI, Suhaimi AP MSi melalui Kasubag Pengaturan Penguasaan Tanah, Agus Salam menuturkan, bahwa lahan itu memang lahan pemerintah. Namun diakuinya memang ada bangunan masyarakat di lahan hutan kota tersebut. ”Tahun lalu juga sebenarnya kita akan membuat sertifikat lahan hutan kota tersebut, ternyata ada bangunan masyarakat disana, sehingga kita tidak bisa membuatkan sertifikatnya,” kata Agus.

Saat ini pihaknya akan berkoordinasi terus dengan pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan, pihak kecamatan dan Kelurahan Kedaton untuk memecahkan masalah itu. ”Dengan adanya koordinasi secara intens untuk menyelesaikan persoalan ini, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi di lahan hutan kota kedepannya, sehingga kita juga bisa membuatkan sertifikat dan mendirikan pagar di areal tersebut,” tukasnya.

PETANI SAYUR MERUGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Terus menurunnya harga sayur mayur di pasaran membuat para petani di Kabupaten Ogan Ilir (OI) menjerit. Betapa tidak, harga obat sayur mayur terus mengalami kenaikan, sedangkan harga sayur mayur mereka terus turun.

Tak pelak ini membuat para petani sayur mayur di Bumi Caram Seguguk tersebut merugi. Untuk itu, para petani meminta kepada pemerintah untuk proaktif dalam menanggapi permasalahan para petani sayur mayur, yang tentunya menggantungkan hidup dari sayur mayur ini.

Ini seperti dikeluhkan Basirin, petani sayur mayur di Desa Tanjung Baru Kecamatan OI. Menurutnya, saat ini sayur mayur yang ditanamnya terus mengalami penurunan harga.

”Saya ini menanam sayur mayur jenis, cabai panjang merah, dan kacang panjang. Kedua komoditas sayur yang saya tanam ini terus mengalami penurunan, sedangkan untuk obat-obatan namun kami terus mereka naik,” keluhnya pada Irdess Sumsel, Minggu (5/1).

Dibeberkannya, untuk harga cabai merah panjang, sebelum-belumnya harga cabai ini bisa mencapai Rp50 ribu per kilogram, turun menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp30 ribu per kilogramnya. ”Saat ini saja, harga cabai merah yang kami tanam ini hanya dibeli Rp28 ribu per kilogramnya. Kalau begini terus, kami rugi, padahal kami menggantungkan hidup dari bertani sayur mayur inilah,” imbuhnya.

Tak hanya cabai yang terus merosot harganya lanjutnya, kacang panjang yang juga menjadi penghasilannya, juga mengalami penurunan. ”Untuk kacang panjang turun Rp500, dari harga sebelumnya Rp3500 menjadi Rp3 ribu,” ungkapnya.

Lebih jauh katanya, untuk obat-obatan tanamannya yang mengalami kenaikan adalah dari obat-obatan yang bersubsidi. ”Kami minta pemerintah harus turun tangan terkait kenaikan obat sayur mayur kami ini, kalau begini bagaimana bagi sebagian petani ini mau sejahtera,” tukasnya.

Terpisah, terus turunnya harga sayur mayur juga diakui para pedagang sayur mayur di Pasar Indralaya. Salah seorang pedagang sayur, Ana menuturkan, memang benar harga sayur mayur di pasaran turun tajam. ”Kalau kami pedagang di pasar ini hanya mengikuti ambilan di kebun, kalau harganya murah kami juga jual murah, kalau mahal, ya kami juga jual mahal,” terangnya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OI, Wawan Wiguna mengaku, harga sayur mayur di pasaran saat ini masih terbilang normal saja. ”Terkait adanya obat-obatan untuk tanaman sayur mayur yang bersubsidi dijual mahal, kita baru dapat informasi, dan ini segera akan kita tindak lanjuti. Karena, bagi penjual obat-obatan bersubsidi untuk tanaman sayur ini, tidak boleh dinaikan sepihak,” tegasnya.