KEBOCORAN RETRIBUSI TERMINAL MASIH SAJA TERJADI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kebocoran setoran retribusi Terminal Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih terjadi, sehingga hal ini dapat memicu tidak tercapainya target retribusi yang telah ditentukan pada tahun 2013.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kayuagung, Zakaria SSos, kepada Koran ini, kemarin (17/7) mengakui masih adanya kebocoran penghasilan retribusi di lembaga yang dipimpinnya, kendati demikian pihaknya tetap optimis akan mencapai target yang telah ditentukan.

Dijelaskannya, tahun 2013 ini, target retribusi angkutan di terminal Kayuagung senilai Rp1,840 miliar, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2012 yakni Rp1,7 miliar. “Tahun lalu retribusi tidak mencapai 100 persen, karena hanya terealisasi Rp1,633 miliar atau 96 persen, tapi mudah-mudahan tahun 2013 ini bisa 100 persen,” ujarnya.

Optimisme pencapaian target tersebut, lanjut Zakaria, bukan tanpa alasan, karena hingga triwulan kedua ini realisasi retribusi karcis angkutan sudah mencapai 50 persen lebih. “Untuk Januari-April 2013 rata-rata perbulannya terealisasi Rp130 juta, sementara untuk Mei terealisasi Rp140 juta dan Juni Rp146 juta, sehingga lebih dari 50 persen realisasinya,” urainya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) OKI tahun ini optimis bisa mencapai target tersebut, sebab tahun ini pihaknya akan mengintensifkan lagi penarikan retribusi dari kendaraan seperti truk, tronton, bus pariwisata dan fuso. Selain itu juga pihaknya akan meminimalisir kebocoran yang terjadi di lapangan.

“Kita akan tekan sedikit mungkin, bila perlu jangan sampai terjadi kebocoran di lapangan baik yang dilakukan oleh petugas di lapangan maupun mengantisipasi kendaraan yang tidak membayar retribusi,” tukasnya.

Mengenai tarif, Zakaria mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2011, tentang Retribusi Terminal, maka retribusi bus pariwisata Rp5.000 setiap melintas, retribusi fuso Rp5.000, Tronton Rp8.000 dan truk Rp2.000.

“Dengan menerapkan sistem penyetoran retribusi secara langsung di pos terminal, maka kita yakin target tersebut bisa tercapai, kemudian kebocoran di lapangan yang selama ini kemungkinan dilakukan oleh oknum penarik retribusi dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Menyambut arus mudik 2013 ini, pihaknya akan menutup pos penarikan retribusi pada H-7 hari raya Idul Fitri, dengan maksud agar mengurangi kemacetan arus lalu lintas, dimana mendekati Lebaran volume kendaraan akan sangat padat. “Sementara setiap Jum’at, menjelang adzan Zuhur pos juga kami tutup, ini dimaksudkan agar petugas penarik retribusi bisa ikut menjalankan ibadah sholat Jum’at,” tandasnya.

RIBUAN WARGA OKI CAIRKAN PKH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Ribuan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang termasuk dalam Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTPM), mulai kemarin (22/7), sudah dapat mencairkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) di kantor Pos kecamatan masing-masing.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Drs H Ambiah AB MSi melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Didik Agus Mujianto mengatakan, pencairan tahap kedua PKH dimulai pada hari ini (kemarin), di kantor Pos tiap kecamatan, dan dipastikan dapat selesai sebelum Lebaran mendatang.

Seperti pada pencairan tahap pertama lalu, lanjut Didik jumlah penerima PKH di Kabupaten OKI sebanyak 8.941 warga yang berasal dari 10 kecamatan di Bumi Bende Seguguk ini.

“Sementara anggaran yang dikeluarkan pada tahap kedua ini mencapai Rp2.545.240.000,” ujarnya Didik kepada Koran ini.

Dijelaskannya, adapun sepuluh kecamatan tersebut meliputi, Kecamatan Kayuagung dengan jumlah penerima PKH sebanyak 2.721 warga dengan anggaran mencapai Rp793 juta, Jejawi dengan jumlah penerima PKH sebanyak 708 warga dan anggaran PKH sebesar Rp187.600.000, Sirah Pulau Padang dengan jumlah penerima PKH sebanyak 1.663 warga dan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp443.160.000, Pampangan dengan jumlah penerima PKH sebanyak 729 warga dan anggaran sebesar Rp190.260.000, sedangkan untuk Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 397 penerima PKH dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp89.100.000.

“Selanjutnya Kecamatan Pedamaran dengan jumlah penerima PKH sebanyak 657 warga dan akan mencairkan anggaran sebesar Rp203.600.000, Pedamaran Timur dengan jumlah penerima PKH sebanyak 149 warga dengan anggaran PKH sebesar Rp46.600.000, Tanjung Lubuk dengan jumlah penerima PKH sebanyak 1.361 warga dan anggaran PKH sebesar Rp400.760.000. Teluk Gelam terdapat 399 warga penerima PKH yang akan mencairkan sebesar Rp139.500.000 anggaran PKH. Sedangkan untuk kecamatan terakhir, Tulung Selapan terdapat 157 warga penerima PKH akan mencairkan anggaran sebesar Rp51.200.000,” urainya.

Pantauan Koran ini kemarin, di kantor Pos Kayuagung, pada hari pertama pencairan PKH terlihat warga berdesakan mengantre menunggu giliran namanya dipanggil. Tidak jauh, bak pencairan BLSM beberapa waktu lalu.

Pendamping penerima PKH Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, R Aspiransyah mengatakan, dirinya pada pencairan tahap kedua PKH mendampingi sebanyak 180 warga penerima PKH. “Hari ini, kelurahan Sukadana mendapat giliran pertama untuk mencairkan dana PKH, setidaknya terdapat 180 warga penerima PKH yang berasal dari kelurahan ini,” tukasnya.  

PROYEK JALAN MESUJI DISOAL

MESUJI,, OKI – Pembangunan Proyek Desa Kali Deras-Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepanjang 2 kilometer (KM), mulai mendapat kritikan tajam dari masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, dalam pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan kualitasnya rendah.

Informasi yang dihimpun Koran ini di lapangan, meskipun baru memasuki tahap permulaan, namun pengerjaan proyek pengerasan jalan yang dianggarkan sebesar Rp800 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 tersebut, sudah menunjukkan indikasi yang kurang baik, karena tidak ada papan proyek. Hal ini membuat masyarakat dan anggota dewan mulai merasa geram.

Seperti yang diungkapkan salah seorang anggota DPRD OKI dari daerah pemilihan (dapil) setempat, Jauhari, kepada Koran ini, kemarin (22/7). Menurutnya selaku anggota dewan dirinya sangat mengutuk kontraktor selaku pemegang tender untuk melakukan pengerjaan proyek tersebut.

“Saya mengkritik keras dan mendesak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga (BM) untuk menegur dan menindak tegas, pihak kontraktor, karena proses pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai dengan perencanaan,” ungkap Jauhari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dikatakannya, sebagai anggota Komisi III dan juga sebagai Panitia Anggaran di DPRD OKI, berdasarkan rapat anggaran di DPRD OKI sebelumnya, seharusnya proyek tersebut, titik nolnya dimulai dengan menyambung proyek pengerasan lama, mulai dari Desa Kali Deras hingga menuju Sumber Deras, namun dalam prakteknya ada sekitar 400-500 meter jalan tersebut terputus.

“Saya tiap hari pulang pergi melintasi jalan tersebut, dalam kesepakatan saat pembahasan anggaran di DPRD beberapa waktu lalu, seharusnya proyek jalan tersebut dimulai dengan menyambung dari jalan lama di Desa Kali Deras, namun kenyataannya pihak kontraktor memulai dari tugu perbatasan desa setempat atau bergeser sekitar 400-500 meter dari perencanaan semula,” ungkapnya.

Jauhari juga menjelaskan, berdasarkan pantauannya, saat ini pengerjaan proyek tersebut, sudah berjalan sekitar 40 persen, tetapi kwalitas yang telah dikerjakan sangat meragukan, karena seharusnya pengerasan jalan tersebut dengan menggunakan agregat C, tetapi justru dikerjakan dengan menggunakan batu biasa atau batu yang lebih besar, ketebalannya juga tidak sesuai dan banyak mengandung tanah.

“Berdasarkan permintaan masyarakat, saya mendesak agar Dinas PU BM, segera melakukan peneguran kepada pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dan segera memasang papan nama. Saya memang sengaja melakukan kritik ini di tahap awal. Hal ini saya lakukan, agar kualitas dan proses pembangunannya berjalan dengan baik, karena jika sudah terlanjur dibangun, kemudian baru dikritik, maka biasanya sulit untuk dilakukan perbaikan, maka yang rugi masyarakat,” tegasnya.

Jauhari mengaku, pihaknya mengalami kesulitan menghubungi pihak Dinas PU BM, karena sudah beberapa kali dihubungi, tetapi satupun belum bisa dikonfirmasi. “Saya telepon 7 pegawai PU BM, namun satu pun belum ada yang bisa dihubungi,” tandasnya.