Senin, 17 Februari 2014

PARPOL DIINGATKAN SAMPAIKAN LDK


IRDESS, INDRALAYA, OI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir mengingatkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan laporan dana kampanye (LDK) tahap II sebelum batas akhir 2 Maret. Jika tidak melapor, parpol terancam dicoret dari kepesertaan pada pemilu.
Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU Ogan Ilir Anahrir usai acara sosialisasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Indralaya, Sabtu (15/2).
”Ya, dengan sosialisasi ini kita ingatkan, batas akhir penyerahan laporan dana kampanye yakni 2 Maret hingga pukul 18.00. Jika tidak, akan kami coret dari peserta pemilu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pencoretan terhadap parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye setelah waktu yang ditentukan berdasarkan PKPU UU No 8 Tahun 2012 pasal 138 ayat 1 yakni pembatalan peserta pemilu di wilayah bersangkutan. ”Ini sangat jelas aturannya. Jadi, bukan kita yang sengaja mencoret namun ada aturannya,” ujar dia.
Disinggung soal nasib calon legislatif (caleg) jika parpol dicoret, Anahrir menjabarkan, jika parpol tidak diikutsertakan dalam pemilu, secara otomatis caleg juga akan digugurkan alias didiskualifikasi. Karena itu, diimbau kepada seluruh parpol untuk menaati peraturan. ”Laporan-laporan dana kampanye tersebut harus diserahkan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota KPU Sumsel Divisi Keuangan dan Logistik Henny Susanti mengatakan, saat ini penyerahan laporan dana kampanye periode II setelah sebelumnya setiap parpol menyerahkan laporan dana kampanye pada 27 Desember. ”Ini tahap II, batas akhirnya 2 Maret. Jika tidak akan didiskualifikasi,” kata dia.









HARGA CABAI MENDADAK NAIK


IRDESS, INDRALAYA, OI – Harga cabai di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendadak ini. Tak tanggung-tanggung, harga cabai merah panjang, dan cabai hijau pendek mencapai Rp60 ribu per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi di Pasar tradisional Indralaya.
Hal ini dikeluhkan, salah satu ibu rumah tangga di Indralaya, Mala. Diungkapkannya, dirinya merasa terkejut dengan kenaikan harga cabai panjang merah dan cabai pendek hijau ini.
”Minggu lalu aku beli harganya hanya Rp35 ribu, tadi pagi (kemarin, red) sudah naik dua kali lipat jadi Rp60 ribu,” ujar Mala saat ditemui Irdess Sumsel, di Pasar Indralaya, kemarin (16/2).
Disinggung penyebabnya, Mala mengaku tidak tahu menahu. Dengan keadaan ini, dirinya terpaksa akan menaikkan harga jual pempek yang dijualnya di warung dekat Pasar Indralaya.
”Kata penjualnya, kenaikkan memang terjadi dimana tempat mereka mengambil di Pasar Jakabaring Palembang,” tutur ibu dua anak ini seraya mengaku, sering beli banyak cabai untuk stok dihari berikutnya.
”Biasanya aku beli banyak, kan seminggu sekali juga belinya, dengan keadaan harga cabai naik ini, aku kurangi pembeliannya, kalau-kalau saja satu atau dua hari ini ada penurunan,” ungkapnya.
Hal senada juga diakui, Dewi salah satu ibu rumah tangga lainnya yang tinggal di Komplek Taman Gading. Diungkapkannya, harga cabai saat ini sudah naik 100 persen dari harga sebelumnya yang hanya Rp35 ribu perkilogramnya.
”Memang ada kenaikan. Tadi pagi aku beli ditukang sayur keliling, yang sering mengambil barang di Pasar Jakabaring, harganya Rp60 ribu perkilogramnya saat ini,” ujarnya.
Dirinya juga mengaku terkejut dengan keadaan kenaikan ini, wacananya dirinya akan beli jadi tidak tahu. ”Aku memilih beli sambal jadi di toko. Tidak repot lagi mau menguleknya, dan harganya masih bisa terjangkau untuk sekali masak,” imbuhnya.
Terpisah, salah seorang penjual sayur-mayur di Pasar Indralaya, Ana mengaku, dirinya tidak tahu persis dengan kenaikan harga cabai ini. ”Kita hanya menuruti tempat kita ngambil, tempat kita ngambil naik, ya kita naikan juga,” katanya.
Disinggung, adakah keterkaitannya dengan meletusnya gunung kelud beberapa waktu yang lalu, yang membuat banyak petani pulau Jawa merugi akibat butiran-butiran debu yang cukup panas, Ana masih mengatakan tidak mengerti. ”Mungkin juga ya, tapi yang jelas saya tidak tahu penyebab pastinya,” tukasnya.  









GAJI KADES SEGERA NAIK


IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten OKI dalam membangun desa, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI akan menaikkan gaji Kades sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel).
Bupati OKI, Iskandar SE mengatakan, kenaikan gaji ini disesuaikan dengan UMP, lantaran OKI belum memiliki standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).
”Gaji kades sekarang hanya Rp1,5 juta, sementara UMP kita saat ini sudah Rp1,8 juta, itu artinya gaji kades masih di bawah UMP. Tahun depan kita upayakan gaji kades naik minimal harus sesuai UMP,” ujar Iskandar di setiap moment pelantikan kades baru-baru ini.
Kenaikan gaji tersebut, menurut Iskandar, untuk memberikan motivasi kepada seluruh kades agar serius melaksanakan tugas untuk membangun desanya menjadi desa yang mandiri.
”Dengan gaji yang tinggi tentu harus disesuaikan dengan kinerja yang bagus dari kades, bentuk pemerintahan desa yang kuat, akomodir semua kepentingan masyarakat desa, jangan lagi memandang siapa pendukung dan siapa yang bukan pendukung,” tegas mantan Wabup Ogan Ilir (OI) ini.
Tahun depan, kata Iskandar, tidak ada alasan lagi para kades mengeluh kekurangan dana untuk membangun desanya. Karena tahun depan, selain gaji yang akan dinaikkan, seluruh desa di OKI juga akan mendapatkan Rp1 miliar.
”Dengan dana Rp1 miliar setiap desa, tidak ada alasan lagi bagi para kades, tidak mampu membangun infrastruktur desa yang dipimpinnya, apalagi gajinya juga dinaikkan,” terangnya.
Dengan dana Rp1 miliar, kades dapat konsentrasi membangun desa yang dipimpinnya, untuk mensukseskan pembangunan OKI yang merata. ”Tahun 2015 mendatang pemerintah pusat sudah menyetujui untuk menganggarkan satu desa Rp1 miliar. Satu-satunya cara untuk membangun desa yang merata, yakni dengan memandirikan desa tersebut dengan memberikan anggaran Rp1 miliar,” tuturnya.
Dilanjutkannya, dengan adanya anggaran sendiri, maka pembangunan desa bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. ”Kalau sekarang belum dianggarkan Rp1 miliar satu desa, dan kades mengalami kesulitan untuk membangun desa, kita bantu dana tambahan, tentu dengan laporan yang sesuai kenyataan di lapangan,” tukasnya serta mengatakan, tertib administrasi harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan desa yang kuat.