TERUNGKAP JASA PEMBUATAN APBDES RP 500 RIBU (Dilakukan Oknum Kades Karena Tidak Mampu Buat APBDes)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI  – Minimnya pengetahuan Kepala Desa (Kades), dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan syarat utama mencairkan dana Bantuan Gubernur (Bangub) dan Anggaran Dana Desa (ADD), membuat para oknum Kades berbuat curang.

Hal terungkap jika banyak oknum Kades dalam menyusun APBDes menggunakan jasa seseorang dengan imbalan Rp 500.000,-.

Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Ogan Komering Ilir (OKI), sudah mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek), kepada para Kades dalam hal tata cara penyusunan APBDes melalui dana APBD.

Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, Pemerintah Kabupaten OKI, sudah sering kali melakukan Bimtek kepada para Kades dengan materi cara penyusunan APBDes.

Namun sayang, materi yang diberikan oleh narasumber ke para Kades nampaknya tidak diserap dengan baik. Timbul pertanyaan, apakah penyampaian pematerinya yang tidak mudah diterima oleh Kades, atau Kadesnya yang tidak serius mendengarkan materi yang diberikan, hingga sampai saat ini masih banyak Kades yang tidak bisa membuat APBDes.

Salah satunya di Desa Pedamaran 6, dimana sampai saat ini tidak bisa mencairkan dana Bangub selama dua tahun. Hal itu dikarenakan APBDesnya belum diselesaikan dengan baik.

Kades yang tidak bisa membuat APBDes justru bisa mencairkan kedua bantuan tersebut, lantaran ada sejumlah oknum yang menawarkan jasa pembuatan APBDes kepada para Kades dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan, baik kecamatan BPMD sendiri.

Jika melihat apa yang terjadi ini artinya Bimtek APBDes yang telah dianggarkan terkesan sia-sia.

Menurut salah seorang pegawai di salah satu Kecamatan di OKI, berinisial WT, dirinya seringkali membantu pembuatan APBDes bagi Kades dengan besaran dana Rp500 ribu. Hal itu lantaran banyak Kades yang tidak bisa menyusun APBDes.

“Dengan dana sebesar itu, para Kades tidak juga merasa keberatan karena Kades juga akan mendapat bantuan yang lebih besar nilainya dari uang biaya APBDes yang telah mereka keluarkan. Ya, banyak Kades yang dibuatkan APBDes, karena mereka banyak tidak bisa buat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Agus, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, tidak bisa berkata banyak. Menurut Agus, dirinya baru menjabat di BPMD.

“Saya berjanji akan menyelidiki tentang adanya oknum yang memberikan jasa pembuatan APBDes. Ya, saya saat ini belum bisa menjawab tentang hal ini, karena saya sendiri baru menjabat di sini, apalagi bisa dikatakan untuk pencairan Bangub sudah berjalan 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Kepala BPMD Kabupaten OKI, Nehru BHM Saleh saat dikonfirmasi mengenai hal ini juga, tidak begitu mengetahui, karena menurutnya selama menjadi kepala BPMD dalam urusan pencairan dana ADD maupun Bangub, hanya merekomendasi saja.

“Bagi desa-desa yang telah memenuhi persyaratan untuk proses pencairannya. Saya saja tidak pernah bertemu dengan Kades, karena tugas saya hanya merekomendasi, dan selebihnya Kades banyak berurusan di bidang pengelolaan keuangan yang saat itu dijabat pak Jumadi. Untuk pencairan saya sendiri tidak pernah meminta kepada Kades dari Bangub maupun ADD,” ujarnya.