4.700 TON RASKIN BELUM TERSALURKAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pendistribusian beras miskin (raskin) tahun 2013 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) baru terealisasi 87 persen atau sebesar 6.843.700 kg. Sementara yang belum tersalurkan sebanyak 4.700 ton lebih, tepatnya 4.711.125 kg untuk rumah tangga sasaran (RTS) di 18 kecamatan yang tersebar di Kabupaten OKI.

Kepala Bagian Ekonomi Setda OKI, Usansi, didampingi Kasubag Produksi Daerah, Rustam A Thalib, Jum’at (13/9), mengatakan, pendistribusian raskin sampai Agustus 2013 baru terealisasi 87 persen atau sebesar 6.843.700 kg. ”Kita upayakan pendistribusian bisa selesai sampai 100 persen sebelum Desember nanti,” katanya.

Menurut dia, pendistribusian raskin akan dievaluasi secara periodik agar pendistribusian kepada masyarakat betul-betul tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh oknum aparatur desa di lapangan. ”Kita akan melakukan rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten OKI untuk melihat permasalahan di lapangan saat pendistribusian raskin, sehingga hambatan di lapangan dapat teratasi,” terangnya.

Ditambahkan Usansi, dari rakor yang digelar dengan pihak kecamatan, pihaknya akan mengetahui apa hambatan yang dialami oleh pemerintah desa, yang menyebabkan pendistribusian raskin kepada masyarakat lambat. ”Jika ternyata memang ada desa yang tidak bersedia mengambil raskin tersebut, maka akan kita alihkan penyalurannya ke desa lain yang sangat membutuhkan,” jelasnya.

Dikatakannya, dengan adanya koordinasi maka akan meningkatkan pemahaman bagi pihak kecamatan dan aparatur desa agar memahami pedoman dan petunjuk teknis (juknis) penyaluran raskin kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan di lapangan.

”Kebutuhan raskin untuk masyarakat Kabupaten OKI saat ini masih sangat tinggi, berdasarkan pagu untuk Kabupaten OKI mulai Januari-Mei 2013 sebanyak 5.868.712 kg. Sementara untuk periode Juni-Desember 2013, penerima raskin di OKI berjumlah 51.068 RTS, dengan jumlah beras 5.362.140 kg,” urainya.

Dia mengakui, pengawasan pendistribusian raskin ke masyarakat masih kurang maksimal, mengingat wilayah Kabupaten OKI yang sangat luas, kemudian banyak desa yang sulit dijangkau. ”Kita terus memonitor, tetapi kendalanya wilayah OKI ini luas, sementara tenaga dari kita hanya sedikit, sehingga wajar saja banyak yang tidak termonitor,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Usansi, pihaknya tetap berusaha memaksimalkan pengawasan penyaluran raskin dengan cara berkoordinasi dengan pihak kecamatan. ”Dari hasil monitor yang dilakukan oleh petugas kita, sampai saat ini belum ditemukan adanya penyelewengan raskin di tingkat desa, tetapi jika memang masyarakat menemukan adanya penyelewengan itu silahkan laporkan ke kita,” imbau dia.

Terpisah, Anggota DPRD OKI Amirsyah, SH berharap pemerintah dapat mengawasi pendistribusian raskin. ”Aparatur pemerintah desa yang merupakan perpanjangan tangan untuk menyalurkan raskin secara langsung kepada masyarakat agar lebih transparan dalam menyalurkan raskin tersebut,” tandasnya.  

DPT OI SEBANYAK 298.515 PEMILIH

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir (OI) menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan DPR RI sebanyak 298.515 pemilih. Hal tersebut tertuang dalam rapat hasil rekapitulasi DPT yang dilaksanakan, Jum’at (13/9).

Menurut Ketua KPU Amrah Muslimin, penetapan DPT merupakan Final yang akan menjadi patokan pada Pileg 2014 mendatang. ”Ini sudah final. Ini juga proses dari pemutahiran data Daftar Pemilih Sementara (DPS), beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Amrah menambahkan, penetapan DPT memang sengaja di tetapkan saat ini meskipun pemilihannya masih lama. Namun, DPT bisa membuat rujukan pada pencetakan kertas suara nantinya. Disinggung adanya perubahan DPT kemungkinan ada namun jumlahnya sedikit.

”Perubahan misalnya orang tersebut sudah meninggal dunia atau pindah rumah. Kita juga sudah mendata warga pada April 2014 mendatang berumur 17 tahun,” ungkapnya.

Jika ada warga yang tidak terdaftar, lanjut Amrah, warga tersebut dinyatakan pemilih khusus dimana bisa menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat di KTP. ”Proses milihnya yakni satu jam setelah TPS ditutup. Ini biar bisa didata,” tuturnya.

SKCK DAN SIDIK JARI DIKENAKAN BIAYA RP100 RIBU

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Seiring membludaknya warga Bumi Bende Seguguk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Mapolres Ogan Komering Ilir (OKI), ternyata dimanfaatkan oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Setiap orang yang membuat SKCK terpaksa merogoh kocek Rp100 ribu.

Walaupun dinilai terlalu tinggi, mau tidak mau masyarakat harus rela lantaran SKCK merupakan salah satu persyaratan untuk mencari pekerjaan maupun mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sukardi, warga Lempuing Jaya, yang menemani anaknya membuat SKCK di Polres OKI, Jumat (13/9), mengaku dia harus mengeluarkan biaya Rp100 ribu. ”Anak saya mau ikut tes CPNS di Pemkab OKI, untuk melengkapi persyaratan harus ada SKCK. Nah karena baru pertama kali harus terlebih dahulu membuat kartu sidik jari, sidik jari ini dimintai Rp50 ribu, kemudian membuat SKCK dipungut lagi Rp50 ribu,” ujarnya.

Walaupun biaya itu dua kali lipat dari biaya sebenarnya, Sukardi mengaku tidak keberatan, yang penting anaknya mendapatkan SKCK dan bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS. ”Kalau kami secara pribadi tidak terlalu keberatan dengan biaya itu, yang penting anak saya dapat SKCK,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Kasat Intel Polres OKI AKP Eko Susanto mengakui jika masyarakat yang membuat SKCK beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan drastis. ”Biasanya dalam sehari hanya 10-20 orang, sekarang bisa mencapai 50-70 orang,” ujarnya.

Namun Kapolres membantah jika pihaknya memungut biaya sampai Rp100 ribu. Menurut Kapolres, pihaknya menarik biaya pembuatan SKCK sesuai dengan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). ”Untuk sidik jari Rp35 ribu dan SKCK Rp10 ribu, jadi kalau sampai biayanya Rp100 ribu itu tidak ada,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk penerbitan SKCK dikenai biaya Rp10.000, sementara untuk penerbitan kartu sidik jari (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Card/Inafis Card) dikenai biaya Rp35.000. Jika dikalkulasi, untuk membuat SKCK dan kartu sidik jari biayanya tidak melebihi Rp45.000.

8 TAHUN, 30 KARYAWAN PDAM TAK MILIKI JAMSOSTEK

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sebanyak 30 karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir (OI) belum memiliki Jamsostek. Kondisi tersebut dialami sejak delapan tahun terakhir. Kontan saja hal tersebut membuat miris karyawan perusahaan, padahal biaya hidup saat ini sangat tinggi lantaran mahalnya harga sembako, belum lagi jika karyawan sakit.

Informasi yang berhasil dihimpun media Irdess Sumsel, didapat minimnya gaji karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI membuat mereka susah menghidupi keluarga, namun dibandingkan tahun sebelumnya gaji mengalami peningkatan.

”Ini sudah berapa kali kami tanyakan, namun sepertinya tidak ada respon, kmai berharap jamsostek ini diadakan. Karena sangat penting. Apalagi, kita sangat sering ke lapangan,” ujar sumber Irdess Sumsel di PDAM Tirta Ogan yang tidak mau namanya dipublikasikan, seraya mengaku sudah menjadi karyawan sejak lebih kurang delapan tahun.

Sementara Direktur PDAM Tirta Ogan, Zulkarnain mengakui, kalau 30 orang karyawannya belum ada jamsostek, lantaran kecilnya pendapatan PDAM Tirta Ogan. Dia menyebutkan, rata-rata penghasilan per bulan mencapai Rp150 juta, sementara idealnya untuk operasionalnya Rp200 jutaan.

”Ibaratnya kita bernafas di dalam lumpur, selalu ngos-ngosan. Jadi kondisi seperti ini harus dimaklumi. Saat ini melayani 5.100 pelanggan se-Ogan Ilir, namun penghasilan kita hanya Rp150 juta, kita jual air per kubik Rp1500, padahal operasional kita Rp2.100 per kubik. Bagaimana mau ada Jamsostek, namun tetap kita upayakanlah. InsyaAllah tahun depan,” janjinya.

Menurut dia dibanding 2 tahun sebelum kepemimpinannya, gaji karyawan sangat minim, namun sejak 2 tahun terakhir gaji karyawan mengalami peningkatan 23 persen atau berkali lipat dari sebelumnya. ”Saat ini rata-rata gaji karyawan Rp1,8 juta per bulan,” ungkapnya.

Disinggung soal bagaimana nasib karyawan jika mengalami sakit, dia mengungkapkan saat ini banyak program kesehatan yang sifatnya gratis seperti Jamsoskes semesta ataupun Jamkesmaskin dan sebagainya, sehingga karyawan bisa menggunakan fasilitas tersebut. ”Ya mau bagaimana lagi, namun kita berupaya terus untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan karyawan. InsyaAllah 2014 karyawan sudah miliki Jamsostek,” tuturnya.

Terpisah, Anggota DPRD OI Fraksi PAN, Azmi sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal menurut dia kewajiban setiap perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan. ”Wah sangat disayangkanlah kalau begitu, harus ditindak tegas, masak perusahaan daerah tidak bisa menjamin kesehatan bagi karyawannya. Harus segera dibenahi manajemennya,” pungkasnya.