PENGUSAHA KECIL BUTUH BINAAN

IRDESS, INDRALAYA. PE – Kabupaten Ogan Ilir (OI) merupakan sentra pengrajin di Sumatera Selatan, karena di Bumi Caram Seguguk ini tersebar tidak kurang dari 70.000 usaha kecil yang masih memerlukan pembinaan dan bantuan.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Ogan Ilir, Ir Tapip, puluhan ribu usaha kecil yang sifatnya usaha rumah tangga ini mayoritas menunggu uluran tangan pemerintah baik mengenai pembinaan maupun permodalan.

”Kalau dalam hal pembinaan kita terus melakukan pembinaan, dengan turun langsung kepada pengrajin, memberikan masukan terhadap pengrajin melalui tangan-tangan pelatih yang kita memiliki yang sebelumnya telah memiliki keterampilan dan terlatih dibidang tersebut dan susah beberapa kali melakukan study banding ke daerah luar,” paparnya.

”Ilmu yang kita peroleh diluar inilah dicoba untuk diterapkan kepada pengrajin atau pengusaha rumahan yang ada di daerah Kabupaten Ogan Ilir,” sambungnya.

Sementara untuk bidang permodalan katanya, pihaknya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga misalnya Bank BNI, Mandiri dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebagai bapak angkat untuk menyalurkan bantuannya kepada pengusaha atau pengrajin kita.

”Namun pengembangan usaha ini sering kali menemui kendala, yaitu bagaimana cara merubah pola atau tradisi pada masyarakat kita, disini kita terus  melakukan pendekatan kepada pengrajin,” imbuhnya.

Lebih jauh katanya, diubahnya pola atau tradisi yang ada, bertujuan agar hasilnya lebih maksimal. ”Yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan nilai jual dari hasil produksi,” tuturnya.

Dicontahkannya, dari 70 ribu usaha kecil di Ogan Ilir yang mayoritas  menggunakan modal sendiri, misalnya usaha rumah tangga atau pengrajin kecil kerupuk kemplang, keripik pisang, keripik tempe dan makanan ringan lainnya. ”Biasanya usaha ini sifatnya timbul tenggelam tergantung  ramai tidaknya pangsa pasar atau permintaan,” jelasnya seraya mengaku hal inilah yang perlu diperhatikan, dimana ini lebih disebabkan tersendatnya permodalan.

Untuk itu pihaknya mengaku, selalu tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir agar peduli terhadap pengusaha atau pengrajin kecil termasuk usaha rumahan yang sangat memerlukan sentuhan bantuan.

PROYEK PENGADAAN KAPAL DKP OKI JANGGAL?

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komasta Sumsel melaporkan adanya indikasi ketidakberesan dalam Proyek Pengadaan Kapal 5 GT dan Alat Penangkap Ikan di Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) OKI ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel). Komasta mengendus, dalam proyek ini negara mengalami kerugian sekitar Rp 650 juta dari total anggaran proyek Pengadaan Kapal 5 GT di tahun 2012 ini sebesar Rp1,1 miliar.

Menurut Ketua LSM Komasta Sumsel, Adi Chandra, pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap ikan di Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal ini menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten OKI tahun 2012 senilai Rp1,1 miliar. ”Namun proyek ini kemudian molor dan baru diselesaikan hingga triwulan kedua tahun 2013. Bukan hanya itu, pengadaannya juga tidak disertai surat dukungan galangan kapal,” ujar Adi didampingi rekannya Sutrisno kepada Irdess Sumsel, Rabu (27/11).

Dia menuturkan, kontraktor pelaksanaannya juga yakni PT Nata Jaya Utama diduga tidak menjalankan  kontrak sesuai prosedur karena hanya membeli dari satu pengrajin di wilayah itu yang menjual kapal beserta alat tangkap yang dibawa nilai kontrak. ”Kami merinci kerugian yang dialami sekitar Rp650 juta, dan itu harus dikembalikan kepada negara. Kami juga meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas permasalahan ini secara transparan,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Humas Kejati Sumsel, Mulyadi SH ketika dikonfirmasi mengaku akan mengecek terlebih dahulu kebenarannya. ”Kalau memang ada akan kita tindak lanjuti pengaduan dugaan korupsi proyek pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan OKI ini,” tukasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan OKI, Abdul Mutholib tidak berhasil dikonfirmasi karena saat ditemui di kantornya yang bersangkutan tidak berada di tempat. Begitu juga telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif.