IRDESS, INDRALAYA, OI – Konflik
agraria yang tergabung Gerakan Penesak Petani (GPPB) dengan PTPN VII Cinta
Manis, sepertinya jauh dari proses penyelesaiannya. Pasalnya, pihak GPPB secara
terang-terangan menolak hasil kerja tim terpadu dalam melakukan verifikasi
persoalan antara petani dengan PTPN VII.
”Kami menolak verifikasi hasil kerja tim terpadu yang diketahui Sekda
Pemprov Sumsel,” ujar Ketua GPPB, Abdul Muis didampingi Sekretaris GPPB, Rusdi
Daduk, kemarin (14/3).
Keterangan mereka ini juga terkait dengan pernyataan Humas PTPN VII Cinta
Manis, Abdul Hamid yang menyatakan, persoalan petani dengan PTPN VII Cinta
Manis sudah selesai, karena hasil verifikasinya mengenai ganti rugi lahan sudah
selesai.
”Pihak PTPN VII telah melakukan manipulasi data, dan hasil verifikasi
tersebut belum ada yang menandatanganinya. Itu artinya persoalan ini belum
selesai. Apalagi dalam tuntutan kami juga agar lahan PTPN VII harus di ukur
ulang, namun faktanya belum dilakukan. Dan kami mendesak agar segera diukur
ulang,” terang Muis.
Pihaknya juga menilai, tim terpadu yang dibentuk tidak ada konsisten dalam
melaksanakan tugasnya. ”Kami akan terus akan melakukan aksi dan perlawanan.
Rencananya petani akan kembali pergi ke Jakarta untuk menyampaikan persoalan
ini, baik ke Menteri Perekonomian,” terangnya.
Sementara Rusdi Daduk mengatakan, tim terpadu dalam melaksanakan tugas
verifikasi sepertinya tidak berkerja secara maksimal, dan tidak berpihak kepada
masyarakat. Buktinya tuntutan petani agar dilakukan pengukuran ulang tidak
dilakukan dengan alasan tidak ada anggarannya.
Terpisah, Kabag Humas PTPN VII Cinta Manis. Abdul Hamid mengatakan, bahwa
luasan lahan yang kelola oleh PTPN VII Cinta Manis mencapai sekitar 20.250 Ha,
termasuk didalamnya sarana umum seperti jalan, perumahan, rawa dan lainnya.
”Konflik antara PTPN Cinta Manis dengan petani, intinya kita ingin adanya
penyelesaian,” ujar Abdul Hamid.
Untuk itu langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh tim untuk verifikasi
data ganti rug milik PTPN VII dan verifikasi data tuntutan masyarakat telah
selesai dan berjalan dengan baik, aman tanpa ada gangguan yang berarti.