WALI MURID KELUHKAN BIAYA IJAZAH

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Sebagian wali siswa yang anaknya lulus di SMA Negeri 1 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan biaya Rp150 ribu untuk mengambil ijazah di sekolah favorit tersebut.

Hal ini diungkapkan salah satu wali siswa yang menolak namanya dikorankan. Menurutnya, dana pengambilan ijazah dikeluhkan. Sebab, pemerintah sudah mengratiskan biaya sekolah, apalagi saat ini sudah ada dana bos.

”Kami sebagai orang tua menjadi saksi memberikan uang ini. Takutnya akal-akalan anak kita saja. Tapi setelah kita tanya dengan wali siswa lain, rupanya benar ada biaya pengambilan ijazah,” keluhnya.

Sebelumnya, katanya, tidak ada kesepakatan jiwa wali siswa dan guru menetapkan harus membayar ijazah. ”Kalau diberitahu dan dananya jelas kita ikhlas,” imbuhnya.

Sementara itu, saat wartawan Media Irdess meminta konfirmasi terhadap kepala sekolah bersangkutan belum mau berkomentar.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) SMA/SMK dan MA sederajat, Rudy Pasrah mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut akan dikroscek terlebih dahulu. ”Saya baru tahu info ini, nanti kita koordinasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah,” ungkapnya.

Dibeberkan Rudy, untuk pengambilan ijazah menurut aturannya tidak dikenakan biaya alias gratis. ”Kecuali ada hal-hal lain yang menyangkut siswa itu sendiri, apakah mereka mau menyumbang atau lainnya, ya kalau tidak ada kesepakatan itu salah,” terangnya.

Ditambahkannya juga, bahwa siswa yang tamat tahun ini sebanyak 175 siswa yang terdiri dari 3 kelas.

BANYAK MOBDIN GUNAKAN PLAT HITAM (Sat Lantas OKI Janji Tindak Tegas)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Mobil Dinas (Mobdin) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) banyak yang menggunakan plat hitam. Diduga, penggunaan plat yang melanggar Undang-undang Lalu Lintas Pasal 280 Jo Pasat 68 ayat 1 itu untuk menghindari bengkaknya biaya pembelian BBM non subsidi (Pertamax).

Pantauan Media Irdess di lapangan, tak sedikit oknum pejabat nakal di OKI mengganti plat dinas dengan plat hitam atau plat palsu, untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Padahal pemerintah sendiri telah menetapkan peraturan setiap mobdin harus mengkonsumsi BBM non subsidi, nyatanya masih banyak yang menggunakan BBM subsidi.

Di sisi lain, mobdin yang diganti dengan plat hitam ini juga terkadang digunakan untuk keperluan pribadi ke luar kota saat jam kerja. Hal ini guna menghindari jika sewaktu-waktu terlihat oleh masyarakat umum.

”Aku sering lihat, mobdin yang diganti plat hitam. Hal ini tak lain untuk menghindari membeli BBM non subsidi yang harganya cukup tinggi,” ujar Dony, salah seorang warga OKI.

Menurutnya, cara-cara nakal yang digunakan pejabat mengganti nomor plat kendaraan dinas dengan plat pribadi, pastinya sangat melanggar aturan. ”Kita masyarakat awam juga tahu kalau itu melanggar aturan. Tapi tampaknya masih banyak pejabat-pejabat yang melakukan hal itu, tanpa takut diberikan sanksi,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat melalui Kasat Lantas, AKP Haris Batara Simbolon ketika dikonfirmasi kemarin (13/8) mengaku, belum mengetahui hal tersebut. Namun, pihaknya berjanji akan menindak tegas para oknum pejabat nakal yang mengganti plat kendaraan dinas menjadi plat pribadi.

”Pastinya informasi yang kami terima ini akan kami tindaklanjuti. Tapi, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan. Yang jelas itu melanggar Undang-undang Lalulintas,” tegas Haris.