PASCA PILPRES, OGAN ILIR KONDUSIF

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pihak kepolisian memastikan kondisi Kabupaten Ogan Ilir (OI) aman dan kondusif pasca pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres). Bahkan di Ogan Ilir tidak ditemukan adanya gesekan massa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara.

Kapolres Ogan Ilir, AKBP Asep Jajat Sudrajat, saat dihubungi via selular, kemarin (14/7), mengatakan, secara keseluruhan, saat ini kondisi wilayah Ogan Ilir dua hari pasca pilpres aman dan kondusif. ”Kesadaran warga Ogan Ilir cukup tinggi, sehingga kami yakin situasinya akan tetap aman,” tuturnya.

Meski demikian, petugas masih tetap bersiaga di lapangan dan saat ini ditempatkan di setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk mengawal surat suara. ”Anggota kami terus mengawal dan bersiaga di setiap PPK. Saat ini, surat suara ada di PPK dengan pengawalan ketat petugas. Kami minta seluruh personel untuk memantau situasi di lapangan. Kapolsek dan perwira Polres juga siaga,” ucapnya.

Kapolres menjabarkan, dalam pengamanan pilpres, pihaknya menerapkan beberapa rumus pengamanan, tergantung dari tingkat kerawanan. Tak hanya itu, Kapolres meminta warga ikut menjaga keamanan di wilayah masing-masing dan jangan terpancing jika ada isu-isu yang bisa memecah persatuan.

”Secara nasional kan masing-masing timses klaim kemenangan, kita minta warga untuk tetap menahan diri, jangan anarkis, percayakan pada hasil yang nanti disampaikan KPU Pusat pada 22 Juli mendatang,” tukasnya.

BELUM MAMPU GAJI BIDAN PTT

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Wacana pemerintah pusat mengalihkan tanggung jawab pembayaran honor bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing wilayah, nampaknya belum bisa diwujudkan.

Lantaran pemerintah setempat tak mampu membayar gaji para bidan PTT tersebut, dengan alasan tidak memiliki anggaran khusus untuk membayar tenaga kesehatan tersebut.

Salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten OKI, yang tak sanggup membayar gaji puluhan bidan PTT yang bertugas di Bumi Bende Seguguk itu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinkes OKI, HM Lubis SKM MKes, kemarin (14/7).

”Kami tidak sanggup, karena tidak ada dana anggarannya untuk menggajinya,” ujar Lubis kepada wartawan.

Dikatakannya, jika hanya sekedar asal bayar gaji, pastinya pihak Dinkes mampu, namun untuk honor PTT sendiri jumlah yang harus dibayar cukup besar per bulan, yakni bisa mencapai Rp3 jutaan perbulan per orang dan jika dikalkulasikan dengan jumlah bidan PTT yang ada, tentu perlu anggaran khusus.

”Ya kalau mau digaji per bulannya Rp350 ribu kita mampu. Tapi, apakah mereka mau, tentu tidak mau kan,” ujar mantan Sekretaris Dinkes OKI ini.

Untuk mengatasi masalah ini, kata Lubis, pihaknya masih memperpanjang kontrak para bidan PTT tersebut, agar masih difungsikan tenaganya.

”Kalau untuk kawasan desa terpencil, kontraknya tiga tahun dan bisa diperpanjang tiga kali. Kalau untuk wilayah Kota Kayuagung kontraknya dua tahun dan hanya bisa dua kali memperpanjang,” jelasnya.

Melihat kondisi ini, bukan tidak mungkin, bila semua bidan PTT yang habis masa kontraknya, membuat pihak Pemkab OKI melalui Dinkes, tidak ada lagi merekrut bidan PTT, sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan khusus wilayah terpencil menjadi terhambat karena tidak ada petugas kesehatan.

Pegawai Dinkes OKI lainnya, Budiansyah membenarkan hal itu. Menurutnya, dulu jumlah bidan PTT di OKI 73 orang. Jika diambil kecilnya saja, rata-rata gaji bidan PTT itu Rp2 juta per orang, dikali 73 orang. Sehingga jumlah anggaran perbulan yang harus disiapkan Rp146 juta.

”Kalau dikalikan setahun jumlahnya sudah mencapai Rp1 miliar. Sementara kita tahu sendiri anggaran fisik Dinkes OKI pertahun hanya Rp3 miliar, berarti untuk membayar gaji PTT Dinkes perlu mengalokasikan anggaran baru,” bebernya.

Budi mengatakan, akibat kondisi ini bukan tidak mungkin kedepan tidak ada lagi PTT, karena tidak lagi akan merekrut bidan PTT jika gajinya dibebankan kepada daerah, bukan pemerintah pusat seperti selama ini.