569 KEJAHATAN DIUNGKAPKAN, 171 LAKALANTAS

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Sepanjang tahun 2013, trend tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten OKI sebanyak 1.017 jenis. Hal ini terjadi peningkatan di tahun 2012 yang berjumlah sebanyak 950 jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana mencakup kejahatan konvensional, narkoba dan korupsi.

Dari 1.017 jenis tindak pidana di tahun 2013, jajaran Polres OKI berhasil mengungkap 569 kasus, atau 56 persen, itu artinya masih ada 448 kasus yang belum terungkap dan menjadi pekerjaan rumah (PR) di tahun 2014.

Jika dibandingkan tahun 2012, jumlah aksi tindak pidana mengalami peningkatan, begitu juga penyelesaiannya mengalami peningkatan.

”Di tahun 2012 aksi tindak pidana terjadi sebanyak 950 kasus, terungkap sebanyak 538 kasus. Sementara di tahun 2013 aksi tindak pidana berjumlah 1.017 kasus dan terungkap 569 kasus. Beberapa kasus yang belum terungkap jelas menjadi PR kita di tahun 2014 yang harus kita ungkap,” kata Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat saat menyampaikan Anev tahun 2013 di Mapolres OKI, kemarin (30/12).

Dirincikannya, kejahatan konvensional terjadi sebanyak 964 kasus dapat diselesaikan sebanyak 516 kasus. Kemudian pengungkapan narkoba mengalami peningkatan sebanyak 100 persen, di tahun 2012 sebanyak 14 kasus dan di tahun 2013 sebanyak 51 kasus. ”Kasus korupsi di tahun 2012 sebanyak 1 kasus dan tahun ini meningkat sebanyak 2 kasus,” terangnya.

Diterangkannya, untuk kejahatan menonjol di tahun 2013 mengalami penurunan. Dimana di tahun 2012 berjumlah 750 kasus dan terungkap 231 kasus, sementara di tahun 2013 kasus tindak pidana seperti Curas, Curat, Curanmor, Anirat dan penggelapan berjumlah 614 kasus dan terungkap sebanyak 265 kasus atau 43 persen. ”Kasus Curas berjumlah 176 kasus berhasil diungkap sebanyak 55 kasus, kemudian kasus Curat sebanyak 252 kasus berhasil diungkapakn sebanyak 100 kasus, Curanmor sebanyak 63 kasus dan terungkap sebanyak 23 kasus, penggelapan sebanyak 39 kasus, terungkap 27 kasus dan Anirat sebanyak 84 kasus penyelesaian sebanyak 60 kasus,” urainya.

Terpisah, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Banyuasin, mencatat rata-rata setiap dua hari sekali terjadi satu kali kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Banyuasin.

Kapolres Banyuasin, AKBP Achmad Iksan melalui Kasat Lantas, AKP Sukamto mengatakan, pihaknya mencatat sebanyak 171 kasus kejadian kasus kecelakaan lalu lintas di Banyuasin. Dengan 316 orang menjadi korban. Sebanyak 69 korban meninggal dunia, 99 korban luka berat dan 148 luka ringan. Dengan kerugian ditaksir Rp2 miliar lebih. ”Tapi, bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kecelakaan di Banyuasin dan korban meninggal akibat kecelakaan mengalami penurunan. Pada 2012 lalu terjadi 218 kasus kecelakaan, 151 meninggal dunia, 149 luka ringan dan 151 luka berat dan kerugian Rp1 miliar lebih,” jelasnya.

Menurut Sukamto, banyaknya jalan rusak di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Banyuasin, menjadi salah satu faktor menurunnya angka kecelakaan. Karena, pengendara dipaksa memacu kendaraan dengan pelan, lantaran banyak jalan berlubang.

”Biasanya kecelakaan fatal terjadi, akibat kendaraan ngebut. Kalau banyak jalan rusak, kendaraan tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi timbul masalah lain, hampir setiap hari kemacetan panjang hingga puluhan kilometer,” tuasnya.

KADES PUNGUT BIAYA WARGA TRANSMIGRASI RP2,5 JUTA/KK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di Desa Gajah Mati untuk mencari keuntungan. Dari 75 KK peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7, Kecamatan Sungai Menang, OKI. Ternyata para peserta dipungut biaya Rp2,5 juta/KK yang dikoordinir oleh sejumlah Kadus atas perintah Kades setempat.

Menurut keterangan dari seorang peserta transmigran Sisno (55) saat ditemui di kantor Disnakertrans kemarin (26/12), sebelum penempatan, mengakui kalau semua warga peserta transmigran diminta uang sebesar Rp2,5 juta. Pemungutan uang tersebut dikoordinir langsung oleh perangkat desa, yakni Kepala Dusun (Kadus), seperti Cak Ali, Indar Jono dan Nopli. Ketiga Kadus itu yang memungut uang dari warga peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7,” katanya.

Mengenai alasan pemungutan uang dan peruntukannya, dirinya tidak tahu pasti, namun semua peserta diminta uang sebesar itu. ”Kami tidak tahu  pak  uang itu untuk apa, kalau Kades saya tidak lihat, karena yang berperan langsung dalam pemungutan uang adalah Kadus. Tetapi menurut perintah Kades, penempatan peserta transmigrasi itu gratis,” tambahnya.

Mengenai adanya pungutan uang tersebut, juga dibenarkan oleh mantan perangkat desa setempat Supen Peri. Menurut dia yang kebetulan hadir di kantor Disnakertrans OKI saat penempatan kemarin. Pungutan uang terhadap peserta transmigrasi sebesar Rp2,5 juta adalah atas perintah Kades yang dikoordinir oleh para Kadusnya.

Kata dia, jumlah pungutan itu dinilai sangat besar, bila dikalkulasikan jumlah peserta transmigrasi sebanyak 100 KK, yang saat  ini baru ditempatkan 75 KK. ”Kita tahu sendiri para peserta transmigrasi bukan orang mampu, masa diminta uang dengan jumlah sebesar itu. Padahal jadi peserta transmigrasi dari pemerintah jelas-jelas gratis tidak dipungut biaya,” tegasnya seraya mengatakan kebijakan pungutan itu tidak pernah diberitahu melalui musyawarah.

Ditambahkannya, sesuai syarat dan ketentuan peserta harus orang pribumi dari Desa Gajah Mati. Namun ada salah satu peserta yang bukan orang pribumi, tiba-tiba bisa jadi peserta. ”Dan ini dugaan saya karena yang bersangkutan ada kedekatan dengan Kades.” ungkapnya.

Terpisah Kepala Disnakertrans OKI, Amiruddin, melalui Kabid Penempatan, Ir Pria Utama, saat dikonfirmasi terkait pungutan ini, menegaskan dari pihaknya semua peserta tidak pernah dipungut biaya sedikitpun. Karena menurut dia, mengenai kegiatan transmigrasi termasuk penempatan dananya sudah dianggarkan baik melalui APBD OKI maupun  APBN. ”Kalaupun ada pungutan mungkin kebijakan dari pihak desa, yang dalam hal ini Kades. Hal itu tidak dibenarkan, karena penempatan itu sudah ada anggarannya,” tandasnya.

1500 SERTIFIKAT TANAH GRATIS DIPUNGLI? (Kejari Periksa Kades Suryakarta)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kepala Desa (Kades) Suryakarta, Kecamatan Ogan Komering Ilir (OKI), Purnomo, kemarin memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung. Hal ini terkait dugaan pungutan terhadap program sertifikat gratis lahan transmigrasi di Desa Suryakarta pada tahun anggaran 2011 lalu.

Pantauan di lapangan, oknum Kades Suryakarta ini diperiksa sejak pagi hingga sore oleh penyidik Kejari Kayuagung. Saat ini oknum Kades tersebut masih berstatus sebagai saksi dan penyidik masih mengumpulkan data-data terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh oknum Kades tersebut.

Kepala Kejari Kayuagung, Subeno SH melalui Kasi Pidsus Edowan SH membenarkan saat ini penyidik sedang memeriksa oknum Kades Suryakarta sebagai saksi. ”Kades Suryakarta baru kita panggil untuk pertama kali, saat ini statusnya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli dalam program pembuatan sertifikat gratis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun anggaran 2011,” ujar Edowan.

Menurut dia, pihaknya akan memeriksa saksi-saksi lain terkait kasus tersebut, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI, kemudian Disnakertrans OKI dan Bagian Pertanahan Pemkab OKI. ”Nanti pihak terkait akan kita periksa, seperti BPN, Disnakertrans dan pihak lainnya,” urainya.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun Irdess Sumsel di lapangan, bahwa untuk program sertifikat gratis dari Kemenakertrans RI untuk Desa Suryakarta ada sebanyak 216 persil, seharusnya tidak dipungut biaya sedikitpun, tetapi oleh oknum Kades dipungut bervariasi antara Rp3,2 juta-Rp4 juta.

Untuk di OKI sendiri, tahun 2011 ada bantuan sebanyak 1500 lembar sertifikat gratis kepada masyarakat transmigrasi di enam Kecamatan Kabupaten OKI.

Kepala BPN OKI, Tri Astuti SH melalui Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Sofian Hutagalung SH mengatakan, total seluruh sertifikat yang dicetak sebanyak 1500 lembar. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN, merupakan usulan yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI ke BPN dan setelah itu akan turun DIPA dari Kemenakertrans.

”Kita hanya memprosesnya saja, sementara untuk pengusulan lokasi, jumlah dan persyaratan lainnya diajukan oleh Disnakertrans OKI,” ungkapnya.

Wilayah transmigrasi yang diusulkan pada tahun 2011 lalu diantaranya, Kecamatan Mesuji Makmur sebanyak 3 desa yaitu Desa Beringin Jaya sebanyak 27 sertifikat, Desa Bina Karsa 90 sertifikat dan Desa Suryakarta sebanyak 216 sertifikat. Kemudian Kecamatan Lempuing ada Desa Sukamulia sebanyak 60 sertifikat, Kecamatan Mesuji Raya sebanyak empat desa yaitu, Desa Dabuk Makmur 100 sertifikat, Desa Sidomulyo 75 sertifikat, Desa Kemang Indah 75 sertifikat dan Desa Sumber Baru sebanyak 600 sertifikat.

Untuk Kecamatan Air Sugihan terdapat empat desa yakni, Desa Nusantara 75 sertifikat, Desa Simpang Heran 134 sertifikat, Desa Banyu Biru 102 sertifikat, Desa Srijaya Baru sebanyak 100 sertifikat. Kecamatan Sungai Menang yang terdiri dari dua desa, diantaranya Desa Gajah Mukti sebanyak 76 sertifikat dan Desa Gajah Mulya sebanyak 60 sertifikat. Demikian Kecamatan Tulung Selapan adalah Desa Jaya Mamur atau Desa Rantau Lurus sebanyak 250 sertifikat.

KPU GANDENG 15 RELAWAN DEMOKRASI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Guna menekan angka golongan putih (golput) pada pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) pada April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir menggandeng 15 Relawan Demokrasi (Reldem).

Menurut Ketua KPU Ogan Ilir Amrah Muslimin, dengan adanya Reldem ini diupayakan tingkat partisipasi pemilihan di Ogan Ilir mencapai 80 persen. ”Untuk Ogan Ilir ada 15 Reldem. Reldem ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa Unsri, guru SMA, LSM, dan tokoh masyarakat. Keberadaan Reldem ini merupakan perpanjangan tangan KPU dalam menyosialisasikan pesta demokrasi,” ujar Amrah, Selasa (24/12).

Dia mengaku, sebenarnya Reldem ini merupakan program pusat yang diikuti seluruh KPU di Indonesia. Tugas utama Reldem semata-mata untuk menekan angka golput yang kian meningkat. Caranya, lanjut dia, para Reldem ini menyosialisasikan pesta demokrasi, terutama di daerah-daerah yang dianggap terpencil dan jauh.

”Dalam menjalankan tugasnya, setiap Reldem diberikan pembekalan dahulu. Mereka juga mendapatkan honor sebesar Rp300.000. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan,” tuturnya.

Dia menegaskan, indikator keberhasilan Reldem Demokrasi dalam menyosialisasikan pesta demokrasi dapat dilihat dari peningkatan partisipasi pemilih. Pada pileg 2009 lalu, kata dia, tingkat golput mencapai 30 persen. Kendatipun demikian, tingkat golput pada pileg justru lebih rendah dibanding pada pelaksanaan pilkada.

”Pada pileg 9 April nanti, kami harapkan golput dapat ditekan hingga 20 persen atau berada diratio 80 persen tingkat partisipasi pemilih,” kata Amrah seraya mengatakan saat ini total pemilih di Ogan Ilir mencapai 298.268 mata pilih, termasuk di dalamnya sekitar 5 persen pemilih pemula.

PENGUMUMAN TES CPNS MUNDUR LAGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) baik umum maupun honorer Kategori Dua (K2) mundur lagi.

Setelah diisukan bakal diumumkan tanggal 17, 21 Desember lalu. Kini pengumuman CPNS ini rencananya akan diumumkan, hari ini (24/12), bahkan isu terbaru akan diumumkan pada 27 Desember mendatang.

Tak pelak, masyarakat umum di Kabupaten OI menilai, pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) ada main mata atau menunggu jika ada orang yang mau membayar masuk CPNS.

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten OI, Drs Darjis melalui Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Mutasi, Fatoni mengatakan, pihaknya tidak pernah mengisukan pengumuman CPNS akan diumumkan tanggal tersebut. “Yan ada menurut surat atau SK yang kita terima, pengumuman CPNS tersebut tanggal 21 baik kategori umum maupun K2. Kalau ada yang ngomong tanggal 17 itu kami tidak tahu, kami tidak menghembuskannya,” ujarnya ditemui Irdess Sumsel di ruang kerjanya, kemarin (23/12).

Setelah itu, lanjutnya, tahu-tahu pihaknya mendapat kabar dan mendapat surat langsung dari pihak pusat pengumuman akan dipublikasikan di atas pada 24 Desember atau dalam minggu-minggu ini. “Besok (hari ini, red) baru pembukaan sampul pengumuman CPNS, yang akan dihadiri pihak PKK, Bupati, Kejaksaan, Kapolres, dan pihak Infektorat di ruang rapat Bupati,” ungkapnya.

Dalam pembukaan sampul pengumuman CPNS ini, lanjutnya, akan diadakan secara tertutup. “Kalau media mau hadir atau menyaksikan silahkan saja. Tapi, kita tidak bisa memastikan apakah boleh masuk atau tidak,” imbuhnya.

Selanjutnya katanya, setelah dibuka dan dihadiri para saksi-saksi yang sudah ditentukan, Bupati sebagai orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk tersebut akan membuatkan SK, dan baru bisa diumumkan melalui media.

“Bahan inilah yang nantinya baru bisa diumumkan lewat media. Namun, pengumuman ini baru untuk kategori umum, honorer kategori dua belum,” terang mantan Kepala Sekolah Unggulan Indralaya Utara ini.

Sedangkan untuk pengumuman hasil tes CPNS K2, pihaknya belum bisa memastikan. “Ya mungkin saja tanggal 27 Desember. Yang jelas, kami belum bisa memastikannya,” jelasnya.

Terpisah, di kota Pagaralam pengumuman hasil tes CPNS bakal dilakukan, hari ini (24/12). Hal tersebut dikatakan Kepala BKD Kota Pagaralam, Yapani Rahim melalui Kabid Formasi, Heriandi, kemarin (23/12).

Menurut Heriandi, hasil tes honorer K2 akan dilakukan menyusul nanti diperkirakan akhir Januari. “Hasil tes tenaga honorer K2 akan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi untuk umum. Ketentuan tersebut berdasarkan arahan pemerintah pusat. Sama waktu pengumumannya dengan yang umum. Kita tentunya menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat,” sebutnya.

Hasil tes penerimaan CPNS ini, lanjutnya, akan diumumkan secara serentak di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2013 melalui website Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembar jawaban komputer (LJK) tes CPNS 2013.

PELEPASAN LAHAN KTM TUNGGU JUKNIS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ogan Ilir (OI) memastikan untuk pelepasan lahan konservasi yang berada di Kecamatan Indralaya Utara, khususnya di Desa Tanjung Pule dan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan sampai saat ini masih menunggu Petunjuk Teknis (juknis) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Pelepasan lahan konservasi tersebut sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No SK 822/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. “Memang rencananya pihak provinsi akan meninjau langsung ke lokasi dimaksud. Sampai saat ini, kami masih menunggu juknis provinsi terkait pelepasan kawasan hutan itu,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penyiapan Penempatan dan Pemukiman, Disnakertrans OI, Silpa Prajawati, kemarin (23/12).

Dijelaskannya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pelepasan hutan tersebut, seperti peninjauan langsung oleh provinsi. Sebab, lahan yang dikonservasi berada di lokasi PT YAL.

Untuk pelepasan lahan di Sumsel berdasarkan SK Menhut, masih kata Silpa, mencapai 210.559 hektar. Namun, khusus untuk konservasi lahan di wilayah OI. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahuinya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD OI, Eko Agus Sugiarto menambahkan, pihaknya siap mengawal perjuangan warga KTM Rambutan dan Tanjung Pule untuk mendapatkan lahan tersebut.

“Kami hanya berharap jangan sampai saat ada gesekan horizontal yang menimbulkan tindakan anarkistis. Ini yang kami hindari. Untuk itu, kami hanya berharap kepada provinsi untuk segera turun ke lokasi dan menyelesaikan permasalahan tapal batas,” ujar politisi Partai Hanura OI ini.

Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada warga untuk mengedepankan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah hutan ini.

Dari 2000 hektar lahan konservasi hutan menjadi lahan bermanfaat, masih kata Eko, warga hanya mengusulkan sekitar 620 hektar. Sisa lahan itu nanti akan dikembalikan ke pemerintah setempat.

PELAYANAN PUSKESMAS DIKELUHKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pelayanan Puskesmas Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang diberikan setengah hati oleh dokter dan pegawainya hingga malas masuk kerja, dikeluhkan masyarakat.

Keadaan ini membuat masyarakat khususnya masyarakat Betung dan Kecamatan Lubuk Keliat, enggan berobat ke Puskesmas tersebut.

Norman warga Kecamatan Lubuk Keliat mengaku, baru-baru ini dirinya pernah mau berobat ke Puskesmas Betung. Namun, Dokter dan pegawainya tidak ada.

”Yang ada hanya pegawai TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Bukannya kita tidak percaya dengan TKS ini, hanya saja kita kurang puas berobat, kalau tidak diperiksa dokternya langsung,” keluh Norman kepada Irdess Sumsel, kemarin (22/12).

 Tak hanya dirinya, yang mengeluhkan Puskesmas Betung, bebernya, melainkan banyak warga juga mengeluh. ”Kita tidak tahu persis apa yang membuat pegawai dan dokter ini menjadi malas. Yang pasti, kejadian ini sejak adanya berobat gratis ini,” terangnya.

Apa yang disampaikan Norman ini bukan tanpa alasan, dibeberkannya, bahwa jika berobat di klinik atau dirumah bidan atau dokter, pelayanan cepat sekali dilakukan. ”Ini karena kita bayar, kalau di Puskesmas tidak bayar,” beber pria berkumis ini.

Hal senada juga diungkapkan, Zahro, salah satu Ibu Rumah Tangga di Desa Betung. Diungkapkannya, memang benar Puskesmas Betung pegawai dan dokternya sering malas bekerja.

Jika pegawai Puskesmas Betung ada, lanjutnya, pasien akan dilayani setengah hati.

”Kami perhatikan, malah TKS-nya yang melayani sepenuh hati. Untuk itu, kami minta pihak Dinas Kesehatan OI jangan tidur saja di kantor. Sekali-sekali ke lapangan, tinjau keadaan Puskesmas Betung. Jadi, tahu apakah mereka ini bekerja atau tidak,” tegasnya.

Menanggapi keluhan masyarakat atau pasiennya ini, Kepala Puskesmas Betung, Ismantoro membantahnya. Apa yang disampaikan masyarakat tersebut tidak benar.

”Kalau saya dua minggu yang lewat memang benar tidak masuk selama 44 hari, karena mengikuti diklat PIM. Saya juga selama ini masuk terus, dan melayani pasien dengan baik. Pegawai saya juga, masuk terus,” ujarnya dihubungi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OI, H Kosasi hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi via ponselnya aktif, namun tak kunjung diangkat, SMS tak kunjung dibalas.

WARGA BAKUNG DIRIKAN PONDOK-PONDOKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sekitar 700 massa dari warga Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis 19 Desember 2013. Pada pukul 10.45 WIB. Gelar aksi melakukan pematokan lahan, PT. BSA yang Menurut warga setempat lahan tersebut adalah wilayah Desa Bakung yang diklaim oleh empat nama perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yakni, PT. BSA, PT. MAS, PT. INCHIKO, dan PT. SAM yang mempunyai izin dari pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Menurut koordinator lapangan Faisal alias Madi, mengatakan ketika dikonfirmasi terkait aktifitas yang dilakukan warga pada hari ini, ia mengatakan, jumlah warga yang menggelar aksi pada hari ini sekitar 700 massa, dari 700 massa tersebut tergabung dari 36 kelompok warga DesaBakung, dari 36 kelompok tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yakni kelompok satu bergerak memasuki area perkebunan PT. BSA. Untuk melanjutkan pematokan lahan yang telah disketsa warga dengan luas lahan 373,2 hektar.

Kelompok kedua bergerak menuju PT. SAM untuk melakukan pembuatan pondok-pondokan di area perkebunan dengan jumlah satu unit. Kelompok ketiga bergerak memasuki area perkebunan PT. MAS dan PT. INCHIKO. Untuk melakukan pembuatan pondok-pondokan di area perkebunan dengan jumlah unit PT. MAS 5 unit dan PT. INCHIKO 25 unit.

Setelah melakukan pembuatan pondok-pondokan di area perkebunan ini, kedepankami  akan membuat kelompok kembali untuk melakukan patroli rutin setiap harinya di lokasi perkebunan. Setiap harinya untuk kedepan ini, jumlah kelompok yanga akan berpatroli dan sambil beraktifitas di lapangan ada 7 kelompok. Untuk setiap harinya sekitar 100 orang yang turun ke lokasi.

Aksi pematokan dan pembuatan pondok-pondokan berakhir dengan aman dan kondusif meski hujan melanda dan selesai pada pukul 15.30 WIB. Total keseluruan luas lahan yang telah dipatok keempat nama perusahaan tersebut yakni 2000 ha.

Menurut Faisal, "Pada malam hari ini warga Desa Bakung akan ke Palembang, guna rapat koordinasi kepada Kuasa Hukum warga Desa Bakung sekaligus penyerahan dokumentasi warga ke Kuasa Hukum mereka Wahyu Hidayat, SH, dan Firmansyah.

11 KANTOR DI OGAN ILIR BERPREDIKAT TERJOROK

 IRDESS, INDRALAYA, OI – Sebanyak 11 kantor dinyatakan kurang peduli terhadap kebersihan alias mendapatkan predikat terjorok oleh tim panitia penilaian dalam lomba kebersihan dan keindahan tingkat Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang digelar Badan Kebersihan dan Tata Kota Ogan Ilir. Penobatan itu diumumkan berbarengan dengan acara Peringatan Hari Ibu ke 85 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 14 tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

Ke sebelas kantor yang berpredikat terjorok yakni kantor Kesbangpol, kantor PLN Indralaya, kantor Camat Kandis, Polsek Rantau Alai, Koramil Muara Kuang, Puskesmas Payaraman, Cabdin Rantau Alai, SMA Negeri I Payaraman, SMPN 1 Rantau Alai dan SDN 10 Kandis.

Bagi kantor yang mendapatkan predikat terjorok mendapatkan hadiah berupa kotak sampah diserahkan langsung Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Ogan Ilir, Hj Marwiyah Sobli.

“Sebenarnya bukan terjorok, melainkan kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ya, kegiatan ini semata-mata memotivasi semua kantor untuk lebih memperhatikan lingkungan masing-masing,” kata Kepala Badan Kebersihan dan Tata Kota, AKH Lutfi kemarin.

Menurut dia, pada awalnya pengumuman lomba kebersihan ini akan digelar bertepatan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Ogan Ilir yang ke-10 di perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir. Namun karena perimbangan lain sehingga jadwal pengumuman dimajukan.

Dia menjelaskan untuk kategori terbersih dan terindah dengan mendapatkan satu unit TV LCD, tropi serta piagam disabet Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga, disusul juara II disabet Dinas Pendapatan Daerah mendapatkan tropi dan piagam dan juara III Dinas Pertambangan mendapatkan tropi dan piagam.

Untuk instansi vertikal, juara I disabet Polres Ogan Ilir, juara II LP Kelas II A Tanjung Raja dan juara III LPMP. Sementara untuk tingkat kecamatan juara I disabet Kantor Camat Indralaya Utara,  juara II Kantor Camat Rambang Kuang dan Juara III Kantor Camat Lubuk Keliat.

Tingkat Polsek juara I Polsek Tanjung Raja, juara II Polsek Indralaya dan juara III Polsek Muara Kuang. Selanjutnya antar Koramil juara I Koramil Indralaya, Koramil Tanjung Raja dan juara III Koramil Tanjung Batu.

Begitu pun untuk tingkat sekolah lanjutan atas juara I SMKN I Indralaya Selatan, juara II SMKN I Indralaya Utara dan juara III SMAN I Indralaya Utara, tingkat SLTP juara I SMPN I Indralaya, juara II SMPN III Tanjung Raja dan juara III SMPN I Tanjung Batu.

“Kegiatan ini tak lain hanya memacu setiap instansi agar selalu menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing sekaligus memotivasi setiap pegawai agar selalu menjaga kebersihan,” jelasnya.

CALON KADES WAJIB TES NARKOBA

IRDESS, INDRALAYA, OI – Mulai tahun 2014 mendatang, calon kepala desa (Kades) wajib tes bersih narkoba. Sebab, seorang Kades akan menjadi pemimpin dan teladan bagi warga desa. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Ogan Ilir, Dirowadi, SPd, MSi.

Dirowadi mengatakan, sebagai seorang pimpinan, seorang Kades tentu saja akan menjadi contoh, teladan atau menjadi figur pemimpin bagi anak buahnya, bawahannya, dan warganya. ”Begitu juga sebagai seorang calon kepala desa harus menjadi contoh teladan bagi rakyat atau warganya,” kata Dirowadi pada Irdess Sumsel di ruang kerjanya, Rabu (18/12).

Untuk itu, kata Dirowadi, selain memenuhi persyaratan dan kriteria lainnya, calon kepala desa juga harus dilakukan tes bersih narkoba. ”Apabila didapati hasil tesnya positif narkoba secara otomatis akan gugur,” katanya.

Disinggung masalah tes bersih narkoba terhadap Kades yang menjabat sekarang, menurut Dirowadi, pihaknya siap-siap melakukan hal itu. ”Kapanpun yang pasti kami sifatnya menunggu kebijakan dan instruksi dan kebijakan dari bupati, pihaknya pasti akan menjalankan instruksi tersebut. ”Sekali lagi kami tegaskan, kapanpun kami siap melakukan tes terhadap Kades yang ada sekarang,” tukasnya.

Ditambahkan Dirowadi, seharusnya tes narkoba sudah terjadwal, paling tidak setahun sekali pihaknya akan melakukan tes bersih narkoba terhadap pejabat struktural, termasuk Kades. ”Kami telah membentuk tim yang bekerjasama dengan dokter. Masalah alat pemeriksaan tes bersih narkoba memang cukup mahal yaitu Rp150 ribu sekali pakai perorang,” tambahnya.

Walau relatif mahal, menurut Dirowadi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mendapatkan figur-figur pemimpin dan pekerja yang bersih, pemerintah harus menyiapkan anggaran tersebut.

ANGKA PENGANGGURAN TURUN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Begitu besarnya minat pencari kerja di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan terbukanya lapangan kerja bagi pencari kerja, membuktikan angka pengangguran di Kabupaten OI menurun.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ogan Ilir (OI) melalui Kabid Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Ogan Ilir, Drs Suharsono mengungkapkan, angka pengangguran di Kabupaten OI pada 2012 mencapai 6.455 orang atau 4,02 persen. ”Untuk 2013 ini, angka pengangguran di Kabupaten OI berkurang 0,5 persen atau tinggal 3,97 persen pencapaian angka 6.150 orang,” tuturnya.

Dibeberkannya, untuk 2013 pembuatan kartu kuning atau AK-1, mencapai 3941 lembar. ”Ini cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya mencapai angka 1.000. Mungkin juga disebabkan pada 2013 ada penerimaan CPNS, serta sebagai pencari kerja,” ujarnya.

Sementara, untuk penempatan tenaga kerja lokal, misalnya PTPN VII Cinta Manis telah menyerap 5525 tenaga kerja melalui kontrak satu tahun, atau kontrak kerja musiman yang biasanya sebagai tenaga kerja harian. ”Untuk penyerapan tenaga kerja ke luar provinsi, kita baru mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. Pada 2012 lalu ada sekitar 40 orang tenaga kerja dari OI bekerja di perusahaan yang ada di Batam atau di kepulauan Riau dan sekitarnya,” paparnya.

Sementara untuk 2013, sebenarnya sudah ada 75 orang yang sudah siap diberangkatkan. Namun belum sempat diberangkatkan. ”Mudah-mudahan pada 2014 nanti bisa diberangkatkan,” sambungnya.

PANWASLU GELAR RAPAT KORDINASI SENGKETA PEMILU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Menjelang pemilihan legislatif (Pileg) pada April 2014 dan Pilpres mendatang, Panwaslu kabupaten menggelar Rakor (rapat kordinasi) sengketa pemilu, Jum'at 13 Desember 2013, pada pukul 09.45 WIB. Rakor tersebut membahas perselisihan hasil pemilu, politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye, pengelebungan suara, dan manipulasi data hasil data pemilu. 

Contoh, jika si A yang menang dengan manipulasi suara, maka bisa jadi si B yang menang,” ungkap Ketua Panwaslu, Syamsul Alwi, S,Sos,I. Medi Irawan,S,Si.MH melalui Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kabupaten OI. Adapun tahapan penyidikan tindak pidana pemilu antara lain dengan pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian berita perkara, penyerahan berita perkara ke penuntut umum, penyerahan TSK dan BB (barang bukti) dan terakhir penghentian penyidikan jika memang tidak terbukti. 

Setiap peserta pemilu wajib mempunyai surat pemberitahuan dan izin kepada pihak Kepolisian, kalaupun melakukan kampanye akbar dan tertutup, jika ada unsur dari dua kampanye tersebut tanpa ada izin dan surat pemberitahuan kampanye dari Kepolisian, maka sah dibubarkan. Dengan mekanisme, Panwaslu akan merekomendasikan kepada pihak Kepolisian untuk segera membubarkan kampanye tanpa izin tersebut. Artinya, bukan serta merta pihak Panwaslu yang langsung membubarkan. Seperti yang tertuang dalam dan ketentuan tindak pidana pemilu, UU No 8 Tahun 2011 Pasal 273-321 yang mengatur tentang Pemilihan Legislatif, dan pada Pasal 202- 259 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres (Pemilihan Presiden).

Medi menambahkan, tahapan yang harus dicermati oleh Panwaslu sebagai badan pengawas pemilu, apalagi menjelang masa tenang. Yang harus diantisipasi adanya politik uang, kampanye diluar jadwal, pengrusakan alat peraga, penyerangan terhadap kehormatan orang lain, (fitnah, penistaan, dan pencemaran nama baik," ujarnya.

PANWASLU OI GELAR RAPAT KONSOLIDASI PENANGANAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

IRDESS, INDRALAYA, OI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Syamsul Alwi, S.sos.I , menggelar Rapat Konsolidasi Penanganan Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2014. Rapat tersebut diikuti 16 Panwascam se-OI bidang penanganan dan tindak lanjut pelanggaran, bertempat di RM Sederhana Indralaya, Jum'at 13 Desember 2013 pada pukul 09.45 WIB. Dengan penyampai materi Divisi Hukum dan Penindaklanjutan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten OI, Medi Irawan, S.sos.I, MH.

Menurut Divisi Hukum dan Penindaklajutan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten OI, Medi Irawan, S.sos.I, MH., mengatakan, usai rapat koordinasi tersebut, pada pukul 11.45 WIB, "Materi yang kita sampaikan kepada 16 orang peserta bidang penanganan dan tindak lanjut pelanggaran dari Panwascam se-Kabupaten Ogan Ilir, untuk pembekalan dan mekanisme mereka bekerja menjelang Pileg 2014 mendatang.

Untuk menindaklanjuti masalah tindak pidana pemilu, contohnya seperti politik uang pada masa kampaye dari pihak partai peserta pemilu yang melakukan pengrusakan alat peraga kampanye. Kepada sesama partai peserta pemilu, kampaye di luar jadwal yang ditetapkan, penggelembungan suara setelah proses penghitungan suara dan memanipulasi data," ujar Medi.

PANWASLU OI GELAR KOORDINASI PENGAWASAN KAMPAYE ALAT PERAGA (Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Se-Kabupaten Ogan Ilir)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Syamsul Alwi, S.sos.I, beserta Komisioner Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten OI,  Medi Irawan, S.s.I, MH. Kamis 12 Desember 2013, bertempat di RM Sederhana pada pukul 14.30 WIB yang dihadiri 16 Panwascam se-OI.

Adapun materi yang disampaikan ada 3 materi yakni, di sesi pertama, tentang Pengawasan Kampaye Alat Peraga Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten OI, Syamsul Alwi, S.Sos.I. Ketika dikonfirmasi usai acara tersebut mengatakan, peserta yang ikut dalam rapat koordinasi ini ada tiga anggota komisioner dari Panwascam se-OI.

“Ya, jumlah peserta yang hadir ada 46 orang peserta, adapun yang disampaikan dalam rapat koordinasi penyampaian 3 materi kepada peserta rapat yakni, tentang pengawasan pemilu, mekanisme penanganan pelanggaran, pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik, mulai dari pendistribusian dari Provinsi sampai dengan pelipatan surat suara.

Masih kata Syamsul, besok kita akan melakukan konsolidasi penanganan sengketa pada pemilu pada pukul 09.00 WIB. Yang bertempat di tempat yang sama di ruangan yang sama, guna untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Tempat wilayah yang kita anggap dapat berpotensi rawan di wilayah Kabupaten OI, ya… seperti di perbatasan wilayah OI dengan Prabumulih, Muara Enim, seperti di derah-daerah perairan disana. Yang kita khawatirkan iyalah, takut terjadinya perahu yang membawa logistik pemilu tersebut karam," ujarnya.

Menurut Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten OI, Medi Irawan, S.s.I, MH. Ketika dikonfirmasi di sela-sela acara tersebut mengatakan, seluruh alat peraga kampanye Caleg DPRD Provinsi maupun DPRD OI, melanggar cara pemasangan baliho dan spanduk yang berdasarkan PKPU No 15 tahun2013.

Alat peraga kampanye tidak boleh memuat/terdapat nama-nama Caleg, seperti foto dan lambang partai, serta tidak boleh melebihi persatu spanduk, persatu zona. Bagi yang melanggar tersebut, akan kita kenakan sangsinya. Bagi spanduk dan baliho yang melanggar PKPU ini, akan ditertibkan oleh SatPolPP berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi. Dan bagi Panwaslu, agar alat peraga kampanye tersebut segera ditertibkan. “Kita tekankan kepada SatPolPP untuk menertibkan atas pelanggaran alat peraga kampanye pemilu," tegasnya.

KAWAL KONSERVASI LAHAN KTM

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) akan terus mengawal perjuangan warga KTM Rambutan dan Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, OI, atas penyelesaian pengembalian lahan transmigrasi sekitar 620 hektar dari 2000 hektar lahan konservasi yang ada, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan tentang konservasi lahan hutan menjadi lahan bermanfaat.

Bahkan Komisi IV DPRD Bidang Kesra dalam waktu dekat ini akan segera menemui pihak pemerintah provinsi untuk penyelesaian masalah lahan ini. “Setelah SK Menhut itu keluar, maka kami bersama dengan pihak Bappeda dan Dinas Kehutanan akan jemput bola menemui provinsi, meminta kejelasan atas peta lahan yang masuk dalam konservasi. Kuncinya IV DPRD, OI, Eko Agus Sugiarto, kemarin (11/12).

Politisi Partai Hanura OI ini melanjutkan, upaya pengawalan yang dilakukan, agar di lapangan, tidak terjadi konflik horizontal antara warga OI dengan Muara Enim, khususnya warga di daerah perbatasan.

Dampak itulah, katanya, harus diminimalisir sedemikian rupa dengan tetap mengedepankan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah lahan ini. “Warga yang belum mendapatkan lahan transmigrasi ini hanya meminta kejelasan saja. Dari peta lokasi itulah akan terlihat mana batas OI dan Muara Enim sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan atas lahan milik warga,” terangnya.

Dari 2000 hektar lahan konservasi hutan menjadi lahan bermanfaat, lanjutnya, warga hanya mengusulkan sekitar 620 hektar. Sisanya nanti akan dikembalikan ke pemerintah setempat.

“Ya, warga pun akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Karena Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dulu sudah berjanji untuk memberikan lahan transmigrasi yang sebelumnya memang belum direalisasikan. Kami berharap atas permasalahan ini tidak terjadi konflik horizontal di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Giarta (45), salah satu perwakilan ratusan warga dari Desa Tanjung Pule dan Rambutan, Indralaya Utara didampingi Kades Tanjung Pule, Tasripin mengaku, sudah sejak 2007 silam Pemkab OI belum merealisasikan sisa lahan transmigrasi yang menjadi hak warga transmigrasi.

SEKOLAH TERJOROK SIAP TERIMA SAPU LIDI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Bagi sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan instansi lainnya terjorok, maka siap-siap mendapatkan hadiah sapu lidi, sekop dan kotak sampah. Ini merupakan lomba yang digelar Badan Kebersihan, dan Tata Kota.

“Setelah kita lakukan koordinasi demi koordinasi dengan ketua panitia penyelenggara, pengumuman hasil lomba dipercepat,” ujar Kepala Badan Kebersihan, dan Tata Kota, AKH Lutfi SSos MSi pada Irdess Sumsel di ruang kerjanya, Rabu (10/12).

Pengumuman sendiri rencananya akan digelar bertepatan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Ogan Ilir yang ke-10 di perkantoran baru Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Desa Tanjung Senai Kecamatan Indralaya. “Kalau tidak salah 19 Desember ini dan bertepatan hari Ibu yang digelar di Gedung Serba Guna Caram Seguguk,” ungkapnya.

Tak hanya bagi peserta yang terjorok lanjutnya, pada acara hari Ibu juga akan diberikan hadiah 10 TV LCD 23 Inchi bagi peserta tiap instansi yang menjadi juara, sedangkan untuk juara dua dan tiga akan mendapatkan piala ples tropi.

“Ya, semua hadiah bagi pemenang maupun peserta yang terjorok hadiahnya akan diberikan langsung pada kegiatan hari Ibu tersebut,” tutur mantan Sekretaris Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir ini.

Diberitakan sebelumnya, untuk memacu membersihkan lingkungan baik ditingkat sekolah, SKPD, dan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggelar lomba kebersihan di masing-masing instansi ini. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ogan Ilir yang ke-X dan memotivasi Bumi Caram Seguguk untuk meraih piala Adipura yang memang selama ini belum diraih Kabupaten yang saat ini masih berumur sembilan tahun 11 bulan.

Berbagai hadiah juga sudah disediakan pihak panitia dalam hal ini Dinas Tata Kota Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari pemenang mulai dari juara satu hingga tiga ditiap-tiap instansi. Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada instansi terjorok, berupa sapu lidi, sekop, dan kotak sampah. “Yang pasti kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi agar di Kabupaten Ogan Ilir ini tercipta lingkungan bersih dan sehat. Ya, untuk kita sendiri,” katanya waktu itu.

Dalam kegiatan ini juga, pihaknya sudah menetapkan tim penilai yang independen dengan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Sekretaris Daerah (Sekda) H Sobli, Wakilnya Asisten I, II, dan III. “Kita Badan Kebersihan Tata Kota ini sebagai seketaris,” imbuhnya. 

2 PNS OI BAKAL DIPECAT TAK HORMAT (8 PNS Diberikan Teguran)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang malas kerja, akhirnya kena batunya juga. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI akan memberikan sanksi keras kepada abdi negara yang malas masuk berupa pemecatan secara tidak hormat kepada dua orang, dan delapan orang lagi bakal diberikan sanksi peringatan.

Hal ini diungkapkan langsung Inspektur Pemkab OI, Drs H Syamsul Bahri MSi, terkait pernyataan Bupati OI, Ir H Mawardi Yahya yang sebelumnya menerima laporan adanya sekitar 10 hingga 15 PNS tidak pernah masuk kerja hingga berbulan-bulan.

Menurut Syamsul, kedua PNS yang bakal dipecat tersebut sebagai tenaga pendidik di salah satu Kecamatan di Kabupaten OI. Keduanya sudah dilakukan pemanggilan, bahkan peringatan tiga kali berturut-turut, namun peringatan itu tidak diindahkan.

”Kita tidak akan mentolerir, bagi PNS yang benar-benar tidak melaksanakan tugasnya, tentu akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS,” tegasnya.

Bahkan kedua PNS tersebut lanjut Syamsul, gajinya sudah distop dalam beberapa bulan terakhir ini. ”Keputusan pemberhentian ini akan kita ajukan ke Bupati, sedangkan untuk kedelapan PNS lainnya yang indisipliner untuk sementara ini masih diberikan peringatan dan pembinaannya,” tuturnya.

Dikatakannya juga, penyebab PNS tersebut melakukan indisipliner karena statusnya turut suami alias mereka terpisah, sehingga berbulan-bulan bolos kerja. Namun di pihak suaminya kebanyakan berstatus pengusaha. ”Inilah salah satu alasan mereka bolos kerja berbulan-bulan, di satu sisi mereka tidak tahan berpisah dengan suaminya, tapi di sisi lain suaminya pengusaha, sehingga kebutuhan hidupnya lebih terjamin ketimbang gaji yang mereka dapat,” terangnya.

Selain persoalan indisipliner PNS imbuh dia, pihaknya pada program 2014 akan melakukan penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada 44 SKPD di lingkungan Pemkab OI.

”Selama ini LAKIP sendiri belum maksimal dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, nah pada tahun depan akan lebih kita tingkatkan, evaluasi yang akan kita lakukan seobyektif mungkin tidak secara subyektif,” tukasnya.

4 TAHUN PETANI GAGAL TANAM (Di Lima Kecamatan di OKI)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Faktor cuaca yang tidak menentu sangat dikeluhkan seluruh petani di lima kecamatan dalam Kabupaten OKI. Bahkan sudah empat tahun berturut sejak 2009 lalu hingga sekarang, sawah yang menjadi andalan mata pencaharian petani tidak bisa ditanami padi akibat masih tergenang air.

Lima kecamatan yang gagal tanam tersebut yakni Kota Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Pampangan dan Pangkalan Lampam. Malah bukan tidak mungkin, kecamatan lain seperti Lempuing Jaya dan Lempuing yang juga banyak persawahan mengalami nasib serupa.

Agar tetap bertahan hidup, warga banting stir dalam menanam padi menjadi berkebun, buruh bangunan, berdagang, tukang ojek bahkan merantau.

Sudrono Asnawi SSos dari Fraksi Golkar DPRD OKI mengatakan, untuk persawahan di Kota Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Jejawi dan Pampangan, para petani membutuhkan pintu air untuk mengendalikan debit air di lahan persawahan. Hal ini berdasarkan hasil aspirasi warga khususnya petani di kecamatan itu.

“Sektor pertanian mengalami pertumbuhan tinggi kedua setelah sektor pembangunan di OKI. Jadi hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” kata politisi yang telah dua periode menjadi wakil rakyat.

  Sedangkan Ahmad Mahidin dari Fraksi Demokrat menambahkan, terjadinya gagal tanam pada kecamatan selama empat tahun ini sangat miris, karena belum ada upaya dari pemerintah yang memuaskan masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI ke depan harus punya terobosan yang baik di bidang pertanian.

“Kabupaten OKI selama ini menjadi distributor pertanian di Sumsel, tapi belakangan ini daerah kita justru mengalami kemerosotan. Banyak petani di daerah kita yang gagal tanam bertahun-tahun,” katanya.

Sekretaris  Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang, A Rasyid menerangkan, padi yang tidak bisa ditanam akibat debit air di persawahan Lebak Dalam dan Lebak Sedang.

Petani hanya bisa menanam padi di lahan Pematang Darat. Persentasenya, hanya 30 persen saja lahan persawahan yang bisa ditanami padi.

“Kejadian seperti ini sudah empat tahun terakhir. Sebelumnya, walaupun ada pergeseran waktu tanam, hanya satu atau dua bulan saja sehingga masih ada sawah yang bisa ditanami. Sedangkan tahun ini, waktu tanamnya bergeser hingga 5 bulan jadi padi tidak bisa ditanam,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian OKI, Ir Asmar Wijaya membenarkan ada beberapa kecamatan yang sawahnya tahun ini tidak bisa ditanami padi karena areal lahan digenangi air. Untuk di kecamatan Sirah Pulau Padang dan Jejawi, lahan pertaniannya merupakan lebak jadi sangat mudah digenangi air hujan.

“Kemungkinan bisa ditanami tahun depan, sekitar bulan Maret atau April. Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya untuk tahun depan rencananya akan dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan irigasi,” janjinya.

PAGAR PERKANTORAN BARU NYARIS AMBRUK (PU BM Nilai PU CK Tak Perlu Koordinasi)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM) Kabupaten Ogan Ilir (OI) menilai pihak Dinas PU Cipta Karya (CK) tidak perlu berkoordinasi dengan pihaknya terkait nyaris ambruknya pagar di perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI yang ada di Desa Tanjung Senai, Kabupaten OI.

”Dari awal mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu dilakukan pihak PU CK itu sendiri. Jadi, kami nilai dengan adanya stetmen pihak PU CK kemarin mau koordinasi dengan kita, itu tidak perlu,” ujar Kepala Dinas PU BM Muhdin Abdullah melalui, Ikhsan, Kasi Oprasional dan pemeliharaan sekaligus PPTK Perkantoran.

Diakuinya, jika dari PU CK mau koordinasi tentang pembangunan perkantoran dan jalan didalamnya PU BM siap terbuka untuk koordinasi.

Terpisah Plt Kepala Dinas PU CK Kabupaten OI, Asmiran saat dikonfirmasi terkait masalah ini mengaku, tidak masalah jika pihak PU BM menilai pihaknya tak perlu koordinasi terkait nyaris ambruknya pagar perkantoran baru Pemkab OI di Desa Tanjung Senai.

”Ya mau bagaimana lagi, yang pasti kita tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak PU BM, dan kita siap melakukan perbaikan atas nyaris ambruknya pagar tersebut dengan menunjuk pemegang proyek,” singkatnya sembari berlalu.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Program, Prasarana dan Tata Lingkungan, Andi Marbayu menjelaskan, pihaknya akan segera menerjunkan tim untuk mengecek  kebenaran adanya informasi nyaris ambruknya pagar perkantoran Pemkab OI yang baru.

”Nanti kami akan cek ke lapangan dan memberitahukan kepada pimpinan. Bahkan kami akan berkoordinasi dengan PU BM OI untuk memperbaiki nyaris ambruknya pagar perkantoran itu,” tutur Andi waktu itu.

Sekedar informasi, Pagar dam yang ada di dua titik di perkantoran baru Pemkab OI yang berada di Desa Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, OI kondisinya saat ini nyaris ambruk. Kondisi demikian disebabkan pagar dam tak kuat menahan tanah yang baru saja ditimbun.

Pantauan di lapangan, sepanjang 16 meter pagar perkantoran terlihat bergeser dengan tingkat kemiringan sekitar 50 centimeter. Selain berada di depan pendopoan rumah dinas Bupati OI baru, pagar yang nyaris ambruk juga berada di depan masjid megah perkantoran baru.

Menurut penuturan pekerja diperkantoran terpadu, kalau bergesernya pagar perkantoran itu sudah terjadi sejak dua pekan lalu. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki.

Sementara sebagian besi pagar dam yang terlihat menjorok ke bawah saat ini sudah dipotong guna menghindarkan ambruknya pagar perkantoran yang lebih meluas lagi.

”Sudah lebih dari 10 hari, pagar ini keadaannya miring. Sampai saat ini kami belum tahu apakah akan dibongkar lagi atau bagaimana. Sebab sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk dari atasan,” kata Adi, salah satu pekerja di perkantoran Pemkab OI.

Menurutnya, dari awal memang sebelum membuat pagar dam diupayakan ada penahan agar pagar dikemudian hari tidak mengalami terbis akibat menahan pergeseran tanah. Sebab tanah di wilayah perkantoran ini merupakan tanah timbunan yang kondisinya bisa berubah.

Dilanjutkannya, jika miringnya pagar bukan saja berada di depan pendopoan rumah dinas Bupati OI, melainkan pula berada di depan masjid perkantoran.

”Bayangkan saja tinggi pagar saja sekitar lima meter dengan panjang 16 meter. Jika tidak dipasang penahan dikhawatirkan pagar akan ambruk seketika akibat faktor cuaca dan pergeseran tanah. Ya, jika ditotal kan panjang keliling pagar perkantoran ini hingga beberapa kilometer,” katanya.

PERTAMINA PRABUMULIH DIPOLISIKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – PT Pertamina EP Aset II Prabumulih dilaporkan ke Polres Ogan Ilir (OI) dengan tuduhan melakukan pencurian pipa eks Hindia Belanda senilai Rp30 miliar. Pengaduan itu dilaporkan H Ahmad selalu kontraktor yang beralamat Jalan DI Panjaitan, Nomor 16, RT 51, RW 15, Plaju, Kota Palembang yang mengklaim berhak atas pengelolaan pipa eks Hindia Belanda tersebut.

Dasarnya, H Ahmad mempunyai dokumen dan mendapatkan kuasa dengan tugas dari Direktur PT Revo Baja Utama Vence Rumangkang dengan nomor surat 229/ST/VBJ/VIII/2012.

”Saya telah mengantongi surat kuasa dari Direktur PT Revo Baja Utama Vence Rumangkang. Surat tugas tersebut diperuntukkan untuk mendapatkan atau mengelola besi-besi tua seperti pipa yang masih terpasang maupun yang sudah terkumpul dan besi tua itu non pipa di wilayah EP Prabumulih Sumbagsel dan wilayah Pertamina EP Jambi, Eks kegiatan Perminyakan Hindia Belanda,” ujarnya.

Dia menjelaskan, PT Revo Baja Utama sendiri ditunjuk oleh Yayasan Krida Charaka Bumi yang mendapat tugas sebagai pelaksana pengumpulan besi tua eks Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI dengan No 732 K/96/M.PE/1989.

Namun kenyataan di lapangan, lanjut dia, besi tua tersebut dicuri oleh pihak Pertamina EP Asset II Prabumulih dengan cara digali dan diangkut tanpa seizin dari pihak PT Revo Baja Utama. ”Ironisnya pekerja saya saat akan mengumpulkan besi tua itu justru ditangkap dan dituduh mencuri pipa oleh pihak sekuriti Pertamina. Makanya saya laporkan masalah ini ke Polres OI,” tutur Ahmad didampingi pengacara, H Ahmad SH bernama Helmy SH.

Sementara itu, Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap laporan pihak H Ahmad dan pengacaranya terkait dugaan pencurian besi tua tersebut. ”Kedua-duanya sama-sama melaporkan, baik itu Ahmad maupun Pertamina : Kami akan melakukan penyelidikan atas kasus ini,” ujar Asep.

Terpisah, Humas EP Pertamina Prabumulih, Candra mengaku pihaknya terlebih dahulu telah melaporkan perihal pencurian besi tua itu ke Polres OI. Bahkan laporan yang dibuat di Polres OI merupakan laporan yang dua kalinya. ”Kami sudah terlebih dulu melaporkan pencurian besi tua itu ke Polres OI. Sampai saat ini masih menunggu perkembangannya,” terang dia.

Lebih jauh menurut dia, dari pandangan pihaknya, pipa tersebut adalah aset negara, Pertamina hanya diberikan hak untuk mengelola aset besi pipa tersebut, sehingga itu menjadi tanggung jawab Pertamina untuk menjaga dan mengamankan dan apabila ada pihak lain mengambil tanpa didukung dengan surat sah dari Pemerintah/DJKN maka kewajiban Pertamina untuk mengamankannya.

”Persoalan besi tua, Pertamina berpatokan pada surat Kementerian ESDM bulan Maret 2012 bahwa pengambilan besi tua agar dihentikan (moratorium),” tukasnya.

5 INSTANSI DIDEMO

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Dalam memperingati hari anti korupsi sedunia, Forum Masyarakat (FM) OKI, menggelar aksi demo damai di Kota Kayuagung, kemarin (9/12). Aksi yang diikuti dari puluhan orang tersebut diawali dengan longmarch menggunakan kendaraan roda dua dan empat, start dari Taman Segitiga Emas menuju lima instansi di Kota Kayuagung.

Lima instansi yang didatangi oleh massa adalah Kantor PT (Persero) PLN Ranting Kayuagung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung,      Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, Polres OKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Instansi yang pertama didemo adalah PLN Ranting Kayuagung, dalam orasinya yang disampaikan Ferdi meminta PLN professional mengelola Listrik di OKI dan menindak instalatir terlibat dalam korupsi atau nakal.

Selain itu petugas pencatat meteran turun ke lapangan supaya tidak terjadi pembekakan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tertera di meteran, sehingga tidak merugikan pelanggan.

Lalu massa bergerak ke kantor Kejari Kayuagung, dalam orasinya massa meneriakkan yel-yel ”Gantung koruptor”. Dalam kesempatan itu juga massa menyampaikan pernyataan sikapnya dihadapan Kasi Intel Andi M Arif SH dan Kasi Pidsus Edowan SH.

Dalam pernyataan sikapnya itu, massa meminta Kejari untuk menegakkan supremasi hukum di Bumi Bende Seguguk tanpa pandang bulu. Kemudian Kejari juga dituntut segera mengusut tuntas dan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana korupsi yang masuk.

Pernyataan sikap itu langsung ditanggapi Kasi Intel Kejari OKI, Andi M Arif. Dikatakannya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja.

”Kami dari Kejaksaan juga sangat membutuhkan kawalan dari masyarakat dalam melakukan penyidikan kasus korupsi,” ujar Andi.

Diungkapkannya, pihaknya juga sangat membutuhkan masyarakat dalam rangka memberikan data atau barang bukti dalam dugaan kasus korupsi.

”Kami meminta kepada rekan-rekan agar bisa juga membantu memberikan data, agar kami lebih cepat dalam menangani setiap kasus tindak pidana korupsi di OKI,” tambah Edowan SH.

Setelah menyampaikan pernyataan sikkapnya di Kejari dan PN Kayuagung, massa langsung berorasi di halaman kantor Polres OKI yang diterima Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat dan perwira lainnya.

Terakhir massa kemudian merangsek ke gedung DPRD OKI, di kantor wakil rakyat itu, massa diterima oleh Ketua DPRD OKI, HM Yusuf Mekki dan Wakil Ketua H Nawawi Anang SH. Massa meminta DPRD OKI untuk lebih meningkatkan peran serta fungsi yang telah diamanatkan oleh rakyat.

DPRD dianggap selama ini hanya menonjolkan fungsi Legislasi ketimbang fungsi lainnya. Massa juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD OKI tidak mengeluarkan izin pembukaan lahan perkebunan baru karena dengan hadirnya perusahaan perkebunan di OKI tambah membuat sengsara warga.

Selain itu juga DPRD harus stop membeli kendaraan dinas sehingga bisa menghemat APBD dan stop proyek yang berkedok aspirasi.

Ketua DPRD OKI, HM Yusuf Mekki langsung menjawab pernyataan sikap tersebut. Pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat karena telah diingatkan.