KAWAL KONSERVASI LAHAN KTM

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) akan terus mengawal perjuangan warga KTM Rambutan dan Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, OI, atas penyelesaian pengembalian lahan transmigrasi sekitar 620 hektar dari 2000 hektar lahan konservasi yang ada, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan tentang konservasi lahan hutan menjadi lahan bermanfaat.

Bahkan Komisi IV DPRD Bidang Kesra dalam waktu dekat ini akan segera menemui pihak pemerintah provinsi untuk penyelesaian masalah lahan ini. “Setelah SK Menhut itu keluar, maka kami bersama dengan pihak Bappeda dan Dinas Kehutanan akan jemput bola menemui provinsi, meminta kejelasan atas peta lahan yang masuk dalam konservasi. Kuncinya IV DPRD, OI, Eko Agus Sugiarto, kemarin (11/12).

Politisi Partai Hanura OI ini melanjutkan, upaya pengawalan yang dilakukan, agar di lapangan, tidak terjadi konflik horizontal antara warga OI dengan Muara Enim, khususnya warga di daerah perbatasan.

Dampak itulah, katanya, harus diminimalisir sedemikian rupa dengan tetap mengedepankan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah lahan ini. “Warga yang belum mendapatkan lahan transmigrasi ini hanya meminta kejelasan saja. Dari peta lokasi itulah akan terlihat mana batas OI dan Muara Enim sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan atas lahan milik warga,” terangnya.

Dari 2000 hektar lahan konservasi hutan menjadi lahan bermanfaat, lanjutnya, warga hanya mengusulkan sekitar 620 hektar. Sisanya nanti akan dikembalikan ke pemerintah setempat.

“Ya, warga pun akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Karena Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dulu sudah berjanji untuk memberikan lahan transmigrasi yang sebelumnya memang belum direalisasikan. Kami berharap atas permasalahan ini tidak terjadi konflik horizontal di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Giarta (45), salah satu perwakilan ratusan warga dari Desa Tanjung Pule dan Rambutan, Indralaya Utara didampingi Kades Tanjung Pule, Tasripin mengaku, sudah sejak 2007 silam Pemkab OI belum merealisasikan sisa lahan transmigrasi yang menjadi hak warga transmigrasi.