MOBIL PATROLI BAKAL DIPASANG GPS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Guna melakukan pengawasan terhadap anggota, dalam waktu dekat seluruh mobil patroli baik di Mapolres atau di Polsek-Polsek di Kabupaten Ogan Ilir (OI) akan dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). ”Ya, dalam waktu dekat mobil-mobil patroli akan dilengkapi GPS. Program ini langsung dari Polri dan diteruskan ke Polda dan Polres,” tutur Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat melalui Kabag Ops, Kompol Samosi, kepada Irdess Sumsel, kemarin (28/1).

Ditambahkannya, dengan adanya pelengkapan GPS di mobil patroli, setiap pergerakan mobil tersebut akan terpantau baik oleh Polda maupun Polres.

”Ini berlaku di seluruh Indonesia. Kalau untuk wilayah Sumsel, pusat kontrol ada di Polda. Jadi kemanapun anggota patroli pakai akan terpantau. Begitu juga kalau mobil itu tidak bergerak, pasti akan terpantau. Untuk jumlah mobil ada 12 mobil tersebar baik di Polres maupun di Polsek,” jelasnya.

Dilanjutkan Samosir, kebijakan tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. ”Selain itu, itu juga sosialisasi dengan cara dialogis,” katanya.

Untuk memulai pelaksanaan tersebut, sambung Samosir, pihaknya masih menunggu instruksi dari polda. Menurutnya, pelaksanaan pemasangan GPS menyesuaikan dari Polda. ”Kita masih tunggu instruksi dari Polda. Kalau Polda sudah mungkin kita menyusul pemasangan GPS,” ujarnya.

Selain mobil patroli, sambungnya, patroli bermotor juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. ”Kita bukan hanya terfokus pada mobil. Patroli motor juga dilakukan setiap saat. Apalagi menjelang Pemilu nanti. Kita juga himbau, masyarakat turut menciptakan keamanan dilingkungan masing-masing,” tukasnya.

BAKUNG BAKAL DIBANGUN KEBUN RAYA

IRDESS, INDRALAYA, OI – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang akan membangun kebun raya di lahan seluas 100 hektar di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI), ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI.

Untuk itu, Bupati OI, Ir H Mawardi Yahya sangat merespon program yang sudah diwacanakan oleh Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH beberapa waktu lalu saat Gubernur melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pada 13 Januari lalu.

Respon yang diberikan Bupati OI ini, dengan cara menghibahkan lahan seluas 100 hektar di Desa Bakung. Sebab, program ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Tentu saja, di lahan tidur yang nantinya akan dibangun kebun raya akan berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat setempat, sehingga berkembang seperti pengalaman di tahun sebelumnya.

”Semenjak adanya Perusahaan PT Arwana yang memproduksi keramik di Indralaya membuat tingkat perekonomian masyarakat semakin berkembang, serta dapat menyediakan sebanyak 1000 tenaga kerja baik lokal maupun di luar daerah. Sekaligus juga mengakibatkan investasi lahan dari areal ini semakin bernilai jual tinggi,” imbuhnya.

Dipilihnya Kabupaten OI untuk pembangunan kebun raya yang terpenting adalah bermanfaat untuk rakyat. ”Akan kita hibahkan lahan seluas 100 hektar ini,” ujar orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk ini.

Menurut Mawardi, dana pembangunan kebun raya nanti, semuanya bersumber dari APBD Provinsi. Jika Pemprov Sumsel yang akan memprogramkan pembangunan-pembangunan di Kabupaten OI selagi bertujuan untuk kepentingan rakyat, pihaknya mempersilahkan.

”APBD Kabupaten kita tergolong kecil, jika pembangunan dengan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumsel,” terang Mawardi.

Walaupun begitu, lanjut Mawardi, pembangunan demi pembangunan di Bumi Caram Seguguk saat ini masih terus berlanjut seperti pembangunan Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) OI di Desa Tanjung Senai serta pembangunan jaringan listrik di sembilan Desa yang belum teraliri listrik.

Dibeberkannya, dengan adanya program pembangunan wisata kebun raya di Desa Bakung ini, sekaligus dapat memperkenalkan serta mempromosikan Kabupaten yang merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan kemajuan pembangunan cukup pesat di tahun belakangan ini.

”Seperti adanya perusahaan PT Arwana yang memproduksi keramik. Kemudian di ekspor ke luar Sumsel, tentu saja pada kotak keramik tersebut bertuliskan Indralaya OI. Begitu pun juga nantinya pembangunan kebun raya di Desa Bakung, saya minta agar bertuliskan Indralaya OI,” tukasnya.  

JEJAWI PILOT PROJECT NORMALISASI LEBAK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Dalam dua tahun ini, petani di Kecamatan Jejawi dan SP Padang, Kabupaten OKI yang sejak puluhan tahun selalu mengalami gagal tanam, diharapkan bisa menanam padi seperti yang diinginkan.

Sebab, Pemerintah Pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 akan menggelontorkan dana sebesar Rp20 miliar lebih untuk menormalisasi lebak di dua kecamatan tersebut.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU RI, Ir Bistok Simanjuntak Dipl HE mengatakan, sebenarnya program pengendalian air rawa lebak di Kecamatan Jejawi OKI ini detailnya sudah sejak 2012 lalu, namun baru sekarang pengerjaannya dilakukan.

Dikatakan Bistok, sebenarnya selama ini pihaknya belum pernah mengerjakan pengendalian air rawa lebak. Namun, untuk wilayah pasang surut yang sering dilakukan dan hasil memang ada dan sesuai dengan yang diharapkan.

”Pelaksanaan pengerjaan administrasi proyek ini sudah dilakukan tender di pusat. Hanya tinggal evaluasi kapan waktu tepat pihak ketiga untuk bekerja di lapangan,” ucap Bistok saat paparan di Ruang Bende Seguguk 1 Kantor Bupati OKI, kemarin (24/1).

Oleh karenanya, Bistok meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk merelakan wilayahnya dijadikan normalisasi. Karena, yang dilakukan merupakan normalisasi anak sungai yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sementara Bupati OKI, Iskandar SE pada pertemuan tersebut menyambut baik rawa lebak Kecamatan Jejawi dijadikan pilot project. Karena selama ini akibat banjir melanda sejak beberapa tahun ini wilayah tersebut selalu mengalami gagal tanam.

Apalagi dengan hadirnya sejumlah perusahaan perkebunan di wilayah Sepucuk yang tidak mengindahkan dampak lingkungan yang akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah termasuk Kecamatan Jejawi dan SP Padang selalu mengalami gagal tanam.

”Padahal semestinya sesuai kesepakatan pihak perusahaan harus membuatkan saluran menuju ke Kecamatan Tulung Selapan. Tapi, kenyataannya saluran tersebut tidak dibangunkan, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah di OKI mengalami gagal tanam,” tukasnya.

95% ATRIBUT KAMPANYE LANGGAR ATURAN (KPU OI Sudah Beri SP2)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikitnya 95 persen pemasangan dan isi atribut kampanye berupa baliho, spanduk, dan stiker, baik calon legislatif (caleg) maupun parpol peserta pemilu April 2014 yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir (OI), menyalahi aturan. Bahkan KPU Ogan Ilir sudah memberikan peringatan keras dengan cara menyurati sebanyak dua kali kepada 12 pimpinan parpol.

Anggota KPU Ogan Ilir Divisi Hukum Amrah Muslimin SE, MSi mengatakan, sebanyak 95 persen pemasangan dan isi baliho hingga stiker menyalahi aturan. KPU pun sudah memberikan peringatan tertulis sebanyak dua kali, menindaklanjuti pelanggaran penempatan atribut kampanye yang 95 persen salah besar.

”Sesuai aturan PKPU No 15 tahun 2013 tentang aturan KPU jelas menyebutkan baliho hanya boleh logo partai dan foto pengurus yang tidak sedang nyaleg, hal tersebut juga berlaku untuk spanduk dan stiker,” paparnya.

Dia menjelaskan, atribut kampanye yang benar adalah dalam satu dapil dicetak spanduk sepanjang 7 x 1,5 meter masing-masing desa/kel satu spanduk untuk setiap parpol. Seperti yang sudah dilakukan Golkar yang satu paket calegnya. ”Hanya saja untuk DPR RI mereka sepertinya tidak koordinasi lagi, soalnya memasang sendiri-sendiri. Harusnya di spanduk tersebut ada caleg dari DPR RI, DPRD Sumsel, kabupaten, ini saya lihat sendiri terpisah,” sambungnya.

Amrah berharap, setiap caleg ataupun pengurus parpol wajib membaca dan menaati aturan. Selain kesalahan isi baliho dan spanduk, penempatan atribut kampanye juga menyalahi aturan seperti di tiang listrik, pohon, jembatan, bahkan lingkungan lembaga pendidikan.

”Sesuai aturan PKPU No 15 tahun 2013 tentang aturan kampanye, pasal 17 ayat 1-4 menyebutkan soal kampanye pemasangan alat peraga tidak boleh di RS, fasilitas pendidikan, jalan protokol, taman, pepohonan, baliho hanya diperuntukkan bagi parpol, foto pengurus parpol yang tidak nyaleg,” bebernya.

Sementara pada huruf b angka 1, lanjut Amrah, calon DPD sederajat dengan parpol, dapat melakukan pemasangan papan reklame atau baliho di satu desa sebanyak satu unit. ”Kalau melanggar sanksi tegasnya dicabut oleh perangkat Pemkab Ogan Ilir yang melibatkan Pol PP dan kepolisian sebagai pengawas. Kita harapkan kesadaran peserta caleg maupun pengurus parpol untuk memahaminya,” tukas Amrah.

Sementara itu, Kasat Pol PP Pemkab Ogan Ilir Refli mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panwaslu Ogan Ilir terkait banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye. Ia dalam waktu dekat bakal mengundang dan berkoordinasi dengan pimpinan parpol terkait pembersihan baliho dan spanduk yang melanggar aturan. ”Kita sudah berkoordinasi dan rekomendasi dengan Panwaslu Ogan Ilir sudah ada. Yang jelas, kita ada protap, paling tidak kita akan bertemu dengan pimpinan parpol, beberapa sudah kita hubungi mereka beralasan tidak tahu aturan tersebut,” tukasnya.

Mengenai dana, Refli mengatakan, pihaknya sudah anggarkan dana untuk penertiban. Meski demikian, imbuh Refli, sampai saat ini pihaknya masih mengimbau agar parpol dan caleg dapat melepaskan sendiri atribut kampanye yang melanggar aturan.

BUPATI OKI TINJAU TELUK GELAM

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar SE meninjau aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, objek wisata Teluk Gelam yang terlihat terbengkalai dan dipenuhi rumput. Tak hanya itu, aset Bumi Perkemahan Teluk Gelam (eks Jambore Nasional) juga dicek oleh Iskandar, karena aset yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu sampai saat tidak terawat.

Pantauan Irdess Sumsel, untuk objek wisata Teluk Gelam, terlihat sangat kotor, rumput sudah tinggi tidak pernah ditebas dan sampah dedaunan berserakan dimana-mana, hal ini setelah investor yang pernah mengelola objek wisata Teluk Gelam itu mundur karena tidak sanggup lagi mengembangkan objek wisata air tersebut.

Saat ini tinggal investor lokal yang hanya bisa mengelola hotel kembar Teluk Gelam saja dengan karyawan sebanyak 16 orang. Begitu juga bumi perkemahan Teluk Gelam, aset berupa gedung, jalan dan sebagainya terlihat rusak, padahal untuk membangun bumi perkemahan itu menghabiskan dana miliaran rupiah.

 Setelah berkeliling melihat kondisi aset pemerintah yang terletak di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kecamatan Teluk Gelam itu, Iskandar merasa prihatin karena aset itu tidak difungsikan sehingga dipenuhi rumput. ”Tentu ini menjadi pekerjaan baru saya sebagai Bupati OKI, bagaimana bisa merawat aset daerah ini agar bermanfaat, jika melihat kondisinya kita cukup prihatin, akan dievaluasi lagi untuk perbaikannya,” katanya.

Menurut dia, lantaran lokasinya jauh dari pusat pemerintahan, sehingga pemerintah sulit untuk memantaunya setiap saat, agar dapat terawat dengan baik dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab akan mengupayakan untuk mengelola objek wisata sekaligus Bumi Perkemahan Teluk Gelam tersebut.

”Kita carikan lagi investor yang bagus dari segi pengelolaannya, sehingga objek wisata Teluk Gelam ini bisa beroperasi lagi seperti layaknya objek wisata, begitu juga bumi perkemahan ini bisa dijadikan tempat rekreasi keluarga dan lainnya, nanti diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD,” terangnya.

Sementara itu menurut pengelola Teluk Gelam, Arif, saat ini pihaknya kewalahan mengelola tempat rekreasi tersebut. ”Saat ini Cuma hotel saja yang berfungsi, kalau yang lainnya tidak, karena tidak ada karyawan, setelah investor yang lama kabur setelah merumahkan 70 karyawan, sekarang kami hanya mempekerjakan 16 orang saja, hanya saja untuk mengurus hotel,” tukasnya.

TINDAK OKNUM PUNGLI LOS PASAR

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI meminta kepada Bupati OKI, Iskandar SE untuk menindak tegas oknum yang diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan cara memperjualbelikan los di Pasar Jahe, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya OKI.

Apalagi para pedagang dimintai pungli dengan harga Rp12,5 juta per unit untuk pedagang lama, serta Rp1 juta per meter untuk pedagang baru. Padahal seharusnya pedagang tidak dipungut biaya sedikitpun untuk menempatinya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD OKI, Ilyas Panji Alam menegaskan, oknum yang telah melakukan pungli tersebut agar ditindak tegas. Karena telah berbuat di luar aturan dengan meminta sejumlah uang kepada pedagang yang mengiming-imingi los itu nantinya bisa dimiliki para pedagang.

”Kita juga berharap kepada Bupati lebih peka terhadap masalah ini, dengan memberikan sanksi terhadap oknum nakal di instansi terkait,” ujar Ilyas kepada Irdess Sumsel, kemarin (23/1).

Ilyas juga menyarankan, agar permasalahan ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib agar bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. ”Bila perlu, saran saya laporkan saja langsung ke polisi biar tahu rasa oknum tersebut,” ucap Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Hal ini, kata Ilyas, tidak seharusnya oknum pegawai itu memanfaatkan kondisi tertentu untuk melakukan pungli. Sebab, sudah diketahui jelas pada proyek pembangunan los pasar di Pasar Jahe Kecamatan Lempuing Jaya tersebut tidak dipungut biaya bagi pedagang yang ingin menempatinya untuk berjualan. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan terkait permasalahan ini,” harapnya.

Seperti diketahui, pembangunan los pasar di Dusun Jahe, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI diduga dijadikan ajang pungli oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Padahal, sesuai aturan, bangunan yang dianggarkan dengan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 senilai Rp800 juta lebih itu, tidak dipungut biaya sama sekali.

Informasi yang diperoleh dari salah satu pedagang di Pasar Jahe, bahwa untuk bisa menempati satu unit los pasar tersebut harus menyetor uang Rp12,5 juta kepada oknum yang diduga bertugas di Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan (BPPK) OKI.

Bahkan pedagang lama diiming-imingi jika los tersebut akan menjadi hak milik mereka. Sementara bagi pedagang baru yang ingin menempati los pasar tersebut harus membayar Rp1 juta per meter yang masing-masing ukuran los 3 x 2 meter per unitnya. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan bagi para pedagang.

Kepala Desa (Kades) Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Maryono, ketika dikonfirmasi membenarkan jika lokasi yang dijadikan los pasar tersebut adalah tanah milik pemerintah desa.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi OKI, Hj Saudah Mekki, melalui Kasi Pengawas Perdagangan, M Teguh selaku PPTK pelaksana proyek pembangunan los pasar tersebut saat dikonfirmasi membantah jika terjadi pungutan bagi pedagang untuk menempati los Pasar Jahe itu.

”Kami selaku pelaksana kegiatan tidak ada aturan yang memberlakukan pungutan, kalaupun ada itu bukan dari dinas kami,” terangnya.

Kepala BPK OKI, Yusuf HS menuturkan, pihaknya belum mengetahui jika ada pungutan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.

LOS PASAR DIDUGA AJANG PUNGLI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pembangunan los pasar di Dusun Jahe, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI diduga dijadikan ajang pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, sesuai aturan, bangunan yang dianggarkan dengan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 senilai Rp800 juta lebih itu, tidak dipungut biaya sama sekali.

Informasi yang diperoleh dari salah satu pedagang di Pasar Jahe, bahwa untuk bisa menempati satu unit los pasar tersebut harus menyetor uang Rp12,5 juta kepada oknum yang diduga bertugas di Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan (BPPK) OKI. Bahkan pedagang lama diiming-imingi jika los tersebut akan menjadi hak milik mereka.

Sementara bagi pedagang baru yang ingin menempati los pasar tersebut harus membayar Rp1 juta per meter yang masing-masing ukuran los 3 x 2 meter per unitnya. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan bagi para pedagang.

Kondisi ini juga menuai kontroversi. Dimana lahan tempat pendirian los pasar itu sendiri merupakan lahan desa yang dihibahkan kepada pemerintah, dalam hal ini BPPK OKI. Artinya mengacu pada aturan lahan tersebut, los pasar itu tidak boleh diperjualbelikan.

Kepala Desa (Kades) Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Maryono, ketika dikonfirmasi membenarkan jika lokasi yang dijadikan los pasar tersebut adalah tanah milik pemerintah desa.

”Ya ada pedagang yang menanyakan sama saya, katanya sudah bayar. Tapi, saya tidak percaya karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan kuitansi pembayaran,” ucapnya, kemarin (21/1).

Menurutnya, jika pedagang memang sudah melakukan pembayaran, seharusnya bisa menimbulkan bukti pembayaran seperti kuitansi sebagai bukti atas pembelian los tersebut.

”Nanti kami akan berkoordinasi lagi dengan pihak Dinas Pasar bagaimana jalan keluarnya,” ucapnya seraya mengatakan, kalau memang harus membayar pihaknya meminta kepada instansi terkait harus ada kuitansi sebagai tanda pembayaran yang sah.

Disinggung mengenai aturan, bahwa tidak ada pungutan sama sekali bagi pedagang yang ingin menempati los pasar tersebut, Maryono pun telah mengetahuinya.

”Kita sudah tahu tidak ada pungutan itu dari Dinas Perindagkop. Los pasar dibangun sebanyak 3 los, masing-masing los panjangnya 88 meter, yang dibuat petak-petak dengan ukuran per unit 3 x 2 meter,” bebernya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Hj Saudah Mekki, melalui Kasi Pengawas Perdagangan, M Teguh selaku PPTK pelaksana proyek pembangunan los pasar tersebut saat dikonfirmasi membantah jika terjadi pungutan bagi pedagang untuk menempati los pasar Jahe itu.

”Kami selaku pelaksana kegiatan tidak ada aturan yang memberlakukan pungutan, kalaupun ada itu bukan dari dinas kami,” terangnya.

Kepala BPPK OKI, Yusuf HS menuturkan, pihaknya belum mengetahui jika ada pungutan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

ISKANDAR EVALUASI KEPALA DINAS (Kasat Pol PP Usir Wartawan)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah jabatan semasa mantan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM, mulai ketar-ketir menyusul adanya evaluasi kinerja di lingkungan Pemkab OKI.

Bupati OKI Iskandar dihadapan seluruh pejabat kepala SKPD yang hadir dalam penyerahan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) tahun 2014 kepada seluruh Kepala SKPD di Pemkab, Senin (20/1), meminta agar tidak was-was dan ketakutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari meskipun kinerjanya sedang dipantau dan dievaluasi Bupati dan Wabup OKI.

Ketua DPD PAN Sumsel ini meminta seluruh pejabat tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan profesional.

”Tantangan ke depan semakin berat dan kita harus mengembannya. Jika ada pegawai yang tidak siap dan tidak mampu, maka akan kita ganti,” ucap Iskandar sembari mengatakan dirinya tidak akan terburu-buru dalam mengganti posisi jabatan seseorang.

”Saya akan mengevaluasi kinerja setiap pejabat secara realistis, rasional dan tidak berlebihan. Dalam rentan 2 sampai 3 bulan ke depan akan dievaluasi, jadi tunjukkan kinerja sebaik-baiknya. Peran aktif dan kerjasama yang baik dari setiap stakeholders akan menentukan terlaksananya berbagai kebijakan yang kita buat,” ungkapnya.

Iskandar juga menegaskan kepada seluruh pimpinan SKPD agar dalam menyusun program kerja pembangunan agar mengurangi pembangunan fisik yang bersifat mercusuar, sebab saat ini sudah saatnya program pembangunan yang dilaksanakan harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penyerahan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) tahun 2014 kepada seluruh Kepala SKPD di ruang bende seguguk II, Kasat PolPP Pratama Suryadi SP mengusir wartawan yang hendak meliputi kegiatan tersebut tanpa alasan yang jelas.

”Maaf Pak, tidak boleh masuk,” ucap Pratama mengusir wartawan ketika hendak meliput penyerahan DIPA oleh Bupati OKI Iskandar SE.

ASPAL DESA PEGAYUT MULAI HILANG (Tiga Hari Tergenang Banjir)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Enam Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) sejak tiga hari lalu ikut terendam banjir. Enam kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Muara Kuang, Lubuk Keliat, Rambang Kuang, Rantau Alay, Sungai Pinang dan Kecamatan Pemulutan.

Banjir tahunan yang meredam Desa Pegayut Kecamatan Segayam, berbatasan dengan Kota Palembang tepatnya di Jakabaring Musi II, mengakibatkan aspal jalan di lokasi tersebut terlihat seperti rawa-rawa, Senin 20 Januari.

Akibatnya, kendaraan dari dan menuju Jakabaring arah simpang Musi II terpaksa harus balik arah lagi, mengingat ketinggian air mencapai lebih kurang 30 cm dari permukaan jalan.

Menurut keterangan warga sekitar Yadi (25) mengatakan, jalan Jakabaring Musi II ini hampir dalam setiap tahunnya tergenang air, volume air mulai terlihat peningkatan disaat memasuki penghujung Januari-Maret.

”Biasanya, setiap tahun aspal jalan Desa Pegayut ini (rusak) karena menjadi daerah langganan pak, tergenang air. Yang dikhawatirkan kendaraan bisa terperosok,” ungkapnya, Senin (20/1).

Disisi lain banjir di lokasi ini seolah memberikan rezeki tersendiri bagi anak-anak remaja usia rata-rata 15 tahun. Dengan cara memberikan penawaran jasa membersihkan mobil maupun sepeda motor kepada para pengemudi untuk mencuci kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Sementara itu, pengemudi mobil Daihatsu Xenia Henny (32) mengatakan, hampir setiap harinya ia selalu melintas di jalan Desa Pegayut Jakabaring Musi II, mengingat tempat tinggalnya di Simpang 4 Kayuagung Plaju.

”Terpaksa balik arah kembali, jika dipaksakan untuk melintas tentu saja membahayakan karena tidak terlihat permukaan aspal,” jelasnya.

TOL KAYUAGUNG-JAKABARING HARUS DIMULAI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pembangunan jalan tol khususnya Kayuagung-Jakabaring harus dimulai tahun ini. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, usai meresmikan Masjid Raya At-Tohirin yang dibangun di tanah kelahirannya, Desa Jejawi, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (19/1).

Menurut dia, seharusnya jalan tol itu sudah bisa dimulai pembangunannya di tahun 2013 yang lalu, tetapi karena masih ada masalah administratif maka pembangunan ditunda. ”Sebenarnya kita pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp 5 triliun untuk tol Kayuagung hingga Banyuasin, Rp 2 triliun dianggarkan di 2013 dan Rp 3 triliun di tahun 2014, tapi sayangnya di tahun 2013 dana itu tidak terserap karena permasalahan administratif,” kata Hatta.

Dikatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pembangunan tol harus dimulai di tahun 2014, karena permasalahan administratif sudah selesai. ”Saya kira di 2014 ini harus berjalan, prioritasnya Kayuagung-Palembang duluan dilanjutkan ke Palembang-Betung Banyuasin,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk proyek Tanjung Api-Api (TAA) sudah memenuhi seluruhnya bahkan tumpang tindih lahan sudah diselesaikan dengan Dinas Kehutanan. ”Nanti diharapkan sekian ribu hektar di TAA akan dijadikan kawasan ekonomi khusus, saat ini kita sedang bekerja keras untuk memasukkan industri dari Taiwan, Korea dan sebagainya, agar kawasan TAA menjadi kawasan industri baru. Kita juga sudah bicara dengan Pelindo untuk segera membangun pelabuhan, jangan menunggu-nunggu tol nanti terlambat dan Pelindo sudah setuju,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar SE mengemukakan, terlambatnya pembangunan jalan tol Kayuagung-Jakabaring itu karena adanya pergantian investor. ”Pembangunan jalan tol itu tinggal kesiapan investor saja. Sebelumnya investor dari Malaysia menyatakan sudah siap, ternyata belakangan mundur karena terkendala keuangan, terpaksa investor lokal mencari investor baru,” sebutnya.

Menurut dia, pihaknya sudah bekerja keras untuk proses pembangunan jalan tol Kayuagung-Jakabaring dan Kayuagung-Lampung. ”Kita sudah selesaikan proses pembebasan lahan, untuk diketahui bahwa Jalan tol Kayuagung-Jakabaring dibangun sepanjang 34 km, akan dibangun dalam empat jalur, selain panjang 33 km, lebar 50 meter, juga akan dibangun pintu tol di Simpang Susun (SS) SP Padang STA 13-300, SS Jejawi STA 23 + 950 dan SS Jakabaring STA 35 + 300 dan barier gate di Kayuagung,” tandasnya.

Sementara untuk pembangunan jalan tol Lampung-Palembang yang akan dilaksanakan tahun depan telah disepakati bahwa pemerintah akan bekerjasama dengan perusahaan Korea untuk mengerjakan proyek tol tersebut. ”Saat ini yang masih menjadi jalan tol Lampung-Kayuagung adalah ganti rugi pembebasan lahan warga di Kecamatan Mesuji dan kawasan Lintas Timur OKI,” ungkap Kepala Bappeda OKI, Abdul Hamid.

Mengenai proses ganti rugi lahan warga kata Abdul Hamid, masih terus dibahas untuk mencari solusi terbaik. ”Dalam proses ganti rugi lahan warga, tentu harus melalui proses yang panjang mulai dari mendata jumlah persil lahan yang diganti rugi, selain itu juga harus dibahas berapa besaran ganti ruginya, disesuaikan dengan NJOP dan harga pasaran,” ujarnya.  

DINKES OI DIRIKAN POSKO DARURAT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Dinas Kesehatan Ogan Ilir (OI) sudah mendirikan posko kesehatan darurat bagi warga yang mengalami musibah bencana banjir, di tiga kecamatan yang mengalami musibah diantaranya yakni Desa Tanah Abang, Rantau Alai, Ulak Embahang serta Desa Lubuk Keliat.

Di setiap Posko yang didirikan Dinkes OI tersebut, setidaknya diisi satu tim medis yang terdiri dari lima orang, termasuk dokter dan perawat jaga.

Mereka ditempatkan, guna melayani warga yang mengalami sakit akibat bencana banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai Ogan, hingga ke rumah-rumah penduduk yang bermukim di Desa Ulak Embahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten OI.

”Warga yang datang ke posko kesehatan guna diberikan pengobatan, dalam setiap harinya berjumlah 10-20 orang. Umumnya mereka terkena penyakit seperti gatal-gatal, demam dan masuk angin,” kata Kabid Pemberantas Penyakit dan Pemeliharaan Lingkungan (P2PL) Dinkes OI, Hendra Kudeta.

Sementara, sebagai bentuk kepedulian dan simpati kepada masyarakat korban banjir, secara langsung Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat bersama Kasat Lantas, AKP Arman Sahti, Kapolsek Muara Kuang Iptu Robby Sugara, Camat Muara Kuang Erwin Sani, Kades dan unsur Tripika mengunjungi korban banjir di dua desa seperti Desa Nagasari dan Desa Srikembang Kecamatan Muara Kuang.

Bahkan dalam kunjungan itu, diberikan bantuan berupa sembako berupa lima dus mie instan dan lainnya. Secara simbolis penyerahan bantuan diberikan oleh Kapolres OI diterima warga saat di posko. ”Sampai saat ini meski banjir warga tetap beraktifitas, kita harapkan korban banjir tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari,” ujar Jajat.

Sementara itu Kapolsek Muara Kuang, Iptu Robby Sugara mengatakan, pemberian bantuan diberikan di beberapa titik, terutama wilayah yang terparah. ”Kita melihat korban banjir dan melihat secara langsung rumah warga yang terendam menggunakan speedboat. Saat ini kondisinya masih siaga belum tanggap darurat. Karena ketinggian air masih 1,25 meter belum mencapai dua meter. Kita berharap jika ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan pangan segera ke posko,” ujarnya.

Terpisah Camat Muara Kuang Erwin Sani menambahkan dari 13 desa dan satu kelurahan, hanya dua desa yang tidak banjir. ”Memang daerah ini rendah dekat Sungai Ogan, tapi kami sudah cepat menanganinya,” imbuhnya.

SPF UMBAR JANJI (Pemkab Terkesan Tak Peduli)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Berbicara limbah PT SPF yang bergerak di bidang pengolahan kayu untuk fiber ini tak ada habisnya. Betapa tidak sejak berdiri tahun 2003 lalu masalah limbah PT SPF ini tidak ada penyelesaian. Bahkan, masalah limbah yang berupa debu dan bau yang tidak sedap ini makin menjadi.

Ini tidak terlepas dari kurang koordinasinya pihak perusahaan, karena keluhan masyarakat ini diduga tidak sampai dengan pimpinan. Ironisnya lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) terkesan tutup mata dengan keadaan yang dialami masyarakatnya ini.

”Nanti akan kita tindak lanjuti, kita minta waktu, masalah ini akan saya sampaikan pada pimpinan dulu. Kami akui, masalah bau tidak bisa menghilangkannya, kalau debu sekali-kali timbulnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi,” ujar Dedi, staf Humas PT SPF dalam pertemuannya dengan warga Taman Gading I, Desa Palemraya, Kecamatan Indralaya Utara, di Masjid Al-Syaadah, Minggu (19/1).

Menurut dia, segala keluhan demi keluhan masyarakat akan ditampungnya dan disampaikan pada pimpinan. ”Jika perlu nanti akan kita pertemukan dengan pimpinan usai pimpinan merayakan Cap Gome,” imbuhnya.

Pernyataan ini langsung dimentahkan warga, karena warga menilai pihak SPF hanya umbar janji. ”Dari pertemuan demi pertemuan sejak dua tahun lalu hanya inilah omongan kamu (pihak SPF), jadi kami sudah jenuh dan minta solusi yang kongkret,” ujar Yusuf yang diiyakan seluruh warga dalam pertemuan tersebut.

Dibeberkannya juga, dua tahun lalu pihaknya merasa dibodoh-bodohi pihak SPF, di mana dulu pihak SPF bersama tim Lingkungan Hidup Dinas Pertambangan Pemkab OI turun ke lapangan meninjau langsung, namun kondisi mesin pihak SPF mati.

”Memangnya kami ini anak kecil bisa dibodoh-bodohi, memeriksa dalam keadaan mesin produksi SPF sedang mati. Jadi, kami minta di tempat kami hidup ini tidak ada debu dan baunya lagi, bagaimana caranya, kami hampir setiap hari menghisapnya,” harap dia.

Harapan saya juga disampaikan Pak Agus dan warga lainnya. Menurut dia, pihaknya tidak meminta SPF tutup, melainkan hanya meminta lingkungannya tanpa debu dan bau. ”Intinya kami minta lingkungan kami tidak dicemari lagi,” tuturnya.

Pantauan Irdess Sumsel, mendengar keluhan demi keluhan warga ini, pihak perwakilan PT SPF ini terlihat linglung dan bingung, bagaimana caranya memenuhi permintaan demi permintaan warga. Terlihat jelas, butiran-butiran debu hasil pengolahan kayu SPF beterbangan dalam sepekan ini yang mengotori rumah dan mobil warga. Bahkan warga mengaku dalam sehari hampir tiap jam membersihkan kotoran debu yang menempel di rumah, mobil dan teras rumah warga.

Bahkan, bau busuk sangat menyengat di lingkungan warga dan sangat menyesakkan dada menghirupnya. Untuk itu, warga sangat berharap besar pihak SPF bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Menyikapi permasalahan ini, Pemkab OI terkesan tutup mata, dan ada main dengan pihak PT SPF, karena pihak Pemkab dinilai tidak turun dalam permasalahan ini. Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup Taher Ritonga, terkait masalah ini belum bisa dikonfirmasi, ponselnya aktif namun tak kunjung diangkat. SMS pun tak dibalas. 

TIPIKOR TANGANI ”PUNGLI RP 3 JUTA”

IRDESS, INDRALAYA, OI – Diam-diam Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resort (Polres) Ogan Ilir (OI) menindaklanjuti kasus dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 3 juta yang dilakukan oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OI terhadap guru honorer yang mendapatkan dana sertifikasi dari Kemenag Pusat.

”Penyidik Tipikor sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Lebih jelas, bisa ditanya langsung pada Kanit Tipikor,” ujar salah satu sumber Irdess Sumsel di Polres OI saat dibincangi tadi malam.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres OI, Iptu Herman SH belum bisa dihubungi, telepon genggamnya aktif namun tak kunjung diangkat. Sementara itu Kasat Reskrim Polres OI, AKP Suhardiman mengakui kasus Kemenag tersebut diangkat dan ditindaklanjuti pihaknya.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, sepekan yang lalu, Kepala Kemenag OI, Drs H Subrata MPdI sudah merapatkan masalah ini dengan mengumpulkan seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kemenag OI. Namun, ketika media ini mencoba mengkonfirmasi pada Kepala Kemenag belum bisa tersambung.

Seperti diberitakan sebelumnya, para honorer di lingkungan Kemenag OI merasa didzalimi karena hasil jerih payah mereka selama setahun dipotong oknum pegawai Kemenag. Tak tanggung-tanggung, si oknum diduga memotong dana sertifikasi guru honorer selama setahun sebesar Rp 3 juta per-kepala, dari yang seharusnya diterima para guru honorer yang bersertifikasi sebesar Rp 18 juta per-orang.

Hal ini diungkapkan salah seorang guru honorer bersertifikasi yang meminta namanya tidak disebutkan di media. Menurut dia, pemotongan yang dilakukan oknum Kemenag Bumi Caram Seguguk ini sangat tidak beralasan dan mengada-ngada.

”Kita tidak tahu persis apa alasan pihak Kemenag memotong. Sebenarnya kita sangat keberatan, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak diberi, dana kita dihambat, dan bisa-bisa tidak cair,” keluhnya kepada Irdess Sumsel, Senin (6/1).

Dia membeberkan, sebelumnya saat pencairan yang dilakukan di Bank BRI diterima sebesar Rp 18 juta, dan tiba-tiba di Kantor Kemenag dipotong sebesar Rp 3 juta. ”Pencairannya di BRI, kita dapat tunai Rp 18 juta, lalu diminta ke Kantor Kemenag diminta menandatangani berkas sembari menyetor Rp 3 juta dengan iming-iming agar dipermudah pengurusan di periode berikutnya. Ya, jadi kita menerima sisanya Rp 15 juta,” tutur honorer di salah satu madrasah di Kecamatan Tanjung Batu.

Hal senada juga diakui seorang honorer lainnya di Indralaya. Menurut dia, pemotongan yang dilakukan pihak Kemenag sangat besar dan merugikan. ”Kalau dipotong 200-300 ribu tidak masalah, ini Rp 3 juta, kalikan saja berapa guru honorer yang bersertifikasi, kan sudah berapa banyak yang didapat pihak Kemenag,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Kemenag Kabupaten OI, Drs H Subrata MPdI mengaku sudah menerima laporan dari beberapa guru bersertifikasi terkait adanya pemotongan dan dana sertifikasi sebesar Rp 3 juta tersebut. ”Saya sebagai pimpinan di Kemenag OI, tidak pernah memerintahkan staf saya untuk meminta-minta, menjanjikan, mengiming-iming dan lain sebagainya untuk memotong hak guru honorer tersebut,” ujarnya.

Dengan kejadian ini juga, Ketua Komisi IV DPRD OI, Eko Agus Sugianto mendesak pihak Kemenag melakukan investigasi internal terhadap persoalan yang menimpa Kemenag OI ini.

BU REKTOR MUNDUR SAJA!!! (Desakan BEM Unsri)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat Unsri, Indralaya, Rabu (15/1). Para mahasiswa menuntut agar Rektor Unsri, Prof Dr Hj Badia Parizade mundur dari jabatannya lantaran tidak pro mahasiswa yang kurang mampu.

Selain itu, mahasiswa menuntut agar Rektor menurunkan level Uang Muka Tunggal (UMT) bagi seluruh mahasiswa angkatan 2013 yang kurang mampu membayar biaya kuliah sebesar Rp7 juta persemesternya.

Pantauan di lapangan, massa mahasiswa yang berjumlah sekitar 500 orang ini bergerak dari kantor sekretariat BEM Unsri Indralaya dengan membawa atribut aksi menuju gedung rektorat. Massa mahasiswa langsung berorasi di depan gedung rektorat. Kesal lantaran Rektor dan Pembantu Rektor (Purek) tidak datang, mahasiswa langsung bergerak memasuki gedung rektorat dan melakukan sweeping.

Sempat terjadi dorong-dorongan antara para mahasiswa dengan petugas dan pegawai kampus. Lantaran banyaknya mahasiswa, baik petugas maupun pegawai hanya bisa pasrah. Para mahasiswa berorasi di dalam gedung rektorat serta memotong dua ekor ayam sebagai simbol matinya keadilan di kampus mereka.

Presiden Mahasiswa (Presma) Unsri, Hayrunizar mengatakan, dalam aksinya ada 6 butir tuntutan yang diajukan mahasiswa. Pertama, turunkan UMT bagi seluruh mahasiswa kurang mampu.

”Kedua, laksanakan verifikasi level UMT mahasiswa secara adil, profesional setiap tahunnya. Ketiga, memberikan perpanjangan waktu pembayaran UMT,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk tuntutan keempat yakni menindak tegas oknum civitas akademik yang melakukan pungutan liar di luar UMT. ”Selanjutnya, memberikan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa tahun 2013 yang tidak mampu serta memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa 2013 yang tidak mampu,” ucapnya.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, lanjut dia, pihaknya akan menurunkan ribuan massa mahasiswa untuk mengepung kampus Unsri Indralaya dan mendesak agar Rektor Unsri mundur dari jabatannya.

Sementara itu, perwakilan Unsri, Ketua BAAK, Cik Zen mengatakan, setelah melakukan pembicaraan dengan pihak Rektor, maka dapat keputusan bahwa ada masa perpanjangan pembayaran SPP semester ganjil, semester genap yakni sampai 30 Januari 2014, pukul 23.59 WIB. ”Kedua untuk permohonan pengajuan UMT mahasiswa ingin adanya keinginan penurunan UMT dapat dilakukan mulai hari ini (kemarin, red), sampai 24 Januari melalui fakultas masing-masing hingga pukul 16.00 WIB,” ungkapnya.

Dia berharap, para mahasiswa tidak ada yang melewati ketentuan yang telah ditetapkan. ”Artinya, ini sudah ditetapkan, jangan sampai melalui waktu. Kalau sampai lewat, salah sendiri,” pungkasnya.

2015, GUBERNUR JAMIN OI TERANG BENDERANG

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pada 2015 mendatang dipastikan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) semua sudah menikmati jaringan listrik. Bahkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Ir H Alex Noerdin siap membantu Kabupaten OI untuk menyalurkan listrik ke desa-desa.

”Kalau OI tidak punya dana, kita siap bantu, kecil kalau tinggal 5 persen lagi, tolong catat bagian dinas pertambangan propinsi,” ujar Alex Noerdin.

Dirinya juga memastikan masalah listrik di Bumi Caram Seguguk pada 2014 ini tuntas atau sudah menikmati aliran listrik semua. ”Paling tidak 2015, di OI tidak ada lagi desa yang tidak dialiri listrik, semua bisa menikmati listrik,” terangnya.

Kepastian OI pada 2015 mendatang sudah terang benderang atau masyarakatnya semuanya sudah menikmati aliran listrik, sangat beralasan. Karena dari data yang berhasil dihimpun, hanya lima persen masyarakat OI saat ini belum menikmati jaringan listrik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI melalui Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup setiap tahun terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat OI yang belum menikmati aliran listrik. Baik melalui APBD maupun APBN.

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Dinas Pertambangan OI. Dimana dari 241 desa dalam 16 kecamatan yang ada di Kabupaten OI, 95 persen sudah dialiri listrik. Untuk kekurangannya akan dituntaskan pada anggaran 2014 ini. Demikian dikatakan Kadin Pertambangan energi dan lingkungan hidup.

”Kita terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dari dekat kebutuhan masyarakat akan listrik,” terang Kasi Kelistrikan dan Pengembangan dan Lingkungan Hidup Pemkab OI, Dian Putri Susanti ST.

Dikatakannya juga, bahwa 5 persen daerah yang belum tersentuh aliran listrik yaitu sebagian kecil desa yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya, dan Desa Ibul Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, juga ada sebagian desa lainnya.

REALISASI DUA PAJAK MASIH RENDAH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKI, realisasinya masih rendah dibandingkan delapan objek pajak daerah lainnya.

Sesuai data dari Bidang Pendapatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten OKI, pajak hiburan yang ditargetkan Rp20 juta di tahun 2013 hanya terealisasi Rp5 juta atau 25 persen. Sementara pajak Air Bawah Tanah ditargetkan Rp22 juta terealisasi Rp12.713.00 atau 57,25 persen.

”Dari 10 objek pajak yang kita kelola, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah terealisasinya masih rendah. Sementara delapan objek pajak lainnya over target,” kata Kabid Pendapatan DPPKAD OKI, Ahmad.

Tidak terealisasinya target dari dua objek pajak itu, kata Ahmad, karena beberapa faktor. Untuk pajak hiburan yang realisasinya rendah, karena sangat minimnya objek-objek hiburan di Kabupaten OKI.

”Salah satu objek hiburan hanya pasar malam itu pun hanya beberapa kali dalam satu tahun, sementara Perda Pajak hiburan ini juga masih tahap sosialisasi karena baru disahkan akhir 2011,” terangnya.

Dikatakannya, untuk pajak air bawah tanah sediri, karena masih tahap sosialisasi Perda.

”Masih banyak pengusaha yang menggunakan sumur bor yang belum tahu, objeknya hanya penggunaan air bawah tanah yang digunakan untuk usaha, seperti sumur bor yang dipakai untuk steam atau rumah makan, sementara untuk air permukaan tidak dipungut pajak,” jelasnya.

Dirincikannya, selama tahun 2013 Pajak Daerah Kabupaten OKI realisasi Rp23.131.097.232 atau 111,27 persen dari target Rp20.788.766.649, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang terealisasi Rp13.647.721.210 atau 103,9 persen dari target Rp13.147.367.191.

Pencapaian pajak daerah tersebut terdiri dari 10 objek pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten OKI.

Untuk pajak hotel terealisasi Rp97.055.000 atau 125,98 persen kemudian restoran terealisasi Rp402.589.000 atau 136,47 persen, pajak reklame, terealisasi Rp362.011.100 atau 104,39 persen, pajak penerangan jalan Rp10.315.236.754 atau 104,20 persen, pajak parkir Rp65.776.530 atau 133,64 persen.

Selanjutnya pajak sarang burung walet terealisasi Rp25.030.000 atau 100,12 persen, pajak mineral bukan logam dan batuan Rp2.580.646.723 atau 119,78 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp9.265.039.125 atau 117, 28 persen.

”Dari perincian pencapaian tersebut memang ada beberapa objek pajak yang tidak tercapai target 100 persen, namun tertutupi oleh pendapatan objek pajak yang lain, sehingga bisa tercapai target,” urainya.

Sekretaris DPPKAD Kabupaten OKI, Isweldi menambahkan, untuk meningkatkan PAD, khususnya pajak sarang walet, pihaknya kedepan akan mendatangi wilayahnya langsung seperti Kecamatan Cengal, Sungai Menang dan Mesuji yang banyak terdapat usaha penangkaran sarang walet.

”Memang masih ada yang belum bayar pajak karena belum menghasilkan,” ungkapnya.

350 RUMAH TERENDAM AIR

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikitnya 350 rumah panggung di tiga kecamatan seperti Kecamatan Muara Kuang, Lubuk Keliat dan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) terendam air. Bahkan ketinggian air mencapai dengkul orang dewasa hingga ukuran pinggang.

Naiknya air tersebut lantaran tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Ogan dan Sungai Randu di Kecamatan Muara Kuang.

Informasi yang berhasil dihimpun media Irdess Sumsel ini, lokasi banjir yang parah terdapat di Desa Nagasari Kecamatan Muara Kuang, banyak rumah panggung milik warga terendam air. Air yang merendam, mencapai ketinggian 1 meter.

Sementara desa lainnya seperti Desa Serimenanti, Desa Rantau Sialang, Desa Kuang Anyar, Muara Kuang dan Desa Srikembang ketinggian air mencapai dengkul orang dewasa.

Untuk di Kecamatan Lubuk keliat wilayah yang banjir adalah Desa Ulak Kembahang, Desa Embacang, Lubuk Keliat dan Kasihraja dan Rantau Panjang.

”Kalau Muara Kuang yang parah di Nagasari, sementara Lubuk Keliat di Desa Kasih Raja Talang Tengah Laut sebatas pinggang orang dewasa. Banjir ini sudah hampir 3 minggu. Kepada pihak terkait kami mohon bantuannya,” ujar Khalid, warga Muara Kuang, kemarin (14/1).

Sementara Mansyur, warga Desa Nagasari mengatakan sedikitnya di daerah kecamatannya ada 350 rumah panggung yang kebanjiran, lantaran derasnya hujan dan pertemuan debit air antara Sungai Ogan dan Sungai Randu.

Bahkan, di gang jalan biasanya truk bisa melaju lancar kini tidak bisa dilewati lantaran tergenang air setinggi betis orang dewasa, sementara jalan utama beraspal di bibir kanan dan kirinya sudah dipenuhi air.

”Kalau rumah yang dekat sungai dapurnya sudah kemasukan air karena naiknya air hingga 2 meter. Tapi kalau yang dekat jalan hanya sebetis atau pinggang. Akibat banjir kami jadi susah beraktivitas anak-anak sekolah sebagian berperahu, sementara warga tidak bisa menako karet atau bersawah karena kebanjiran,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar dinas terkait segera memberikan bantuan guna kelancaran aktivitas warga, seperti pendirian dapur umum, posko kesehatan, bantuan sembako, seng dan sebagainya.

Terpisah Kadinsos OI, H Syarkowi melalui Kabid Kasi Banjamsos, Hendra Wijaya mengatakan, untuk Nagasari belum ada laporan yang masuk, hanya Rantau Panjang, meski begitu pihaknya akan segera menurunkan tim untuk melakukan pengecekan.

”Yang jelas, kita akan segera memberikan bantuan sembako dan mendirikan dapur umum, tujuannya buat menolong warga yang kebanjiran. Wilayah ini memang rendah jadi hampir setiap tahun kebanjiran,” ujarnya.

BNN BIDIK KARYAWAN PERUSAHAAN DI OI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Ilir (OI). Betapa tidak, setelah melakukan tes urine pada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI, Kepala Desa (Kades) dan pelajar di Bumi Caram Seguguk. BNN OI juga akan melakukan tes urine pada karyawan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten OI.

Tentunya, langkah awal dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan para pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

”Rencananya memang kita akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahan di OI, karena memang kita tidak bisa semena-mena langsung melakukan tes urine. Jika pihak perusahaan tidak mau kita tidak bisa melakukannya, tergantung hasil komunikasi yang kita lakukan,” ujarnya kepala BNN OI, Drs Dirowadi.

Seharusnya, kata Dirowadi, pihak perusahaan di OI harus proaktif mendatangi BNN untuk meminta melakukan tes urine kepada karyawan-karyawan, dimana ini sangat penting untuk kinerja karyawan itu sendiri.

Terpisah Humas PTPN VII Cinta Manis, Hamid Abdullah mengaku, pihaknya menyambut baik dengan adanya wacana pihak BNN OI untuk melakukan kerjasama dengan pihaknya, dalam hal melakukan tes urine dengan karyawan di tubuh PTPN Cinta Manis.

”Nanti jika koordinasi demi koordinasi kita lakukan, hingga mencapai kesepakatan, kita minta BNN melakukan tes urine dari seluruh karyawan hingga pekerja lainnya di PTPN VII Cinta Manis. Yang pasti, kita sambut baik jika pihak BNN ingin kerjasama dengan kita,” singkatnya.

KPT OI BISA DILALUI DARI 5 PENJURU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) bisa dilalui di lima penjuru atau lima titik jalan pintas yang berada di Desa Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten OI.

Lima titik jalur pintas tersebut, diantaranya yakni di Kecamatan Indralaya Selatan tepatnya di Simpang Desa Muara Meranjat Tanjung Batu, simpang empat Desa Sakatiga, jalur menuju Universitas Sriwijaya (Unsri) serta jalan menuju ke Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara.

Pembangunan gedung KPT OI, yang dipusatkan di Desa Tanjung Senai Indralaya saat ini, pembangunannya memasuki tahapan lebih dari 60 persen terus mengalami perkembangan.

Dipastikan pada Januari 2015 nanti, gedung Pemkab OI yang selama ini berada di Jalan Lintas Timur Indralaya akan pindah ke gedung baru yang memiliki lahan seluas lebih dari 80 hektar di Desa Tanjung Senai Indralaya dan nantinya KPT OI ini, akan diresmikan oleh Pemerintah Pusat.

Selama ini, akses jalan raya menuju KPT OI dikeluhkan para pengguna jalan yang sengaja ingin masuk sekaligus menghadiri kegiatan-kegiatan yang sering diselenggarakan oleh Pemerintah setempat.

Karena, kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus melewati satu-satunya akses jalur lintas yang menuju KPT yakni di simpang empat Desa Sakatiga.

Seperti diketahui, jalur tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan pusat kemacetan yang sangat rentan terjadi mengingat, kondisi jalan yang sempit serta berada di Pasar Indralaya.

”Untuk itu, kita akan maksimalkan 5 jalur akses menuju KPT, yang selam ini kan lokasi sudah tersedia. Hanya saja, hambatannya di lapangan belum ada jembatan penghubung yang saat ini masih dikerjakan,” ujar Bupati OI, Ir H Mawardi Yahya, ketika melaksanakan panen raya jagung bersama Gubernur Sumsel di lahan seluas 30 hektar KPT OI, Senin (13/1).

RSUD DIPASOK DUA AMBULANCE

IRDESS, INDRALAYA, OI – Meskipun belum berjalan dengan optimal, karena masih menunggu beberapa peralatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ogan Ilir (OI), akan dipasok dua unit mobil ambulance yang memang saat ini belum memiliki, karena baru beberapa bulan mulai ditunggu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten OI, H Kosasi melalui Sekertarisnya, Eriyadi mengatakan, dua unit mobil ambulance yang terparkir di depan kantor Kesehatan Kabupaten OI untuk RSUD OI. ”Memang belum diserahterimakan, karena mobil ambulance ini baru datang. Mungkin serah terimanya akan langsung dilakukan Bupati ke RSUD OI,” ujarnya pada Irdess Sumsel, kemarin (12/1).

Dikatakannya, dua ambulance ini didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) OI, dimana untuk sebuah mobil ambulance merk Izuzu ini seharga Rp350 juta.

”Itu sudah lengkap mobiler didalam mobil tersebut, ada tempat tidur, inpus, dan lain sebagainya termasuk sensor,” ungkapnya seraya mengaku dua ambulance ini sendiri ajuan anggaran tahun 2012 masuk tahun 2013 lalu.

Dua ambulance ini, lanjutnya, baru tahap awal, karena memang sudah dinilai mendesak untuk rumah sakit. ”Kalau memang butuh lagi, bisa kita ajukan lagi. Tapi, kita nilai saat ini bisa dibilang cukuplah,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur RSUD OI, Dr Siska mengaku, memang masalah ambulance sangat dibutuhkan pihaknya, mengingat sejak beberapa bulan lalu RSUD OI mulai beroperasi dan RSUD OI belum memiliki ambulance.

”Selama ini dan hingga saat ini, kita masih pinjam ambulance di Puskesmas Indralaya. Dengan ada bantuan ambulance untuk Rumah Sakit, sebanyak dua unit ini, tentunya sangat membantu operasional rumah sakit,” singkatnya.

MILIKI JEMBATAN RANGKA BAJA

IRDESS, INDRALAYA, OI – Secara langsung, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementrans), Selasa (21/1) mendatang dijadwalkan akan meresmikan jembatan rangka baja Desa Tanabang yang menghubungkan desa tersebut dengan Kelurahan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Menurut Kepala Dinas Transmigran, Kabupaten OI, Wilson melalui Kabid Pembinaan Disnakertrans, Saili, bahwa akan diresmikannya jembatan tersebut oleh Kementrans buah dari rapat terakhir persiapan peresmian jembatan tersebut yang dilakukan pihaknya dengan pihak terkait lainnya.

”Rapat yang kita gelar beberapa waktu lalu, dalam membahas persiapan peresmian jembatan transmigrasi yang menghubungkan antara Kelurahan Muara Kuang dengan Desa Tanabang Ulu di Kantor Camat Kecamatan Muara Kuang,” ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut, katanya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OI, H Wilson, SSos, MM, Camat Muara Kuang, Erwin Sani SSos, Kapolsek, Danramil, Pimpinan Puskesmas, KUA, Kacabdin Diknas, Kepala Desa se-Kecamatan Muara Kuang, sesepuh Muara Kuang dan Desa Tanabang Ilir dan Tanabang Ulu dan tokoh masyarakat lainnya.

”Hasil rapat, peresmian jembatan direncanakan Selasa mendatang pada tanggal 21 Januari oleh Kementrans RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir H Jamaluddien Malik, MM,” tuturnya.

Dibeberkannya, dibangunnya jembatan tersebut tidak lain untuk memperlancar roda perekonomian di daerah tersebut, dimana memang sebelumnya dua desa tersebut terisolir, karena kalau mau ke kedua desa tersebut harus naik ketek dan perahu untuk menyeberang.

”Sebagai Informasi bahwa di Desa Tanabang terdapat warga transmigrasi sebanyak 250 Kepala Keluarga yang terdomisili di UPT1 dan UPT2,” bebernya.

Lebih jauh katanya, jembatan rangka baja ini berasal dari dana bantuan Kementrans, dan tidak terlepas dari usaha pengajuan pihaknya terutama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI yang proaktif dalam permintaan pembangunan jembatan ini.

”Awal pembangunan ini pada 2011 lalu dengan menggunakan dana APBD saat pemancangan. Selanjutnya untuk rangka baja dan dana pembangunannya dibantu penuh pihak Kementrans,” terangnya.

Lebih jauh tambahnya, untuk panjang jembatan baja ini sendiri 105, dengan lebar sembilan meter. ”Ini bantuan pertama se-Indonesia yang dilakukan pihak Kementrans. Kita sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih banyak,” imbuhnya.

Ditambahkannya, untuk peresmian yang dilakukan pekan depan ini, selain dihadiri pihak Kementrans juga dihadiri pihak Provinsi Sumsel, Bupati, Kapolres, seluruh pejabat lingkungan Pemkab OI, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.