DEWAN BERANG LISTRIK SERING PADAM

IRDESS, INDRALAYA, OI –  Sering padamnya aliran listrik di Indralaya, Indralaya Selatan, Tanjung Batu, Payaraman, dan daerah pelosok lainnya membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) berang. Mereka menilai pihak Perusahaan Listrik Negara cabang Indralaya bekerja setengah mati dan tidak profesional.

Hal ini dilontarkan langsung Wakil Ketua DPRD OI, H Arhandi Thabroni. Menurutnya, akibat ulah PLN yang sering mematikan listrik, dan menghidup matikan listrik dibeberapa kecamatan tersebut membuat masyarakat menjerit.

”Terutama usaha home industri di Kecamatan Tanjung Batu, yang banyak mengandalkan listrik untuk usahanya, seperti pengrajin emas, perak, pertukangan kayu,” ujarnya kepada Irdess Sumsel, kemarin (28/10).

Akibat padamnya listrik selama dua hari di daerah tersebut mengakibatkan usaha masyarakat menjadi lumpuh total. ”Bukan kali ini saja terjadi, sudah berulang-ulang kali. Parahnya lagi, setengah jam mati, setengah jam hidup, sering juga semenit hidup, semenit mati,” terangnya.

Kejadian ini juga, kata Arhandi, berdampak pada peralatan elektronik milik warga banyak yang rusak. Seperti lampu banyak yang putus, lemari es mati dan lain sebagainya.

”Yang membuat kesal lagi, ibu rumah tangga sedang masak nasi memakai magicjer, tiba-tiba lampu mati, jadi nasi tidak bisa masak. Kalau begini, bagaimana tidak kesal,” tegasnya.

Untuk itu, terangnya, pihaknya meminta kepada pihak PLN khususnya PLN Ranting Indralaya, agar bekerja serius, tidak setengah hati. ”Ya, kalau bisa bekerja itu, jangan ada kejadian baru bekerja, lakukanlah evaluasi dan pemantauan terus. Kita bekerjakan dibayar dari uang rakyat, jadi bekerjalah setulus hati untuk rakyat,” imbuhnya.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah pernah meminta pihak PLN agar melakukan penebangan terhadap pohon besar yang mengganggu kabel listrik di daerah Tanjung Batu dan Payaraman, namun permintaan itu diabaikan pihak PLN.

”Buktinya, ada kejadian seperti ini, rakyat sudah marah baru segera melakukan penebangan pohon di daerah tersebut,” terangnya berapi-api.

Hal senada juga dilontarkan Mamat, warga Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, di desanya tersebut hampir setiap hari lampu hidup mati-hidup mati. ”Kita tidak tahu apa penyebabnya, tapi kabarnya trapo di daerah kami ini sudah kelebihan kapasitas. Ya, kalau tidak layak, kenapa trapo itu tidak diganti,” singkatnya.

Terpisah, Bagian Operasional PLN Ranting Indralaya, Junaidi mengakui, beberapa hari ini terjadi pemadaman listrik, dan hal tersebut bukan disengaja, melainkan sumber kerusakan yang menyebabkan listrik tidak normal di daerah tersebut tidak ditemukan.

”Penyakitnya tidak kelihatan secara kasat mata, jadi susah mendeteksinya dan kita sudah menurunkan tim untuk melakukan pembenahan, agar listrik bisa kembali normal,” singkatnya seraya mengaku sedang menghadiri kerabat yang sedekahan.

10.356 PESERTA REBUTAN 168 KURSI CPNS OKI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI –  Sebanyak 10.356 peserta tes jalur umum dari berbagai daerah siap bersaing memperebutkan 168 kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten OKI. Selain itu, sebanyak 1.658 orang dari jalur Kategori 2 (K2) juga akan memperebutkan kursi CPNS dengan kuota 30 persen secara nasional, pada tes tertulis yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI, Zaid Kamal SPd MSi mengatakan, dari belasan ribu berkas pendaftar jalur umum yang masuk ke BKD OKI, setelah diverifikasi ada sebanyak 10.356 yang berkasnya lengkap dan berhak mendapatkan nomor peserta tes.

”Rinciannya untuk pendaf tenaga Guru sebanyak 1.662 orang yang akan merebutkan 17 kursi, kemudian tenaga kesehatan sebanyak 3.319 orang yang akan memperebutkan 50 kursi, selanjutnya pendaftar tenaga teknis 5.375 orang akan merebutkan 101 kursi,” urai Zaid Kamal kepada Irdess Sumsel, kemarin (28/10).

Kuota CPNS jalur umum itu, kata dia, sesuai dengan SK Bupati OKI Nomor 800/564/BKD/2013 tanggal 19 Juli, tentang informasi CPNS jalur umum yang ditetapkan berjumlah 168 orang.

”Kita berharap peserta bisa berkompetisi dengan baik sehingga Kabupaten OKI betul-betul mendapatkan tenaga pegawai yang memang berkualitas,” tukasnya.

Menurutnya, untuk tenaga honorer sendiri ada sebanyak 1.658 orang, semuanya terdiri dari honorer K2 dan ditambah honorer K1. ”Untuk kuota CPNS jalur honorer kita mengikuti kuota nasional yakni 30 persen, kalau hasil seleksi ternyata honorer Kabupaten OKI nilainya masuk dalam 30 besar nasional, maka dia berhak lulus CPNS,” ungkapnya.

Mengenai ujian tertulis, lanjutnya, baik jalur umum maupun jalur honorer pelaksanaannya serentak yakni pada Minggu (3/11) mendatang. ”Bedanya, kalau tenaga honorer setelah Tes Kemampuan Dasar (TKD), siang harinya langsung Tes Kemampuan Bidang (TKB), sementara untuk jalur umum setelah mengikuti TKD serentak dengan honorer, harus menunggu pengumuman berikutnya, jika dinyatakan lulus TKD baru ikut TKB,” terangnya.

Sementara Bupati OKI, H Ishak Mekki melalui Sekda OKI, H Ruslan Bahri menjamin dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten OKI akan dilakukan secara transparan dan prosesnya murni tanpa ada pungutan liar di dalam proses penerimaannya.

”Hal ini sejalan dengan komitmen yang telah diedarkan oleh Kemen PAN RB RI. Begitu juga dengan mekanisme jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang sudah mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” ujar Ruslan.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pelamar CPNS untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari oknum tertentu yang mengaku bisa membantu meluluskan CPNS.

”Saya sudah berkali-kali mengimbau kepada masyarakat umum, yang mengikuti seleksi CPNS baik dari jalur umum maupun dari jalur honorer, jangan mempercayai iming-iming dari orang yang mengaku bisa menolong meluluskan CPNS. Semua proses kita lakukan secara transparan dan murni tidak ada jual beli kursi atau pungli,” tukasnya.

300 PENGAWAS PANTAU UJIAN CPNS OI

IRDESS, INDRALAYA, OI –  Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) mencatat ada 300 pengawas yang dilibatkan dalam pelaksanaan ujian tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) OI pada 3 November mendatang.

Menurut Kepala BKD OI, H Darjis AL, bahwa pengawas yang dilibatkan ini diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan sebaik-baiknya. ”Untuk pengawas, kami melibatkan seluruh kepala sekolah baik ditingkat SD, SMP, dan SMA. Pelaksanaan ujian nanti akan dilangsungkan di Unsri. Ada 300 pengawas yang terlibat dalam pelaksanaan ujian CPNS OI,” ujarnya.

Disamping pengawas bentukan BKD OI, kata Darjis, pelaksanaan ujian CPNS ini juga dimonitoring pemantau dari berbagai lembaga dan masyarakat seperti tim Kemenpan, BKD Pusat, BPKP, wartawan hingga LSM.

Menurutnya, keberadaan pemantau maupun pengawas yang dilibatkan dalam pelaksanaan CPNS OI ini diupayakan dapat menetralisir dan menepis dugaan informasi yang menyebutkan kalau pelaksanaan ujian CPNS sarat dengan kecurangan.

”Kami jamin pelaksanaan ujian CPNS OI dilakukan secara transparan, jujur dan mengedepankan profesionalitas. Sebab, banyak pengawas yang memantau ujian CPNS ini,” terang pria berkacamata ini.

Untuk lokasi tes CPNS, lanjutnya, pihaknya bekerjasama dengan Unsri dengan menyiapkan enam lokasi ujian meliputi fakultas FKIP, fakultas ekonomi, hukum, sosial dan lainnya.

Begitu pun untuk penyerahan soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), terangnya, pada 30 Oktober nanti sekitar pukul 10.00 WIB pihaknya akan langsung mengambil berkas soal tersebut ke Kantor Satpol PP Provinsi Sumsel. ”Pengambilan berkas nanti, kami (BKD) akan bersama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP OI mengambilnya ke provinsi. Setelah itu berkas akan dititipkan ke Polres OI. Tapi kalau tidak memungkinkan berkas soal akan dititipkan di kantor BKD OI dengan penjagaan petugas kepolisian dan Pol PP,” tuturnya.

DAMBAKAN AIR BERSIH PDAM

IRDESS, INDRALAYA, OI –  Warga di Kecamatan Indralaya Mulia, Kabupaten Ogan Ilir (OI) terutama yang tinggal diperkampungan dekat pasar Indralaya, sangat mendambakan aliran air bersih dari PDAM. Pasalnya, selama ini air bersih PDAM hanya ada di komplek perumahan saja.

Hal ini dikeluhkan dan diharapkan oleh salah seorang warga Kelurahan Indralaya Mulia, Naiya, yang juga selama ini belum pernah menikmati bersihnya air PDAM Tirta Ogan.

Diakuinya, jika memang ada sebagian jaringan PDAM sejak tahun 1990 disekitar perkampungan. Namun tidak berfungsi lagi, karenanya warga berharap pemerintah dalam hal ini PDAM bisa memfungsikan lagi jaringan air tersebut.

”Kami ingin sekali berlangganan dengan PDAM agar juga bisa menikmati air bersih. Tapi sampai sekarang PDAM belum masuk,” keluhnya.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Tirta Ogan, Zulkarnain, saat dihubungi sangat terkejut dengan adanya keluhan dari warga Indralaya Mulia yang mengatakan dikelurahannya belum ada jaringan PDAM.

”Selama ini bahkan sudah lama ada jaringan PDAM di kelurahan Indralaya Mulia. Keberadaan PDAM Tirta Ogan di Kabupaten OI ini untuk memberikan pelayanan air bersih semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat OI, tak terkecuali mereka yang tinggal diluar komplek perumahan,” tuturnya.

Untuk itu, katanya, diharapkan kepada masyarakat yang ingin berlangganan atau menikmati air bersih kucuran PDAM Tirta Ogan Kabupaten OI, datang langsung ke kantor PDAM di Jalan Tasik Kecamatan Indralaya pada saat jam kerja dengan membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

”Kami minta jangan sekali-kali menggunakan jasa orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan datang langsung ke kantor PDAM Tirta Ogan di Jalan Tasik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penipuan yang akan merugikan calon pelanggan,” tukasnya.

POLRES SIAP PASANG 6 RAMBU PERINGATAN

IRDESS, INDRALAYA, OI –  Walaupun hanya sebatas memberikan imbauan kepada pengendara agar tertib dalam berlalu lintas, namun Polres Ogan Ilir (OI) memastikan akan memasang sebanyak enam rambu peringatan disejumlah titik di Kabupaten OI.

”InsyaAllah dalam minggu ini sudah terpasang enam rambu di sejumlah titik disepanjang Jalan Lintas Timur (Jalintim) OI, mulai dari kilometer 32 hingga Sungai Pinang. Tapi, lebih dikhususkan di daerah yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas,” ujar Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat.

Menurutnya, pemasangan rambu tersebut dinilai sangat mendesak mengingat kerap kali ada kecelakaan OI. Untuk titik-titik pamasangan rambu peringatan itu, nanti akan ditentukan Kasat Lantas melalui Kanit Laka Iptu Ahmad ZN.

”Kami masih menentukan beberapa titik-titik pemasangan rambu peringatan. Mudah-mudahan dengan adanya rambu peringatan diupayakan dapat menekan angka kecelakaan di wilayah OI,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) OI, H Mustarsyah menambahkan, untuk pemasangan rambu-rambu pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak berwajib dan bekerjasama dengan Jasa Raharja.

Pemasangan rambu itu, selain difungsikan untuk imbauan kepada pengendara agar tertib berlalu lintas sekaligus pemberitahuan agar pengendara lebih berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut.

”Biasanya kami akan berkoordinasi dengan Jasa Raharja dan Polres untuk penempatan titik-titik pemasangan rambu. Ya, kami juga berharap dengan adanya rambu dapat mengurangi angka kecelakaan,” katanya.

PEMEKARAN PANTAI TIMUR DISETUJUI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI –  Setelah melalui proses panjang, akhirnya pemekaran Pantai Timur dari Kabupaten Induk OKI menjadi kabupaten baru, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kemarin (24/10).

Pantai Timur akan menjadi kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan, (Sumsel) setelah sebelumnya DPR RI juga menyetujui pemekaran Kabupaten Kikim Area dari Kabupaten Lahat.

Pemekaran Pantai Timur ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI. Dengan disetujuinya pemekaran Pantai Timur menjadi kabupaten baru, hal itu akan membantu pembangunan di wilayah Pantai Timur lebih cepat.

”Kita menyambut baik dengan disetujuinya Pemekaran Pantai Timur menjadi kabupaten baru, memisahkan diri dari Kabupaten OKI sebagai kabupaten induk. Kita berharap pembangunan di wilayah perairan bisa merata,” ujar Bupati OKI, Ir H Ishak Mekki melalui Sekda OKI, Ir H Ruslan Bahri, kemarin (24/10).

Menurutnya, pemekaran Pantai Timur ini merupakan cita-cita dari Bupati OKI, H Ishak Mekki sejak lama, tujuannya untuk membangun wilayah tersebut agar lebih merata.

”Dengan menjadi kabupaten baru, masyarakat perairan tidak lagi sulit harus menempuh jarak jauh untuk mengurus administrasi pemerintah. Kemudian bisa lebih konsentrasi dalam pembangunan daerah, karena luas Kabupaten OKI ini sama dengan luas Provinsi Bengkulu, sehingga sudah sewajarnya harus dimekarkan,” jelasnya.

Setelah disetujinya pemekaran Pantai Timur menjadi kabupaten baru, pihaknya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat Pantai Timur untuk memilih pemimpin daerah dan memilih kecamatan mana yang layak untuk dijadikan ibukota kabupaten, hal itu untuk kemajuan daerah tersebut agar lebih baik lagi.

”Kedepan Kabupaten OKI sebagai Kabupaten Induk akan membantu pembiayaan Pantai Timur sampai menjadi kabupaten yang mandiri,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI asal Tulung Selapan, Abdiyanto SH juga menyambut baik atas disetujuinya pemekaran Pantai Timur menjadi kabupaten baru.

”Ini sudah lama menjadi cita-cita kita semua dari masyarakat Pantai Timur, hal ini tidak ada kepentingan politik, tetapi murni demi kemajuan daerah tersebut,” terangnya.

Pihaknya berharap infrastruktur di wilayah perairan secepat mungkin bisa membaik, sehingga Kabupaten Pantai Timur menjadi kabupaten yang lebih maju.

”Dari beberapa kecamatan yang ada, semuanya layak dijadikan Ibukota Kabupaten, tetapi kita harus melihat infrastruktur, kemudian lokasi jarak tempuhnya lebih dekat dan sarana-prasarananya lebih lengkap, saya pikir Kecamatan Tulung Selapan lebih layak jadi ibukota kabupaten,” tegasnya.

Pihaknya yakin dalam dua sampai tiga tahun Pantai Timur sudah menjadi kabupaten mandiri dan sudah bisa lepas dari Kabupaten Induk yakni OKI dari pembiayaannya.

”Potensi pendapatan asli daerah sangat banyak, itu artinya akan membantu Kabupaten Pantai Timur menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Sumsel,” bebernya.

Ditambahnkannya, lima kemacetan di OKI yang masuk dalam pemekaran Pantai Timur adalah Kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam dan Air Sugihan. ”Semuanya merupakan wilayah perairan,” tukasnya.

JELANG PILEG DAN PILPRES 2014

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kapolres Ogan Komering Ilir (OKI) AKBP Erwin Rachmat meminta kepada seluruh kapolsek di jajaran Polres OKI untuk meningkatkan siskamling di wilayah masing-masing dengan merangkul setiap elemen masyarakat. Permintaan ini disampaikan mengingat pada tahun 2014 bakal digelar pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Menurut Kapolres, dengan merangkul setiap elemen masyarakat untuk lebih meningkatkan siskamling, maka tugas kepolisian dalam menghadapi Pemilu 2014 akan lebih ringan. ”Patroli dan Siskamling dirasakan perlu untuk ditingkatkan, tugas Polri kedepan akan lebih besar karena menghadapi Pemilu 2014. Jika kita lebih meningkatkan patroli dan siskamling maka ruang gerak pelaku kejahatan terbatas,” ujar Kapolres saat memimpin upacara serah terima jabatan kasat dan kapolsek di halaman Mapolres OKI, Rabu (23/10).

Seperti patroli yang beberapa waktu lalu dilakukan seluruh jajaran Polsek, kata Kapolres, dinilai mempunyai peran penting guna meminimalisir aksi kejahatan. ”Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terungkap dalam patroli itu, jadi saya meminta kepada kapolsek untuk lebih meningkatkan patroli. Saya ucapkan terima kasih kepada kapolsek atas kinerjanya dalam melakukan patroli,” tandas Kapolres.

Dalam upacara sertijab itu, Kapolres juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kapolsek dan juga kasat lama, peluang untuk kembali ke Polres OKI masih terbuka lebar.

Kasubag Humas Polres OKI, AKP A Halim menambahkan, para perwira yang melaksanakan sertijab yakni AKP Rudiansyah yang sebelumnya menjabat Kasat Narkoba Polres OKI, kini ditarik ke Direktorat Narkoba Polda Sumsel, sementara Kasat Narkoba yang baru adalah AKP Priyanto yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Kayuagung. Lalu jabatan Kapolsek Kayuagung diisi AKP Hendra yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tanjung Lubuk.

”Kapolsek Tanjung Lubuk sendiri sekarang dijabat AKP Didi Setiadi dari Kasubag Bin Ops Polres OKI, sedangkan posisi yang ditinggalkan AKP Didi diisi oleh AKP Usman Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pedamaran. Nah Kapolsek Pedamaran sendiri diisi oleh perwira dari Polda Sumsel,” terang mantan Kapolsek Air Sugihan OKI ini.

Diuraikan AKP Halim, sertijab lainnya juga dilakukan antara AKP Yusar Heris yang sebelumnya menjabat Kasat Shabara Polres OKI karena dipromosikan sebagai Panit Intel Polda Sumsel dan Kasat Shabara yang baru diisi oleh AKP Agus Slamet dari Direktorat Intelkam Polda Sumsel. Kapolsek Tulung Selapan AKP Ikhsan Hasrul juga dimutasi ke Kasat Narkoba Polres Banyuasin dan pejabat barunya adalah perwira Polda Sumsel.

”Kapolsek Jejawi Ipda Dharmanson juga dimutasi menjadi Kapolsek Cengal menggantikan Ipda Suryadi yang juga ditarik ke Pama Polresta Palembang. Sementara jabatan Kapolsek Jejawi diisi Ipda Jhony Martin SH yang sebelumnya menjabat Kanit Pidum Polres OKI,” ujar dia.

11 DESA BELUM DIALIRI LISTRIK

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikit demi sedikit, desa di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tidak memiliki listrik berkurang. Dari sebelumnya 25 desa gelap gulita, kini hanya tinggal 11 desa yang belum dialiri listrik.

Ke 11 Desa tersebut, yakni Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya, lalu Desa Kedukan Bujang, dan Desa Aurstanding Kecamatan Pemulutan. Kemudian Desa Maju Jaya, Harimau Tandang, Sungai Keli dan Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan.

Selanjutnya Desa Pinang Mas, Desa Sungai Pinang Nibung dan Desa Pinang Jaya Kecamatan Sungai Pinang. Lalu Desa Ibul Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

”Kalau dibandingkan sebelumnya berkurang, tadinya 25 desa, sekarang tinggal 11 desa lagi. Ini hasil data yang kita lakukan di lima Kecamatan dalam wilayah Kabupaten OI,” ujar Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup OI, M Thahir R melalui Kepala Bidang SDE dan Listrik, Nashrul Awany.

Bahkan, kata Nashrul, pihaknya juga melakukan pendataan secara rinci masing-masing desa yang belum teraliri listrik tersebut, seperti Desa Ulak Segelum ada 321 rumah, Desa Kedukan Bujang 307 rumah, Desa Aurstanding 534 rumah, Desa Maju Jaya 247 rumah, Harimau Tandang 347 rumah, Sungai Keli 270 rumah dan Desa Sungai Ondok 220 rumah.

Selanjutnya Desa Pinang Mas 549 rumah dan Desa Sungai Pinang Nibung 366 rumah dan Desa Pinang Jaya 511 rumah. Lalu Desa Ibul Dalam 180 rumah.

”Kita belum tahu kapan target seluruh desa di Kabupaten OI ini bisa teraliri listrik. Tapi, setiap kali kesempatan Bupati OI menargetkan sebelum mengakhiri masa jabatannya, semua desa di Kabupaten OI sudah teraliri listrik,” bebernya.

Menurut Nashrul, untuk program tahun 2013 ini, ada empat desa yang sudah selesai teraliri listrik, yakni Tanjung Pasir, Lebung Jangkar, Rawa Jaya dan Mekar Jaya.

Begitu juga dengan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) yang dianggarkan pusat juga ada beberapa desa yang sudah ditingkatkan, semisal jaringan yang dibangun baru satu kilometer, maka dilanjutkan lagi hingga selesai. Desa yang menjadi sasaran Lisdes tersebut yakni Desa Suka Maju, Sanding Marga, Suka Marga Kecamatan Rantau Alai.

Dikatakan Nashrul, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab utama terhambatnya pemasangan jaringan listrik pada setiap desa, yakni mengenai tanam tumbuh.

”Kalau pada program Lisdes, warga meminta tanam tumbuh diganti rugi, maka program, Lisdes dibatalkan, inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan jaringan listrik kita. Padahal listrik itu peruntukkan untuk kepentingan masyarakat itu juga,” tukasnya.

JALAN PEMULUTAN BARAT RUSAK BERAT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ruas jalan Kabupaten di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengalami rusak berat. Titik kerusakan jalan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, kerusakan jalan di Kecamatan Pemulutan Barat, dimulai terjadi diujung perbatasan Kecamatan Indralaya yakni di Desa Talang Aur, lalu memasuki pintu gerbang Kecamatan Pemulutan Barat, kerusakan jalan mulai sangat terasa sekali.

Lubang-lubang besar tidak bisa dihitung dengan jari, bahkan aspal jalan sudah banyak yang terkelupas, menyisakan tanah merah. Bila hujan turun lubang-lubang besar seperti sumur galian, sedangkan ketika musim kemarau, lubang-lubang jalan terlihat jelas kedalaman kerusakan jalan.

Akibatnya kendaraan yang melintas, harus ekstra hati-hati. Khusus untuk kendaraan roda dua harus memilih jalan yang bisa dilalui, sedangkan untuk kendaraan roda empat terpaksa harus melintasinya karena tidak ada pilihan, semua jalan yang dilalui nyaris rusak semuanya.

Namun ironisnya, mulai dari perbatasan Kecamatan Pemulutan Barat memasuki wilayah kecamatan Indralaya hingga tembus ke jalan negara (Jalintim) Indralaya-Kayuagung kondisi jalan bagus dan mulus.

”Sepertinya perbaikan jalan ini tidak tuntas, masa hanya sebatas Kecamatan Indralaya, sedangkan mamasuki pintu gerbang Kecamatan Pemulutan Barat, jalan rusak berat,” ujar Rohman warga Desa Talang Aur.

Meski tidak semulus jalan di Indralaya, kata Rohman, seharusnya pemerintah melakukan penimbunan sementara terhadap kondisi di jalan Pemulutan Barat ini.

”Jangan lubang-lubang dibiarkan seperti ini, kendaraan kami sering patah as ketika mengangkut hasil bumi, akibat jalan rusak dan berlubang,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga (BM) Pemkab OI, H Muhsin mengakui kalau jalan memasuki perbatasan Kecamatan Pemulutan Barat kondisinya mulai rusak.

”Untuk saat ini perbaikan jalan baru diwilayah Kecamatan Indralaya, nanti pada tahun depan akan diteruskan perbaikannya memasuki wilayah Kecamatan Pemulutan Barat,” ujar pria berkacamata ini.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada warga untuk bersabar, karena katanya, anggaran Pemkab untuk perbaikan jalan sangat terbatas, sehingga pelaksanaan dilapangan dilakukan secara bertahap.

”Mudah-mudahan pada tahun depan kita akan lanjutkan perbaikannya diwilayah Kecamatan Pemulutan Barat dan seterusnya,” tukas mantan Kepala Bidang Jembatan PU BM ini.

KANTOR KPU SENILAI RP2,2 M BATAL DIBANGUN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Gara-gara sempitnya waktu pembangunan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir (OI) membatalkan pembangunan gedung perkantoran senilai Rp2,2 miliar. Dana dari APBN tersebut bakal dikembalikan ke KPU Pusat. ”Kita memang membatalkannya karena mepet waktu, tidak dimungkinkan untuk pengerjaan,” ujar Ketua KPUD Ogan Ilir, Amrah Muslimin di ruang kerjanya, Selasa (22/10).

Menurut Amrah, dalam acuannya, 27 September dimulai penjadwalan tender proyek selama satu bulan. Kemudian pada 5 Oktober mulai perhitungan pembangunan gedung perkantoran yang sketsa gambarnya langsung berdasarkan acuan dari KPU Pusat.

”Serah terima kunci 13 Desember, sementara sekarang sudah tanggal berapa. Jadi, hemat kami, susah dilaksanakannya. Dikhawatirkan terburu-buru sehingga bangunannya jelek, jadi kita kembalikanlah,” terang Amrah.

Dikatakan Amrah, pihaknya sudah mengonsultasikan persoalan tersebut ke Bagian Teknis Dinas PUBM, namun lantaran sempitnya waktu pengerjaan dikhawatirkan tidak bakal rampung sesuai tenggat waktu. ”Disamping itu kita juga takutkan pembangunan gedung ini bakal asal-asalan. Kita juga mempertanyakan mengapa KPU Pusat menggelontorkan dana APBN menjelang akhir tahun, bahkan Ogan Ilir hanya satu-satunya daerah di Sumsel tahun 2013 mendapatkan dana pembangunan gedung,” imbuhnya.

Sekadar informasi, hingga saat ini, pihak KPUD Ogan Ilir masih menumpang di gedung perkantoran Pemkab OI. ”Tapi tahun depan kami akan mengajukan lagi untuk pembangunan gedung,” katanya.

Disinggung apakah optimis KPU Pusat bakal kembali mengucurkan dana pembangunan kantor, Amrah mengaku optimis. Andaipun meleset, ia berkeyakinan KPU Ogan Ilir tahun 2015 akan mendapatkan dana pembangunan gedung kembali.

Lebih jauh Amrah mengaku, nantinya pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di lahan hibah dari Pemkab Ogan Ilir, seluas 3.200 meter persegi di sebelah SMA Unggulan Indralaya, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara.

”Tahun depan kita ajukan lagi, kalau tidak disetujui 2015 kita usulkan lagi untuk dibangun, karena baru Empat Lawang dan Pagaralam yang mendapatkan dana dari pusat untuk perkantoran,” terangnya.

MUTASI DUA KAPOLSEK ’PENDING’

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Meskipun Polda Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengirimkan Telegram Rahasia (TR) ke Polres OKI tentang mutasi perwira ditubuh Polres OKI, namun tampaknya mutasi dua perwira yang menjabat sebagai Kapolsek Sungai Menang dan Kapolsek Mesuji Induk OKI terpaksa dipending. Alasannya, masyarakat masih menginginkan mereka untuk menjaga kondisi Kamtibmas di wilayah itu agar tetap kondusif.

Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat melalui Kasubag Humas, AKP A Halim menerangkan, sesuai TR dari Polda Sumsel, Kapolsek Mesuji Induk yakni AKP H Dwi Handoko SH seharusnya ditarik ke Polres OKI guna menjabat sebagai Kabag Ops, sementara Kapolsek Mesuji Induk diisi oleh AKP Azizir Alim SH yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Sungai Menang.

”Namun serah terima jabatan dua perwira Polres OKI itu belum bisa kita lakukan, karena adanya permintaan masyarakat melalui surat ke Pemda dan Polres OKI yang menginginkan Kapolseknya jangan diganti. Kita nilai hal itu wajar sehingga kita belum bisa lakukan sertijab,” ujar Halim kepada Irdess Sumsel.

Walaupun sertijab dua perwira itu ditunda, kata Halim, namun sesuai jadwal hari ini, Rabu (23/10) tetap akan dilakukan upacara sertijab delapan perwira lainnya yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Kapolres OKI.

”Hanya dua yang dipending, namun sertijab perwira lainnya tetap akan dilakukan,” ujarnya seraya mengatakan upacara sertijab dilakukan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB di halaman Mapolres OKI.

Para perwira yang akan disertijabkan yakni AKP Rudiansyah yang sebelumnya menjabat Kasat Narkoba Polres OKI, kini ditarik ke Direktorat Narkoba Polda Sumsel, sementara Kasat Narkoba yang baru AKP Priyanto sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Kayuagung. Lalu jabatan Kapolsek Kayuagung diisi AKP Hendra yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tanjung Lubuk.

”Kapolsek Tanjung Lubuk sendiri sekarang dijabat AKP Didi Setiadi dari Kasubag Bin Ops Polres OKI, sedangkan posisi yang ditinggalkan AKP Didi diisi oleh AKP Usman Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pedamaran. Nah Kapolsek Pedamaran sendiri diisi oleh perwira dari Polda Sumsel,” terang mantan Kapolsek Air Sugihan OKI ini.

Diuraikan Halim, sertijab lainnya juga dilakukan antara AKP Yusar Heris yang sebelumnya menjabat Kasat Shabara Polres OKI karena dipromosikan sebagai Panit Intel Polda Sumsel. Kasat Shabara yang baru diisi oleh AKP Agus Slamet dari Direktorat Intelkam Polda Sumsel. Kapolsek Tulung Selapan AKP Ikhsan Hasrul juga dimutasi ke Kasat Narkoba Polres Banyuasin dan pejabat barunya diisi oleh perwira Polda Sumsel.

”Kapolsek Cengal OKI Ipda Suryadi juga dilantik ke Pama Polrestabes Palembang dan sementara ini jabatan Kapolsek Cengal dipegang oleh Kapolres OKI karena belum ada penggantinya,” bebernya. 

RATUSAN HEKTAR SAWAH TERANCAM GAGAL PANEN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Tingginya debit air dalam minggu terakhir ini, membuat ratusan hektar sawah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) banyak terendam air, sehingga mengancam gagalnya panen.

Pantauan dilapangan, sawah yang terendam air hingga mencapai ketinggian 20 hingga 30 centimeter (cm) ini mengakibatkan batang padi terendam dan busuk. Padahal padi tersebut diprediksi tidak lama lagi akan dipanen, dari kenyataan demikian petani takut akan terancam gagal panen.

Ratusan sawah yang siap panen yang terendam air tersebut, banyak terdapat di kecamatan Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Pemulutan Induk, Indralaya dan Indralaya Selatan.

Menurut Soni (30), ketua karang taruna Sungai Lebung Ilir, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten OI, dari sawahnya yang berjumlah 15 hektar, yang bisa dipanen hanya sekitar tujuh hektar. ”Selebihnya tidak bisa dipanen, karena padinya rusak akibat terendam air yang dalam seminggu terakhir ini,” ujar Soni pada Irdess Sumsel, kemarin (20/10).

Dikatakannya juga, masyarakat desa Sungai Lebung Ilir dan sekitarnya, mayoritas petani pasang surut dan nelayan. ”Dengan keadaan seperti ini, jika tidak bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa-bisa terancam krisis. Apalagi mencari ikan sekarang juga susah,” imbuhnya.

Dibeberkannya, jika sawah pematang masih panen, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Hanya cukup makan beberapa bulan saja, dan untuk sawah dataran lembah ditanam pada saat air sedang surut dan kalau terjadi banjir begini akhirnya padi petani tenggelam. ”Kalau sudah begini, kami sebagai petani tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena semuanya itu proses alam,” tuturnya ramah.

Ditempat terpisah, kades Mayapati, Aman (50) membenarkan bahwa panen tahun ini sebagian ada yang gagal panen. Jika dipersentasikan hanya sekitar 40 persen sawah masyarakat yang dipanen gagal. ”Ini semua disebabkan faktor alam,” katanya.

Menurut Aman, yang bisa panen hanya sawah pematang saja tetapi kalau sawah lembah dipastikan gagal panen alias tidak panen. ”Apalagi di Pemulutan Selatan petaninya banyak mengandalkan sawah lembah,” ungkapnya.

Lain halnya dipersawahan di Teluk Air Putih, Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, sawah di Teluk Air Putih saat ini sedang panen. Tetapi panennya di dalam air. ”Ya padi yang berbuah dan siap panen itu banyak yang roboh dikarenakan kencangnya hembusan angin dan deras hujan beberapa hari ini,” ujar salah satu petani di Sakatiga, Muplih.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Perbuntan) Kabupaten OI, Wawan Wiguna membantah, bahwa banyaknya petani di OI yang gagal panen, yang disebabkan kondisi alam yang tidak menentu. Tapi, yang gagal panen itu sedikit, jika dibandingkan warga yang berhasil. Kalian bisa lihat sendiri, baru-baru ini kan kita baru melakukan panen raya di Pemulutan Barat. Hasilnya, cukup memuaskan,” ungkapnya.

PEMKAB DIDESAK CABUT IZIN PT KNT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sejumlah elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI untuk tegas mencabut perizinan yang dimiliki PT Karibin Nur Travel (KNT) seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan jenis lainnya. Sebab batalnya keberangkatan ratusan calon haji (calhaj) dinilai sangat meresahkan masyarakat di Caram Seguguk.

”Kejadian batalnya keberangkatan calhaj sudah kedua kalinya terjadi. Kami harap kejadian ini tidak terulang lagi. Makanya kami minta pemerintah tegas untuk mencabut izin yang dimiliki KNT. Langkah awal yang dilakukan yakni dengan menyurati pemerintah,” ujar Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah OI, Dermawan Iskandar, Kamis (17/10).

Dengan aktifnya peran serta pemerintah dalam mengawasi ataupun mengkaji perizinan yang dimiliki KNT katanya, diupayakan korban-korban calhaj dapat diminimalisir. Paling tidak keberadaan biro perjalanan haji di OI tidak meresahkan masyarakat OI.

Dengan telah berulangnya kejadian ini seharusnya pemerintah khususnya Pemkab OI sudah mengambil langkah tegas, karena umumnya korban calhaj yang tidak jadi berangkat adalah warga OI. ”Bisa dibayangkan, rata-rata calhaj yang batal berangkat itu berusia di atas 50 tahun. Kan kasihan dengan mereka yang sudah berniat menunaikan ibadah haji namun batal keberangkatannya lantaran tidak mendapatkan visa,” tuturnya.

Dia juga meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OI maupun Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mencarikan solusi kongkrit dalam mengatasi permasalahan ini serta aktif dalam mensosialisasikan manajemen yang resmi di bawah payung Kemenag dengan harapan masyarakat paham dan tidak terkecoh dalam memilih agen perjalanan haji.

Dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menentukan dan memilih agen perjalanan haji dan tidak tergiur dengan janji agen perjalanan haji. ”Bila perlu masyarakat dapat melihat track record agen perjalanan haji agar tidak merasa kecewa di kemudian hari,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) OI, Arwin Novansyah menambahkan, dalam permasalahan batalnya keberangkatan calhaj pemerintah seyogianya dapat kembali mengevaluasi semua perizinan yang memiliki KNT. ”Pemkab OI harus mengambil langkah tegas terhadap biro perjalanan haji. Jelas, batalnya keberangkatan haji sangat meresahkan sekali. Bila perlu segera cabut izin usahanya,” tuturnya.

Dia juga mengimbau kepada agen perjalanan haji untuk bekerja secara professional dan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas saja, namun lebih mengutamakan kualitas serta realistis. ”Sudah banyak masyarakat yang merasa kecewa atas batalnya berangkat haji ini. Nah, kami harap kejadian ini jangan sampai terulang kembali di tahun mendatang,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) OI, H Sobli mengimbuhkan atas permasalahan itu pihaknya nanti akan melakukan evaluasi melalui mengkaji semua perizinan yang dimiliki PT KNT OI. ”Untuk saat ini belum ada sanksi yang diberikan. Paling kami akan lakukan pengkajian dahulu. Inikan menyangkut kepentingan masyarakat, seharusnya permasalahan itu dapat menjadi pelajaran bagi manajemen KNT untuk berbenah,” terangnya.

Untuk itu, Sobli mengingatkan agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan haji yang berada di naungan Kemenag Sumsel dan OI. ”Ada baiknya biro perjalanan haji KNT dapat berdiri sendiri tanpa harus terikat oleh konsorsium Albis Jakarta dan dapat mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah,” terangnya.

Terpisah, Kasubag Humas Kemenag Sumsel, H Saefudin Latief kembali menegaskan pernyataan Kemenag OI bahwa biro keberangkatan PT KNT termasuk ilegal. Terlebih dia mengatakan, hal tersebut merupakan keteledoran calhaj jemaah yang tidak sabar menunggu waiting list hingga 2025 mendatang, sehingga mengambil ”jalan pintas” menggunakan biro perjalanan ilegal yang tidak bertanggungjawab.

”Kenapa hal itu terjadi, ya biro perjalanan (PT KNT) itu ilegal, dan itu diluar domain Kemenag, dan untuk diketahui bahwa yang menjadi perhatian dan tanggungjawab kita ialah calhaj berdasarkan kuota dari Kemenag. Kalau terjadi hal seperti ini maka bukan tanggungjawab kita. Adapun kepada masyarakat kami himbau berhati-hati dan selektif dalam memilih biro perjalanan haji, yang mana telah disiapkan 3 biro perjalanan yang legal atau resmi dari Kementerian Agama Sumsel yakni Biro Anaja, Ami Tour dan Pundi Kencana. Kalau se-Indonesia ada 250 yang resmi,” tuturnya saat dibincangi Irdess Sumsel.

Dia menambahkan, seharusnya sebelum masyarakat memilih biro perjalanan keberangkatan haji, lebih dulu bisa mengkoordinasikan dengan Kemenag setempat agar bisa diberikan saran tentang mana saja biro perjalanan yang legal dan terakreditasi. Biro perjalanan legal dari Kemenag ini memang tergolong mahal yaitu sekitar 8000 US $, namun hal ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

”Calhaj yang batal berangkat ini memang kita belum menerima aduan secara formal, namun kita sangat sayangkan hal ini terjadi, ini juga di luar tanggungjawab kita, karena kita hanya mengurusi calhaj yang dalam kuota saja. Nah sedangkan calhaj yang sempat menggunakan PT KNT ini adalah calhaj di luar kuota kita. Hal ini sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwajib mengingat dari Kemenag tidak punya wewenang untuk menutup biro perjalanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Saefuddin menyarankan kepada masyarakat untuk menempuh jalur reguler yang resmi dari Kemenag, meskipun saat ini harus menunggu sampai 2025, namun calhaj pasti diberangkatkan. Dimana untuk jalur non kuota tersebut memang rawan untuk tidak berangkat dan tidak ada yang bisa menjamin jamaah untuk berangkat termasuk biro perjalanan itu sendiri.

”Peristiwa ini hendaknya bisa jadi pelajaran kita bersama. Kalaupun ditunda keberangkatannya, biaya haji tersebut tidak bisa semerta-merta dinaikkan begitu saja karena ada mekanisme dalam penyesuaian harganya. Seperti contohnya saat ini terdapat jamaah yang ditunda keberangkatannya akibat pemangkasan kuota jamaah haji, tapi untuk biaya tetap dibebankan biaya tahun ini. Kalau ternyata tahun depan biayanya naik akan tetap memakai biaya saat ini, sedangkan kalau biayanya ternyata berkurang maka sisa selisihnya akan dikembalikan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 250 calhaj asal Sumsel gagal berangkat ke tanah suci lantaran tidak mengantongi visa haji dari Arab Saudi. Kejadian itu sudah terjadi dua tahun terakhir. Namun masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada PT KNT untuk mengurusi masalah keberangkatan haji.

Kepala Seksi (Kasi) Haji Kantor Kemenag OI, Edy Prasetya mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengantongi izin resmi dari PT KNT tentang kuantitas calhaj yang berangkat ke tanah suci. Bahkan permasalahan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

”Tidak ada konfirmasi ke kami, sehingga jelas PT KNT tidak memiliki izin. Jangankan di-blacklist, izin saja tidak mengajukan. Secara otomatis penyedia jasa itu ilegal,” kata Edy kepada Irdess Sumsel, Rabu (16/10).

Sementara itu, PT KNT OI membantah keras kalau layanan jasa haji plus dan umroh yang dijalankannya ilegal. Sebab, sejak PT KNT OI berdiri sejak 2009 lalu telah mengantongi izin resmi dari Kemenag Pusat maupun payung hukum akta notaris Nomor 27/2012, Menkumham Nomor AHU 05759.AH.01.01.2012 dan izin Pariwisata Nomor 330/2012.

MOBDIN CAMAT MENDESAK DIREMAJAKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Melihat kondisi Mobil Dinas (Mobdin) para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) yang sudah tua dan sudah waktunya untuk dilelang, maka dibutuhkan peremajaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) OI, Ir H Sobli mengaku, mobdin yang paling mendesak untuk diremajakan, adalah mobdin para camat di Bumi Caram Seguguk, apalagi yang jangkauannya jauh dan medannya tidak mendukung.

”Memang sudah waktunya mobdin yang digunakan oleh para pejabat SKPD sudah saatnya dilakukan peremajaan atau ganti. Khususnya mobdin para camat yang rata-rata sudah tidak wajar lagi,” ujar Sobli saat ditemui Irdess Sumsel di ruang kerjanya, kemarin (17/10).

Diterangkan Sobli, untuk itu pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisir semua kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat.

”Setelah diinventarisir, baru akan dilakukan langkah selanjutnya, apakah kendaraan itu harus dilelang. Kalau dilelang, tentu harus ada gantinya. Tapi semuanya harus dilihat juga dengan kondisi keuangan kita,” terangnya.

Namun selanjutnya, bila kendaraan dinas itu belum bisa diganti, minimal kendaraan tersebut bisa diservis dahulu. ”Paling tidak kita servis dahulu, kalau memang belum bisa diganti dengan kendaraan yang baru,” ungkapnya.

Apalagi, bebernya, dengan mobdin operasional milik para camat jenis Mitsubishi Kuda, kebanyakan sudah waktunya untuk dilelang, lalu dilakukan peremajaan.

”Kita ketahui mobilitas para camat dalam melaksanakan tugas cukup tinggi. Ada yang melalui medan yang cukup berat, sedangkan kendaraan dinas yang dimiliki sangat kurang mendukung, makanya akan kita upayakan untuk dilakukan peremajaan,” imbuhnya.

Bahkan kata Sobli, sampai saat ini ada mobdin yang usianya sudah 9 tahun, namun tetap digunakan. Padahal sesuai ketentuan, kendaraan yang sudah memasuki usia 5 tahun ke atas sudah saatnya dilakukan pelelangan.

Sementara berdasarkan data di bagian perlengkapan Pemkab OI, sejak Kabupaten OI terbentuk sembilan tahun lalu sampai 2012, telah direkapitulasi aset berupa kendaraan roda empat sebanyak 86 unit dan 676 unit sepeda motor.

PESERTA KESULITAN KERJAKAN SOAL PSIKOTES

IRDESS, INDRALAYA, OI – Puluhan peserta seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengakui sulitnya soal-soal psikotes tertulis. Peserta kesulitan lantaran banyaknya jumlah soal disertai cepatnya waktu sehingga 35 peserta kelimpungan dalam menyelesaikan jawabannya.

”Kemarin kita sudah tes psikotes, soalnya ratusan waktu menjawabnya sebentar, buat kita pusing. Susah soalnya, ibaratnya buat kepala pecah. Kalau hari ini (kemarin, red) kan wawancara sama psikologinya, pertanyaannya gampang mengenai diri kita, bagaimana peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan sebagainya,” tutur mantan Ketua Panwaslu Ogan Ilir Massuryati yang turut menjadi peserta seleksi anggota KPU OI, Kamis (17/10).

Sementara peserta lainnya, Hasan Herry, mengatakan, meski semua soal-soal psikotes susah namun ia merasa memiliki waktu banyak untuk berpikir. ”Ya InsyaAllah mudah hanya saja perlu ketelitian, kalau wawancarakan hanya menjelaskan soal kita pribadi dan sebagainya,” ujar dia.

Ketua KPU Ogan Ilir Amrah Muslimin yang juga mengikuti tes, mengatakan, sebenarnya materi soalnya sederhana namun karena waktunya sedikit dan singkat sehingga membuat mental dan energi peserta terasa terkuras.

”Ya kemarin soal tertulis, hitungan, gambar membuat sisi mental diuji. Soal-soalnya berhubungan dengan gambar, menyangkut integritas, mentalitas, kemampuan nalar, dan sebagainya. Kalau hari ini kan wawancara, insyaAllah lah, doakan saja,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Timsel KPU Ogan Ilir Wilson Effendi mengatakan, dari 36 peserta, satu orang peserta atas nama Rusdi gugur karena terlambat datang saat psikotes tertulis. ”Nanti setelah rangkaian tahapan ini kita umumkan 20 besar selanjutnya kami tes wawancara dan uji publik kemudian diumumkan 10 besar, setelah itu kita serahkan ke KPU Sumsel untuk diambil 5 besar,” jelas dia.

MIRIS, PEMBATALAN HAJI LEWAT SMS (Diduga Biro PT KNT Ilegal)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Kasus batalnya jemaah calon haji ONH Plus asal Ogan Ilir mendapat tanggapan dari Manajemen PT Karibin Nur Travel (PT KNT) sebagai pihak yang mengurus keberangkatan mereka. Pihak manajemen mengakui adanya pembatalan keberangkatan haji melalui pesan singkat atau SMS ke telepon selular jemaah.

Pembatalan keberangkatan ke Mekkah dilakukan pada 8 Oktober lalu. Pihak manajemen juga berjanji mengembalikan biaya jemaah Rp 77 juta/orang setelah dikurangi biaya vaksin.

Dalam SMS pemberitahuan ke jemaah disebutkan, pimpinan Karibin Travel Pusat Jakarta memohon maaf dan telah berusaha maksimal sampai batas akhir. Namun, Allah SWT belum mengizinkan jemaah untuk berhaji. Adapun dana akan dikembalikan, kecuali dana suntik vaksin influenza. Pihak manajemen meminta waktu karena akan diproses untuk ditransfer ke rekening kantor cabang masing-masing daerah.

Humas PT KNT Ferry Heryadi, Rabu (16/10), mengatakan, jumlah JCH ONH Plus yang batal berangkat sebanyak 244 orang, bukan 250 orang seperti diberitakan sebelumnya. Rinciannya, 174 orang jemaah yang batal berangkat sejak 2012 dan tetap mendaftar, serta 70 orang jemaah yang mendaftar tahun 2013.

Menurut Ferry, jemaah batal berangkat karena pihaknya gagal mendapatkan visa haji dan adanya pengurangan kuota haji. Manajemen PT KNT sudah berusaha maksimal, namun visa non kuota merupakan hak dan kewenangan penuh Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan Kerajaan Arab Saudi. PT KNT hanya mengajukan, namun yang memutuskan adalah duta besar Arab Saudi di Indonesia.

”Sebelumnya kita secara kontinyu memberitahu JCH agar sabar dan tetap berdoa agar visa keluar. Namun, apa daya ternyata sampai batas akhir tidak berhasil. Akhirnya tanggal 8 Oktober, kita kabarkan melalui SMS, tapi ada juga yang kita telepon. Kalau kita kumpulkan dahulu kemudian diberi kabar, sangat banyak orangnya. Setelah dakpat kabar tersebut, mereka langsung mendatangi kantor untuk mempertanyakan dana tersebut. Yang jelas kita akan bayar Rp 77 juta/orang plus biaya kenaikan lainnya tapi diluar biaya vaksin,” katanya.

Disinggung soal legalitas PT KNT, Herry membantah PT KNT dijalankan secara ilegal. Sebab, sejak PT KNT OI berdiri tahun 2009, telah mengantungi izin resmi dari Kemenag Pusat maupun payung hukum akta notaris No 27/2012, Menkumham No AHU 05759.AH.01.01.2012 dan izin Pariwisata No 330/2012.

”Legal atau ilegal itu kan merupakan versinya Kementerian Agama. Sejak berdiri kami telah mengantungi beberapa izin. Sebab KNT merupakan konsorsium yang berinduk ke Albis Jakarta yang telah memiliki izin resmi haji dan umroh,” tegas Ferry.

Menurut Ferry, pengurusan keberangkatan JCH melalui jalur non kuota langsung ke Kerajaan Arab Saudi tidak melalui Kemenag. Ada jatah untuk seluruh dunia dan diurus resmi oleh pemerintah Arab Saudi melalui maktab atau pemondokan khusus atau yayasan.

”Saya tegaskan JCH ini berangkat melalui jalur non kuota bukan kuota. Dampak pengurangan kuota 20% juga dirasakan travel-travel yang langsung berhubungan dengan kedutaan Arab Saudi,” jelasnya.

Salah satu JCH yang gagal berangkat berinisial M, mengaku akan segera mengambil uang yang sudah disetorkan. ”Sudah 2 kali gagal, lebih baik kita ambil uangnya, kami kecewa sekali. Dan, kita akan daftar ke travel yang punya integritas tinggi dan benar-benar memberangkatkan kami berhaji ke Tanah Suci, bukan sekadar janji,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan untuk kedua kalinya, JCH ONH Plus yang menggunakan jasa travel PT Karibin Nur OI gagal berangkat ke Tanah Suci. Total dana yang dikeluarkan JCH mencapai Rp 2 miliar.

Akibatnya jemaah yang kebanyakan berumur di atas 50 tahun ini kecewa dan bersedih. Terlebih mereka telah menyetorkan uang yang tidak sedikit yakni mencapai Rp 77 juta per orang, total dana jemaah mencapai Rp 2 miliar.

”Saya ini sudah tahun kedua gagal berangkat menggunakan tour yang sama, ya kecewa. Bahkan biasanya naik karena kurs dollar yang tinggi, tahun sebelumnya Rp 70 juta/orang, kini naik menjadi Rp 77 juta/orang. Kami suami istri gagal berangkat. Kami tahunya setelah tanggal 8 Oktober lalu diumumkan. Jadi tidak ada yang berangkat ke Jakarta, kalau tahun lalukan sampai Jakarta baru diberitahu,” ujar seorang JCH asal Tanjung Batu.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Selatan pembatalan keberangkatan haji bukan menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Kakan Kemenag Provinsi Sumsel Najib Haitami melalui Kasubag Humas Saefuddin Latief mengatakan, pembatalan ini merupakan keteledoran calon jemaah yang tidak sabar menunggu hingga 2025, lalu memakai jasa biro perjalanan ilegal yang tidak bertanggungjawab.

”Hal ini di luar domain Kementerian Agama, jadi yang kita perhatikan itu hanya calon jemaah yang berdasarkan kuota dari Kementerian Agama. Kalau terjadi hal seperti ini maka bukan tanggungjawab kita. Masyarakat diharapkan berhati-hati dan selektif dalam memilih biro perjalanan haji. Dari Kementerian Sumsel memiliki 3 nama biro perjalanan yang legal atau resmi yaitu biro Anaja, Ami Tour, dan Pundi Kencana. Kalau se-Indonesia ada 250 ditemui di ruang kerjanya, Rabu kemarin.

Seharusnya, kata Saefuddin, sebelum masyarakat memilih biro perjalanan keberangkatan haji bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar bisa diberi saran tentang biro perjalanan yang legal dan terakreditasi.

Biro perjalanan legal dari Kemenag memang tergolong mahal yaitu sekitar 8.000 dolar AS, namun hal ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan. ”JCH OI yang batal berangkat ini memang kita belum menerima aduan secara formal. Namun kita sangat sayangkan hal ini terjadi, ini juga di luar tanggung jawab kita, karena kita hanya mengurusi calon jemaah yang dalam kuota saja. JCH OI ini adalah calon jemaah yang di luar kuota kita. Hal ini sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwajib mengingat dari Kementerian Agama tidak punya wewenang untuk menutup biro perjalanan,” katanya.

”Kejadian calon jemaah OI yang batal berangkat ini hendaknya bisa jadi pelajaran bersama. Kalau ditunda keberangkatannya, biaya haji tidak bisa semerta-merta dinaikkan begitu saja karena ada mekanisme dalam penyesuaian harga. Contohnya saat ini terdapat jemaah yang ditunda keberangkatannya akibat pemangkasan kuota jamaah haji, tapi untuk biaya tetap dibebankan biaya tahun ini. Kalau ternyata tahun depan biayanya naik akan tetap memakai biaya saat ini, sedangkan kalau biayanya ternyata berkurang maka sisa selisihnya akan dikembalikan,” katanya.

PIMPINAN DEWAN DISINDIR (Terkait Pengembalian Mobdin)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Mantan Sekretaris Komisi (Sekom) III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Andi Azhari mengembalikan mobil dinas jenis Mitsubishi Kuda warna hitam dengan nopol BG 1038 TZ ke Sekretariat DPRD OI, Rabu (16/10).

Upaya pengembalian mobdin ini sebagai bentuk komitmen tanpa adanya desakan pihak manapun.

”Sejak dari awal sudah berkomitmen untuk mengembalikan mobdin ini. Saya kembalikan mobdin ini atas inisiatif sendiri tanpa adanya desakan maupun intervensi dari orang lain. Mengingat sekarang ini saya tidak lagi menjabat sebagai Sekom III DPRD. Inilah konsekwensi yang harus saya jalani,” ujar Andi Azhari.

Dikatakannya, pengembalian mobdin ini diupayakan dapat diikuti semua pejabat baik di eksekutif maupun legislatif yang masih memanfaatkan mobil dinas sebagai aset milik Pemkab OI.

Dicontohkannya seperti tiga unsur pimpinan dewan yaitu Ketua DPRD OI H Iklim Cahya, Wakil Ketua DPRD Yulian Gunhar, dan Arhandi TB sampai saat ini belum mengembalikan mobdin lama jenis Toyota Fortuner.

”Tiga unsur pimpinan kan beberapa bulan lalu mendapatkan mobil baru Mitsubishi Pajero. Seharusnya mobdin lama jenis Fortuner dikembalikan ke Bagian Perlengkapan. Mudah-mudahan pengembalian mobdin ini dapat diikuti pejabat lainnya,” kata mantan politisi Partai Golkar OI ini.

Sementara itu, Sekwan DPRD OI Baihaqi membenarkan adanya pengembalian mobdin salah satu anggota PAW sekaligus merupakan Sekom III DPRD OI Andi Azhari.

”Alhamdulillah surat pemberitahuan yang dilayangkan beberapa waktu lalu ke yang bersangkutan diindahkan. Kami sangat mengapresiasi langkah Andi Azhari,” katanya.

Disinggung soal mobil lama tiga unsur pimpinan yang belum dikembalikan, menurut dia, akan dikembalikan ke bagian perlengkapan Pemkab OI dan akan dilakukan pelelangan mengingat usia kendaraan sudah mencapai delapan tahun.

KEMENAG KATAKAN PT KNT ILEGAL

IRDESS, INDRALAYA, OI – Menyusul insiden gagalnya keberangkatan ratusan calon haji (Calhaj) yang menggunakan PT Karibin Nur Travel (KNT) hingga dua tahun berturut-turut. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OI menegaskan PT KNT belum mengantongi izin alias illegal.

Kepala Seksi (Kasi) Haji Kantor Kemenag OI, Edy Prasetya mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengantongi izin resmi dari PT KNT tentang kuantitas Calhaj yang berangkat ke tanah suci. Bahkan permasalahan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

”Tidak ada konfirmasi ke kami, sehingga jelas PT KNT tidak memiliki izin. Jangankan di-blacklist, izin saja tidak mengajukan. Secara otomatis penyedia jasa itu illegal,” kata Edy kepada Irdess Sumsel, Rabu (16/10).

Ady menuturkan, tidak ada sanksi yang mengikat dari pihak Kemenag, hanya saja masyarakat perlu berhati-hati. ”Saya minta khususnya kepada warga untuk lebih berhati-hati dalam mencari penyedia ibadah haji. Diupayakan mencari penyedia jasa yang benar-benar terdaftar di Kemenag,” tukasnya.

Terpisah, PT KNT OI membantah keras kalau layanan jasa haji plus dan umroh yang dijalankannya illegal. Sebab, sejak PT KNT OI berdiri sejak 2009 lalu telah mengantongi izin resmi dari Kemenag Pusat maupun payung hukum akta notaris Nomor 27/2012, Menkumham Nomor AHU 05759. AH.01.01.2012 dan izin Pariwisata Nomor 330/2012.

”Legal atau illegal itu kan merupakan versinya Kemenag. Sejak berdiri kami telah mengantongi beberapa izin. Sebab KNT merupakan konsorsium yang berinduk ke Albis Jakarta yang telah memiliki izin resmi haji dan umroh,” ujar Humas PT KNT OI, Ferry Heryadi di Indralaya, Rabu (16/10).

Sebagai bukti bahwa layanan jasa yang dikelolanya itu legal yakni, sambung dia, pada tahun 2009 lalu pihaknya PT KNT memberangkatkan sebanyak 5 orang calon haji (Calhaj). Kemudian pada tahun 2010 juga memberangkatkan 85 orang dan 2011 memberangkatkan 350 orang.

Dia menjelaskan bahwa keberangkatan Calhaj tersebut merupakan kewenangan penuh Kedutaan Arab Saudi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan Kerajaan Arab Saudi. Sementara PT KNT hanya mengajukan saja.

”Selama dua tahun, ratusan Calhaj gagal berangkat sebenarnya ada beberapa indikator yakni adanya pengurangan kuota dari Kerajaan Arab Saudi sebagai akibat dari adanya perbaikan di Masjidil Haram. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin (melobi), tapi apa daya, visa non kuota tidak dikeluarkan,” tuturnya.

Keberangkatan Calhaj melalui jalur non kuota itu langsung ke Kerajaan Arab Saudi dan tidak melalui Kemenag (jalur kuota). Sebab ada jatah untuk seluruh dunia dan diurus resmi oleh pemerintahan Arab Saudi melalui maktab atau pemondokan khusus ataupun yayasan.

”Saya tegaskan di sini bahwa Calhaj ini berangkat melalui jalur non kuota, bukan kuota. Dampak pengurangan kuota 20% juga dirasakan travel-travel yang langsung berhubungan dengan Kedutaan Arab Saudi,” bebernya.

Kendatipun demikian, masih kata dia, pihaknya sudah berulang kali menjelaskan kepada ratusan Calhaj mengenai permasalahan ini. Bahkan para Calhaj paham, ikhlas dan menerima musibah tersebut. ”Kami tidak bisa memaksakan kehendak, bagi Calhaj yang ingin uangnya dikembalikan, kami siap mengembalikannya 100%. Kami masih berikan waktu bagi Calhaj untuk berpikir apakah uang akan dikembalikan atau kerap kukuh bertahan berangkat melalui pengelola jasa KNT tahun depan. Kalau ingin uangnya kembali, kami minta waktu 20 hari setelah pengumuman diberitahukan,” jelasnya.

Khusus untuk tahun ini, lanjut dia, setidaknya ada 252 Calhaj, termasuk 8 petugas Calhaj yang siap diberangkatkan pada 8 Oktober lalu. Ratusan Calhaj tersebut didominasi berasal dari Ogan Komering Ilir (OKI) disusul kabupaten lain di Sumatera Selatan (Sumsel) seperti Palembang, OI, Ogan Komering Ulu (OKU) dan lainnya.

”Total Calhaj yang siap berangkat memang benar ada 244 plus 8 petugas sehingga total Calhaj mencapai 252 orang. Asumsinya tahun 2013 ini ada 70 Calhaj yang mendaftar, sisanya sekitar 174 orang merupakan Calhaj tahun 2012 lalu,” ucap Ferry.

Disinggung apakah tahun depan (2014) akan membuka kembali pendaftaran Calhaj, imbuh Ferry, pihaknya tetap akan membuka pendaftaran Calhaj. Bahkan pihaknya sangat optimis di tahun depan kejadian serupa tidak terulang lagi. ”Insya Allah tahun depan tidak terulang lagi. Kami akan berupaya semaksimal mungkin (melobi) guna memperjuangkan keberangkatan ratusan Calhaj,” tegasnya.

Diketahui, sekitar 250 Calhaj asal Sumsel gagal berangkat ke tanah suci lantaran tidak mengantongi visa haji dari Arab Saudi. Kejadian itu sudah terjadi dua tahun terakhir. Namun masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada PT KNT untuk mengurusi masalah keberangkatan haji.