POLRES SEGERA PANGGIL TERDUGA PELAKU (Terkait Video Porno ”Wani PS Ja’i”)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Adanya informasi warga Pemulutan Barat terkait beredarnya video porno yang pemeran wanitanya adalah warga setempat, pihak Kepolisian Resort (Polres) Ogan Ilir (OI) berencana melakukan pemanggilan terhadap wanita yang diduga bernama Wani itu.

Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat menuturkan, pihaknya cukup prihatin dengan adanya video tersebut, dan pihaknya juga sudah mendapat laporan terkait peran wanitanya adalah warga Talang Pangeran Ulu.

”Ini baru dugaan, untuk memastikannya, nanti harus ada orang ahlinya untuk membaca video itu, apakah benar sesuai dugaan warga. Yang pasti, nanti wanita itu akan kita panggil,” ujar Asep.

Hingga saat ini, pihaknya mengaku terus menyelidiki kasus ini, termasuk mencari tahu siapa pengedar pertama video yang berdurasi 7.57 berjudul Wani vs Ja’i ini. ”Pastinya kasus ini masih dalam penyidikan,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI), terutama yang berdomisili di Kecamatan Pemulutan Barat dan sekitarnya dihebohkan dengan beredarnya video porno yang diperankan seorang wanita berambut panjang dan laki-laki berkumis. Video tersebut berdurasi selama 7 menit 57 detik berjudul ”Wani ps Ja’i”.

Dalam film porno tersebut banyak terdapat adegan sipelaku perempuan melakukan oral seks (maaf, red) terhadap organ kejantanan pelaku laki-laki. Video tersebut diduga beredar lebih dari seminggu belakangan, dari telepon seluler (ponsel) ke ponsel via bluetooth.

Diduga pemeran perempuannya merupakan warga Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat yang berstatus janda, sementara laki-laki diduga warga Banyuasin dan sudah beristri. Namun belum jelas judul video ”Wani ps Ja’i” tersebut apakah juga merupakan nama pemeran dalam adegan seksual.

Video tersebut, dari awal adegan muka perempuan yang sedang mengoral ”senjata” si pelaku laki-laki lebih banyak terlihat, sementara adegan vulgar yang dilakoni pelaku laki-laki berkumis lebih jarang terlihat. Bahkan parahnya dalam video tersebut juga terlihat jelas adegan persenggamaan.

Camat Pemulutan Barat, Susilawati mengakui, bahwa saat ini di daerahnya tersebut sedang heboh video porno yang beredar di wilayah kerjanya, yang diperankan oleh salah satu warganya. ”Infonya yang cewek warga kita, saya juga sudah meminta Kades setempat untuk memanggilnya,” tuturnya.

Sementara itu Kades Talang Pangeran Ulu, Kasnadi, hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Namun informasi yangg berhasil dihimpun, Kades sudah mencoba menghubungi Wani, dan mengkonfirmasi Wani. Apa jawaban wanita itu. ”Kalau mau datang saja ke rumah,” ujar sumber media ini seraya mengaku, wanita itu mengungkapkannya dengan bahasa daerah.

  

MASALAH TANAH DI OI ’BENANG KUSUT’

IRDESS, INDRALAYA, OI – Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Jakun Edi mengatakan, persoalan tanah di Kabupaten OI sangat komplek sekali, sehingga pihaknya harus membenahinya.

”Saya dilantik pada 14 April 2014 sebagai Kakan BPN OI. Ternyata setelah saya pelajari, persoalan tanah di OI sangat komplek sekali, seperti benang kusut yang harus saya urai satu persatu,” ujar Jakun Edi kepada media ini kemarin (22/5).

Persoalan komplek ini, kata Jakun Edi, mulai dari tertib hukum pertanahan, administrasi hingga pada lingkungan. Disisi lain, ketertiban hukum tidak diikuti oleh pihak luar.

”Contoh kecil seorang kades mengeluarkan surat saat terjadi jual beli. Padahal dalam aturannya dalam proses jual beli harus camat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Notaris,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pembenahan masalah tanah yang ada di wilayah Kabupaten OI ini. Tentunya bagi yang ingin membuat sertifikat tanah harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

”Untuk ditertibkan sertifikasi, tentu harus dasar-dasar suratnya, lahan, saksi dan lainnya, barulah BPN bisa memprosesnya untuk dilegalkan sehingga bisa ditertibkan sertifikatnya,” lanjutnya.

Nah, pada program 2014 sendiri, BPN OI ada Proyek Organisasi Nasional Agraria (Prona). Dimana pada akhir tahun nanti akan ditertibkan sebanyak 1500 persil sertifikat tanah.

”Prona 2014 ini sudah berjalan, petugas kita sudah melakukan pengukuran terhadap lahan yang akan dibuatkan sertifikat. Prona ini dalam proses kepengurusannya juga disubsidi oleh pemerintah, makanya biasanya tidak terlalu mahal,” jelasnya.

Tidak hanya prona dengan menerbitkan 1500 sertifikat, tapi pada 2014 ini juga BPN OI mempunyai program lainnya yakni menerbitkan sebanyak 200 persil sertifikat tanah bagi lahan transmigrasi di Desa Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang.

DESAK POLRES RAZIA WARNET

IRDESS, INDRALAYA, OI – Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang disebabkan adanya video porno, membuat masyarakat mendesak pihak Polres OI supaya menertibkan warnet di Bumi Caram Seguguk yang saat ini sudah menjamur.

Hal ini terkuat dalam dialog tentang Edukasi Perlindungan Anak Terhadap Aksi Kejahatan yang digelar Polres OI bekerjasama dengan Pemkab OI dan pihak LMPM Sumsel, di Gedung serbaguna LPMP, Indralaya kemarin (22/5).

Feri Humas Ponpes Al Itifaqiah meminta agar pihak yang berwajib dalam hal ini Polres OI untuk menggelar razia di warnet-warnet yang ada di Kabupaten OI.

”Dari data yang dipaparkan Kapolres, dari 22 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari tahun 2013 hingga saat ini, lebih dari 60 persen diakibatkan menonton video porno, yang diakses dari internet,” paparnya.

Karena ini, pihaknya mendesak pihak berwajib untuk menggelar razia warnet-warnet yang ada. ”Bukan kita minta pengusaha warnet ditahan atau ditangkap, paling tidak diberikan masukan, untuk mengontrol konsumennya untuk tidak mengakses yang tidak-tidak,” sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan narasumber dalam kegiatan tersebut, Drs H Nahrowi yang tak lain mantan Sekda OI. Menurutnya, hampir 80 persen konsumen di warnet mengakses yang tidak- tidak.

”Jadi sedikit orang dan anak-anak yang menjadikan internet itu untuk media belajar, dan hal-hal positif lainnya,” tuturnya disela-sela materi yang disampaikannya.

Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat mengakui, bahwa kasus seksual dan kejahatan terhadap anak-anak dari tahun 2013 hingga saat ini tercatat ada 22 kasus yang didominasi akibat menonton video porno.

”Sebelumnya kita sudah melakukan tindakan persuasif dengan memberikan wejangan dengan pengusaha warnet, dan kami sangat terima kasih atas masukan dari pihak Ponpes Al-Itifaqiah ini,” ujarnya.

Menurut Asep, pihaknya yakin masih banyak kasus-kasus kejahatan terhadap anak ini yang tidak dilaporkan. ”Yang terbaru, ada anak SD kelas dua dilecehkan kakak kelasnya, dan ini sudah kita tindak lanjuti juga,” terangnya.

Menyikapi hal ini, Bupati OI, Ir H Mawardi Yahya yang membuka langsung kegiatan tersebut menyambut baik kegiatan tersebut.

”Intinya masalah anak ini bukan hanya masalah Kepolisian dan pemerintah, serta orang tuanya, melainkan sudah menjadi tanggungjawab semua pihak dan kalangan. Kita harapkan kegiatan ini ditindak lanjuti baik dari kecamatan, desa hingga para orang tua, agar anak-anak kita nanti menjadi ana yang berguna,” tukasnya.  

5 BRIMOB BERSENJATA LENGKAP SANGGONGI KANTOR PUBM

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pemandangan berbeda yang terlihat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Ogan Ilir (OI), kemarin. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di kantor instansi pemerintahan ini dan beberapa pegawai dibuat terkejut dengan kedatangan lima orang pria berbadan tegap mengenakan seragam Satuan Brigade Mobile (Brimob) turun dari mobil patrolinya.

Terkejutnya lagi, kelima anggota Brimbob ini masuk ke kantor Dinas PUBM dengan bersenjata lengkap. ”Tidak tahu apa urusannya, coba langsung tanya dengan Pak Rakib (Sekretaris Dinas PUBM OI), kabarnya Brimob itu dinemui Pak Rakib,” ucap anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang jaga di pintu masuk Kantor Dinas PUBM, Hartati kepada Irdess Sumsel.

Salah satu pegawai yang menolak namanya dikorankan mengaku terkejut dengan kedatangan lima Brimob yang datang sekitar pukul 10.30 WIB tersebut. ”Membawa senjata itu yang membuat kita terkejut. ”Membawa senjata itu yang membuat kita terkejut. Ternyata katanya, mereka sengaja membawa senjata, karena takut hilang kalau ditaruh di mobil,” bebernya seraya mengaku kedatangan Brimob tersebut urusan pribadi.

Dijelaskannya bahwa informasi yang didapatnya, kelima anggota Brimob bersenjata lengkap tersebut menemui Sekretaris Dinas PUBM, Rakib untuk meminta bantuan memindahkan istri salah seorang anggota Brimob tersebut ke PALI. ”Kabarnya, salah satu Brimob tersebut akan pindah ke PALI, dan berniat meminta pindahkan istrinya yang pegawai di OI ini ke PALI juga. Kebetulan Pak Rakib mantan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) OI,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Dinas PUBM OI, A Rakib SH mengakui kelima anggota Brimob tersebut menemui dirinya dalam hal urusan pribadi. ”Bukan masalah di dinas ini, tidak ada itu, benar-benar urusan pribadi,” tukasnya.

Terpisah, Komandan Kompi Brimob OI, Iptu Wediard F menanggapi keberadaan lima anggotanya yang bersenjata lengkap di Dinas PUBM mengaku itu patroli biasa. ”Patroli biasa, kalau masuk ruangan itu berarti minta cap, artinya sudah selesai patrolinya. Yang pasti, tidak terjadi masalah apa-apa di Dinas PUBM,” ucapnya singkat saat dihubungi via ponselnya, kemarin.

TAMBAH 2 UNIT MOBIL PEMADAM

IRDESS, INDRALAYA, OI – Tidak terjangkaunya kebakaran-kebakaran di daerah pelosok dalam Kabupaten Ogan Ilir (OI), membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI melalui Badan Pemadam Kebakaran bakal menambah dua unit, mobil pemadam kebakaran.

Hal ini diungkapkan langsung Kepala Badan Pemadam Kebakaran OI, Aidil Siregar. Dikatakannya, pihaknya sudah mengajukan dalam APBD tahun ini, untuk penambahan dua unit mobil pemadam kebakaran.

”Rencananya dua unit mobil pemadam kebakaran ini nantinya akan ditempatkan di Kecamatan Muara Kuang dan Tanjung Batu,” ujarnya pada Irdess Sumsel, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (21/5).

Menurutnya, dua unit mobil pemadam kebakaran ini akan mencakup empat Kecamatan. ”Prioritasnya kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Muara Kuang, dan Rambang Kuang,” tuturnya.

Memang, lanjutnya, selama ini pihaknya sering keteteran ke lokasi kebakaran, karena jangkauan yang cukup jauh.

”Kadang sesampai di lokasi kebakaran apinya sudah padam. Ya apa boleh buat. Tapi, yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Selama ini pantauan koran ini, memang pihak pemadam kebakaran selalu telat ke lokasi kebakaran. Hanya daerah dalam kota saja yang mudah terjangkau. Seperti Indralaya, Indralaya Utara, dan Selatan.

Ditambahkan juga oleh pria yang akrab disapa Siregar ini, bahwa saat ini pihaknya memiliki dua unit mobil kebakaran.

”Harapan kita, bagi warga yang daerahnya mengalami musibah kebakaran agar segera mungkin menghubungi kita, biar kita bisa datang secepatnya,” tukasnya.

SULIT DITEMUI, TINGGALKAN KTP (Menghadap Kepala Kantor Kemenag OI)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ada-ada saja sistem kebijakan yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ogan Ilir (OI). Selain sulit ditemui, jika menghadap Kepala Kantor juga harus meninggalkan bukti diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya seperti SIM.

Ini dialami langsung media ini, kemarin (20/5) ketika akan menghadap Kepala Kantor Kemenag Kabupaten OI, Drs Subrata MP di yang harus melalui petugas jaganya. Wartawan media ini selain mengisi daftar tamu, harus meninggalkan KTP.

”Tolong minta dan tinggalkan KTP nya, kalau tidak ada KTP, SIM tidak masalah,” pinta petugas jaga bernama Aris seraya mengaku memang ini perintah dari pimpinan harus meninggalkan KTP.

Lanjut Aris, tapi sempat grogi ketika media ini mempertanyakan apakah ini aturannya. Setelah meninggalkan KTP, justru setelah ditunggu sekitar lima menit, Kepala Kantor Kemenag Subrata justru tidak bisa ditemui, dengan alasan lagi sibuk.

”Bapak tidak bisa ditemui, karena lagi sibuk,” ungkap Aris, sehingga media ini untuk kesekian kalinya sejak lima bulan lalu Subrata menjadi Kepala Kantor Kemenag OI belum pernah bertatap muka alias silaturrahim sekalipun dengan media ini.

Dan media ini dialihkan untuk menemui Kasi Penyelenggara haji dan umroh bernama Edy Prasetya bila ingin wawancara seputar CJH dan Umroh.

Edy Prasetya mengatakan, untuk musim haji tahun ini asal Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 113, jumlah tersebut termasuk include, dengan jumlah CJH tahun lalu yang batal berangkat akibat pemangkasan kuota.

”Tahun ini jumlah CJH asal Kabupaten OI sebanyak 113 orang, terdiri dari 45 laki-laki dan 68 perempuan. Usia tertua 80 tahun atas nama Ahmad asal Desa Limbang Jaya dan yang paling muda Rukiah Binti M Zaki (32) asal Desa Srijabo,” terang Edy yang mengaku tahun ini juga bakal berangkat ibadah Haji.

Sementara pejabat Pemkab OI yang bakal berangkat haji informasi Bupati OI, Ir H Mawardi Yahya bersama Istrinya.

”Selain Kepala Bappeda OI yang tahun lalu batal berangkat haji dan tahun ini berangkat, juga info yang saya terima OI 1 juga akan berangkat haji tahun ini,” bebernya.

OPTIMIS CAPAI 10 RIBU PELANGGAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Kendati masih saja terus merugi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir (OI) akan mencapai target pelanggannya pada 2015 mendatang hingga mencapai 10 ribu pelanggan.

Direktur PDAM Tirta Ogan, Zulkarnain mengatakan, pihaknya optimis pada tahun 2015 nanti pelanggan PDAM Tirta Ogan akan meningkat menjadi 10 ribu.

”Paling tidak naik dari sekarang yang jumlah pelanggannya 6600 pelanggan,” ujar Zulkarnain kepada Irdess Sumsel, saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (21/5).

Dikatakannya, pelanggan PDAM Tirta Ogan yang tersebar di Kabupaten OI tercatat tidak kurang dari 6600 pelanggan, dengan harapan pada 2015 mendatang akan mencapai angka 10 ribu.

”Ini tentu saja dibutuhkan proses kematangan pengelolaan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat dirasakan secara maksimal,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa bukan hanya SDM yang handal, namun lebih dari itu sarana kelengkapan untuk mensuplai juga harus menjadi perhatian.

Lebih jauh katanya, belum lama ini pihaknya telah mengikut sertakan empat orang stafnya untuk mengikuti Job training yang dilaksanakan di Palembang atas kerjasama antara negara Indonesia dan Jepang.

”Kan beberapa hari yang lalu pihak konsultan dari Jepang juga turun langsung untuk melihat kendala atau permasalahan yang dihadapi PDAM Tirta Ogan,” imbuhnya.

3 KADER PDIP PEREBUTKAN POSISI WAKIL KETUA DPRD

IRDESS, INDRALAYA, OI – Fraksi PDIP Ogan Ilir (OI) berhasil mempertahankan posisi Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir, walau harus sedikit turun menjadi wakil 2, dengan perolehan 5 kursi dari jumlah suara total 26.442 suara. Jatah posisi itu akan diperebutkan tiga kader partai yang merupakan incumbent.

Tiga kandidat itu adalah anggota DPRD Ogan Ilir yang kembali terpilih untuk periode 2014-2019, yakni Irdansyah, Wahyudi, dan Mustofa. Mereka sama-sama pengurus partai, seperti Wahyudi menjabat Bendahara DPC PDIP, Mustofa menjabat Ketua PAC PDIP Pemulutan, dan Irdansyah Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) OI yang diketahui Gantada sebagai Ketua DPD BMI Sumsel.

”Alhamdulillah kita raih 5 kursi yaitu Wahyudi, Mustofa, Irdansyah, Amir Hamzah, dan Fathul Jaya, tapi yang masuk kandidat (mengisi posisi wakil ketua 2) sepertinya kita bertiga,” ujar Wahyudi, Rabu (13/5). Namun Wahyudi mengakui, untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir tidaklah mudah. Pihaknya harus menunggu juklak dan juknis dari DPP PDIP.

”Yang jelas apapun hasilnya kita siap melaksanakan perintah partai, siapapun yang menjadi wakil pimpinan kita terima dengan logowo. Karena sebenarnya fokus kita bukan ini, pembicarannya masih jauh, kita juga belum dilantik kembali. Kita masih fokus untuk pemenangan Jokowi sebagai capres,” timpal Mustofa.

Sementara Irdansyah mengatakan, PDIP adalah partai yang terkoordinir, patuh, dan tunduk apa perintah ketua umum. ”Ya sebagai partai ideologis. Ini juga berlaku se-Indonesia. Yang jelas juknis dari Ibu Mega, apapun keputusannya, kita terima demi kemajuan partai dan rakyat,” ujarnya.

Selain PDIP, PPP dan PAN juga meraih lima kursi di DPRD OI, namun berbeda jumlah perolehan suara yaitu PDIP 26.442 suara, PAN 24.000 suara, dan PPP 23.099 suara. Karena itu posisi wakil ketua 2 menjadi jatah PDIP.

PERDA ALIH FUNGSI LAHAN MENDESAK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan mengatur tentang alih fungsi lahan di Kabupaten OKI, harus segera dibentuk. Pasalnya, sampai saat ini alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan di wilayah OKI terus terjadi, sehingga berpotensi menyempitnya lahan pertanian.

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI, Kamaludin. Menurutnya, saat ini ada tiga raperda inisiatif yang sedang dibahas Pansus DPRD, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada Raperda yang mengatur tentang alih fungsi lahan. Padahal dibentuknya Perda alih fungsi lahan itu sudah sangat mendesak.

”Secepatnya harus ada Raperda tentang alih fungsi lahan, hal itu sangat mendesak, karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan di wilayah Lempuing masih terus berjalan. Hal itu membuat berkurangnya lahan pertanian di OKI,” ujar Kamaludin.

Dikatakannya, atas aksi alih fungsi lahan khususnya di lahan persawahan tadah hujan seperti di wilayah Lempuing, pemerintah tidak bisa melakukan pencegahan karena belum ada perda yang mengaturnya.

”Ini tentu akan mengurangi hasil produksi padi di OKI. Apalagi Lempuing Jaya dan Lempuing Induk merupakan kecamatan penghasil padi terbesar di OKI,” bebernya.

Memang saat ini pemerintah sudah berupaya membangun irigasi teknis di Kecamatan Lempuing, untuk di Kecamatan Lempuing, untuk mencegah alih fungsi lahan dan meningkatkan hasil produksi padi di Lempuing. Tetapi saat proyek pembangunan irigasi sedang berjalan dan sudah mencapai 70 persen saat ini, disisi lain alih fungsi lahan masih terus berjalan.

”Kita takutkan nanti irigasi sudah selesai dibangun, tetapi lahan pertaniannya sudah menjadi lahan perkebunan karet, sehingga irigasi yang dibangun senilai Rp400 miliar dari dana hibah Pemerintah Jepang itu mubazir,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pihak eksekutif segera merancang raperda alih fungsi lahan tersebut, secepatnya raperda tersebut dibahas di tingkat pansus DPRD untuk dijadikan Perda.

KEJAR TARGET PRODUKSI PADI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI menargetkan produksi padi di wilayah Bumi Bende Seguguk harus mencapai 539 ribu ton di akhir tahun 2014 ini. Target ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 490 ribu ton.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKI, Syarifudin mengatakan, target produksi padi itu meliputi lahan sawah lebak, sawah tadah hujan dan lahan kering  dengan total luas areal pertanian 142.000 hektar.

”Pemkab OKI melalui Dinas Pertanian optimistis target ini dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah terus melakukan pembinaan kepada para petani di seluruh kecamatan dalam Kabupaten OKI, mendorong pertanaman kembali bila areal persawahan mereka rusak. Kemudian memberikan bantuan bibit unggul dan pupuk bersubsidi kepada para petani. Dengan upaya itu InsyaAllah target bisa dicapai,” urai Syarifudin.

Dalam pencapaian target tersebut, pihaknya mengaku ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi, diantara sebagian petani yang masih ada menggunakan bibit lama yang dinilai kurang bermutu. Belum lagi adanya hama yang menyerang tanaman padi, seperti tikus, kepi dan lain sebagainya.

Namun demikian, guna mengantisipasi adanya serangan hama, Dinas Pertanian juga memberikan bantuan racun pembasmi hama, serta memberikan arahan agar petani mau menggunakan bibit unggul yang diberikan pemerintah. ”Kendala itu semaksimal mungkin akan kita atasi,” ucapnya.

Menyoal daerah yang paling tinggi produksi padinya, kata Syarifudin, hingga saat ini Kecamatan Lempuing dan Air Sugihan masih menjadi daerah produksi padi tertinggi di wilayah OKI.

”Ini karena areal persawahan tadah hujan di Lempuing dan Air Sugihan bisa ditanam dan panen tiga kali dalam setahun. Potensi ini akan terus dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya target mendukung tercapainya target produksi padi Kabupaten OKI,” terangnya.

Sementara Asisten II Setda OKI, Rosidi menambahkan, peningkatan produksi padi akan didukung dengan adanya irigasi teknis yang saat ini sedang dibangun di wilayah Lempuing.

”Dengan dibangunnya irigasi teknis, maka akan dapat meningkatkan produksi padi khususnya di Lempuing. Selain itu juga akan mencegah adanya alih fungsi lahan. Jika selama ini dalam setahun tanam dua kali, dengan adanya irigasi bisa tanam tiga kali setahun,” tutupnya.

ISKANDAR FOKUS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PELOSOK OKI (Utamakan Infrastruktur Pedesaan)

8 Program Prioritas Pembangunan OKI 2014-2019

1.  Pembangunan infrastruktur pedesaan-pedesaan.

2.  Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

3.  Peningkatan pelayanan pendidikan.

4.  Peningkatan pelayanan kesehatan.

5.  Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

6.  Ketahanan pangan.

7.  Pengendalian pemanfaatan lahan.

8.  Kerukunan umat beragama.

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan menjadi perhatian penuh Bupati OKI, Iskandar SE. Menurut dia, konsentrasi pembangunan hingga ke pelosok desa dan kawasan timur OKI amat penting untuk mempercepat perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

”Kita akui pembangunan infrastruktur wilayah menjadi tantangan, yaitu ketimpangan pembangunan wilayah Barat (Lempuing, Mesuji) dan Timur (Pantai Timur OKI). Di wilayah Barat infrastruktur lebih memadai di wilayah timur. Bahkan ada wilayah yang putus aksesnya jika datang musim tertentu hingga perekonomian tersendat. Ini yang patut diperhatikan yakni konsentrasi terhadap pembangunan wilayah Timur dengan tetap memperhatikan kebutuhan rutin wilayah Barat,” ungkap Iskandar, Selasa (13/5).

Menurut Iskandar, tahun 2014 ini, ia dan jajaran belum bisa menjalankan sepenuh program pembangunan OKI yang dimulai dari Desa karena tahun ini masih menjalankan program tahun sebelumnya. ”Kita sudah menyusun arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten OKI, lima tahun ke dalam 8 program prioritas pembangunan. Diantaranya bagaimana kita menguatkan desa melalui postur anggaran. Alhamdulillah program kita disambut oleh pusat melalui disahkannya Undang-Undang Desa, sehingga semakin singkron program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” papar Iskandar.

Selain pemerataan pembangunan, pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel ini juga memfokuskan pemerintahannya yakni kebijakan pemanfaatan lahan yang berpihak kepada masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

”Bukannya kita anti kepada investor, namun bagaimana perekonomian masyarakat dikuatkan melalui kearifan lokal masing-masing. Yang dibutuhkan masyarakat adalah lahan mereka untuk mencari penghidupan. Pertanian dan ketahanan pangan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” tukasnya.

Iskandar juga menuturkan pembangunan yang berkeadilan lingkungan juga amat penting. ”Pembangunan yang ramah dengan lingkungan sekitar. Memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat hingga ke akar rumput, namun dengan tetap memperhatikan hak-hak alam,” pungkasnya.   

BAKAL BANGUN POS TERPADU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Guna menekan tingkat kriminalitas dan mempercepat gerak petugas jika terjadi kemacetan, maka Polres Ogan Ilir (OI) berencana akan membangun Pos Terpadu yang terletak di Pos Pantau tepatnya di pintu masuk Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten OI.

Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat mengatakan, perlunya dibangun pos terpadu itu, mengingat di wilayah tersebut kerap terjadi tindak kriminalitas terhadap pengguna jalan.

Selain itu juga untuk mempermudah pergerakan petugas untuk mengurai kemacetan jika terjadi kemacetan panjang.

”Jika terjadi kecelakaan dan tindak kriminalitas warga untuk menghubungi Pos Laka 32 Timbangan dan Pos Kayu Ara sangat jauh. Untuk mempermudah itu semua kita akan bangun pos terpadu,” tuturnya.

Mantan penyidik KPK ini menambahkan, dalam pos terpadu tersebut, akan ditempatkan beberapa personil dengan sistem 24 jam pengamanan.

”Ada petugas yang bergiliran berjaga di pos terpadu. Bukan hanya menerima pengaduan lalulintas, kita juga bisa menerima pengaduan jika terdapat tindak kriminal. Kita bisa gerak cepat apabila ada macet dan kejahatan,” ujarnya.

Disinggung rencana pembangunannya, Asep menambahkan, secepatnya akan dibangun. ”Insya Allah secepatnya. Ini dalam perencanaan. Yang jelas, pos terpadu akan membantu masyarakat baik jika terjadi macet maupun aksi kriminalitas,” harapnya.

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga akan lebih mengaktifkan pos pantau di KTM tersebut yang dibangun beberapa tahun yang lalu ini.

”Dengan dibangunnya pos terpadu, yang terletak dibawah pos pantau ini, akan lebih diaktifkan lagi. Ya, tentunya pos pantau akan dijaga,” tukasnya.

TAMBANG PASIR TAK TAAT PAJAK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Puluhan titik aktifitas tambang pasir atau galian C yang beroperasi di sepanjang Sungai Komering Kabupaten OKI, tidak taat pajak. Dari 80 titik aktifitas tambang pasir, hanya sekitar 26 pengusaha tambang pasir yang membayar pajak, sementara sisanya tidak pernah membayar pajak.

Saat petugas penagih pajak, melakukan penagihan, pengusaha beralasan tidak bisa bayar pajak karena kegiatan usahanya itu tidak rutin.

”Kita sudah intens melakukan penagihan tetapi mereka kebanyakan beralasan bahwa usaha mereka itu tidak aktif secara rutin,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten OKI, Daud melalui Kasi Penagihan, Dirman.

Pengusaha tambang pasir yang sampai saat ini taat bayar pajak masing-masing beroperasi di Kecamatan Kayuagung, Tanjung Lubuk, SP Padang, Jejawi dan Teluk Gelam.

”Mereka rutin membayar pajak setiap bulan, tetapi DPPKAD melakukan jemput bola dalam penagihan pajak dengan mendatangi langsung tempat usaha,” ujarnya.

Untuk hitungan besaran pajak yang harus dibayar, menurut Dirman, untuk satu kubik pasir pajak yang harus dibayar Rp3.750. ”Dalam satu bulan berapa banyak tambang pasir itu menghasilkan, tinggal dikalikan saja. Pajak ini termasuk dalam pajak mineral bukan logam dan batuan, atau lebih dikenal dengan pajak galian C,” ungkapnya.

Dikatakannya, yang menjadi kendala dalam penagihan pajak tambang pasir ini, yakni penambang pasir yang tidak melakukan aktifitas secara rutin.

”Sebelum ditagih pajak, kita melakukan pendataan terlebih dahulu, setelah didata baru bulan depan kita lakukan penagihan pajak. Tapi saat petugas kita datang ternyata usaha tambang pasir itu tidak beroperasi lagi,” terangnya.

Rata-rata untuk satu tambang menyetor pajak Rp150.000/bulan, sesuai dengan jumlah pasir yang dihasilkan. Memang rata-rata hasil tambang pasir ini sedikit. ”Karena para pengusaha masih menggunakan alat penyedot tradisional, bukan menggunakan alat berat, meski demikian kita terus berupaya agar para pengusaha pasir yang lain bisa taat pajak,” jelasnya.

Menurut Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten OKI, Alamsyah, bahwa selain tidak taat pajak, tambang pasir yang beroperasi di Kabupaten OKI juga tidak mengantongi izin.

”Mereka yang memiliki izin hanya yang beroperasi di wilayah perkantoran saja, sementara yang beroperasi di desa-desa belum mengurus izin. Mereka seharusnya mengurus perizinan seperti HO atau izin gangguan, kemudian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU),” ungkapnya.

Seharusnya, ratusan tambang pasir tersebut juga menjadi salah satu objek untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) pihaknya akan mensosialisasikan  kepada para pengusaha penambang pasir untuk mengurus izinnya.

”Kalau mereka memiliki surat izin, maka surat izin tersebut berlaku 5 tahun, setiap tahunnya kita bisa memperoleh pajak dari tambang pasir itu untuk tambahan PAD,” bebernya.

Dalam aktifitasnya penambang pasir harus mengatur jarak lokasi penambangan dengan bangunan seperti jembatan, kapasitas mesin penyedot pasir juga dibatasi. Sesuai aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kapasitas mesin diesel tak boleh melebihi 25 PK.

SOAL BAHASA INDONESIA BANYAK SALAH

IRDESS, INDRALAYA, OI – Jika saat Ujian Nasional (UN) SMA kemarin soal Bahasa Indonesia terdapat biografi salah seorang calon presiden RI, kali ini soal UN tingkat SMP banyak terdapat kesalahan. Meski sudah diatasi panitia ujian, tetap saja kesalahan soal tersebut mengganggu konsentrasi para siswa.

Data yang dihimpun Irdess Sumsel, kesalahan terdapat pada beberapa soal dalam naskah ujian. Diketahui, soal yang dianggap salah yakni soal dengan nomor 1-12 dan soal nomor 39-50.

”Sebelum didistribusikannya soal UN dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menuju Ogan Ilir, kesalahan soal sudah diketahui pihak Disdik Sumsel dan pusat. Sehingga saat itu juga pihak provinsi mengganti beberapa soal yang dianggap salah dengan soal yang baru,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Drs Sidharta melalui Kasi SMP/SMA Marsudi, Senin (5/3).

Lebih jauh dia menjelaskan, kesalahan soal terdapat di 3 naskah soal. Namun, kesalahan tersebut sudah disosialisasikan kepada siswa sehari sebelum UN dilaksanakan. ”Dan Alhamdulillah semua siswa sudah faham, dan saat kita kroscek ke lapangan semuanya berjalan lancar tanpa kendala apapun. Kepada siswa kita minta soal nomor 1-12 dan soal nomor 39-50 dicoret dan jangan dibaca, melainkan penggantinya pada soal baru,” ujarnya.

Untuk lebih spesifik kesalahan soal Bahasa Indonesia ini Marsudi enggan berkomentar lebih jauh, karena dirinya merasa penggantian soal tersebut merupakan perintah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan itu juga perintah dari pusat.

”Kami selaku pelaksana di daerah cuma bisa menuruti perintah dari provinsi dan pusat, katanya begitu ya kita turuti,” imbuhnya.

Saat media ini mengunjungi sebuah SMPN 1 Indralaya untuk mengetahui kesalahan soal tersebut, baik Kepala Sekolah maupun guru dan pengawas enggan untuk menjelaskan dan memberi tahu kesalahan 23 soal ini, namun seorang siswa membenarkan jika dirinya dan teman-temannya disuruh mencoret 23 soal yang dianggap salah dan diberi soal yang baru.

”Kalu dak salah kak ado pertanyaan tentang calon presiden,” singkatnya sambil berlalu.

GANGGU WARGA SEJAK DUA TAHUN LALU

IRDESS, Indralaya, OI - Limbah PT SPF yang bergerak di bidang pengolahan kayu untuk fiber ini sudah mengganggu warga sejak dua tahun lalu. Hingga saat ini, permasalahan debu tersebut tidak ada penyelesaiannya.

”Nanti akan kita tindak lanjuti, kita minta waktu, masalah ini akan saya sampaikan pada pimpinan dulu. Kami akui, masalah bau tidak bisa menghilangkannya, kalau debu sekali-kali timbulnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi,” ujar Dedi, staf Humas PT SPF dalam pertemuannya dengan warga Taman Gading I, Desa Palemraya, Kecamatan Indralaya Utara awal tahun lalu.

Sementara itu, salah seorang warga menilai perusahaan hanya memberikan janji tanpa bukti. ”Dari pertemuan demi pertemuan sejak dua tahun lalu hanya inilah omongan kamu (pihak SPF), jadi kami sudah jenuh dan minta solusi yang kongkret,” ujar Yusuf.

Dibeberkannya juga, dua tahun lalu pihaknya merasa dibodoh-bodohi pihak SPF, dimana dulu pihak SPF bersama tim Lingkungan Hidup Dinas Pertambangan Pemkan OI turun ke lapangan meninjau langsung, namun kondisi mesin pihak SPF mati.

”Memangnya kami ini anak kecil bisa dibodohi-bodohi, memeriksa dalam keadaan mesin produksi SPF sedang mati. Jadi, kami minta di tempat kami hidup ini tidak ada debu dan baunya lagi, bagaimana caranya, kami hampir setiap hari menghisapnya,” harap dia.

Harapan sama juga disampaikan Agus dan warga lainnya. Menurut dia, pihaknya tidak meminta SPF tutup, melainkan hanya meminta lingkungannya tanpa debu dan bau. ”Intinya kami minta lingkungan kami tidak dicemari lagi,” tuturnya.

Dari pantauan Irdess Sumsel, limbah PT SPF berupa butiran debu hasil pengolahan kayu dan sempat mengotori rumah warga. Tidak hanya itu, bau busuk juga menjadi limbah yang kini dikeluhkan warga. Sebab, warga yang terhisap debu bisa menyesakkan dada.

LIMBAH SPF SUSAHKAN WARGA (Pasang Spanduk Tanda Protes)

IRDESS, Indralaya, OI - Limbah debu dari aktivitas industri PT SPF terus berlanjut. Meski warga yang tinggal di sekitar perusahaan sudah melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk tuntutan, namun manajemen perusahaan seolah tidak menanggapi secara serius dan terus melakukan kegiatan industri.

Warga yang paling terganggu dengan limbah debu dan bau berada di Perumahan Gading yang hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari pabrik PT SPF. Bahkan, puluhan warga di perumahan tersebut membentangkan spanduk bertuliskan ’Kami Warga Perum Taman Gading I Menolak Cemaran Limbah (Debu dan Bau) dari PT SPF’. Selain perumahan tersebut, beberapa daerah juga ikut terganggu yakni warga di Desa Palemraya dan Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara, kabupaten Ogan Ilir (OI).

Hal ini menandakan warga sudah resah dengan limbah yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Betapa tidak, berbagai upaya sudah dilakukan warga agar limbah tidak menyelimuti udara di perumahan itu, mulai berkoordinasi dengan pihak PT SPF maupun melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan.

Namun, upaya tersebut tidak ada respon yang baik dari pihak perusahaan. Terbukti, limbah debu masih beterbangan dan bau yang menyengat masih mengganggu pernapasan, sehingga warga memutuskan untuk memasang spanduk di depan lokasi perumahan tersebut.

”Pihak SPF hanya janji-janji saja kepada warga, hingga saat ini tidak ada buktinya. Limbah masih menjadi momok yang menakutkan bagi warga,” ujar Ketua  Warga Taman Gading, Kating yang didampingi warga lain, Agus, Jai, Yuspran, Iwan, Tri, Papan, Tamrin, dan warga lainnya.

Menurut warga, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membaha masalah limbah ini, agar tidak mencemari lagi. Namun, tanggapan yang tidak serius dari pihak perusahaan, masih membuat limbah tersebut bertebaran.

”Puncaknya beberapa bulan yang lalu kami diundang pihak SPF untuk membahas masalah limbah ini, mereka janji bulan Maret tidak ada lagi limbah. Tapi, hingga saat ini limbah tersebut masih mencemari warga,” timpal warga lain.

Berdasarkan informasi yang diterima warga, limbah perusahaan mengakibatkan salah seorang  warga mengalami bintik-bintik merah dibagian tangan. ”Korban saya lihat kulitnya sudah borok karena alergi limbah debu SPF,” ujar warga lain Agus.

Pria yang juga tercatat sebagai dosen di Unsri ini mengaku, sudah mengumpulkan bukti-bukti kongkrit terkait pencemaran limbah PT SPF ini, dan rencananya masalah ini akan diadukan pihaknya ke Badan Lingkungan Hidup Sumsel dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

”Kita tidak main-main, karena limbah ini sudah mengganggu kenyamanan kita. Untuk itu, kita minta pihak SPF berupa debu dan bau ini dihilangkan,” tegasnya.

Terpisah bagian HR PT SPF, Yermi tidak menepis adanya limbah debu dan bau yang masih keluar dari perusahannya tersebut. Namun, dia mengaku sudah  melakukan berbagai upaya untuk menahan limbah agar tidak masuk ke dalam pemukiman warga.

”Kalau ada laporan kita langsung tindak lanjuti dengan terjun ke lapangan, didalam kita terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan musyawarah kepada internal manajemen maupun warga sekitar perusahaan untuk mencari solusi.

”Kita juga terus terbuka dengan siapa saja. Masalah perbaikan kita lakukan, bukan selama ini kita diam saja. Bahkan, kita pernah mendatangi ahli pembuat mesin. Tapi, sampai saat ini kita belum ketemu. Yang jelas kita usaha terus,” ulasnya.

Tak hanya itu lanjutnya, untuk meminimalisir adanya limbah yang dikeluarkan, pihaknya hanya menghidupkan satu mesin hingga saat ini. ”Saat ini hanya satu, dan cerobongnya juga sudah kita pasang jaring,” bebernya.

BANYAK TAK TERAPKAN UMP

IRDESS, INDRALAYA, OI – Seratus lebih perusahaan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tersebar di 16 kecamatan yang bergerak di bidang pembiayaan, perkebunan, pertanian hingga perusahaan berskala besar lainnya tidak seluruhnya menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.825.000.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten OI, Muchtar membenarkan adanya dugaan banyak perusahaan yang belum melaksanakan UMP seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur tanggal 27 Desember 2013 lalu.

Dikatakannya, pihaknya menerima informasi tersebut baru sebatas lisan, tetapi belum ada laporan resmi dari para pekerja yang masih dibayar upah dibawah UMP yang rata-rata pekerja tersebut berada di sektor informal seperti pekerja serabutan ataupun rumah tangga.

Dijelaskannya, mengenai perusahaan sektor formal seperti pertanian, perkebunan maupun perusahaan berskala besar lainnya, hampir seratus persen telah menerapkan UMP, seperti pekerja perusahaan sawit maupun perusahaan pembiayaan lainnya.

”Jika pun nanti ada laporan dari pihak pekerja yang menyatakan belum diupah sesuai dengan standar, kita siap memberikan teguran kepada perusahaan itu, bila perlu akan kita cabut izinnya,” tegas Muchtar.

Dihimbaunya, bagi pekerja yang belum menerima gaji sesuai UMP silahkan untuk melapor. Pada tahun lalu pernah ada laporan mengenai adanya pekerja yang belum menerima gaji sesuai UMP.

Namun hal tersebut, bisa teratasi melalui mediasi yang telah pihaknya lakukan kepada pihak perusahaan itu sendiri.

”Kita himbau bagi perusahaan untuk menjalankan instruksi yang telah diterapkan oleh Pemerintah agar membayar UMP sesuai peraturan. Kasihan pekerja, apalagi kebutuhan ekonomi saat ini semakin meningkat,” tukasnya.

16 TITIK TAMBANG BATUBARA DAN GAS

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Terdapat 16 sumber tambang gas dan batubara di wilayah Kabupaten OKI, setelah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tambang gas dan batubara sudah berniat untuk berinvestasi di Kabupaten OKI. Beberapa sumber tambang itu berada di Kecamatan Cengal, Sungai Menang, Lempuing dan Mesuji Makmur.

Wakil Bupati OKI, M Rifai mengatakan, ada 16 perusahaan yang sudah berniat untuk berinvestasi di Kabupaten OKI untuk mengelola sumber tambang batubara dan gas metan yang ada di Kabupaten OKI.

”Paling banyak sumber tambang batubara terdapat di Cengal dan Sungai Menang. Sementara di Lempuing, merupakan sumber gas bumi,” katanya.

Dengan banyaknya sumber tambang gas dan batubara, Rifai berharap kedepan Kabupaten OKI menjadi salah satu daerah penghasil gas Metan dan batubara.

”Titik sumber batubara itu kebanyakan berada di lahan masyarakat dan di lahan yang masuk dalam kawasan yang sudah masuk dalam HGU perusahaan perkebunan,” bebernya.

Mengenai lokasi sumber batubara yang berada di lahan masyarakat, hal itu menurut Rifai bisa langsung dibicarakan dengan pemilik lahan tersebut. Sementara yang masih menjadi kendala saat ini sumber tambang yang berada di dalam kawasan perusahaan perkebunan.

”Saat ini masih kita bicarakan dengan perusahaan perkebunan yang kawasannya terdapat sumber batubara itu, agar batubara bisa dikelola oleh perusahaan pertambangan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dengan ditemukannya banyak titik sumber batubara itu artinya Kabupaten OKI bukan hanya wilayah yang cocok untuk berinvestasi di bidang perkebunan dan kehutanan saja, tetapi Kabupaten OKI juga sangat potensial untuk investasi di bidang tambang batubara dan gas metan.

”Kita berharap penemuan sumber energi dan tambang batubara ini dapat membawa kemashlahatan bagi masyarakat OKI. Oleh sebab itu, semua pihak dapat mendukung terlaksananya program ini yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) OKI, Ir Man Winardi menambahkan, selain penghasil batubara, Kabupaten OKI bakal menjadi salah satu daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) berupa gas Metan atau Coal Beat Methane (CBM), hal ini dapat dilihat dari penemuan potensi sumber Gas Metan di Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Makmur dan di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing OKI.

Penemuan ini dari hasil ekploitasi yang dilakukan oleh PT East Ogan Methane, bahwa sampai saat ini sudah ada dua lokasi yang berpotensi menjadi sumber gas metan di Kabupaten OKI, dengan demikian Kabupaten OKI kedepannya akan menjadi salah satu daerah penghasil gas metan.

”Penemuan sumber energi hulu di wilayah Kabupaten OKI ini akan sangat bermanfaat, sumber daya energi diperut bumi kta makin lama makin menipis. Karenanya perlu adanya sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan kita,” ujarnya.

Khusus untuk gas metan, jika ekplorasi berhasil, menurutnya, maka akan lebih meningkatkan pendapatan daerah. ”Selama ini kita hanya selaku Daerah Bagi Hasil (DBH) untuk pendapatan di sektor tambang dan galian. Kita berharap kedepan kita adalah daerah penghasil, bukan daerah yang mendapat bagi hasil,” pungkasnya.