RATUSAN PETANI PENESAK ANCAM JALAN KAKI KE JAKARTA (Perjuangkan Lahan yang Diklaim PTPN)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPBB) Ogan Ilir (OI) berencana mengutus sekitar 500 petani dari 22 desa di Kabupaten OI ke Jakarta untuk memperjuangkan hak tanah yang hingga kini masih diklaim PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Terlebih ratusan petani itu ke Jakarta dengan cara jalan kaki menempuh ratusan kilometer.

“Saat ini masih menyusun jadwal yang tepat untuk berangkat ke Jakarta, sembari menunggu pendirian posko di Desa Sribandung, Tanjung Batu sebagai start awal keberangkatan petani ke Jakarta,” ujar Ketua GPBB OI, Abdul Muis melalui Sekretaris GPBB OI, Rusdi Daduk di sela-sela rapat akbar kemerdekaan HUT RI di Balai Desa Sribandung, Kecamatan Tanjung Batu, Sabtu (17/8).

Menurut dia, kuantitas 500 petani yang akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri BUMN, BPN, dan pihak berkompeten lainnya itu nanti akan diseleksi dahulu dengan melihat kriteria kesehatan ataupun ketahanan fisik. Dia menegaskan misi utama yang diemban para petani Ogan Ilir itu semata-mata ingin memperjuangakn hak tanah yang selama puluhan tahun lalu diambil pihak PTPN Cinta Manis.

Dia berharap aksi jalan kaki yang dilakukan petani itu dapat didengar dan diperhatikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi SBY telah memberikan sinyal positif untuk mereformasi agraria.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel, Rusdi Tahar menegaskan, rapat akbar yang dilakukan bertepatan dengan HUT RI ke-68 tahun ini adalah untuk mendorong proses pengentasan masalah konflik yang selama ini tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.

“Kita ini sudah 68 tahun merdeka, namun disisi lain masih banyak fakta dilapangan bahwasanya kuat dugaan banyak konflik agraria yang disinyalir bertentangan dengan undang-undang. Jelas, masuknya PTPN Cinta Manis di OI justru sangat melukai masyarakat. Bahkan masyarakat menjadi korban,” terangnya.

Kendatipun sudah ada tawaran 20% dari PTPN untuk kesejateraan masyarakat Ogan Ilir sebagai kompensasi agar rakyat tidak lagi memperjuangkan hak tanahnya, masih kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN), namun masyarakat menolak tawaran itu karena dinilai sangat kecil bagi kesejahteraan.