GAJI KADES SEGERA NAIK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten OKI dalam membangun desa, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI akan menaikkan gaji Kades sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel).

Bupati OKI, Iskandar SE mengatakan, kenaikan gaji ini disesuaikan dengan UMP, lantaran OKI belum memiliki standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

”Gaji kades sekarang hanya Rp1,5 juta, sementara UMP kita saat ini sudah Rp1,8 juta, itu artinya gaji kades masih di bawah UMP. Tahun depan kita upayakan gaji kades naik minimal harus sesuai UMP,” ujar Iskandar di setiap moment pelantikan kades baru-baru ini.

Kenaikan gaji tersebut, menurut Iskandar, untuk memberikan motivasi kepada seluruh kades agar serius melaksanakan tugas untuk membangun desanya menjadi desa yang mandiri.

”Dengan gaji yang tinggi tentu harus disesuaikan dengan kinerja yang bagus dari kades, bentuk pemerintahan desa yang kuat, akomodir semua kepentingan masyarakat desa, jangan lagi memandang siapa pendukung dan siapa yang bukan pendukung,” tegas mantan Wabup Ogan Ilir (OI) ini.

Tahun depan, kata Iskandar, tidak ada alasan lagi para kades mengeluh kekurangan dana untuk membangun desanya. Karena tahun depan, selain gaji yang akan dinaikkan, seluruh desa di OKI juga akan mendapatkan Rp1 miliar.

”Dengan dana Rp1 miliar setiap desa, tidak ada alasan lagi bagi para kades, tidak mampu membangun infrastruktur desa yang dipimpinnya, apalagi gajinya juga dinaikkan,” terangnya.

Dengan dana Rp1 miliar, kades dapat konsentrasi membangun desa yang dipimpinnya, untuk mensukseskan pembangunan OKI yang merata. ”Tahun 2015 mendatang pemerintah pusat sudah menyetujui untuk menganggarkan satu desa Rp1 miliar. Satu-satunya cara untuk membangun desa yang merata, yakni dengan memandirikan desa tersebut dengan memberikan anggaran Rp1 miliar,” tuturnya.

Dilanjutkannya, dengan adanya anggaran sendiri, maka pembangunan desa bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. ”Kalau sekarang belum dianggarkan Rp1 miliar satu desa, dan kades mengalami kesulitan untuk membangun desa, kita bantu dana tambahan, tentu dengan laporan yang sesuai kenyataan di lapangan,” tukasnya serta mengatakan, tertib administrasi harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan desa yang kuat.