KPU TETAPKAN 241 TITIK ZONA KAMPANYE

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir menetapkan 241 titik zona kampanye yang tersebar di desa dan kelurahan di Ogan Ilir. Setiap partai politik maupun calon legislatif akan diberikan sanksi jika melakukan kampanye di luar zona tersebut.

”Dasar keputusan ini disesuaikan dengan pemerintah daerah. Jadi daerah di luar 241 titik zona itu dilarang, meliputi jalan tikungan tajam, pepohonan, tempat ibadah, pendidikan, tiang listrik maupun aset milik negara. Ya, tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu semua diperkenankan melakukan kampanye,” ujar Ketua KPU Ogan Ilir H Amrah Muslimin, Selasa (8/10).

Selain itu, lanjut Amrah, setiap partai politik juga berkewajiban menyerahkan laporan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye dibagi menjadi dua yakni rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye.

Begitu pula bagi setiap calon legislatif, wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada partai politiknya. Kemudian setiap parpol wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU Ogan Ilir. ”Sah-sah saja jika ada person yang hendak menyumbangkan dananya untuk calon legislatif maupun partai. Khusus untuk perseorangan minimal bantuan sebesar Rp1 miliar, bagi perusahaan maksimal Rp7,5 miliar,” terangnya.

Dia menambahkan, apabila laporan dana kampanye tidak diserahkan ke KPU paling lambat 14 hari sebelum kampanye, maka tidak menutup kemungkinan calon legislatif dapat didiskualifikasi sebagai calon sehingga tidak bisa berkompetisi pada Pileg 2014. Khusus pemasangan alat peraga oleh para caleg, kata Amrah, jelas sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, pihaknya berharap caleg dapat mengerti aturan main yang ditetapkan. ”Ya, ada sanksi administratif yang akan diberikan bagi caleg yang sengaja memasang atribut kampanye di luar zona. Mereka bisa didiskualifikasi sehingga tidak ikut berkompetisi pada pemilihan legislatif 2014 mendatang,” tuturnya.

Pemasangan atribut pun, kata Amrah, harus dilakukan secara kolektif dengan caleg lain, melibatkan partai politik dan bukan memasang atribut secara sendiri-sendiri. ”Memasang atribut secara sendiri-sendiri itu dilarang. Pemasangan atribut diperbolehkan jika membawa nama partai dan dilakukan secara kolektif sesuai daerah pemilihan masing-masing,” terangnya.