ANTISIPASI MUNCUL ORMAS DADAKAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten OKI, melakukan langkah antisipasi munculnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dadakan menjelang Pemilu.

Kepala Badan Kesbangpolinmas OKI, Drs Fachrurrozi AW MSi mengatakan, antisipasi ini dilakukan jangan sampai ada muncul Ormas dan LSM hanya untuk tujuan tertentu.

”Mendirikan Ormas atau LSM bukan tujuan, tetapi yang terpenting adalah motivasi dari mendirikan Ormas atau LSM tersebut,” ujar Fachrurrozi, kemarin (20/3).

Mendirikan LSM atau Ormas tersebut, kata Fachrurrozi, terkait dengan tanggung jawab sebagai warga negara dan untuk apa mendirikannya, jangan sampai membentuk atau mendirikan Ormas atau LSM tersebut untuk tujuan tertentu dan membuat masyarakat menjadi resah.

”Sebab bisa saja Ormas atau LSM itu digunakan atau ditunggangi oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu, yang nantinya bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, kata Fachrurrozi, Badan Kesbangpolinmas melakukan langkah antisipasi munculnya Ormas atau LSM dadakan menjelang Pemilu ini.

”Pemerintah wajib memberikan pembinaan, antara lain terkait dengan lingkup kegiatan, sehingga bukan sekedar mendirikan Ormas supaya dipakai dalam rangka Pemilu,” bebernya.

Menurutnya, jika ada Ormas atau LSM baru berdiri harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang ada. ”Kami jamin menjelang Pemilu ini tidak ada Ormas dan LSM dadakan yang nantinya malam membuat kekacauan,” tukasnya.

500 POLISI AMANKAN PEMILU DI OKI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Dalam rangka pengamanan kampanye dan pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) pada 9 April mendatang, jajaran Kepolisian Resort (Polres) Ogan Komering Ilir (OKI) bakal menerjunkan 500 personel. Jumlah personel pengamanan itu diketahui saat digelar Apel Kesiapan Pam Pemilu 2014 di Mapolres OKI, Minggu (16/3) lalu.

Usai memimpin apel, Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat SIk mengatakan, apel tersebut merupakan representasi dari kesiapan jajaran kepolisian atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran pemilu 2014.

”Di dalam pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Polres OKI menerjunkan ¾ kekuatan Polres yaitu 460 personel ditambah lagi satu pleton anggota Brimob, sehingga keseluruhan personel mencapai 500 anggota,” ujarnya.

Kapolres menegaskan, dalam pengamanan pemilu nantinya, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS), aparat kepolisian akan dibantu jajaran TNI dari Kodim 0402 serta anggota Linmas. ”Anggota kita di lapangan juga dibekali persenjataan lengkap, sehingga jika ada oknum yang akan berbuat kacau akan ditindak tegas,” terangnya.

Dandim 0402 OKI/OI Letkol Inf M Arif Suryandaru menambahkan, pihaknya hanya mem-backup. ”Kita tidak terlibat secara langsung dalam pengamanan. Personel di lapangan pun kita perintahkan untuk berjarak 10 meter dari TPS, serta tidak boleh menyentuh kotak suara,” tukasnya.

RP24,1 UNTUK INFRASTRUKTUR DESA

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI tahun ini mendapat kucuran dana Rp24,1 miliar untuk membangun infrastruktur desa, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, yang diperuntukan kepada beberapa desa yang tersebar di 15 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di OKI.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten OKI, HM Ali Amir, pemerintah pusat melalui program PNPM telah memberikan perhatian penuh kepada Pemkab OKI dalam membangun infrastruktur desa.

”Tahun 2014 ini Kabupaten OKI mendapat alokasi dana sebesar Rp24,1 miliar melalui program PNPM,” kata Ali Amir, kemarin (18/3).

Dengan alokasi dana sebesar itu, menurut Ali Amir, Kabupaten OKI termasuk penerima alokasi terbesar dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di Sumsel/

”Dengan rincian alokasi dari pemerintah pusat sebesar Rp22 miliar, ditambah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) OKI sebesar Rp2,1 miliar,” ungkapnya.

Dikatakannya, alokasi dana tersebut diperuntukkan kepada beberapa desa yang tersebar di 15 kecamatan dalam Kabupaten OKI. ”Di OKI ini ada 18 kecamatan, tetapi yang mendapat alokasi PNPM hanya 15 kecamatan saja. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Kemudian dana bergulir simpan pinjam khusus perempuan,” jelasnya.

Dari beberapa desa yang mendapat alokasi dana PNPM itu, jumlah dana bantuan yang diterima tidak merata. Walaupun, saat ini dana bergulir melalui SPP dari modal dana Rp15 miliar saat ini sudah sampai Rp39 miliar dan masih ada tunggakan sebesar Rp9 miliar.

”Desa yang menerima bantuan bervariasi, ada desa yang menerima Rp800 juta sampai Rp3,5 miliar. Kita berharap dana tersebut dapat dipergunakan oleh desa dengan baik, terutama untuk membangun infrastruktur desa dan membantu perekonomian ibu-ibu di desa melalui SPP,” terangnya.

Sementara Bupati OKI, Iskandar SE setelah menyerahkan dana bantuan program PNPM tersebut memberikan apresiasi kepada desa yang sudah mengelola PNPM terutama SPP karena saat ini sudah memperoleh keuntungan Rp19 miliar.

”Tapi dari untung Rp19 miliar, masih ada yang nunggak Rp9 miliar, sehingga hanya mendapat untung Rp10 miliar. Itu karena masih ada yang kurang paham dalam pengelolaannya,” tukasnya.

BANGUB DIDUGA ’DISUNAT’ 10%

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Meskipun pencairan dana Bantuan Gubernur (Bangub) tahun 2013 lalu kepada ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten OKI sudah selesai, namun bau ’borok’ dugaan praktek Pungutan Liar (Pungli) sebesar 10 persen mulai mencuat ke permukaan.

Pihak pemerintah setempat dalam hal ini Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) OKI, membantah keras tentang dugaan pungutan terhadap Bangub sebesar Rp5 juta per desa, dari masing-masing desa yang menerima bantuan senilai Rp50 juta.

Adanya dugaan pungutan terhadap Bangub tersebut, secara tak sengaja, namun terang-terangan oleh salah satu Kades di Kabupaten OKI.

Menurutnya, saat menerima Bangub tahun 2013 lalu, ternyata dipotong sebesar Rp5 juta. ”Kami dipotong Rp5 juta saat menerima Bangub lalu,” ujar salah satu Kades di OKI itu seraya meminta namanya dirahasiakan.

Namun, ketika diklarifikasi secara detail, tentang adanya dugaan potongan tersebut, Kades ini enggan menceritakan panjang lebar terkait adanya pemotongan itu. Dirinya mengaku tidak ingin permasalahan ini nantinya mencuat dan terbongkar, apalagi dirinya sebagai narasumber utama.

Kepala BPMD Kabupaten OKI, Ali Amir melalui Kabid Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Usaha Produktif, yang membidangi tentang bantuan gubernur tersebut, Agus, ketika dikonfirmasi membantah keras tentang dugaan pemotongan dana Bangub bagi masing-masing desa.

Menurutnya, sesuai prosedur pencairan Bangub melalui rekening masing-masing Kades, sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk melakukan praktek pemotongan. ”Itu tidak benar. Kita mencairkan dana tersebut melalui rekening, jadi mana ada celah lagi untuk melakukan pemotongan. Lagi pula informasi tersebut jelas bohong, Kades mana yang mengatakan seperti itu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendekati menjelang Pemilihan Gubernur bulan Juli 2013 lalu, memberikan Bangub ke semua desa di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.

Jumlah bantuan yang diberikan mengalami peningkatan hingga seratus persen. Dimana sebelumnya dana Bangub yang diterima desa maksimal Rp20 juta, namun saat itu naik menjadi Rp50 juta/desa. Namun sayang dari bantuan tersebut berhembus kabar tak sedap adanya dugaan pemotongan.

PEMILIH BOLEH PINDAH TPS

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Setiap orang yang memiliki hak suara dan sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT) tidak diharuskan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditetapkan panitia. Artinya, setiap mata pilih diperbolehkan pindah ke TPS lain saat akan menggunakan hak suaranya dalam pemilu.

Ketua KPU OKI Dedi Irawan didampingi Divisi Sosialisasi dan Kampanye Deri Siswadi menjelaskan, untuk pindah TPS, mata pilih harus meminta surat keterangan pindah TPS dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan/desanya. Surat pindah TPS itu bisa diambil setelah PPS menerima kiriman logistik pemilu dari KPU setempat.

”Surat pindah itu paling lambat diambil H-3 sebelum pencoblosan pada 9 April mendatang,” ujar Deri kepada Irdess Sumsel, Senin (17/3).

Mekanismenya, menurut Deri, tidaklah rumit. Mata pilih mendatangi PPS paling lambat H-3 dan meminta serta mengisi formulir surat keterangan pindah TPS yang sudah disiapkan. Lalu surat dari PPS TPS awal itu dibawa ke TPS tujuan.

Diperbolehkannya setiap mata pilih mengajukan pindah TPS dari TPS asal ke TPS tujuan tersebut, sesuai Peraturan KPU Tahun 2013. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada setiap mata pilih dalam memberikan hak suaranya. ”Juga untuk meminimalisir golput dan memaksimalkan angka partisipan pemilih,” kata dia.

Deri yang sebelumnya menjabat Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) OKI ini juga mengatakan, hingga saat ini belum diketahui jumlah mata pilih yang mengajukan pindah TPS. ”Jumlah itu akan terdeteksi mulai H-3 nanti,” tukasnya.

Ditambahkannya, dalam Peraturan KPU juga diatur setiap WNI yang punya hak pilih bisa menyalurkan suaranya, meskipun tidak memiliki undangan dari PPS, asalkan yang bersangkutan membawa KTP/KK yang masih berlaku. Namun hak suaranya hanya bisa diberikan di TPS di tempat mata pilih berdomisili.

PARPOL HARUS BERSIHKAN SAMPAH

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) meminta kepada seluruh partai politik (parpol) untuk membersihkan lokasi tempat kampanye terbuka, dari sampah-sampah, setelah kampanye selesai. Permintaan ini disampaikan demi menjaga kebersihan lapangan yang dipakai.

”Pengalaman yang lewat, setelah kampanye, sampah tidak dibersihkan, dan ini komplain pengelola lokasi, dan ini harus dikoordinasikan, jangan sampai pemerintah yang disalahkan,” ujar Ketua KPU Ogan Ilir Annahrir dalam sambutannya di kegiatan deklarasi damai di Aula Mapolres Ogan Ilir, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Annahrir, pemilihan umum adalah kompetisi politik yang legal dan sudah diatur dalam Undang-Undang. ”Pastinya, dalam sebuah kompetisi, ada yang menang dan yang kalah,” tuturnya.

Untuk yang menang, lanjut dia, jangan membusungkan dada, karena amanat yang calon legislatif emban sangatlah berat. ”Jadi, jalankanlah amanat kalian dengan baik, karena kalian mewakili masyarakat yang telah memberikan amanat kepada kalian,” imbuhnya.

Tak lupa KPU juga mengimbau agar dalam tahapan kampanye ini nantinya, bisa membangun politik sehat. ”Ini sangatlah penting untuk menghindari konflik,” tukasnya seraya mengaku materi dalam kampanye juga harus mendidik, janganlah membodohi masyarakat.

Terpisah, Asisten I Setda Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir H Herman mengakui, memang setiap usai berkampanye di lapangan terbuka, banyak sekali keluhan masyarakat terkait sampah yang berserakan. ”Ya ujung-ujungnya, kita sebagai pemerintah yang disalahkan masyarakat, jadi terpaksa kita ambil alih untuk pembersihannya dengan mengerahkan pasukan kuning. Padahal, untuk membersihkan sampah ini kewajiban pihak parpol itu sendiri,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Herman, pihaknya juga meminta agar semua parpol yang akan menggelar kampanye di lapangan terbuka, memperhatikan hal kecil seperti ini. ”Ya tolonglah, mari kita jaga rasa aman dan nyaman bersama untuk lebih menyukseskan pemilu,” tukasnya.

PIPA PDAM SUDAH 20 TAHUN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pipa Induk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) sudah tua alias usianya sudah 20 tahun.

Karenanya perlu dilakukan pergantian pipa, agar keluhan pelanggan air bersih tidak ada, lantaran airnya mengalami kebocoran di tengah jalan sehingga tidak sampai ke rumah penduduk.

”Kita akui pipa PDAM di wilayah Kecamatan Sungai Pinang saat ini usianya sudah mencapai 20 tahun, sehingga sudah waktunya dilakukan peremajaan kembali terhadap pipa tersebut,” ujar Direktur PDAM Tirta Ogan, Zulkarnain kepada Irdess Sumsel, kemarin (17/3).

Menurut Zulkarnain, panjangnya pipa induk yang sudah waktu dilakukan perbaikan tersebut mencapai sembilan kilogmeter. Saat ini proses perbaikannya tengah dilaksanakan dengan anggaran dari APBN.

”Dengan mengganti seluruh pipa induk yang panjangnya sembilan kilometer dengan pipa jenis PVC yang mempunyai daya ketahanan lebih dari 20 tahunan,” terang Zulkarnain.

Dikatakannya, PDAM Tirta Ogan saat ini baru bisa melayani pelanggan sebanyak 5115 rumah penduduk diwilayah Kecamatan Indralaya, Sungai Pinang, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Payaraman, Betung.

”Pelanggan yang terbanyak ada di ibukota kabupaten yakni Kecamatan Indralaya mencapai 1100 pelanggan. Sedangkan total pelanggan saat ini baru mencapai 5115 pelanggan,” terangnya.

Zulkarnain melanjutkan, pada anggaran 2014 ini, pihaknya akan melakukan pengembangan PDAM di dua kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Rantau Alai dan Kecamatan Rantau Panjang.

”Booster Water Treat Plant sudah kita kerjakan, tinggal pemasangan jaringan sambungan ke rumah-rumah penduduk, dan tanah ini akan dilakukan,” imbuh pria berkacamata ini.

Diakui Zulkarnain, harga tarif PDAM Tirta Ogan bagi setiap pelanggan, masih relatif murah yakni Rp1100 per meter kubik, sehingga biaya operasional PDAM tidak bisa ditutupi dengan harga tarif tersebut. Idealnya saat ini harga tarif PDAM semestinya berkisar Rp2500 per meter kubik.

”Memang kita berencana akan menaikan tarif. Tapi, saat ini kita masih melakukan penghitungan dengan BPKP, untuk menentukan standar yang cocok dengan tarif yang kita naikkan,” terangnya.

Ditambahkannya juga, bahwa PDAM yang dipimpinnya sudah tiga kali mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2010 dari kantor akuntan publik.