TINDAK PIDANA ORHANDA MENDOMINASI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Selama tahun 2013, kasus tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda (Orhanda) mendominasi pada kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung, Kabupaten OKI.

Dari 594 berkas perkara Pidana Umum (Pidum) yang diselesaikan, ada 333 berkas kasus tindak pidana Orhanda. Jika dilihat dari jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 lalu.

Kepala Kejari (Kajari) Kayuagung, Subeno SH mengatakan, sebanyak 594 kasus yang terselesaikan, 333 meliputi perkara tindak pidana Orhanda, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya. ”Tindak pidana seperti Curat, Curas, dan penganiayaan sebanyak 333 kasus. Kemudian ketertiban umum sebanyak 71 kasus dan tindak pidana umum lainnya sebanyak 190 kasus,” terangnya.

Dari jumlah berkas perkara pidum yang ditangani Kejari Kayuagung, sampai sekarang tindak pidana curas dan curat masih mendominasi. ”Jika kita melihat berkas perkara curas yang masuk, sangat sadis. Banyak para pelaku curas tidak segan-segan melukai, bahkan membunuh korbannya, salah satu kasus curas yang menewaskan dua sejoli yang ditembak kepalanya, pelakunya kita tuntut dengan pidana penjara seumur hidup,” tegasnya.

Untuk kasus penganiayaan dengan pemberatan, menurut Kajari yang paling tinggi tuntutan hukumannya adalah kasus pembunuhan pasangan suami istri di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing OKI dengan cara digorok di depan anak korban yang masih balita.

Ditambahkan Kasi Pidum Kejari Kayuagung, Ibrahim Meydi, kasus tindak pidana Orhanda merupakan pelimpahan dari kepolisian. ”Kasus curas, curat dan anirat merupakan pelimpahan dari dua polres, yakni Polres OKI dan Ogan Ilir (OI),” tukasnya.

810 HEKTAR SAWAH TERENDAM

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Sedikitnya 810 hektar sawah milik warga di tujuh desa dalam Kecamatan Lempuing dan Lembaga Jaya OKI, terendam banjir. Akibatnya, tanaman yang baru berusia sekitar dua minggu tersebut dipastikan fuso dan petani mengalami kerugian lebih kurang Rp5 milyar.

Menurut petani warga Desa Sungai Belida dan Lubuk Makmur, Imam Syafei, Munawir dan Yatimin, bahwa bencana banjir melanda desanya sudah sejak satu minggu ini. Namun saat itu belum menenggelamkan padi.

Setelah dua tiga hari ini, wilayah tersebut sering diguyur hujan deras membuat tanaman padi tenggelam kedalaman hingga satu meter lebih. ”Selain menenggelamkan sawah warga, juga puluhan hektar kebun karet ikut terendam banjir,” ujarnya kemarin (10/1).

Dikatakan Yatimin, bahwa luas sawah miliknya kurang lebih 1,5 hektar terhampar di pinggir jalan aspal Desa Lubuk Makmur. ”Akibat terendam air, aku mengalami kerugian Rp7,5 juta dengan rincian biaya untuk pembersihan lahan, pupuk, bibit dan lainnya,” urainya.

Hal senada juga dikatakan, H Munawir dan Imam Syafei, bahwa sawahnya seluas 1 hektar lebih di Desa Sungai Belida juga ikut terendam. Dipastikan kalau air sudah surut tanaman padi mengalami mati atau fuso, karena air merendam padi sudah lebih dari sepuluh hari.

Karena itu, Munawir mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI atau Pemprov Sumsel untuk cepat tanggap segera membantu menyalurkan bibit padi kepada petani, jangan sampai terlambat sebab kalau terlambat nanti keburu air sudah surut.

”Karena petani terlebih dulu akan menyemaikan bibit tersebut sebelum ditanam, kalau tanam kedua terlambat bisa mengancam terjadi rawan pangan, sebab stok beras petani sudah mulai menipis,” bebernya.

Sementara UPTD Pertanian Kecamatan Lempuing Jaya, Slamet mengakui bahwa sawah di tujuh desa dalam Kecamatan Lempuing Jaya terendam antara lain sawah warga Desa Muara Burnai I dan II, Rantau Durian I dan II, Tanjung Sari I, Sungai Belida dan Lubuk Makmur.

”Adanya bencana banjir ini sudah saya laporkan ke Dinas Pertanian OKI, kita belum tahu solusinya, namun petani mengharapkan bantuan bibit padi, karena yang dibutuhkan petani adalah bibit padi,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian OKI, Ir Asmar Wijaya ketika dihubungi melalui telepon selulernya beberapa kali tidak mendapatkan jawaban.

BERHASIL UNGKAP 7 KASUS KORUPSI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Walaupun sejak awal hanya memasang target empat pengungkapan kasus korupsi di wilayah OKI dan Ogan Ilir (OI), namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung malah berhasil mengungkap tujuh kasus korupsi selama tahun 2013 lalu.

Untuk tahun 2014 ini, pihak Kejari Kayuagung tetap mematok target yang sama seperti tahun sebelumnya yakni sebanyak empat kasus. Akan tetapi jika ada temuan dan laporan lain maka tetap akan diproses.

Kepala Kejari Kayuagung, Subeno SH mengatakan, walaupun pada 2013 lalu pihaknya berhasil mengungkap kasus korupsi melebihi target, namun pihaknya tidak berbesar hati lantaran masih banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di OKI dan OI yang belum terungkap.

”Kita ditargetkan mengungkap 4 kasus korupsi dan terealisasi 7 kasus, 3 kasus inkrah, 1 kasus masih dalam pemberkasan dan 3 kasus lagi dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” kata Subeno kepada Irdess Sumsel, kemarin (9/1).

Menurutnya, empat kasus yang sudah selesai diantaranya, kasus korupsi pembangunan perumahan transmigrasi di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten OI yang menjerat kontraktor dan pejabat Disnakertrans OI.

Kemudian kasus pungutan tidak sah dalam program redistribusi lahan pertanian di Desa Cahaya Emas, yang melibatkan tiga tersangka, yakni mantan Kades, Kades aktif dan pejabat Badan Pertahanan Nasional (BPN) OKI dan kasus penjualan 10 unit handtracktor bantuan pemerintah oleh mantan Kepala UPTD dan mantan Kades Kepahyang Kecamatan Lempuing Jaya OKI.

”Untuk kasus korupsi Disnakertrans OI, kasus pungutan redistribusi lahan pertanian di Desa Balian sudah inkrah, sementara kasus penjualan handtracktor di Desa Kapahyang masih dalam proses penuntunan,” tegasnya.

Pengungkapan kasus korupsi ini menuntut Subeno, merupakan bentuk keseriusan dari Kejari untuk mengungkap kasus korupsi di OKI. ”Sudah pernah saya sampaikan bahwa, kita tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi, baik OKI maupun OI. Jika memang ada tindak pidana korupsi maka tetap akan kita usut,” tukasnya.

Mengenai target penungkapan kasus di tahun 2014, Subeno menuturkan, pihaknya seminimal mungkin harus dapat mengungkap 4 kasus korupsi di OKI dan OI. ”Kalau dilihat dari anggarannya kita minimal ditargetkan 4 kasus korupsi, tetapi kami yakin bisa mengungkap lebih dari empat kasus, saat ini saja kita sudah ada 2 kasus korupsi yang masih dalam penyelidikan,” bebernya.

Kasi Pidana Khusus, Edowan SH menambahkan, sisa kasus di 2013 saat ini sudah masuk dalam proses pemberkasan sebanyak 3 kasus, salah satunya kasus korupsi dana PNPM di Kecamatan Pedamaran OKI.

”Kasus PNPM kita masih menunggu saksi ahli, kemudian di tahun 2014 sudah masuk 2 kasus, yakni kasus penyalahgunaan daana yayasan Universitas Islam OKI (Uniski) senilai Rp700 juta dan dana bantuan Dirjen DIKTI Rp1 miliar serta kasus pengadaan bibit dan pakan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) OKI, keduanya masih dalam penyelidikan,” tandasnya.

ANNAHIR PIMPIN KPU OI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Annahir dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) melalui kesepakatan seluruh komisioner saat pembentukan struktur kepengurusan. Sebelumnya, lima komisioner KPU OI ini dilantik di Palembang oleh KPU Sumsel.

Mantan Ketua KPUD Ogan Ilir, Amrah Muslimin yang kini kembali masuk dalam jajaran anggota KPU OI dan menjabat sebagai Divisi Ogan Ilir berdasarkan kesepakatan para anggota.

”Bukan pihak KPU Sumsel yang memilih, ini hasil kesepakatan kita sebagai anggota yang terpilih dan dilantik kemarin (Selasa, red). Ya, pemilihan Annahir sbeagai ketua secara aklamasi yang kita pilih hasil kesepakatan kita sendiri,” kata Amrah, Rabu (8/1).

Disinggung kenapa dirinya tidak lagi menjadi ketua, Amrah menjelaskan, jabatan kepemimpinan itu adalah sebuah ilmu, yang tentunya perlu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. ”Saya memang tidak mau ditunjuk sebagai ketua kembali. Kepemimpinan ini bagi saya ilmu, karena itu saya memberikan kesempatan yang lain untuk mendapatkan ilmu dari menjadi ketua KPU,” imbuhnya.

Sebaliknya, lanjut Amrah, dirinya yang selama menjadi pemimpin sudah bisa memerintah dan marah, kini dia akan merasakan juga bagaimana dimarahi pimpinan dan disuruh-suruh.

Sementara itu, Annahir mengaku, setelah dilantik dan terpilih sebagai ketua, akan melakukan konsolidasi dengan anggota lain dan staf-staf lainnya di KPU OI. ”Yang pasti kalau kita kerja di KPU ini kolektif, semua kegiatan itu kebersamaan, dan kita siap jalankan ini, dukungan mendia juga kita harapkan agar bisa berjalan baik,” ujarnya.

Annahir menjelaskan, pihaknya juga berharap agar kasus Pileg 2009 yang lalu jangan sampai terulang lagi. ”Ya seperti tertukar antar dapil,” imbuhnya.

Masalah pembangunan kantor baru, jelas Annahir, pihaknya berkomitmen kantor itu akan dibangun pada 2015 mendatang. ”Masalah kantor ini kita tindaklanjuti lagi, kita usahakan lagi, 2014 tidak mungkin dibangun, mungkin 2015 nanti akan kita lakukan tahapan pembangunan, lokasi lahan masih tetap sama, 3.400 meter persegi atau ¼ hektar lebihlah,” tukasnya.

DEWAN DESAK KEMENAG OI INVESTIGASI INTERNAL

IRDESS, INDRALAYA, OI – Adanya dugaan masalah pemotongan dana sertifikasi guru honorer di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebesar Rp3 juta perhonorer. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OI mendesak Kepala Kemenag Ogan Ilir untuk melakukan investigasi masalah ini.

”Selaku Ketua Komisi 4 DPRD OI, kami mendesak Kemenag OI untuk menyelesaikan permasalahan pemotongan dana untuk sertifikasi tersebut dan melakukan investigasi internal dengan segera,” tegasnya kepada Irdess Sumsel, Rabu (8/1).

Menurut dia, jika masalah ini terus berlarut-larut, bukan tidak mungkin membuat tenaga honorer terbebani, dan efeknya tidak bisa bekerja dengan maksimal. ”Jangan sampai para guru dan honorer merasa terbebani oleh pungli-pungli yang pada akhirnya dapat merusak sistem di Internal Kemenag sendiri apalagi saat ini Kemenag pusat sedang giat-giatnya mereformasi dirinya,” paparnya.

Sehingga lanjut dia, sebuah kewajaran apabila Kemenag di daerah juga melakukan hal yang serupa. ”Jadi sekali lagi kami minta dengan segera, pihak Kemenag melakukan investigasi internal,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para guru honorer di lingkungan Kemenag sudah beberapa tahun menjalani sebagai tenaga pengajar honorer, mereka merasa didzalimi. Hasil jerih payah mereka selama setahun diduga dipotong oknum Kemenag.

Tak tanggung-tanggung, si oknum diduga memotong dana sertifikasi guru honorer selama setahun sebesar Rp 3 juta perkepala, dari yang seharusnya diterima para guru honorer yang bersertifikasi sebesar Rp 18 juta perorang.

Hal ini diungkapkan salah seorang guru honorer bersertifikasi yang meminta namanya tidak disebutkan di koran. Menurut dia, pemotongan yang dilakukan oknum Kemenag Bumi Caram Seguguk ini sangat tidak beralasan dan mengada-ngada.

”Kita tidak tahu persis apa alasan pihak Kemenag memotong. Sebenarnya kita sangat keberatan, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak diberi, dana kita dihambat, dan bisa-bisa tidak cair,” keluhnya kepada Irdess Sumsel, Senin (6/1).

ELPIJI 12 KG MASIH DIJUAL RP 150 RIBU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sepertinya instruksi PT Pertamina yang menurunkan kembali gas elipiji 12 Kilogram (kg), belum digubris pengecer gas elpiji 12 kg di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Pasalnya, hingga saat ini masih ada ditemukan pengecer yang jual gas elpiji 12 Kg sebesar Rp150 ribu pertabung.

Padahal di agen yang cukup besar di Kabupaten OI, untuk gas elpiji 12 kg dijual dengan harga Rp95 ribu pertabung, turun dari sebelumnya yang ditetapkan kenaikan sebesar 60 persen, yakni sebesar Rp132 ribu pertabung yang dijual di OKI.

”Kami jual tinggi ini, karena masih stok lama yang kami ambil diagen seharga Rp132 ribu pertabung. Jadi, wajar jika kami masih jual Rp150 ribu. Kalau barang lama kami habis dan mengambil baru dengan harga Rp95 ribu pertabung, baru bisa jual Rp100 sampai 110 pertabung,” ujar Mamat, salah satu pengecer gas elpiji 12 kg di Indralaya pada Irdess Sumsel, kemarin (8/1).

Harga yang cukup tinggi juga dijual pengecer di Kecamatan Indralaya, seperti yang dilakukan Riono. Menurutnya, pihaknya belum bisa menurunkan gas elpiji 12 kg, sebelum stok lama yang diambilnya di agen seharga Rp132 ribu pertabung.

”Kalau kami turunkan, serentak dengan yang ditetapkan pihak Pertamina, kami rugi besar. Jangankan mau untung, rugi besar malah,” ucap bapak empat anak ini.

Terpisah, salah satu agen gas elpiji 12 kg terbesar di Bumi Caram Seguguk, PT Nadia Makmur Abadi, saat ini sudah memberlakukan penurunan gas elpiji 12 kg, meskipun stok yang mereka miliki masih stok lama.

”Stok kami ini dari tanggal 4 Desember lalu. Kita mendapat suplai gas elpiji 12 kg ini sebanyak 300 tabung, dan hingga saat ini belum habis,” ujarnya.

Demham masuknya 300 tabung sejak 4 Desember lalu, katanya, sudah beberapa kali terjadi naik turunnya harga, mulai dari Rp88 ribu, Rp130 ribu, Rp132 ribu dan turun lagi Rp124 ribu, bahkan saat ini Rp95 ribu.

”Saya ini hanya sebagai pengelola ini PT ini, masalah naik turunnya harga itu wewenang bos, jadi saya ikuti saja. Tapi memang sempat berpengaruh pada penjualan,” terangnya.

Terpisah, di Baturaja, Kabupaten OKU lonjakan harga gas elpiji 12 kg, sepertinya tidak terjadi untuk harga jual eceran gas elpiji ukuran 3 kg. Apalagi pasca kebijakan pemerintah pusat yang tidak menaikan harga jual gas elpiji ukuran 3 kg.

Pantaun di sejumlah pengecer yang ada di Kota Baturaja, stok gas elpiji ukuran 3 kg masih banyak tersedia dan masih mudah dijumpai di setiap pengecer dan pangkalan.

Selain mudah didapat, harga jual gas elpiji 3 kg juga tidak mengalami perubahan harga. Seperti di pangkalan elpiji milik Heri (39), yang ada di Kelurahan Kemalaraja.

Diakui Heri jika saat ini penjualan maupun distribusi gas elpiji ukuran 3 kg masih sangat lancar. ”Baik untuk stok dari agen, maupun yang kita jual ke masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, meski saat ini penjualan gas elpiji ukuran 12 kg sempat melonjak, namun tidak sangat berpengaruh adanya kenaikan penjualan dan tingkat daya beli masyarakat terhadap gas elpiji ukuran 3 kg.

DIBALIK PERAYAAN HUT OI, ADA KAMPANYE TERSELUBUNG

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ditengah perayaan HUT Ogan Ilir yang dilaksanakan di gedung DPRD Ogan Ilir kemarin (7/1) beredar selebaran kampanye terselubung oleh salah satu Caleg (calon legislatif), momentum tersebut seakan dijadikan ajang sosialisasi selebaran salah satu calon legislatif agar pada pileg mendatang dapat meraih suara yang banyak. Iklim Cahya, diduga sengaja menyebarkan selebaran tersebut untuk mempromosikan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil III Kab.OKI -Kab.OI, dengan nomor urut 10, bertuliskan mohon do'a dan dukungannya disertai ajakan mencoblos nomor urut 10.

Sementara itu, Kepala Bidang Investigasi NGO/LSM PBM, Panwas harus mencermati dalam setiap kegiatan dimanapun, Panwas diminta berkordinasi dengan Panwascam dan PPL, ketika ada temuan semacam selebaran pada hari ini, (7/1). Panwas harus serta merta mengklarifikasi kepada calon tersebut, berdasrkan PKPU No 15 tahu 2013 bahwa Panwas mempunyai dalam memonitor kegiatan partai politik sekecil apapun. Meskipun pada Pileg April 2014 mendatang Panwas tidak mempunyai wewewang penuh untuk mengeksekusi, ya paling tidak berkoordinasi dengan KPU untuk menindaklanjutinya, “ungkapnya.

Hal senada dikatakan oleh salah satu calon legislatif yang enggan disebutkan namanya, seharusnya sebagai politisi senior dan berpengalaman sebaiknya tidak memulai start kampanye sebelum waktu nya, "apalagi ini kan acara sakral" ini sudah mengangkangi peraturan yang ada "kalau memang diperbolehkan demikian kamipun siap menyebarkan selebaran yang berisikan profil pibadi dari ketua DPRD Ogan Ilir tersebut, banyak dari masyarakat yang bertanya kepada saya, mengapa pada acara seperti itu dimanfaatkan oleh  orang nomor satu di DPRD OI.

Sekali lagi saya sangat menyangkan hal ini, marilah kita berkompetisi (sesama caleg,red) dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan, jangan colong menyolong start kampanye seperti ini. Besar kemungkinan hal tersebut dilakukan atas dasar karena takut kalah dalam berkompetensi pada pemilihan legislatif 4 April mendatang.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Iklim Cahya belum dapat dikonfirmasi mengingat nomor telepon sedang dalam keadaan tidak aktif.