PILKADES SUNGAI SODONG DITINJAU ULANG

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) segera membentuk tim untuk meninjau ulang hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji OKI.

Pasalnya, Pilkades yang digelar pada 23 Desember lalu itu, dinilai perlu ditinjau ulang lantaran cacat hukum karena Maona selaku Kades terpilih diduga menggunakan ijazah palsu. Begitu juga salah satu tahapan verfikasi administrasi calon Kades tidak dijalankan oleh panitia pemilihan.

Kepala BPMPD OKI, HM Ali Amir saat dikonfirmasi, Kamis (2/1), membenarkan jika pihaknya segera membentuk tim untuk meninjau ulang hasil Pilkades Sungai Sodong. ”Ada laporan yang masuk kepada kami bahwa Kades terpilih Maona diduga menggunakan ijazah palsu, ini akan kita cek langsung ke Dinas Pendidikan apakah benar yang bersangkutan menggunakan ijazah palsu,” ujar Ali Amir.

Selain itu, kata Ali, ada salah satu tahapan dalam Pilkades Sungai Sodong, yakni tahapan verifikasi berkas, tidak dilaksanakan oleh panitia. ”Pendaftaran dibuka 7-21 Desember, seharusnya ada verifikasi berkas calon dari pihak kabupaten, tetapi hal itu tidak dilakukan panitia, namun tiba-tiba tanggal 23 Desember, tepatnya hari Senin, dilaksanakan Pilkades yang digelar mendadak. Jadi kapan verifikasi berkasnya? Sementara hari Minggu kan libur dan memang pihak kita belum pernah memverifikasi ijazah para calon Kades Sungai Sodong,” terangnya.

Dikatakan Ali, jika hasil peninjauan ulang yang dilakukan tim dari BPMPD ternyata benar Kades terpilih menggunakan ijazah palsu, maka hasil Pilkades akan dibatalkan dan akan dilakukan Pilkades ulang.

Sementara itu, atas dugaan penggunaan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan administrasi Pilkades Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kades terpilih Maona, dilaporkan lawannya, Cican ke SPKT Polres OKI. Laporannya tertuang dalam laporan polisi bernomor LP/B/457/XII/2013/Sumsel/Res OKI.

Cican didampingi rekannya Adelia, mengatakan, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Kades terpilih, pihaknya memiliki sejumlah bukti. ”Dari nilai ijazah rata-rata Kades mendapatkan nilai yang baik, seperti bahasa Arab, namun kenyataannya saya tahu betul yang bersangkutan saja tidak bisa berbahasa Arab. Selain itu juga, ada bukti rekaman yang kami pegang atas pengakuan dari pihak penyelenggara pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut mengakui ijazah itu palsu, karena pengeluarannya sepihak tanpa diketahui Dinas Pendidikan,” beber Cican.

Selain menggunakan ijazah palsu, kata Cican, pelaksanaan Pilkades di Desa Sungai Sodong banyak indikasi kecurangan. Pihaknya meminta kemenangan terhadap Maona dibatalkan, karena terindikasi cacat hukum. Pihaknya juga meminta kepada kepolisian agar memproses laporan penggunaan ijazah palsu oleh Kades terpilih Maona.

”Kita minta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan kita dan kepada pemerintah setempat yang dalam hal ini BPMPD untuk membatalkan hasil kemenangan Kades terpilih yang kami nilai cacat hukum,” tandasnya.

DEBIT AIR MULAI MENINGKAT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Debit air di daerah perairan wilayah Kabupaten Ogan Ilir (OI), sudah mulai meningkat sejak beberapa hari terakhir. Hal ini dikarenakan hujan hampir setiap hari turun.

Pantauan Irdess Sumsel, kondisi sungai mulai tinggi dan meluap dan rawa-rawa sudah terlihat layaknya seperti sebuah pantai yang luas. Padahal, kalau lagi surut terlihat jelas bahwa itu adalah rawa-rawa.

Seperti dikawasan Tanjung Putus, yang merupakan kawasan komplek perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI, sudah seperti sebuah danau yang luas atau pantai.

Begitu juga terhadap kondisi sungai Ogan dan sungai Musi yang ada di wilayah OI. Seperti di kawasan Kecamatan Pemulutan, air sungai mulai meninggi dan tekanan air cukup deras.

Bahkan luapan air sungai sudah memasuki rawa-rawa atau persawahan, dan menggenangi halaman rumah warga yang tinggal di bantaran sungai.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab OI, Drs A Syarkoni SSos MM mengatakan, memang pada setiap dipenghujung tahun akan terjadi peningkatan intensitas hujan dan berlanjut pada di awal tahun.

Akibat tingginya intensitas hujan tersebut, membuat sungai menjadi meluap dan memasuki persawahan dan menggenangi halaman rumah penduduk.

Untuk itu, diminta kepada masyarakat untuk siaga satu dalam menanggulangi bencana banjir yang bakal terjadi, mengingat wilayah Kabupaten OI mayoritas sebagian diisi dengan wilayah perairan. ”Kami minta kepada masyarakat untuk siaga satu dalam mengantisipasi bencana banjir,” ujarnya.

Dikatakannya juga, pihaknya juga sudah menyiapkan personil tagana yang sudah dilakukan pelatihan dan pembinaan, sehingga setiap waktu bisa tenaganya dibutuhkan siap melakukan tugasnya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana.

”Begitu juga kebutuhan logistik, seperti tenda, perahu karet juga sudah disiapkan bila sewaktu-waktu dibutuhkan,” bebernya.

569 KEJAHATAN DIUNGKAPKAN, 171 LAKALANTAS

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Sepanjang tahun 2013, trend tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten OKI sebanyak 1.017 jenis. Hal ini terjadi peningkatan di tahun 2012 yang berjumlah sebanyak 950 jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana mencakup kejahatan konvensional, narkoba dan korupsi.

Dari 1.017 jenis tindak pidana di tahun 2013, jajaran Polres OKI berhasil mengungkap 569 kasus, atau 56 persen, itu artinya masih ada 448 kasus yang belum terungkap dan menjadi pekerjaan rumah (PR) di tahun 2014.

Jika dibandingkan tahun 2012, jumlah aksi tindak pidana mengalami peningkatan, begitu juga penyelesaiannya mengalami peningkatan.

”Di tahun 2012 aksi tindak pidana terjadi sebanyak 950 kasus, terungkap sebanyak 538 kasus. Sementara di tahun 2013 aksi tindak pidana berjumlah 1.017 kasus dan terungkap 569 kasus. Beberapa kasus yang belum terungkap jelas menjadi PR kita di tahun 2014 yang harus kita ungkap,” kata Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat saat menyampaikan Anev tahun 2013 di Mapolres OKI, kemarin (30/12).

Dirincikannya, kejahatan konvensional terjadi sebanyak 964 kasus dapat diselesaikan sebanyak 516 kasus. Kemudian pengungkapan narkoba mengalami peningkatan sebanyak 100 persen, di tahun 2012 sebanyak 14 kasus dan di tahun 2013 sebanyak 51 kasus. ”Kasus korupsi di tahun 2012 sebanyak 1 kasus dan tahun ini meningkat sebanyak 2 kasus,” terangnya.

Diterangkannya, untuk kejahatan menonjol di tahun 2013 mengalami penurunan. Dimana di tahun 2012 berjumlah 750 kasus dan terungkap 231 kasus, sementara di tahun 2013 kasus tindak pidana seperti Curas, Curat, Curanmor, Anirat dan penggelapan berjumlah 614 kasus dan terungkap sebanyak 265 kasus atau 43 persen. ”Kasus Curas berjumlah 176 kasus berhasil diungkap sebanyak 55 kasus, kemudian kasus Curat sebanyak 252 kasus berhasil diungkapakn sebanyak 100 kasus, Curanmor sebanyak 63 kasus dan terungkap sebanyak 23 kasus, penggelapan sebanyak 39 kasus, terungkap 27 kasus dan Anirat sebanyak 84 kasus penyelesaian sebanyak 60 kasus,” urainya.

Terpisah, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Banyuasin, mencatat rata-rata setiap dua hari sekali terjadi satu kali kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Banyuasin.

Kapolres Banyuasin, AKBP Achmad Iksan melalui Kasat Lantas, AKP Sukamto mengatakan, pihaknya mencatat sebanyak 171 kasus kejadian kasus kecelakaan lalu lintas di Banyuasin. Dengan 316 orang menjadi korban. Sebanyak 69 korban meninggal dunia, 99 korban luka berat dan 148 luka ringan. Dengan kerugian ditaksir Rp2 miliar lebih. ”Tapi, bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kecelakaan di Banyuasin dan korban meninggal akibat kecelakaan mengalami penurunan. Pada 2012 lalu terjadi 218 kasus kecelakaan, 151 meninggal dunia, 149 luka ringan dan 151 luka berat dan kerugian Rp1 miliar lebih,” jelasnya.

Menurut Sukamto, banyaknya jalan rusak di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Banyuasin, menjadi salah satu faktor menurunnya angka kecelakaan. Karena, pengendara dipaksa memacu kendaraan dengan pelan, lantaran banyak jalan berlubang.

”Biasanya kecelakaan fatal terjadi, akibat kendaraan ngebut. Kalau banyak jalan rusak, kendaraan tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi timbul masalah lain, hampir setiap hari kemacetan panjang hingga puluhan kilometer,” tuasnya.

KADES PUNGUT BIAYA WARGA TRANSMIGRASI RP2,5 JUTA/KK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di Desa Gajah Mati untuk mencari keuntungan. Dari 75 KK peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7, Kecamatan Sungai Menang, OKI. Ternyata para peserta dipungut biaya Rp2,5 juta/KK yang dikoordinir oleh sejumlah Kadus atas perintah Kades setempat.

Menurut keterangan dari seorang peserta transmigran Sisno (55) saat ditemui di kantor Disnakertrans kemarin (26/12), sebelum penempatan, mengakui kalau semua warga peserta transmigran diminta uang sebesar Rp2,5 juta. Pemungutan uang tersebut dikoordinir langsung oleh perangkat desa, yakni Kepala Dusun (Kadus), seperti Cak Ali, Indar Jono dan Nopli. Ketiga Kadus itu yang memungut uang dari warga peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7,” katanya.

Mengenai alasan pemungutan uang dan peruntukannya, dirinya tidak tahu pasti, namun semua peserta diminta uang sebesar itu. ”Kami tidak tahu  pak  uang itu untuk apa, kalau Kades saya tidak lihat, karena yang berperan langsung dalam pemungutan uang adalah Kadus. Tetapi menurut perintah Kades, penempatan peserta transmigrasi itu gratis,” tambahnya.

Mengenai adanya pungutan uang tersebut, juga dibenarkan oleh mantan perangkat desa setempat Supen Peri. Menurut dia yang kebetulan hadir di kantor Disnakertrans OKI saat penempatan kemarin. Pungutan uang terhadap peserta transmigrasi sebesar Rp2,5 juta adalah atas perintah Kades yang dikoordinir oleh para Kadusnya.

Kata dia, jumlah pungutan itu dinilai sangat besar, bila dikalkulasikan jumlah peserta transmigrasi sebanyak 100 KK, yang saat  ini baru ditempatkan 75 KK. ”Kita tahu sendiri para peserta transmigrasi bukan orang mampu, masa diminta uang dengan jumlah sebesar itu. Padahal jadi peserta transmigrasi dari pemerintah jelas-jelas gratis tidak dipungut biaya,” tegasnya seraya mengatakan kebijakan pungutan itu tidak pernah diberitahu melalui musyawarah.

Ditambahkannya, sesuai syarat dan ketentuan peserta harus orang pribumi dari Desa Gajah Mati. Namun ada salah satu peserta yang bukan orang pribumi, tiba-tiba bisa jadi peserta. ”Dan ini dugaan saya karena yang bersangkutan ada kedekatan dengan Kades.” ungkapnya.

Terpisah Kepala Disnakertrans OKI, Amiruddin, melalui Kabid Penempatan, Ir Pria Utama, saat dikonfirmasi terkait pungutan ini, menegaskan dari pihaknya semua peserta tidak pernah dipungut biaya sedikitpun. Karena menurut dia, mengenai kegiatan transmigrasi termasuk penempatan dananya sudah dianggarkan baik melalui APBD OKI maupun  APBN. ”Kalaupun ada pungutan mungkin kebijakan dari pihak desa, yang dalam hal ini Kades. Hal itu tidak dibenarkan, karena penempatan itu sudah ada anggarannya,” tandasnya.

1500 SERTIFIKAT TANAH GRATIS DIPUNGLI? (Kejari Periksa Kades Suryakarta)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kepala Desa (Kades) Suryakarta, Kecamatan Ogan Komering Ilir (OKI), Purnomo, kemarin memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung. Hal ini terkait dugaan pungutan terhadap program sertifikat gratis lahan transmigrasi di Desa Suryakarta pada tahun anggaran 2011 lalu.

Pantauan di lapangan, oknum Kades Suryakarta ini diperiksa sejak pagi hingga sore oleh penyidik Kejari Kayuagung. Saat ini oknum Kades tersebut masih berstatus sebagai saksi dan penyidik masih mengumpulkan data-data terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh oknum Kades tersebut.

Kepala Kejari Kayuagung, Subeno SH melalui Kasi Pidsus Edowan SH membenarkan saat ini penyidik sedang memeriksa oknum Kades Suryakarta sebagai saksi. ”Kades Suryakarta baru kita panggil untuk pertama kali, saat ini statusnya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli dalam program pembuatan sertifikat gratis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun anggaran 2011,” ujar Edowan.

Menurut dia, pihaknya akan memeriksa saksi-saksi lain terkait kasus tersebut, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI, kemudian Disnakertrans OKI dan Bagian Pertanahan Pemkab OKI. ”Nanti pihak terkait akan kita periksa, seperti BPN, Disnakertrans dan pihak lainnya,” urainya.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun Irdess Sumsel di lapangan, bahwa untuk program sertifikat gratis dari Kemenakertrans RI untuk Desa Suryakarta ada sebanyak 216 persil, seharusnya tidak dipungut biaya sedikitpun, tetapi oleh oknum Kades dipungut bervariasi antara Rp3,2 juta-Rp4 juta.

Untuk di OKI sendiri, tahun 2011 ada bantuan sebanyak 1500 lembar sertifikat gratis kepada masyarakat transmigrasi di enam Kecamatan Kabupaten OKI.

Kepala BPN OKI, Tri Astuti SH melalui Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Sofian Hutagalung SH mengatakan, total seluruh sertifikat yang dicetak sebanyak 1500 lembar. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN, merupakan usulan yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI ke BPN dan setelah itu akan turun DIPA dari Kemenakertrans.

”Kita hanya memprosesnya saja, sementara untuk pengusulan lokasi, jumlah dan persyaratan lainnya diajukan oleh Disnakertrans OKI,” ungkapnya.

Wilayah transmigrasi yang diusulkan pada tahun 2011 lalu diantaranya, Kecamatan Mesuji Makmur sebanyak 3 desa yaitu Desa Beringin Jaya sebanyak 27 sertifikat, Desa Bina Karsa 90 sertifikat dan Desa Suryakarta sebanyak 216 sertifikat. Kemudian Kecamatan Lempuing ada Desa Sukamulia sebanyak 60 sertifikat, Kecamatan Mesuji Raya sebanyak empat desa yaitu, Desa Dabuk Makmur 100 sertifikat, Desa Sidomulyo 75 sertifikat, Desa Kemang Indah 75 sertifikat dan Desa Sumber Baru sebanyak 600 sertifikat.

Untuk Kecamatan Air Sugihan terdapat empat desa yakni, Desa Nusantara 75 sertifikat, Desa Simpang Heran 134 sertifikat, Desa Banyu Biru 102 sertifikat, Desa Srijaya Baru sebanyak 100 sertifikat. Kecamatan Sungai Menang yang terdiri dari dua desa, diantaranya Desa Gajah Mukti sebanyak 76 sertifikat dan Desa Gajah Mulya sebanyak 60 sertifikat. Demikian Kecamatan Tulung Selapan adalah Desa Jaya Mamur atau Desa Rantau Lurus sebanyak 250 sertifikat.

KPU GANDENG 15 RELAWAN DEMOKRASI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Guna menekan angka golongan putih (golput) pada pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) pada April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir menggandeng 15 Relawan Demokrasi (Reldem).

Menurut Ketua KPU Ogan Ilir Amrah Muslimin, dengan adanya Reldem ini diupayakan tingkat partisipasi pemilihan di Ogan Ilir mencapai 80 persen. ”Untuk Ogan Ilir ada 15 Reldem. Reldem ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa Unsri, guru SMA, LSM, dan tokoh masyarakat. Keberadaan Reldem ini merupakan perpanjangan tangan KPU dalam menyosialisasikan pesta demokrasi,” ujar Amrah, Selasa (24/12).

Dia mengaku, sebenarnya Reldem ini merupakan program pusat yang diikuti seluruh KPU di Indonesia. Tugas utama Reldem semata-mata untuk menekan angka golput yang kian meningkat. Caranya, lanjut dia, para Reldem ini menyosialisasikan pesta demokrasi, terutama di daerah-daerah yang dianggap terpencil dan jauh.

”Dalam menjalankan tugasnya, setiap Reldem diberikan pembekalan dahulu. Mereka juga mendapatkan honor sebesar Rp300.000. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan,” tuturnya.

Dia menegaskan, indikator keberhasilan Reldem Demokrasi dalam menyosialisasikan pesta demokrasi dapat dilihat dari peningkatan partisipasi pemilih. Pada pileg 2009 lalu, kata dia, tingkat golput mencapai 30 persen. Kendatipun demikian, tingkat golput pada pileg justru lebih rendah dibanding pada pelaksanaan pilkada.

”Pada pileg 9 April nanti, kami harapkan golput dapat ditekan hingga 20 persen atau berada diratio 80 persen tingkat partisipasi pemilih,” kata Amrah seraya mengatakan saat ini total pemilih di Ogan Ilir mencapai 298.268 mata pilih, termasuk di dalamnya sekitar 5 persen pemilih pemula.

PENGUMUMAN TES CPNS MUNDUR LAGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) baik umum maupun honorer Kategori Dua (K2) mundur lagi.

Setelah diisukan bakal diumumkan tanggal 17, 21 Desember lalu. Kini pengumuman CPNS ini rencananya akan diumumkan, hari ini (24/12), bahkan isu terbaru akan diumumkan pada 27 Desember mendatang.

Tak pelak, masyarakat umum di Kabupaten OI menilai, pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) ada main mata atau menunggu jika ada orang yang mau membayar masuk CPNS.

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten OI, Drs Darjis melalui Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Mutasi, Fatoni mengatakan, pihaknya tidak pernah mengisukan pengumuman CPNS akan diumumkan tanggal tersebut. “Yan ada menurut surat atau SK yang kita terima, pengumuman CPNS tersebut tanggal 21 baik kategori umum maupun K2. Kalau ada yang ngomong tanggal 17 itu kami tidak tahu, kami tidak menghembuskannya,” ujarnya ditemui Irdess Sumsel di ruang kerjanya, kemarin (23/12).

Setelah itu, lanjutnya, tahu-tahu pihaknya mendapat kabar dan mendapat surat langsung dari pihak pusat pengumuman akan dipublikasikan di atas pada 24 Desember atau dalam minggu-minggu ini. “Besok (hari ini, red) baru pembukaan sampul pengumuman CPNS, yang akan dihadiri pihak PKK, Bupati, Kejaksaan, Kapolres, dan pihak Infektorat di ruang rapat Bupati,” ungkapnya.

Dalam pembukaan sampul pengumuman CPNS ini, lanjutnya, akan diadakan secara tertutup. “Kalau media mau hadir atau menyaksikan silahkan saja. Tapi, kita tidak bisa memastikan apakah boleh masuk atau tidak,” imbuhnya.

Selanjutnya katanya, setelah dibuka dan dihadiri para saksi-saksi yang sudah ditentukan, Bupati sebagai orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk tersebut akan membuatkan SK, dan baru bisa diumumkan melalui media.

“Bahan inilah yang nantinya baru bisa diumumkan lewat media. Namun, pengumuman ini baru untuk kategori umum, honorer kategori dua belum,” terang mantan Kepala Sekolah Unggulan Indralaya Utara ini.

Sedangkan untuk pengumuman hasil tes CPNS K2, pihaknya belum bisa memastikan. “Ya mungkin saja tanggal 27 Desember. Yang jelas, kami belum bisa memastikannya,” jelasnya.

Terpisah, di kota Pagaralam pengumuman hasil tes CPNS bakal dilakukan, hari ini (24/12). Hal tersebut dikatakan Kepala BKD Kota Pagaralam, Yapani Rahim melalui Kabid Formasi, Heriandi, kemarin (23/12).

Menurut Heriandi, hasil tes honorer K2 akan dilakukan menyusul nanti diperkirakan akhir Januari. “Hasil tes tenaga honorer K2 akan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi untuk umum. Ketentuan tersebut berdasarkan arahan pemerintah pusat. Sama waktu pengumumannya dengan yang umum. Kita tentunya menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat,” sebutnya.

Hasil tes penerimaan CPNS ini, lanjutnya, akan diumumkan secara serentak di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2013 melalui website Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembar jawaban komputer (LJK) tes CPNS 2013.