KADES PUNGUT BIAYA WARGA TRANSMIGRASI RP2,5 JUTA/KK

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di Desa Gajah Mati untuk mencari keuntungan. Dari 75 KK peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7, Kecamatan Sungai Menang, OKI. Ternyata para peserta dipungut biaya Rp2,5 juta/KK yang dikoordinir oleh sejumlah Kadus atas perintah Kades setempat.

Menurut keterangan dari seorang peserta transmigran Sisno (55) saat ditemui di kantor Disnakertrans kemarin (26/12), sebelum penempatan, mengakui kalau semua warga peserta transmigran diminta uang sebesar Rp2,5 juta. Pemungutan uang tersebut dikoordinir langsung oleh perangkat desa, yakni Kepala Dusun (Kadus), seperti Cak Ali, Indar Jono dan Nopli. Ketiga Kadus itu yang memungut uang dari warga peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7,” katanya.

Mengenai alasan pemungutan uang dan peruntukannya, dirinya tidak tahu pasti, namun semua peserta diminta uang sebesar itu. ”Kami tidak tahu  pak  uang itu untuk apa, kalau Kades saya tidak lihat, karena yang berperan langsung dalam pemungutan uang adalah Kadus. Tetapi menurut perintah Kades, penempatan peserta transmigrasi itu gratis,” tambahnya.

Mengenai adanya pungutan uang tersebut, juga dibenarkan oleh mantan perangkat desa setempat Supen Peri. Menurut dia yang kebetulan hadir di kantor Disnakertrans OKI saat penempatan kemarin. Pungutan uang terhadap peserta transmigrasi sebesar Rp2,5 juta adalah atas perintah Kades yang dikoordinir oleh para Kadusnya.

Kata dia, jumlah pungutan itu dinilai sangat besar, bila dikalkulasikan jumlah peserta transmigrasi sebanyak 100 KK, yang saat  ini baru ditempatkan 75 KK. ”Kita tahu sendiri para peserta transmigrasi bukan orang mampu, masa diminta uang dengan jumlah sebesar itu. Padahal jadi peserta transmigrasi dari pemerintah jelas-jelas gratis tidak dipungut biaya,” tegasnya seraya mengatakan kebijakan pungutan itu tidak pernah diberitahu melalui musyawarah.

Ditambahkannya, sesuai syarat dan ketentuan peserta harus orang pribumi dari Desa Gajah Mati. Namun ada salah satu peserta yang bukan orang pribumi, tiba-tiba bisa jadi peserta. ”Dan ini dugaan saya karena yang bersangkutan ada kedekatan dengan Kades.” ungkapnya.

Terpisah Kepala Disnakertrans OKI, Amiruddin, melalui Kabid Penempatan, Ir Pria Utama, saat dikonfirmasi terkait pungutan ini, menegaskan dari pihaknya semua peserta tidak pernah dipungut biaya sedikitpun. Karena menurut dia, mengenai kegiatan transmigrasi termasuk penempatan dananya sudah dianggarkan baik melalui APBD OKI maupun  APBN. ”Kalaupun ada pungutan mungkin kebijakan dari pihak desa, yang dalam hal ini Kades. Hal itu tidak dibenarkan, karena penempatan itu sudah ada anggarannya,” tandasnya.

1500 SERTIFIKAT TANAH GRATIS DIPUNGLI? (Kejari Periksa Kades Suryakarta)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kepala Desa (Kades) Suryakarta, Kecamatan Ogan Komering Ilir (OKI), Purnomo, kemarin memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung. Hal ini terkait dugaan pungutan terhadap program sertifikat gratis lahan transmigrasi di Desa Suryakarta pada tahun anggaran 2011 lalu.

Pantauan di lapangan, oknum Kades Suryakarta ini diperiksa sejak pagi hingga sore oleh penyidik Kejari Kayuagung. Saat ini oknum Kades tersebut masih berstatus sebagai saksi dan penyidik masih mengumpulkan data-data terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh oknum Kades tersebut.

Kepala Kejari Kayuagung, Subeno SH melalui Kasi Pidsus Edowan SH membenarkan saat ini penyidik sedang memeriksa oknum Kades Suryakarta sebagai saksi. ”Kades Suryakarta baru kita panggil untuk pertama kali, saat ini statusnya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli dalam program pembuatan sertifikat gratis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun anggaran 2011,” ujar Edowan.

Menurut dia, pihaknya akan memeriksa saksi-saksi lain terkait kasus tersebut, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI, kemudian Disnakertrans OKI dan Bagian Pertanahan Pemkab OKI. ”Nanti pihak terkait akan kita periksa, seperti BPN, Disnakertrans dan pihak lainnya,” urainya.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun Irdess Sumsel di lapangan, bahwa untuk program sertifikat gratis dari Kemenakertrans RI untuk Desa Suryakarta ada sebanyak 216 persil, seharusnya tidak dipungut biaya sedikitpun, tetapi oleh oknum Kades dipungut bervariasi antara Rp3,2 juta-Rp4 juta.

Untuk di OKI sendiri, tahun 2011 ada bantuan sebanyak 1500 lembar sertifikat gratis kepada masyarakat transmigrasi di enam Kecamatan Kabupaten OKI.

Kepala BPN OKI, Tri Astuti SH melalui Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Sofian Hutagalung SH mengatakan, total seluruh sertifikat yang dicetak sebanyak 1500 lembar. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN, merupakan usulan yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI ke BPN dan setelah itu akan turun DIPA dari Kemenakertrans.

”Kita hanya memprosesnya saja, sementara untuk pengusulan lokasi, jumlah dan persyaratan lainnya diajukan oleh Disnakertrans OKI,” ungkapnya.

Wilayah transmigrasi yang diusulkan pada tahun 2011 lalu diantaranya, Kecamatan Mesuji Makmur sebanyak 3 desa yaitu Desa Beringin Jaya sebanyak 27 sertifikat, Desa Bina Karsa 90 sertifikat dan Desa Suryakarta sebanyak 216 sertifikat. Kemudian Kecamatan Lempuing ada Desa Sukamulia sebanyak 60 sertifikat, Kecamatan Mesuji Raya sebanyak empat desa yaitu, Desa Dabuk Makmur 100 sertifikat, Desa Sidomulyo 75 sertifikat, Desa Kemang Indah 75 sertifikat dan Desa Sumber Baru sebanyak 600 sertifikat.

Untuk Kecamatan Air Sugihan terdapat empat desa yakni, Desa Nusantara 75 sertifikat, Desa Simpang Heran 134 sertifikat, Desa Banyu Biru 102 sertifikat, Desa Srijaya Baru sebanyak 100 sertifikat. Kecamatan Sungai Menang yang terdiri dari dua desa, diantaranya Desa Gajah Mukti sebanyak 76 sertifikat dan Desa Gajah Mulya sebanyak 60 sertifikat. Demikian Kecamatan Tulung Selapan adalah Desa Jaya Mamur atau Desa Rantau Lurus sebanyak 250 sertifikat.

KPU GANDENG 15 RELAWAN DEMOKRASI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Guna menekan angka golongan putih (golput) pada pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) pada April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir menggandeng 15 Relawan Demokrasi (Reldem).

Menurut Ketua KPU Ogan Ilir Amrah Muslimin, dengan adanya Reldem ini diupayakan tingkat partisipasi pemilihan di Ogan Ilir mencapai 80 persen. ”Untuk Ogan Ilir ada 15 Reldem. Reldem ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa Unsri, guru SMA, LSM, dan tokoh masyarakat. Keberadaan Reldem ini merupakan perpanjangan tangan KPU dalam menyosialisasikan pesta demokrasi,” ujar Amrah, Selasa (24/12).

Dia mengaku, sebenarnya Reldem ini merupakan program pusat yang diikuti seluruh KPU di Indonesia. Tugas utama Reldem semata-mata untuk menekan angka golput yang kian meningkat. Caranya, lanjut dia, para Reldem ini menyosialisasikan pesta demokrasi, terutama di daerah-daerah yang dianggap terpencil dan jauh.

”Dalam menjalankan tugasnya, setiap Reldem diberikan pembekalan dahulu. Mereka juga mendapatkan honor sebesar Rp300.000. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan,” tuturnya.

Dia menegaskan, indikator keberhasilan Reldem Demokrasi dalam menyosialisasikan pesta demokrasi dapat dilihat dari peningkatan partisipasi pemilih. Pada pileg 2009 lalu, kata dia, tingkat golput mencapai 30 persen. Kendatipun demikian, tingkat golput pada pileg justru lebih rendah dibanding pada pelaksanaan pilkada.

”Pada pileg 9 April nanti, kami harapkan golput dapat ditekan hingga 20 persen atau berada diratio 80 persen tingkat partisipasi pemilih,” kata Amrah seraya mengatakan saat ini total pemilih di Ogan Ilir mencapai 298.268 mata pilih, termasuk di dalamnya sekitar 5 persen pemilih pemula.

PENGUMUMAN TES CPNS MUNDUR LAGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) baik umum maupun honorer Kategori Dua (K2) mundur lagi.

Setelah diisukan bakal diumumkan tanggal 17, 21 Desember lalu. Kini pengumuman CPNS ini rencananya akan diumumkan, hari ini (24/12), bahkan isu terbaru akan diumumkan pada 27 Desember mendatang.

Tak pelak, masyarakat umum di Kabupaten OI menilai, pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) ada main mata atau menunggu jika ada orang yang mau membayar masuk CPNS.

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten OI, Drs Darjis melalui Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian dan Mutasi, Fatoni mengatakan, pihaknya tidak pernah mengisukan pengumuman CPNS akan diumumkan tanggal tersebut. “Yan ada menurut surat atau SK yang kita terima, pengumuman CPNS tersebut tanggal 21 baik kategori umum maupun K2. Kalau ada yang ngomong tanggal 17 itu kami tidak tahu, kami tidak menghembuskannya,” ujarnya ditemui Irdess Sumsel di ruang kerjanya, kemarin (23/12).

Setelah itu, lanjutnya, tahu-tahu pihaknya mendapat kabar dan mendapat surat langsung dari pihak pusat pengumuman akan dipublikasikan di atas pada 24 Desember atau dalam minggu-minggu ini. “Besok (hari ini, red) baru pembukaan sampul pengumuman CPNS, yang akan dihadiri pihak PKK, Bupati, Kejaksaan, Kapolres, dan pihak Infektorat di ruang rapat Bupati,” ungkapnya.

Dalam pembukaan sampul pengumuman CPNS ini, lanjutnya, akan diadakan secara tertutup. “Kalau media mau hadir atau menyaksikan silahkan saja. Tapi, kita tidak bisa memastikan apakah boleh masuk atau tidak,” imbuhnya.

Selanjutnya katanya, setelah dibuka dan dihadiri para saksi-saksi yang sudah ditentukan, Bupati sebagai orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk tersebut akan membuatkan SK, dan baru bisa diumumkan melalui media.

“Bahan inilah yang nantinya baru bisa diumumkan lewat media. Namun, pengumuman ini baru untuk kategori umum, honorer kategori dua belum,” terang mantan Kepala Sekolah Unggulan Indralaya Utara ini.

Sedangkan untuk pengumuman hasil tes CPNS K2, pihaknya belum bisa memastikan. “Ya mungkin saja tanggal 27 Desember. Yang jelas, kami belum bisa memastikannya,” jelasnya.

Terpisah, di kota Pagaralam pengumuman hasil tes CPNS bakal dilakukan, hari ini (24/12). Hal tersebut dikatakan Kepala BKD Kota Pagaralam, Yapani Rahim melalui Kabid Formasi, Heriandi, kemarin (23/12).

Menurut Heriandi, hasil tes honorer K2 akan dilakukan menyusul nanti diperkirakan akhir Januari. “Hasil tes tenaga honorer K2 akan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi untuk umum. Ketentuan tersebut berdasarkan arahan pemerintah pusat. Sama waktu pengumumannya dengan yang umum. Kita tentunya menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat,” sebutnya.

Hasil tes penerimaan CPNS ini, lanjutnya, akan diumumkan secara serentak di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2013 melalui website Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembar jawaban komputer (LJK) tes CPNS 2013.

PELEPASAN LAHAN KTM TUNGGU JUKNIS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ogan Ilir (OI) memastikan untuk pelepasan lahan konservasi yang berada di Kecamatan Indralaya Utara, khususnya di Desa Tanjung Pule dan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan sampai saat ini masih menunggu Petunjuk Teknis (juknis) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Pelepasan lahan konservasi tersebut sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No SK 822/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. “Memang rencananya pihak provinsi akan meninjau langsung ke lokasi dimaksud. Sampai saat ini, kami masih menunggu juknis provinsi terkait pelepasan kawasan hutan itu,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penyiapan Penempatan dan Pemukiman, Disnakertrans OI, Silpa Prajawati, kemarin (23/12).

Dijelaskannya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pelepasan hutan tersebut, seperti peninjauan langsung oleh provinsi. Sebab, lahan yang dikonservasi berada di lokasi PT YAL.

Untuk pelepasan lahan di Sumsel berdasarkan SK Menhut, masih kata Silpa, mencapai 210.559 hektar. Namun, khusus untuk konservasi lahan di wilayah OI. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahuinya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD OI, Eko Agus Sugiarto menambahkan, pihaknya siap mengawal perjuangan warga KTM Rambutan dan Tanjung Pule untuk mendapatkan lahan tersebut.

“Kami hanya berharap jangan sampai saat ada gesekan horizontal yang menimbulkan tindakan anarkistis. Ini yang kami hindari. Untuk itu, kami hanya berharap kepada provinsi untuk segera turun ke lokasi dan menyelesaikan permasalahan tapal batas,” ujar politisi Partai Hanura OI ini.

Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada warga untuk mengedepankan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah hutan ini.

Dari 2000 hektar lahan konservasi hutan menjadi lahan bermanfaat, masih kata Eko, warga hanya mengusulkan sekitar 620 hektar. Sisa lahan itu nanti akan dikembalikan ke pemerintah setempat.

PELAYANAN PUSKESMAS DIKELUHKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pelayanan Puskesmas Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang diberikan setengah hati oleh dokter dan pegawainya hingga malas masuk kerja, dikeluhkan masyarakat.

Keadaan ini membuat masyarakat khususnya masyarakat Betung dan Kecamatan Lubuk Keliat, enggan berobat ke Puskesmas tersebut.

Norman warga Kecamatan Lubuk Keliat mengaku, baru-baru ini dirinya pernah mau berobat ke Puskesmas Betung. Namun, Dokter dan pegawainya tidak ada.

”Yang ada hanya pegawai TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Bukannya kita tidak percaya dengan TKS ini, hanya saja kita kurang puas berobat, kalau tidak diperiksa dokternya langsung,” keluh Norman kepada Irdess Sumsel, kemarin (22/12).

 Tak hanya dirinya, yang mengeluhkan Puskesmas Betung, bebernya, melainkan banyak warga juga mengeluh. ”Kita tidak tahu persis apa yang membuat pegawai dan dokter ini menjadi malas. Yang pasti, kejadian ini sejak adanya berobat gratis ini,” terangnya.

Apa yang disampaikan Norman ini bukan tanpa alasan, dibeberkannya, bahwa jika berobat di klinik atau dirumah bidan atau dokter, pelayanan cepat sekali dilakukan. ”Ini karena kita bayar, kalau di Puskesmas tidak bayar,” beber pria berkumis ini.

Hal senada juga diungkapkan, Zahro, salah satu Ibu Rumah Tangga di Desa Betung. Diungkapkannya, memang benar Puskesmas Betung pegawai dan dokternya sering malas bekerja.

Jika pegawai Puskesmas Betung ada, lanjutnya, pasien akan dilayani setengah hati.

”Kami perhatikan, malah TKS-nya yang melayani sepenuh hati. Untuk itu, kami minta pihak Dinas Kesehatan OI jangan tidur saja di kantor. Sekali-sekali ke lapangan, tinjau keadaan Puskesmas Betung. Jadi, tahu apakah mereka ini bekerja atau tidak,” tegasnya.

Menanggapi keluhan masyarakat atau pasiennya ini, Kepala Puskesmas Betung, Ismantoro membantahnya. Apa yang disampaikan masyarakat tersebut tidak benar.

”Kalau saya dua minggu yang lewat memang benar tidak masuk selama 44 hari, karena mengikuti diklat PIM. Saya juga selama ini masuk terus, dan melayani pasien dengan baik. Pegawai saya juga, masuk terus,” ujarnya dihubungi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OI, H Kosasi hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi via ponselnya aktif, namun tak kunjung diangkat, SMS tak kunjung dibalas.

WARGA BAKUNG DIRIKAN PONDOK-PONDOKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sekitar 700 massa dari warga Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis 19 Desember 2013. Pada pukul 10.45 WIB. Gelar aksi melakukan pematokan lahan, PT. BSA yang Menurut warga setempat lahan tersebut adalah wilayah Desa Bakung yang diklaim oleh empat nama perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yakni, PT. BSA, PT. MAS, PT. INCHIKO, dan PT. SAM yang mempunyai izin dari pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Menurut koordinator lapangan Faisal alias Madi, mengatakan ketika dikonfirmasi terkait aktifitas yang dilakukan warga pada hari ini, ia mengatakan, jumlah warga yang menggelar aksi pada hari ini sekitar 700 massa, dari 700 massa tersebut tergabung dari 36 kelompok warga DesaBakung, dari 36 kelompok tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yakni kelompok satu bergerak memasuki area perkebunan PT. BSA. Untuk melanjutkan pematokan lahan yang telah disketsa warga dengan luas lahan 373,2 hektar.

Kelompok kedua bergerak menuju PT. SAM untuk melakukan pembuatan pondok-pondokan di area perkebunan dengan jumlah satu unit. Kelompok ketiga bergerak memasuki area perkebunan PT. MAS dan PT. INCHIKO. Untuk melakukan pembuatan pondok-pondokan di area perkebunan dengan jumlah unit PT. MAS 5 unit dan PT. INCHIKO 25 unit.

Setelah melakukan pembuatan pondok-pondokan di area perkebunan ini, kedepankami  akan membuat kelompok kembali untuk melakukan patroli rutin setiap harinya di lokasi perkebunan. Setiap harinya untuk kedepan ini, jumlah kelompok yanga akan berpatroli dan sambil beraktifitas di lapangan ada 7 kelompok. Untuk setiap harinya sekitar 100 orang yang turun ke lokasi.

Aksi pematokan dan pembuatan pondok-pondokan berakhir dengan aman dan kondusif meski hujan melanda dan selesai pada pukul 15.30 WIB. Total keseluruan luas lahan yang telah dipatok keempat nama perusahaan tersebut yakni 2000 ha.

Menurut Faisal, "Pada malam hari ini warga Desa Bakung akan ke Palembang, guna rapat koordinasi kepada Kuasa Hukum warga Desa Bakung sekaligus penyerahan dokumentasi warga ke Kuasa Hukum mereka Wahyu Hidayat, SH, dan Firmansyah.