KABUPATEN OKI ENDEMIS KAKI GAJAH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Sedikitnya lima kecamatan dalam wilayah Kabupaten OKI termasuk endemis penyakit kaki gajah atau filariasis. Hal ini dengan survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, sehingga Kabupaten OKI menjadi daerah sasaran pengobatan massal dari program United States Agency for International  Development (USAID) terhitung tahun 2013 hingga 2017 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI, dr Mgs HM Hakim MKes mengatakan, dalam rangka Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) penyakit kaki gajah (Filariasis) tahun 2013 di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, kemarin (4/12).

“Ada lima kecamatan di OKI yang termasuk endemis kaki gajah, yakni Kecamatan Tanjung Lubuk, Kayuagung, Teluk Gelam, SP Padang dan Kecamatan Cengal,” ujar dr Hakim.

Oleh sebab itu, kata dr Hakim, Dinkes Kabupaten OKI, telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan pengobatan.

“Salah satu upaya pencegahan itu adalah dengan cara pemberian obat filariasis kepada warga di beberapa Kecamatan di wilayah OKI yang termasuk endemis penyakit kaki gajah, seperti yang kita lakukan sekarang ini,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya dibantu ole USAID yakni organisasi kesehatan di bawah World Health Oganization (WHO) yang menggelar program pengobatan masal terhadap penderita kaki gajah.

“Program pengobatan massal itu dilakukan selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2007 nanti,” terangnya.

Ditambahkannya, pengobatan dilakukan dengan cara memberikan obat kepada para orang yang positif terinfeksi filariasis.

“Target kita, obat itu memang betul-betul dikonsumsi oleh 80 persen penderita. Jika konsumsi obat tercapai 80 persen, maka program tersebut dianggap berhasil, jika dari hasil survey ternyata hanya tercapai 60 persen, maka program itu dianggap belum berhasil,” jelasnya.

Target tersebut merupakan target setiap tahun dari tahun pertama hingga tahun ke lima. Pada 2013 ini merupakan tahun pertama dan setiap tahunnya pemberian obat itu akan disurvey, sehingga obat benar-benar dikonsumsi oleh warga yang positif terinfeksi filariasis.

“Diharapkan dari program pengobatan massal ini dapat menekan angka penderita kaki gajah di OKI,” bebernya.

Dalam dunia kesehatan, penyakit kaki gajah yang biasa disebut sebagai filariasis atau elephantiasis, yang merupakan golongan penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk yang menghisap darah seseorang yang telah tertular sebelumnya.

“Darah yang terinfeksi dan mengandung larva akan ditularkan ke orang lain pada saat nyamuk yang terinfeksi menggigit atau menghisap darah orang tersebut. Karena hal inilah filariasis dapat menular dengan sangat cepat, makanya kita juga sangat serius dalam menekan angka penderita kaki gajah di OKI ini,” terangnya.

Plh Bupati OKI, Ir H Ruslan Bahri menyampaikan, bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah daerah endemis penyakit kaki gajah.

“Walaupun di OKI tidak begitu banyak penderita kaki gajah, Pemkab OKI tetap mendukung program nasional yaitu eliminasi filariasis agar masyarakat Bumi Bende Seguguk terbebas dari bahaya penyakit filariasis,” ujar Ruslan Bahri saat membuka kegiatan pencanangan pemberian obat filariasis secara massal dari OKI kemarin (4/12).

70 PERSEN KENA MALARIA

IRDESS, INDRALAYA, OI – Untuk sementara waktu Dinas Kesehatan (Dinkes) Ogan Ilir (OI) menyimpulkan, 36 mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Sriwjaya (Unsri) yang sebelumnya diduga mengidap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dan satu meninggal dunia, dinyatakan 70 persen diserang penyakit Malaria.

Hal ini diungkapkan langsung Kepala Dinkes Kabupaten OI, H Kosasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten OI Hendra Kudeta.

Menurut Hendra, dari hasil sementara yang mereka terima di klinik Unsri menyatakan 36 mahasiswa yang diduga terjangkit DBD, dan satu diantaranya meninggal dunia, semuanya dikategorikan terserang Malaria.

“Penyakit ini bukan datang dari tempat kita (OI) melainkan mereka dapat saat mengikuti kegiatan kampus di Lampung. Itu juga bukan DBD, melainkan penyakit 70 persen Malaria,” ujarnya ditemui Irdess Sumsel, Rabu (4/12).

Langka selanjutnya kata Hendra, pihaknya juga sudah menerjunkan tim untuk mengecek hasil pemeriksaan laboratorium di masing-masing rumah sakit tempat mahasiswa dirawat. “Kemungkinan hasil lab ini baru bisa diketahui Senin (9/12) nanti. Ya, jadi Senin nanti hasil 100 persen penyakit apa yang mereka idap akan kita umumkan,” terang pria berkacamata ini.

Terpisah, Rahmat Adi Filipus yang turut ikut dalam kegiatan kampus tersebut mengatakan, bahwa sebanyak lebih dari 50 orang mahasiswa angkatan 2009, 2010, 2011 dua pekan lalu mengikuti praktikum perairan di laut yaitu Pulau Pahawang, Lampung, 9-13 November. “Setelah itu dua minggu kemudian akhirnya banyak mahasiswa yang sakit bahkan ada yang meninggal,” ujarnya.

Selain itu imbuh Rahmat, banyak juga teman-temannya menderita penyakit yang sama. Banyak dirujuk ke rumah sakit besar di Palembang. “Kita juga masih bingung sakitnya itu darimana apakah dari praktikum lapangan atau lingkungan kampus dan kos, tapi yang heran kok hanya anak Prodi Ilmu Kelautan yang sakit,” tuturnya.

Sementara itu mahasiswa semester 7 bernama A Restu Pranana asal Bengkulu Selatan menambahkan, dari 35 siswa tersebut yang masih dirawat di RS adalah Ardi Wiranata Tarigan semester 7 dirawat di RS Myria, Mikael Arafenta Ginting di RS RK Charitas, Anita Puspita Dewi di RSMH, Dwiwana di RS Muhammadiyah, Ali di RSUD Sekayu, Rechi komplikasi DBD, Kuning, Malaria dirawat di RSUD Lampung.

“Kalau dosen lumayanlah perhatiannya, membawakan makanan, mengantarkan ke Rumah Sakit, bahkan mengurusi asuransi Bumiputera, Cuma belum diklaim soalnya itukan asuransi kecelakaan. Dosen standbye respeklah. Kita juga khawatir dengan kondisi ini bahkan sampai ke klinik cek darah,” paparnya.

Ketua Jurusan Prodi Ilmu Kelautan Unsri, Heron Subakti mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut bahkan pihaknya sudah meminta bantuan kepada Dinkes OI. “Ke-35 mahasiswa sudah di RS sisanya pulang berobat jalan, kita sangat terpukul apalagi sampai mahasiswa yang juga asisten dosen sampai meninggal yaitu Candra Sitohang (23). Jenazahnya sudah dikirimkan Jum’at (29/11) lalu menggunakan pesawat, semua biayanya RS ditanggung Unsri,” paparnya.

“Untuk meminimalisir korban 120 mahasiswa Kelautan kita wajibkan cek darah, tujuannya agar cepat dapat diobati penyakitnya. Kita juga masih belum menerima keterangan dokter apakah malaria, dbd atau typus,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 36 orang Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan, Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya diduga kuat terjangkit penyakit demam berdarah dengue (DBD). Bahkan seorang diantaranya meninggal dunia, dan sudah diterbangkan ke tanah kelahirannya di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Ke-36 mahasiswa tersebut dari berbagai semester, mulai dari semester III, V, VII, hingga semester IX, satu yang meninggal dari semester IX bernama Candra Sitohang (23), warga Medan ngekos di Perumahan Persada.

RATUSAN ANGKOT TAK KANTONGI IZIN (Baik Kir Maupun Trayek)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengalami jumlah angkutan kota (angkot) di wilayah Kabupaten OI tercatat 500 armada. Namun dari jumlah angkot tersebut sekitar 200 armadanya masih beroperasi. Ironisnya dari 200 angkot yang masih beroperasi hanya sekitar 10 persen yang mengantongi izin selebihnya tidak mengantongi izin sama sekali baik izin trayek maupun KIR.

”Berdasarkan hasil pendataan yang kita lakukan banyak kendaraan angkot sudah tidak mengatongi izin, paling sekitar 10 persen yang mengantongi izin,” ujar Kepala Dishub Kabupaten OI, H Mustarsyah kepada Irdess Sumsel, Jum’at (29/11).

Menurut pria berkumis ini, jumlah kendaraan angkot yang ada di Kabupaten OI sekitar 500 armada, hanya saja saat ini tinggal 200 kendaraan yang masih beroperasi, selebihnya, dalam kondisi rusak atau dikarantinakan oleh pemiliknya. ”Nah yang menjadi pertanyaannya, dari 200 kendaraan angkot itu hanya sekitar 10 persen yang mengantongi izin baik KIR maupun izin trayek, selebihnya tidak ada sama sekali alias tidak diperpanjang,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa banyak alasan yang menyebabkan pemilik kendaraan maupun sopir enggan mengurus KIR ataupun izin trayek, salah satunya pendapatan mereka menurun akibat bersaing dengan kendaraan becak motor (Bentor).

”Mereka (pemilik angkot) mengaku pendapatan mereka menurun akibat banyaknya bentor beroperasi. Makanya mereka enggan mengurus KIR dan izin trayek,” terangnya.

Sedangkan untuk ditindak tegas bagi kendaraan yang tidak mengantongi izin lanjutnya, mereka justru beraksi dengan melakukan demo besar-besaran. ”Makanya kita terkadang menjadi dilema, diambil tindakan tegas mereka bereaksi, dibiarkan ya itu tadi, status kendaraan mereka yang beroperasi adalah liar,” tuturnya.

Padahal kata Mustarsyah kendaraan angkot yang tidak mengantongi izin trayek, KIR, bila terjadi kecelakaan, maka tidak akan mendapat asuransi atau jasaraharja. ”Kita sudah jelaskan kepada mereka tapi tetap saja himbauan tersebut tidak diindahkan,” tukasnya.

LAHAN DICAPLOK 4 PERUSAHAAN (Warga Lakukan Aksi Patok)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Lantaran lahannya dipatok oleh perusahaan, ribuan warga Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI) melakukan aksi patok lahan seluas 3.500 hektar yang dicaplok empat perusahaan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

Keempat perusahaan itu yakni PT. YAL, PT. BSA, PT. Inchiko dan PT. MAS. Warga mengklaim, lahan tersebut adalah miliknya dan masuk wilayah OI sejak tahun 1992 silam.

Pantauan Irdess Sumsel di lapangan, sekitar 1.000 massa sudah sejak pagi berkumpul di area 2 yang diklaim oleh PT. YAL, dan PT. Inchiko. Warga lalu mematok di tiap-tiap titik sesuai yang direncanakan. Sepanjang Jum’at (29/11) kemarin saja, lahan yang sudah dipatok warga sekitar 1.000 hektar.

Aksi pada Jum’at (29/11) kemarin merupakan aksi yang kedua kalinya dimana sebelumnya ribuan warga mematok di area 3 yang diklaim PT. MAS. Sehari sebelumnya, Kamis (28/11) kemarin, lahan yang sudah dipatok warga seluas 1.000 hektar.

Rencananya, hari ini, Sabtu (30/11), ribuan warga akan kembali melakukan aksinya dengan mematok di area 1 yang diklaim PT. BSA. Guna mencegah aksi anarkis, Polres OI menerjunkan puluhan personilnya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) OI.

Koordinator Lapangan (Korlap), Ajang mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan puncak dari kekesalan warga terhadap empat PT lantaran telah mencaplok layanannya dan beroperasi tanpa izin yang masuk dalam wilayah OI.

”Ya, hari ini (kemarin, red), aksi patok lahan untuk kedua kalinya seluas 2.00 hektar. Sebelumnya kita sudah patok lahan yang diklaim milik PT. MAS sekitar 1.000 hektar,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebelum aksi patok, pihaknya juga telah memblokir aksi akses jalan utama menuju keempat perusahaa tersebut. Hal ini dilakukan agar aktifitas perusahaan lumpuh. ”Semua akses menuju PT dan lahan kita blokir. Ini lahan kita mereka mencaplok tanah kami dan beroperasi tanpa izin,” tuturnya.

Selanjutnya, sambung Ajang, hari ini ribuan warga akan melakukan aksi patok lanjutan terhadap sisa lahan yang diklaim milik PT BSA. ”Kita akan terus berjuang merebut kembali lahan kami yang dicaplok perusahaan,” tegas dia diamini oleh warga lainnya.

Ian, warga yang ikut mematok lahan mengatakan, empat perusahaan tersebut mencaplok lahan warga. Selain itu, keberadaan perusahaan tersebut tidak memiliki izin sama sekali dari Pemkab OI.

Terpisah, Kapolres OI, AKBP Asep Jajat Sudrajat mengataan pihaknya terus mengawas jalannya aksi yang dilakukan warga. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik sosial yang berujung anarkis.

”Kami bersama Satpol PP terjun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi di lapangan. Kita himbau kepada warga untuk tidak bertindak anarkis dalam melakukan akis tersebut,” imbuhnya.

WARGA 2 DESA TUNTUT LAHAN TRANSMIGRASI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Perwakilan dua warga Desa Tanjung Pule dan Desa KTM Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendatangi Komisi IV DPRD OI menurut lahan transmigrasi hingga ribuan hektar yang sampai saat ini belum direalisasikan pemerintah. Warga juga menuntut penyelesaian sengketa tapal batas antara OI dengan Muara Enim secepatnya.

”Sudah sejak tahun 2007 silam Pamkab OI belum merealisasikan sisa lahan transmigrasi yang menjadi hak warga transmigrasi,” ujar Giarta (45), salah satu perwakilan ratusan warga dari Desa Tanjung Pule dan Rambutan didampingi Kades Tanjung Pule, Tasripin, kemarin.

Menurut dia, untuk Desa Tanjung Pule saja ada sekitar 170 KK yang belum mendapatkan lahan transmigrasi tahap kedua seluas 1 hektar. Sementara di Desa UPT II Desa Rambutan ada 300 KK yang belum mendapatkan lahan usaha tahap kedua. Bahkan di Desa Rambutan ada 127 KK yang belum selesai mendapatkan lahan pertama seluas 1 hektar per-KK.

”Jadi setiap KK mendapatkan lahan transmigrasi 2 ¼ hektar. Dua hektar dijadikan sebagai lahan produktif untuk usaha, sisanya untuk pemukiman. Kami sudah berupaya maksimal, namun sampai saat ini tidak ada solusinya,” ungkap warga transmigrasi asal Boyolali, Jawa Tengah yang masuk ke OI tahun 2009 silam seraya meminta BPN untuk tidak menindaklanjuti ajuan pembuatan sertifikat oleh individu warga karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD OI, Eko Agus Sugiarto dihadapan perwakilan warga dua desa melanjutkan pihaknya siap mengakomodir tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Pule dan Desa KTM Rambutan terkait belum direalisasikannya lahan transmigrasi hingga ribuan hektar.

Bahkan pihaknya meminta Disnakertrans dan Dinas Kehutanan untuk mengawal keluarnya SK Menteri Kehutanan tentang konservasi lahan hutan menjadi lahan bermanfaat guna merealisasikan tuntutan petani transmigrasi didua desa tersebut. ”Kedatangan perwakilan BPN dalam pertemuan ini sangat memberikan arti dan jawaban atas tuntutan yang selama ini diperjuangkan ratusan warga dua desa mengenai lahan transmigrasi yang belum diberikan. Dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan, otomatis memberikan angin segar bagi petani untuk memiliki lahan transmigrasi,” tuturnya.

PENGUSAHA KECIL BUTUH BINAAN

IRDESS, INDRALAYA. PE – Kabupaten Ogan Ilir (OI) merupakan sentra pengrajin di Sumatera Selatan, karena di Bumi Caram Seguguk ini tersebar tidak kurang dari 70.000 usaha kecil yang masih memerlukan pembinaan dan bantuan.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Ogan Ilir, Ir Tapip, puluhan ribu usaha kecil yang sifatnya usaha rumah tangga ini mayoritas menunggu uluran tangan pemerintah baik mengenai pembinaan maupun permodalan.

”Kalau dalam hal pembinaan kita terus melakukan pembinaan, dengan turun langsung kepada pengrajin, memberikan masukan terhadap pengrajin melalui tangan-tangan pelatih yang kita memiliki yang sebelumnya telah memiliki keterampilan dan terlatih dibidang tersebut dan susah beberapa kali melakukan study banding ke daerah luar,” paparnya.

”Ilmu yang kita peroleh diluar inilah dicoba untuk diterapkan kepada pengrajin atau pengusaha rumahan yang ada di daerah Kabupaten Ogan Ilir,” sambungnya.

Sementara untuk bidang permodalan katanya, pihaknya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga misalnya Bank BNI, Mandiri dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebagai bapak angkat untuk menyalurkan bantuannya kepada pengusaha atau pengrajin kita.

”Namun pengembangan usaha ini sering kali menemui kendala, yaitu bagaimana cara merubah pola atau tradisi pada masyarakat kita, disini kita terus  melakukan pendekatan kepada pengrajin,” imbuhnya.

Lebih jauh katanya, diubahnya pola atau tradisi yang ada, bertujuan agar hasilnya lebih maksimal. ”Yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan nilai jual dari hasil produksi,” tuturnya.

Dicontahkannya, dari 70 ribu usaha kecil di Ogan Ilir yang mayoritas  menggunakan modal sendiri, misalnya usaha rumah tangga atau pengrajin kecil kerupuk kemplang, keripik pisang, keripik tempe dan makanan ringan lainnya. ”Biasanya usaha ini sifatnya timbul tenggelam tergantung  ramai tidaknya pangsa pasar atau permintaan,” jelasnya seraya mengaku hal inilah yang perlu diperhatikan, dimana ini lebih disebabkan tersendatnya permodalan.

Untuk itu pihaknya mengaku, selalu tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir agar peduli terhadap pengusaha atau pengrajin kecil termasuk usaha rumahan yang sangat memerlukan sentuhan bantuan.

PROYEK PENGADAAN KAPAL DKP OKI JANGGAL?

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komasta Sumsel melaporkan adanya indikasi ketidakberesan dalam Proyek Pengadaan Kapal 5 GT dan Alat Penangkap Ikan di Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) OKI ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel). Komasta mengendus, dalam proyek ini negara mengalami kerugian sekitar Rp 650 juta dari total anggaran proyek Pengadaan Kapal 5 GT di tahun 2012 ini sebesar Rp1,1 miliar.

Menurut Ketua LSM Komasta Sumsel, Adi Chandra, pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap ikan di Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal ini menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten OKI tahun 2012 senilai Rp1,1 miliar. ”Namun proyek ini kemudian molor dan baru diselesaikan hingga triwulan kedua tahun 2013. Bukan hanya itu, pengadaannya juga tidak disertai surat dukungan galangan kapal,” ujar Adi didampingi rekannya Sutrisno kepada Irdess Sumsel, Rabu (27/11).

Dia menuturkan, kontraktor pelaksanaannya juga yakni PT Nata Jaya Utama diduga tidak menjalankan  kontrak sesuai prosedur karena hanya membeli dari satu pengrajin di wilayah itu yang menjual kapal beserta alat tangkap yang dibawa nilai kontrak. ”Kami merinci kerugian yang dialami sekitar Rp650 juta, dan itu harus dikembalikan kepada negara. Kami juga meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas permasalahan ini secara transparan,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Humas Kejati Sumsel, Mulyadi SH ketika dikonfirmasi mengaku akan mengecek terlebih dahulu kebenarannya. ”Kalau memang ada akan kita tindak lanjuti pengaduan dugaan korupsi proyek pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan OKI ini,” tukasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan OKI, Abdul Mutholib tidak berhasil dikonfirmasi karena saat ditemui di kantornya yang bersangkutan tidak berada di tempat. Begitu juga telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif.