11 DESA BELUM DIALIRI LISTRIK

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikit demi sedikit, desa di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tidak memiliki listrik berkurang. Dari sebelumnya 25 desa gelap gulita, kini hanya tinggal 11 desa yang belum dialiri listrik.

Ke 11 Desa tersebut, yakni Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya, lalu Desa Kedukan Bujang, dan Desa Aurstanding Kecamatan Pemulutan. Kemudian Desa Maju Jaya, Harimau Tandang, Sungai Keli dan Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan.

Selanjutnya Desa Pinang Mas, Desa Sungai Pinang Nibung dan Desa Pinang Jaya Kecamatan Sungai Pinang. Lalu Desa Ibul Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

”Kalau dibandingkan sebelumnya berkurang, tadinya 25 desa, sekarang tinggal 11 desa lagi. Ini hasil data yang kita lakukan di lima Kecamatan dalam wilayah Kabupaten OI,” ujar Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup OI, M Thahir R melalui Kepala Bidang SDE dan Listrik, Nashrul Awany.

Bahkan, kata Nashrul, pihaknya juga melakukan pendataan secara rinci masing-masing desa yang belum teraliri listrik tersebut, seperti Desa Ulak Segelum ada 321 rumah, Desa Kedukan Bujang 307 rumah, Desa Aurstanding 534 rumah, Desa Maju Jaya 247 rumah, Harimau Tandang 347 rumah, Sungai Keli 270 rumah dan Desa Sungai Ondok 220 rumah.

Selanjutnya Desa Pinang Mas 549 rumah dan Desa Sungai Pinang Nibung 366 rumah dan Desa Pinang Jaya 511 rumah. Lalu Desa Ibul Dalam 180 rumah.

”Kita belum tahu kapan target seluruh desa di Kabupaten OI ini bisa teraliri listrik. Tapi, setiap kali kesempatan Bupati OI menargetkan sebelum mengakhiri masa jabatannya, semua desa di Kabupaten OI sudah teraliri listrik,” bebernya.

Menurut Nashrul, untuk program tahun 2013 ini, ada empat desa yang sudah selesai teraliri listrik, yakni Tanjung Pasir, Lebung Jangkar, Rawa Jaya dan Mekar Jaya.

Begitu juga dengan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) yang dianggarkan pusat juga ada beberapa desa yang sudah ditingkatkan, semisal jaringan yang dibangun baru satu kilometer, maka dilanjutkan lagi hingga selesai. Desa yang menjadi sasaran Lisdes tersebut yakni Desa Suka Maju, Sanding Marga, Suka Marga Kecamatan Rantau Alai.

Dikatakan Nashrul, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab utama terhambatnya pemasangan jaringan listrik pada setiap desa, yakni mengenai tanam tumbuh.

”Kalau pada program Lisdes, warga meminta tanam tumbuh diganti rugi, maka program, Lisdes dibatalkan, inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan jaringan listrik kita. Padahal listrik itu peruntukkan untuk kepentingan masyarakat itu juga,” tukasnya.

JALAN PEMULUTAN BARAT RUSAK BERAT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ruas jalan Kabupaten di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengalami rusak berat. Titik kerusakan jalan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, kerusakan jalan di Kecamatan Pemulutan Barat, dimulai terjadi diujung perbatasan Kecamatan Indralaya yakni di Desa Talang Aur, lalu memasuki pintu gerbang Kecamatan Pemulutan Barat, kerusakan jalan mulai sangat terasa sekali.

Lubang-lubang besar tidak bisa dihitung dengan jari, bahkan aspal jalan sudah banyak yang terkelupas, menyisakan tanah merah. Bila hujan turun lubang-lubang besar seperti sumur galian, sedangkan ketika musim kemarau, lubang-lubang jalan terlihat jelas kedalaman kerusakan jalan.

Akibatnya kendaraan yang melintas, harus ekstra hati-hati. Khusus untuk kendaraan roda dua harus memilih jalan yang bisa dilalui, sedangkan untuk kendaraan roda empat terpaksa harus melintasinya karena tidak ada pilihan, semua jalan yang dilalui nyaris rusak semuanya.

Namun ironisnya, mulai dari perbatasan Kecamatan Pemulutan Barat memasuki wilayah kecamatan Indralaya hingga tembus ke jalan negara (Jalintim) Indralaya-Kayuagung kondisi jalan bagus dan mulus.

”Sepertinya perbaikan jalan ini tidak tuntas, masa hanya sebatas Kecamatan Indralaya, sedangkan mamasuki pintu gerbang Kecamatan Pemulutan Barat, jalan rusak berat,” ujar Rohman warga Desa Talang Aur.

Meski tidak semulus jalan di Indralaya, kata Rohman, seharusnya pemerintah melakukan penimbunan sementara terhadap kondisi di jalan Pemulutan Barat ini.

”Jangan lubang-lubang dibiarkan seperti ini, kendaraan kami sering patah as ketika mengangkut hasil bumi, akibat jalan rusak dan berlubang,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga (BM) Pemkab OI, H Muhsin mengakui kalau jalan memasuki perbatasan Kecamatan Pemulutan Barat kondisinya mulai rusak.

”Untuk saat ini perbaikan jalan baru diwilayah Kecamatan Indralaya, nanti pada tahun depan akan diteruskan perbaikannya memasuki wilayah Kecamatan Pemulutan Barat,” ujar pria berkacamata ini.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada warga untuk bersabar, karena katanya, anggaran Pemkab untuk perbaikan jalan sangat terbatas, sehingga pelaksanaan dilapangan dilakukan secara bertahap.

”Mudah-mudahan pada tahun depan kita akan lanjutkan perbaikannya diwilayah Kecamatan Pemulutan Barat dan seterusnya,” tukas mantan Kepala Bidang Jembatan PU BM ini.

KANTOR KPU SENILAI RP2,2 M BATAL DIBANGUN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Gara-gara sempitnya waktu pembangunan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir (OI) membatalkan pembangunan gedung perkantoran senilai Rp2,2 miliar. Dana dari APBN tersebut bakal dikembalikan ke KPU Pusat. ”Kita memang membatalkannya karena mepet waktu, tidak dimungkinkan untuk pengerjaan,” ujar Ketua KPUD Ogan Ilir, Amrah Muslimin di ruang kerjanya, Selasa (22/10).

Menurut Amrah, dalam acuannya, 27 September dimulai penjadwalan tender proyek selama satu bulan. Kemudian pada 5 Oktober mulai perhitungan pembangunan gedung perkantoran yang sketsa gambarnya langsung berdasarkan acuan dari KPU Pusat.

”Serah terima kunci 13 Desember, sementara sekarang sudah tanggal berapa. Jadi, hemat kami, susah dilaksanakannya. Dikhawatirkan terburu-buru sehingga bangunannya jelek, jadi kita kembalikanlah,” terang Amrah.

Dikatakan Amrah, pihaknya sudah mengonsultasikan persoalan tersebut ke Bagian Teknis Dinas PUBM, namun lantaran sempitnya waktu pengerjaan dikhawatirkan tidak bakal rampung sesuai tenggat waktu. ”Disamping itu kita juga takutkan pembangunan gedung ini bakal asal-asalan. Kita juga mempertanyakan mengapa KPU Pusat menggelontorkan dana APBN menjelang akhir tahun, bahkan Ogan Ilir hanya satu-satunya daerah di Sumsel tahun 2013 mendapatkan dana pembangunan gedung,” imbuhnya.

Sekadar informasi, hingga saat ini, pihak KPUD Ogan Ilir masih menumpang di gedung perkantoran Pemkab OI. ”Tapi tahun depan kami akan mengajukan lagi untuk pembangunan gedung,” katanya.

Disinggung apakah optimis KPU Pusat bakal kembali mengucurkan dana pembangunan kantor, Amrah mengaku optimis. Andaipun meleset, ia berkeyakinan KPU Ogan Ilir tahun 2015 akan mendapatkan dana pembangunan gedung kembali.

Lebih jauh Amrah mengaku, nantinya pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di lahan hibah dari Pemkab Ogan Ilir, seluas 3.200 meter persegi di sebelah SMA Unggulan Indralaya, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara.

”Tahun depan kita ajukan lagi, kalau tidak disetujui 2015 kita usulkan lagi untuk dibangun, karena baru Empat Lawang dan Pagaralam yang mendapatkan dana dari pusat untuk perkantoran,” terangnya.

MUTASI DUA KAPOLSEK ’PENDING’

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Meskipun Polda Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengirimkan Telegram Rahasia (TR) ke Polres OKI tentang mutasi perwira ditubuh Polres OKI, namun tampaknya mutasi dua perwira yang menjabat sebagai Kapolsek Sungai Menang dan Kapolsek Mesuji Induk OKI terpaksa dipending. Alasannya, masyarakat masih menginginkan mereka untuk menjaga kondisi Kamtibmas di wilayah itu agar tetap kondusif.

Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat melalui Kasubag Humas, AKP A Halim menerangkan, sesuai TR dari Polda Sumsel, Kapolsek Mesuji Induk yakni AKP H Dwi Handoko SH seharusnya ditarik ke Polres OKI guna menjabat sebagai Kabag Ops, sementara Kapolsek Mesuji Induk diisi oleh AKP Azizir Alim SH yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Sungai Menang.

”Namun serah terima jabatan dua perwira Polres OKI itu belum bisa kita lakukan, karena adanya permintaan masyarakat melalui surat ke Pemda dan Polres OKI yang menginginkan Kapolseknya jangan diganti. Kita nilai hal itu wajar sehingga kita belum bisa lakukan sertijab,” ujar Halim kepada Irdess Sumsel.

Walaupun sertijab dua perwira itu ditunda, kata Halim, namun sesuai jadwal hari ini, Rabu (23/10) tetap akan dilakukan upacara sertijab delapan perwira lainnya yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Kapolres OKI.

”Hanya dua yang dipending, namun sertijab perwira lainnya tetap akan dilakukan,” ujarnya seraya mengatakan upacara sertijab dilakukan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB di halaman Mapolres OKI.

Para perwira yang akan disertijabkan yakni AKP Rudiansyah yang sebelumnya menjabat Kasat Narkoba Polres OKI, kini ditarik ke Direktorat Narkoba Polda Sumsel, sementara Kasat Narkoba yang baru AKP Priyanto sebelumnya menjabat Kapolsek Kota Kayuagung. Lalu jabatan Kapolsek Kayuagung diisi AKP Hendra yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tanjung Lubuk.

”Kapolsek Tanjung Lubuk sendiri sekarang dijabat AKP Didi Setiadi dari Kasubag Bin Ops Polres OKI, sedangkan posisi yang ditinggalkan AKP Didi diisi oleh AKP Usman Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pedamaran. Nah Kapolsek Pedamaran sendiri diisi oleh perwira dari Polda Sumsel,” terang mantan Kapolsek Air Sugihan OKI ini.

Diuraikan Halim, sertijab lainnya juga dilakukan antara AKP Yusar Heris yang sebelumnya menjabat Kasat Shabara Polres OKI karena dipromosikan sebagai Panit Intel Polda Sumsel. Kasat Shabara yang baru diisi oleh AKP Agus Slamet dari Direktorat Intelkam Polda Sumsel. Kapolsek Tulung Selapan AKP Ikhsan Hasrul juga dimutasi ke Kasat Narkoba Polres Banyuasin dan pejabat barunya diisi oleh perwira Polda Sumsel.

”Kapolsek Cengal OKI Ipda Suryadi juga dilantik ke Pama Polrestabes Palembang dan sementara ini jabatan Kapolsek Cengal dipegang oleh Kapolres OKI karena belum ada penggantinya,” bebernya. 

RATUSAN HEKTAR SAWAH TERANCAM GAGAL PANEN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Tingginya debit air dalam minggu terakhir ini, membuat ratusan hektar sawah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) banyak terendam air, sehingga mengancam gagalnya panen.

Pantauan dilapangan, sawah yang terendam air hingga mencapai ketinggian 20 hingga 30 centimeter (cm) ini mengakibatkan batang padi terendam dan busuk. Padahal padi tersebut diprediksi tidak lama lagi akan dipanen, dari kenyataan demikian petani takut akan terancam gagal panen.

Ratusan sawah yang siap panen yang terendam air tersebut, banyak terdapat di kecamatan Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Pemulutan Induk, Indralaya dan Indralaya Selatan.

Menurut Soni (30), ketua karang taruna Sungai Lebung Ilir, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten OI, dari sawahnya yang berjumlah 15 hektar, yang bisa dipanen hanya sekitar tujuh hektar. ”Selebihnya tidak bisa dipanen, karena padinya rusak akibat terendam air yang dalam seminggu terakhir ini,” ujar Soni pada Irdess Sumsel, kemarin (20/10).

Dikatakannya juga, masyarakat desa Sungai Lebung Ilir dan sekitarnya, mayoritas petani pasang surut dan nelayan. ”Dengan keadaan seperti ini, jika tidak bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa-bisa terancam krisis. Apalagi mencari ikan sekarang juga susah,” imbuhnya.

Dibeberkannya, jika sawah pematang masih panen, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Hanya cukup makan beberapa bulan saja, dan untuk sawah dataran lembah ditanam pada saat air sedang surut dan kalau terjadi banjir begini akhirnya padi petani tenggelam. ”Kalau sudah begini, kami sebagai petani tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena semuanya itu proses alam,” tuturnya ramah.

Ditempat terpisah, kades Mayapati, Aman (50) membenarkan bahwa panen tahun ini sebagian ada yang gagal panen. Jika dipersentasikan hanya sekitar 40 persen sawah masyarakat yang dipanen gagal. ”Ini semua disebabkan faktor alam,” katanya.

Menurut Aman, yang bisa panen hanya sawah pematang saja tetapi kalau sawah lembah dipastikan gagal panen alias tidak panen. ”Apalagi di Pemulutan Selatan petaninya banyak mengandalkan sawah lembah,” ungkapnya.

Lain halnya dipersawahan di Teluk Air Putih, Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, sawah di Teluk Air Putih saat ini sedang panen. Tetapi panennya di dalam air. ”Ya padi yang berbuah dan siap panen itu banyak yang roboh dikarenakan kencangnya hembusan angin dan deras hujan beberapa hari ini,” ujar salah satu petani di Sakatiga, Muplih.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Perbuntan) Kabupaten OI, Wawan Wiguna membantah, bahwa banyaknya petani di OI yang gagal panen, yang disebabkan kondisi alam yang tidak menentu. Tapi, yang gagal panen itu sedikit, jika dibandingkan warga yang berhasil. Kalian bisa lihat sendiri, baru-baru ini kan kita baru melakukan panen raya di Pemulutan Barat. Hasilnya, cukup memuaskan,” ungkapnya.

PEMKAB DIDESAK CABUT IZIN PT KNT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sejumlah elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI untuk tegas mencabut perizinan yang dimiliki PT Karibin Nur Travel (KNT) seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan jenis lainnya. Sebab batalnya keberangkatan ratusan calon haji (calhaj) dinilai sangat meresahkan masyarakat di Caram Seguguk.

”Kejadian batalnya keberangkatan calhaj sudah kedua kalinya terjadi. Kami harap kejadian ini tidak terulang lagi. Makanya kami minta pemerintah tegas untuk mencabut izin yang dimiliki KNT. Langkah awal yang dilakukan yakni dengan menyurati pemerintah,” ujar Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah OI, Dermawan Iskandar, Kamis (17/10).

Dengan aktifnya peran serta pemerintah dalam mengawasi ataupun mengkaji perizinan yang dimiliki KNT katanya, diupayakan korban-korban calhaj dapat diminimalisir. Paling tidak keberadaan biro perjalanan haji di OI tidak meresahkan masyarakat OI.

Dengan telah berulangnya kejadian ini seharusnya pemerintah khususnya Pemkab OI sudah mengambil langkah tegas, karena umumnya korban calhaj yang tidak jadi berangkat adalah warga OI. ”Bisa dibayangkan, rata-rata calhaj yang batal berangkat itu berusia di atas 50 tahun. Kan kasihan dengan mereka yang sudah berniat menunaikan ibadah haji namun batal keberangkatannya lantaran tidak mendapatkan visa,” tuturnya.

Dia juga meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OI maupun Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mencarikan solusi kongkrit dalam mengatasi permasalahan ini serta aktif dalam mensosialisasikan manajemen yang resmi di bawah payung Kemenag dengan harapan masyarakat paham dan tidak terkecoh dalam memilih agen perjalanan haji.

Dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menentukan dan memilih agen perjalanan haji dan tidak tergiur dengan janji agen perjalanan haji. ”Bila perlu masyarakat dapat melihat track record agen perjalanan haji agar tidak merasa kecewa di kemudian hari,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) OI, Arwin Novansyah menambahkan, dalam permasalahan batalnya keberangkatan calhaj pemerintah seyogianya dapat kembali mengevaluasi semua perizinan yang memiliki KNT. ”Pemkab OI harus mengambil langkah tegas terhadap biro perjalanan haji. Jelas, batalnya keberangkatan haji sangat meresahkan sekali. Bila perlu segera cabut izin usahanya,” tuturnya.

Dia juga mengimbau kepada agen perjalanan haji untuk bekerja secara professional dan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas saja, namun lebih mengutamakan kualitas serta realistis. ”Sudah banyak masyarakat yang merasa kecewa atas batalnya berangkat haji ini. Nah, kami harap kejadian ini jangan sampai terulang kembali di tahun mendatang,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) OI, H Sobli mengimbuhkan atas permasalahan itu pihaknya nanti akan melakukan evaluasi melalui mengkaji semua perizinan yang dimiliki PT KNT OI. ”Untuk saat ini belum ada sanksi yang diberikan. Paling kami akan lakukan pengkajian dahulu. Inikan menyangkut kepentingan masyarakat, seharusnya permasalahan itu dapat menjadi pelajaran bagi manajemen KNT untuk berbenah,” terangnya.

Untuk itu, Sobli mengingatkan agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan haji yang berada di naungan Kemenag Sumsel dan OI. ”Ada baiknya biro perjalanan haji KNT dapat berdiri sendiri tanpa harus terikat oleh konsorsium Albis Jakarta dan dapat mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah,” terangnya.

Terpisah, Kasubag Humas Kemenag Sumsel, H Saefudin Latief kembali menegaskan pernyataan Kemenag OI bahwa biro keberangkatan PT KNT termasuk ilegal. Terlebih dia mengatakan, hal tersebut merupakan keteledoran calhaj jemaah yang tidak sabar menunggu waiting list hingga 2025 mendatang, sehingga mengambil ”jalan pintas” menggunakan biro perjalanan ilegal yang tidak bertanggungjawab.

”Kenapa hal itu terjadi, ya biro perjalanan (PT KNT) itu ilegal, dan itu diluar domain Kemenag, dan untuk diketahui bahwa yang menjadi perhatian dan tanggungjawab kita ialah calhaj berdasarkan kuota dari Kemenag. Kalau terjadi hal seperti ini maka bukan tanggungjawab kita. Adapun kepada masyarakat kami himbau berhati-hati dan selektif dalam memilih biro perjalanan haji, yang mana telah disiapkan 3 biro perjalanan yang legal atau resmi dari Kementerian Agama Sumsel yakni Biro Anaja, Ami Tour dan Pundi Kencana. Kalau se-Indonesia ada 250 yang resmi,” tuturnya saat dibincangi Irdess Sumsel.

Dia menambahkan, seharusnya sebelum masyarakat memilih biro perjalanan keberangkatan haji, lebih dulu bisa mengkoordinasikan dengan Kemenag setempat agar bisa diberikan saran tentang mana saja biro perjalanan yang legal dan terakreditasi. Biro perjalanan legal dari Kemenag ini memang tergolong mahal yaitu sekitar 8000 US $, namun hal ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

”Calhaj yang batal berangkat ini memang kita belum menerima aduan secara formal, namun kita sangat sayangkan hal ini terjadi, ini juga di luar tanggungjawab kita, karena kita hanya mengurusi calhaj yang dalam kuota saja. Nah sedangkan calhaj yang sempat menggunakan PT KNT ini adalah calhaj di luar kuota kita. Hal ini sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwajib mengingat dari Kemenag tidak punya wewenang untuk menutup biro perjalanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Saefuddin menyarankan kepada masyarakat untuk menempuh jalur reguler yang resmi dari Kemenag, meskipun saat ini harus menunggu sampai 2025, namun calhaj pasti diberangkatkan. Dimana untuk jalur non kuota tersebut memang rawan untuk tidak berangkat dan tidak ada yang bisa menjamin jamaah untuk berangkat termasuk biro perjalanan itu sendiri.

”Peristiwa ini hendaknya bisa jadi pelajaran kita bersama. Kalaupun ditunda keberangkatannya, biaya haji tersebut tidak bisa semerta-merta dinaikkan begitu saja karena ada mekanisme dalam penyesuaian harganya. Seperti contohnya saat ini terdapat jamaah yang ditunda keberangkatannya akibat pemangkasan kuota jamaah haji, tapi untuk biaya tetap dibebankan biaya tahun ini. Kalau ternyata tahun depan biayanya naik akan tetap memakai biaya saat ini, sedangkan kalau biayanya ternyata berkurang maka sisa selisihnya akan dikembalikan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 250 calhaj asal Sumsel gagal berangkat ke tanah suci lantaran tidak mengantongi visa haji dari Arab Saudi. Kejadian itu sudah terjadi dua tahun terakhir. Namun masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada PT KNT untuk mengurusi masalah keberangkatan haji.

Kepala Seksi (Kasi) Haji Kantor Kemenag OI, Edy Prasetya mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengantongi izin resmi dari PT KNT tentang kuantitas calhaj yang berangkat ke tanah suci. Bahkan permasalahan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

”Tidak ada konfirmasi ke kami, sehingga jelas PT KNT tidak memiliki izin. Jangankan di-blacklist, izin saja tidak mengajukan. Secara otomatis penyedia jasa itu ilegal,” kata Edy kepada Irdess Sumsel, Rabu (16/10).

Sementara itu, PT KNT OI membantah keras kalau layanan jasa haji plus dan umroh yang dijalankannya ilegal. Sebab, sejak PT KNT OI berdiri sejak 2009 lalu telah mengantongi izin resmi dari Kemenag Pusat maupun payung hukum akta notaris Nomor 27/2012, Menkumham Nomor AHU 05759.AH.01.01.2012 dan izin Pariwisata Nomor 330/2012.

MOBDIN CAMAT MENDESAK DIREMAJAKAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Melihat kondisi Mobil Dinas (Mobdin) para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) yang sudah tua dan sudah waktunya untuk dilelang, maka dibutuhkan peremajaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) OI, Ir H Sobli mengaku, mobdin yang paling mendesak untuk diremajakan, adalah mobdin para camat di Bumi Caram Seguguk, apalagi yang jangkauannya jauh dan medannya tidak mendukung.

”Memang sudah waktunya mobdin yang digunakan oleh para pejabat SKPD sudah saatnya dilakukan peremajaan atau ganti. Khususnya mobdin para camat yang rata-rata sudah tidak wajar lagi,” ujar Sobli saat ditemui Irdess Sumsel di ruang kerjanya, kemarin (17/10).

Diterangkan Sobli, untuk itu pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisir semua kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat.

”Setelah diinventarisir, baru akan dilakukan langkah selanjutnya, apakah kendaraan itu harus dilelang. Kalau dilelang, tentu harus ada gantinya. Tapi semuanya harus dilihat juga dengan kondisi keuangan kita,” terangnya.

Namun selanjutnya, bila kendaraan dinas itu belum bisa diganti, minimal kendaraan tersebut bisa diservis dahulu. ”Paling tidak kita servis dahulu, kalau memang belum bisa diganti dengan kendaraan yang baru,” ungkapnya.

Apalagi, bebernya, dengan mobdin operasional milik para camat jenis Mitsubishi Kuda, kebanyakan sudah waktunya untuk dilelang, lalu dilakukan peremajaan.

”Kita ketahui mobilitas para camat dalam melaksanakan tugas cukup tinggi. Ada yang melalui medan yang cukup berat, sedangkan kendaraan dinas yang dimiliki sangat kurang mendukung, makanya akan kita upayakan untuk dilakukan peremajaan,” imbuhnya.

Bahkan kata Sobli, sampai saat ini ada mobdin yang usianya sudah 9 tahun, namun tetap digunakan. Padahal sesuai ketentuan, kendaraan yang sudah memasuki usia 5 tahun ke atas sudah saatnya dilakukan pelelangan.

Sementara berdasarkan data di bagian perlengkapan Pemkab OI, sejak Kabupaten OI terbentuk sembilan tahun lalu sampai 2012, telah direkapitulasi aset berupa kendaraan roda empat sebanyak 86 unit dan 676 unit sepeda motor.