BUTUHKAN PASAR TRADISIONAL

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Warga Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, berharap agar pembangunan pasar tradisional di daerah mereka segera terealisasi. Keberadaan pasar tradisional itu sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat menjual hasil bumi dan memperoleh kebutuhan sehari-hari.

”Kalau sudah ada pasar disini, kami tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar Kayuagung atau Indralaya,” kata Hajar, warga Desa Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, kemarin (6/10).

Tuntutan akan pembangunan pasar sudah lama diidamkan masyarakat setempat, dimana sebelumnya Camat Tanjung Lubuk, juga sempat memberikan janji manis kepada masyarakat akan memprogramkan pembangunan pasar tradisional dengan konstruksi bangunan bertingkat pada pertemuan beberapa waktu lalu.

”Pak Camat akan memprogramkan pembangunan pasar, kami harapkan jangan terlalu lama pembangunannya,” katanya.

Hal senada dikatakan Ahmad Sobri, warga Desa Pangarayan. Menurutnya, pembangunan pasar tradisional agar segera diwujudkan. Karena untuk membeli kebutuhan sehari-hari jika harus ke Kayuagung memakan waktu selama satu jam lebih.

”Sekarang memang sudah ada pasar di Kecamatan Tanjung Lubuk, tapi hanya seminggu sekali dan Cuma pagi hari saja, itupun barang yang dijual tidak lengkap,” terangnya.

Sementara Camat Tanjung Lubuk, Herliansyah ketika dikonfirmasi menjelaskan, untuk pembangunan pasar, dinas terkait sudah mengukur dan melihat kondisi ke lapangan langsung. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada masyarakat untuk bersabar.

”Beberapa hari lalu pihak kecamatan dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Tanjung Lubuk dan tokoh masyarakat mengadakan dialog di gedung DPRD Kabupaten OKI. Disana Ketua dewan merespon usulan itu dan akan direalisasikan pada 2014,” jelasnya.

Kepala Desa Bumi Agung, Paisol berharap pasar tersebut agar segera direalisasikan. ”Kita sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah agar bisa merealisasikannya, karena keberadaan pasar yang layak sangat penting sekali demi mempermudah akses perekonomian,” pungkasnya.

PENERIMAAN CPNS OI DIWARNAI ISU SUAP (Honorer Rp 60 Juta, D3 Rp 175 Juta, S1 Rp 200 Juta)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Proses penerimanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) kini mulai dibayangi isu suap. Patokan harga yang ditetapkan pun tak tanggung-tanggung, antara lain untuk honorer yang diangkat CPNS Rp 60 juta, lulusan D3 mencapai Rp 175 juta. Sementara untuk lulusan S1 harus merogoh kocek sebesar Rp 200 juta. Olala???

Akibat isu yang dihembuskan tersebut, masyarakat Bumi Caram Seguguk mulai resah dan meminta kepada pemerintah pusat baik Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), BKD Pusat dan BKD OI untuk lebih selektif, jujur dan transparan dalam proses penerimaan CPNSD OI tahun ini.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, sudah menjadi rahasia umum kalau setiap proses penerimaan CPNSD maupun pengangkatan honorer ke CPNS selalu dibayangi isu suap. Biasanya oknum yang tidak bertanggungjawab telah terkoordinir dengan baik untuk mencari target pelamar yang mau menyerahkan sejumlah uang dengan kompensasi lulus dalam proses penerimaan CPNSD nanti.

Isu berkembang di lapangan, setiap CPNS yang ingin lulus dan diterima menjadi CPNS OI harus menyetorkan uangnya bervariasi. Untuk honorer yang ingin lolos menjadi CPNS setidaknya harus mengeluarkan uang Rp 60 juta, sedangkan lulusan D3 sekitar Rp 175 juta, dan lulusan S1 mencapai Rp 200 juta.

Lebih parah lagi, jika calon pelamar CPNS berani mengeluarkan uang di atas harga tertinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pergeseran yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memasukkan orang yang dikehendaki atas intervensi orang lain dengan imbalan sejumlah uang.

”Mana ada uang sebesar itu, Pak. Darimana kami harus mengeluarkannya. Yang mengisi formasi itu kan sudah ada jatah semua, baik dari keluarga dan kerabat pejabat hingga mereka yang memiliki modal serta relasi. Memang sudah menjadi rahasia umum kalau formasi yang ditetapkan pemerintah sudah sejak awal disetting. Biasanya setiap penerimaan CPNS ini ada kongkalingkong antara BKD daerah dengan Menpan RB, BKD Pusat maupun pihak balitek Universitas Indonesia,” tutur Acek, warga Indralaya Selatan.

Dia mengaku sudah tiga kali mengikuti penerimaan CPNS baik di OI maupun daerah lain di Sumsel. Namun hasilnya tak kunjung memuaskan. Daripada buang-buang tenaga dan waktu saja mendingan mengalihkan pekerjaan lain yang lebih prospektif.

Dia menambahkan kondisi zaman sekarang ini tidak ada uang maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi untuk masuk penerimaan CPNS harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

Senada Salman, warga Indralaya menuturkan, bukan rahasia umum lagi, mau jadi CPNS OI harus menyiapkan dana wah. ”Kalau saya tidak mau nian ikut CPNS di OI ini, lebih baik saya ikut di Bangka, Lampung atau yang jauh-jauhlah, kita puas hati,” tuturnya.

KAMI JAMIN TANPA SUAP

IRDESS, INDRALAYA, OI - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini, tidak menggunakan uang dan sebagainya. Sebab penerimaan dilakukan pusat dengan menggandeng Universitas Indonesia (UI) dan itupun dilakukan secara jujur, murni tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mengacu pada nilai tertinggi peserta.

Kami menjamin tes penerimaan CPNS umum dan K2 tahun 2013 dapat berlangsung jujur, adil, transparan dan tanpa suap. Masyarakat wajib berhati-hati, menolak dan melaporkan ke polisi dan BKD jika ada oknum yang meminta sejumlah uang dengan kompensasi mampu meloloskan peserta menjadi CPNS.

Kami hanya meminta para peserta tes CPNS untuk terus belajar giat, fokus dan mentaati aturan dan petunjuk teknis soal penerimaan CPNS. Mulai dari mengirimkan lamaran serta melengkapi semua persyaratan yang berlaku dengan mengikuti tes tertulis, mengisi jawaban dengan benar hingga menunggu pengumuman kelulusan.

Insya Allah kalau belajar dengan baik pasti lulus. Namun semua persyaratan harus dipenuhi. Penilaian pun bukan dilakukan daerah, melainkan pihak pusat antara BKN Pusat, Kemenpan RB bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi negeri besar seperti UI, UGM, ITB dan sebagainya.

HILIRISASI KARET DISARANKAN PAKAI GAS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Program Hilirisasi Karet yang berupa repitalisasi sarana produksi kompon dan vulkanisir di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengalami kendala. Pasalnya, biaya operasional kegiatan tersebut membengkak terutama biaya bahan bakar. Karenanya disarankan untuk memakai gas.

Ini terkuak dalam kunjungan kerja Deputi Tehnologi Informasi, Energi dan Material yang bertajuk monitoring kegiatan hilirisasi karet yang berupa repitalisasi sarana produksi kompon dan vulkanisir ban di OI, kemarin (4/10).

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, H Tapip, pengembangan industri kompon ini telah dilakukan sejak 2010 lalu. Dimana pihaknya mendapat bantuan peralatan kementerian sehingga pada 2011 dilakukan uji coba peralatan pembuatan kompon.

”Nah, yang menjadi kendala kita ini, biaya operasional yang mahal, peralatan, terutama bahan bakar yang kita masih menggunakan genset dengan bahan bakar solar. Ini yang membuat biaya kita membengkak,” terangnya.

Dikatakannya juga, jika pada 2012 lalu juga pernah dilakukan pengkajian oleh Badan Pengajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT) Sumsel. ”Pada bulan Mei lalu, kita sudah melakukan MoU BPPT dan MoU yang pihak lainnya juga,” bebernya.

Dalam melakukan berbagai kegiatan sejak 2010 lalu, pihaknya atau tidak lanjut dengan melakukan renopasi pabrik, sirkulasi air pendingin.

”Dan banyak lagi lainnya, ternyata masih ada saja yang kurang. Ya, itu tadi kendalanya,” tuturnya.

Untuk selanjutnya, pihaknya masih menunggu bantuan peralatan lainnya dari pihak pusat, untuk benar-benar mengoperasikan kegiatan ini dengan mendapatkan keuntungan lebih.

”Untuk kompon karet dalam proses pengadaan ini, kita masih menunggu uji coba dan peralatan dari pihak pusat,” imbuhnya.

Sementara, Bupati Kabupaten OI, Ir Mawardi Yahya mengaku, Kabupaten OI termasuk penyumbang besar produksi karet untuk Sumsel umumnya di Indonesia.

”Pastinya, dengan adanya program ini, jika Ogan Ilir berhasil tentunya akan meramba ke Kabupaten lain, dan provinsi lain,” ujarnya.

Diakuinya juga lanjutnya, Bumi Caram Seguguk juga memiliki usaha breket atau sil dengan bahan baku karet kelas dua yang dikumpulkan dan diolah. Hasilnya diproduksi ke luar kota.

”Tinggal lagi kekurangan  kita ini, tehnologi yang masih jauh tertinggal. Untuk itu kita minta pada pihak pusat. Ya paling tidak bisa menambah nilai tambah untuk masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskannya, untuk kapasitas 2205 KPA, memakan delapan liter solar dalam satu jamnya. ”Ini tentunya banyak pengeluaran. Jadi, sekali lagi kita minta pada pihak pusat melalui Deputi ini, kalau ada sistem bagus, biar keuntungan yang didapat bisa memuaskan,” katanya.

Deputi Tehnologi Informasi, Energi dan Material, dr Unggul Priyono mengatakan, setelah membicarakan kekayaan Kabupaten OI yang melimpah termasuk dengan sudah masuknya program gas untuk rumah tangga. Dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk program tersebut.

”Kita sarankan agar OI dalam kegiatan kompon dan fulkanisir ini bisa menggunakan gas. Karena lebih efisien dan irit, keuntungannya 1/3 dari harga solar, biaya produksi bisa ditekan. Ya, mau lebih murah lagi batubara,” terangnya.

Setelah melakukan pertemuan di ruang rapat Bupati, rombongan Deputi yang didampingi Bupati dan pejabat di lingkungan Pemkab OI melakukan peninjauan PT Global yang memproduksi kompon dan vulkanisir di Sukarajo lama.

KEJARI TINDAKLANJUTI KASUS SPP FIKTIF

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung Kabupaten OKI seiap menindaklanjuti laporan pengaduan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diduga banyak fiktif dan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua UPK PNPM lama bernama Ermini.

Hal ini ditegaskan Kepala Kejari Kayuagung, Subeno SH, melalui Kasi Pidsus, Edowan SH, saat ditemui di ruang kerjanya usai menerima laporan dan pengaduan kasus SPP oleh Fasilitator Kabupaten (Faskab) yang didampingi Ketua UPK yang baru Sulaiman Budi, kemarin (3/10).

Menurutnya, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan penyelidikan, sementara surat dari Dirjen mengenai audit SPP tersebut yang telah diterima akan dijadikan pegangan untuk membantu penyidikan. Dimana saat ini berkas pengaduan itu sendiri sudah dinaikan untuk dilakukan penyelidikan.

”Permasalahan kasus ini adalah penyalahgunaan wewenang, karena pinjaman SPP yang tidak sesuai peruntukan, serta banyaknya dugaan pinjaman yang fiktif. Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan memanggil orang-orang terkait tentang permasalahan ini untuk diperiksa dan dimintai keterangan,” kata Edowan.

Sementara Fasilitator PNPM OKI, Alek Hamidi dan Ketua UPK PNPM Kecamatan Pedamaran, Sulaiman Budi mengatakan, pengaduan dan pelaporan masalah SPP ini, lantaran didorong rasa iba terhadap masyarakat Pedamaran yang sudah dua tahun tidak merasakan program pembangunan PNPM akibat masalah kasus SPP yang tak kunjung selesai.

”Kami mohon masalah ini cepat diselesaikan, sehingga masyarakat Pedamaran bisa lagi menikmati pembangunan PNPM,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat adanya kelompok peminjam fiktif di sejumlah desa.

”Nanti kami berikan data-data yang diperlukan untuk mempermudah penyidikan, karena hampir di semua desa ada kelompok fiktif,” bebernya.

Adapun diketahui kasus SPP ini sudah lama menguak, namun tidak juga ada tindaklanjuti. Diduga akibat banyaknya kelompok fiktif kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah, sementara dalang dibalik kasus ini belum juga tersentuh hukum.

KPU OGAN ILIR MINIM PEMINAT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Minat warga Ogan Ilir (OI) untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) agaknya minim. Hal itu terlihat dari pendaftaran calon anggota KPU OI periode 2013-2018. Sampai hari kedua pendaftaran, Selasa (1/10), baru ada satu orang yang menyerahkan berkas ke Sekretariat Tim Seleksi (Timsel).

”Baru satu orang yang menyerahkan berkas. Ya, untuk sosialisasi pendaftaran sudah dilakukan di media lokal. Tapi peminat masih sepi,” kata Ketua Timsel KPU Ogan Ilir, Wilson Effendi. Untuk pengambilan formulir, kata Asisten III Setda Ogan Ilir ini, dapat diambil di toko fotokopi Pemkab Ogan Ilir maupun fotokopi dekat perumahan Persada, Indralaya. Bahkan pelamar dapat mengambil formulir itu di website KPU.

Dia menjelaskan, proses penyeleksian calon anggota KPU Ogan Ilir terdiri dari beberapa tahapan yaitu 5 dan 6 Oktober verifikasi administrasi dilanjutkan pengumuman hasil seleksi. ”Peserta juga akan mengikuti seleksi tertulis pada 10 Oktober, tes kesehatan pada 11 dan 15 Oktober, tes psikologi pada 16-23 Oktober. Untuk hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi diumumkan pada 26-28 Oktober dan baru dilanjutkan seleksi wawancara pada 3 November,” tuturnya.

Untuk syarat-syarat yang wajib dipenuhi ialah pelamar harus warga negara Indonesia, berusia paling rendah 30 tahun, memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, berpendidikan paling rendah SLTA.

”Peserta juga bukan sebagai anggota partai dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Nanti 10 besar yang lulus seleksi akan diajukan ke KPU Provinsi untuk dikerucutkan menjadi lima calon,” terangnya.

Sementara itu, staf Timsel KPU Ogan Ilir, Rani menambahkan, setiap pelamar wajib mengisi 14 formulir yang disediakan seperti surat pernyataan setia kepada Pancasila, pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, tidak pernah dipidana, dan lainnya. ”Pendaftaran telah dibuka pada 30 September hingga 4 Oktober nanti. Ya, biasanya di akhir penutupan jumlah peserta membludak,” tuturnya.

KOMISIONER KPU DIMINATI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Minat masyarakat untuk menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata sangat tinggi. Terbukti dari banyaknya warga yang mendaftar untuk menjadi anggota KPU kabupaten/kota untuk periode lima tahun ke depan.

Seperti di Ogan Komering Ilir (OKI), pada hari pertama Tim Seleksi (Timsel) membuka pendaftaran, Senin (30/9), ada 30 orang yang mengambil formulir di Sekretariat Timsel KPUD OKI di Jalan Sersan Jufri, No 26, Kelurahan Sidakersa, Kayuagung. Pendaftaran dibuka hingga 4 Oktober mendatang.

”Peserta yang telah mendaftar sebanyak 30 orang, mereka berasal dari berbagai kalangan seperti PNS, swasta, anggota PPK, dan juga beberapa orang Komisioner KPUD OKI periode 2009-2014,” ujar seorang petugas di Sekretariat Timsel KPUD OKI M Habib, kepada Irdess Sumsel.

Para peserta ini selanjutnya harus melengkapi berkas persyaratan administrasi paling lambat 4 Oktober 2013. ”Kita hanya menerima peserta yang mendaftar, selanjutnya nanti Timsel yang akan melakukan verifikasi berkas,” tukasnya.

Anggota Timsel KPUD OKI H Nasir Bayd mengatakan, selama empat hari pihaknya akan menerima pendaftaran peserta sekaligus juga pengembalian berkas pendaftaran peserta. Setelah itu akan dilakukan verifikasi berkas guna menjaring peserta yang akan mengikuti tes tertulis.

Adapun persyaratan pendaftaran peserta, kata dia, adalah warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 30 tahun, berdomisili di wilayah OKI, berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Lalu menyerahkan fotokopi ijazah terakhir, membuat makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, kompetensi, dan integritas. Tidak pernah menjadi anggota Parpol, tidak pernah dipidana penjara, bersedia bekerja secara penuh waktu, dan bersedia tidak berada dalam satu ikatan perkawinan.

”Para peserta bukan dari anggota partai politik, jika pernah menjadi anggota maka harus ada surat pernyataan tidak lagi dari Parpol yang bersangkutan,” urainya.

Minat masyarakat menjadi anggota KPU juga terlihat di Kota Lubuklinggau. Sedikitnya sudah ada 81 orang yang mendaftarkan ke Sekretariat Timsel setempat. Besarnya animo masyarakat itu diakui Ketua Timsel KPUD Kota Lubuklinggau Lendri Alfikar. ”Ya, tampaknya cukup diminati, baru hari pertama dibuka pendaftaran sudah ada 81 orang,” ujarnya.

Dia yakin, jumlah tersebut akan bertambah sebab pada hari pertama saja ada yang ditolak karena saat mendaftar mengutus perwakilan atau orang lain. Sementara masa pendaftaran hingga 4 Oktober mendatang. ”Saya mempunyai program akan membuat KPUD Kota Lubuklinggau bersih sebagaimana diharapkan masyarakat setempat dan menjadi barometer bagi daerah lain,” ujar dia.