KEBOCORAN RETRIBUSI TERMINAL MASIH SAJA TERJADI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kebocoran setoran retribusi Terminal Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih terjadi, sehingga hal ini dapat memicu tidak tercapainya target retribusi yang telah ditentukan pada tahun 2013.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kayuagung, Zakaria SSos, kepada Koran ini, kemarin (17/7) mengakui masih adanya kebocoran penghasilan retribusi di lembaga yang dipimpinnya, kendati demikian pihaknya tetap optimis akan mencapai target yang telah ditentukan.

Dijelaskannya, tahun 2013 ini, target retribusi angkutan di terminal Kayuagung senilai Rp1,840 miliar, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2012 yakni Rp1,7 miliar. “Tahun lalu retribusi tidak mencapai 100 persen, karena hanya terealisasi Rp1,633 miliar atau 96 persen, tapi mudah-mudahan tahun 2013 ini bisa 100 persen,” ujarnya.

Optimisme pencapaian target tersebut, lanjut Zakaria, bukan tanpa alasan, karena hingga triwulan kedua ini realisasi retribusi karcis angkutan sudah mencapai 50 persen lebih. “Untuk Januari-April 2013 rata-rata perbulannya terealisasi Rp130 juta, sementara untuk Mei terealisasi Rp140 juta dan Juni Rp146 juta, sehingga lebih dari 50 persen realisasinya,” urainya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) OKI tahun ini optimis bisa mencapai target tersebut, sebab tahun ini pihaknya akan mengintensifkan lagi penarikan retribusi dari kendaraan seperti truk, tronton, bus pariwisata dan fuso. Selain itu juga pihaknya akan meminimalisir kebocoran yang terjadi di lapangan.

“Kita akan tekan sedikit mungkin, bila perlu jangan sampai terjadi kebocoran di lapangan baik yang dilakukan oleh petugas di lapangan maupun mengantisipasi kendaraan yang tidak membayar retribusi,” tukasnya.

Mengenai tarif, Zakaria mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2011, tentang Retribusi Terminal, maka retribusi bus pariwisata Rp5.000 setiap melintas, retribusi fuso Rp5.000, Tronton Rp8.000 dan truk Rp2.000.

“Dengan menerapkan sistem penyetoran retribusi secara langsung di pos terminal, maka kita yakin target tersebut bisa tercapai, kemudian kebocoran di lapangan yang selama ini kemungkinan dilakukan oleh oknum penarik retribusi dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Menyambut arus mudik 2013 ini, pihaknya akan menutup pos penarikan retribusi pada H-7 hari raya Idul Fitri, dengan maksud agar mengurangi kemacetan arus lalu lintas, dimana mendekati Lebaran volume kendaraan akan sangat padat. “Sementara setiap Jum’at, menjelang adzan Zuhur pos juga kami tutup, ini dimaksudkan agar petugas penarik retribusi bisa ikut menjalankan ibadah sholat Jum’at,” tandasnya.

RIBUAN WARGA OKI CAIRKAN PKH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Ribuan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang termasuk dalam Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTPM), mulai kemarin (22/7), sudah dapat mencairkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) di kantor Pos kecamatan masing-masing.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Drs H Ambiah AB MSi melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Didik Agus Mujianto mengatakan, pencairan tahap kedua PKH dimulai pada hari ini (kemarin), di kantor Pos tiap kecamatan, dan dipastikan dapat selesai sebelum Lebaran mendatang.

Seperti pada pencairan tahap pertama lalu, lanjut Didik jumlah penerima PKH di Kabupaten OKI sebanyak 8.941 warga yang berasal dari 10 kecamatan di Bumi Bende Seguguk ini.

“Sementara anggaran yang dikeluarkan pada tahap kedua ini mencapai Rp2.545.240.000,” ujarnya Didik kepada Koran ini.

Dijelaskannya, adapun sepuluh kecamatan tersebut meliputi, Kecamatan Kayuagung dengan jumlah penerima PKH sebanyak 2.721 warga dengan anggaran mencapai Rp793 juta, Jejawi dengan jumlah penerima PKH sebanyak 708 warga dan anggaran PKH sebesar Rp187.600.000, Sirah Pulau Padang dengan jumlah penerima PKH sebanyak 1.663 warga dan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp443.160.000, Pampangan dengan jumlah penerima PKH sebanyak 729 warga dan anggaran sebesar Rp190.260.000, sedangkan untuk Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 397 penerima PKH dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp89.100.000.

“Selanjutnya Kecamatan Pedamaran dengan jumlah penerima PKH sebanyak 657 warga dan akan mencairkan anggaran sebesar Rp203.600.000, Pedamaran Timur dengan jumlah penerima PKH sebanyak 149 warga dengan anggaran PKH sebesar Rp46.600.000, Tanjung Lubuk dengan jumlah penerima PKH sebanyak 1.361 warga dan anggaran PKH sebesar Rp400.760.000. Teluk Gelam terdapat 399 warga penerima PKH yang akan mencairkan sebesar Rp139.500.000 anggaran PKH. Sedangkan untuk kecamatan terakhir, Tulung Selapan terdapat 157 warga penerima PKH akan mencairkan anggaran sebesar Rp51.200.000,” urainya.

Pantauan Koran ini kemarin, di kantor Pos Kayuagung, pada hari pertama pencairan PKH terlihat warga berdesakan mengantre menunggu giliran namanya dipanggil. Tidak jauh, bak pencairan BLSM beberapa waktu lalu.

Pendamping penerima PKH Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, R Aspiransyah mengatakan, dirinya pada pencairan tahap kedua PKH mendampingi sebanyak 180 warga penerima PKH. “Hari ini, kelurahan Sukadana mendapat giliran pertama untuk mencairkan dana PKH, setidaknya terdapat 180 warga penerima PKH yang berasal dari kelurahan ini,” tukasnya.  

PROYEK JALAN MESUJI DISOAL

MESUJI,, OKI – Pembangunan Proyek Desa Kali Deras-Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepanjang 2 kilometer (KM), mulai mendapat kritikan tajam dari masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, dalam pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan kualitasnya rendah.

Informasi yang dihimpun Koran ini di lapangan, meskipun baru memasuki tahap permulaan, namun pengerjaan proyek pengerasan jalan yang dianggarkan sebesar Rp800 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 tersebut, sudah menunjukkan indikasi yang kurang baik, karena tidak ada papan proyek. Hal ini membuat masyarakat dan anggota dewan mulai merasa geram.

Seperti yang diungkapkan salah seorang anggota DPRD OKI dari daerah pemilihan (dapil) setempat, Jauhari, kepada Koran ini, kemarin (22/7). Menurutnya selaku anggota dewan dirinya sangat mengutuk kontraktor selaku pemegang tender untuk melakukan pengerjaan proyek tersebut.

“Saya mengkritik keras dan mendesak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga (BM) untuk menegur dan menindak tegas, pihak kontraktor, karena proses pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai dengan perencanaan,” ungkap Jauhari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dikatakannya, sebagai anggota Komisi III dan juga sebagai Panitia Anggaran di DPRD OKI, berdasarkan rapat anggaran di DPRD OKI sebelumnya, seharusnya proyek tersebut, titik nolnya dimulai dengan menyambung proyek pengerasan lama, mulai dari Desa Kali Deras hingga menuju Sumber Deras, namun dalam prakteknya ada sekitar 400-500 meter jalan tersebut terputus.

“Saya tiap hari pulang pergi melintasi jalan tersebut, dalam kesepakatan saat pembahasan anggaran di DPRD beberapa waktu lalu, seharusnya proyek jalan tersebut dimulai dengan menyambung dari jalan lama di Desa Kali Deras, namun kenyataannya pihak kontraktor memulai dari tugu perbatasan desa setempat atau bergeser sekitar 400-500 meter dari perencanaan semula,” ungkapnya.

Jauhari juga menjelaskan, berdasarkan pantauannya, saat ini pengerjaan proyek tersebut, sudah berjalan sekitar 40 persen, tetapi kwalitas yang telah dikerjakan sangat meragukan, karena seharusnya pengerasan jalan tersebut dengan menggunakan agregat C, tetapi justru dikerjakan dengan menggunakan batu biasa atau batu yang lebih besar, ketebalannya juga tidak sesuai dan banyak mengandung tanah.

“Berdasarkan permintaan masyarakat, saya mendesak agar Dinas PU BM, segera melakukan peneguran kepada pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dan segera memasang papan nama. Saya memang sengaja melakukan kritik ini di tahap awal. Hal ini saya lakukan, agar kualitas dan proses pembangunannya berjalan dengan baik, karena jika sudah terlanjur dibangun, kemudian baru dikritik, maka biasanya sulit untuk dilakukan perbaikan, maka yang rugi masyarakat,” tegasnya.

Jauhari mengaku, pihaknya mengalami kesulitan menghubungi pihak Dinas PU BM, karena sudah beberapa kali dihubungi, tetapi satupun belum bisa dikonfirmasi. “Saya telepon 7 pegawai PU BM, namun satu pun belum ada yang bisa dihubungi,” tandasnya.

Pengusaha Bedeng/Ikan Dapat BLSM

INDRALAYA. Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dikabupaten ogan ilir, banyak pembagian yang salah seperti pengusaha ikan dan memiliki beberapa rumah kontrakan yang berinisial SN (50) Desa tanjung seteko dusun II mendapatkan jatah BLSM sementara orang yang sangat miskin tidak mendapatkan jatah BLSM seperti Sudir (60) Ds Tanjung Seteko yang kondisi fisik kena struk suami/istri.

Menurut Ketua Forum LSM OI yang juga Ketua LSM Lekas Sriwijaya A.Gatmir (Miming) mengatakan BLSM adalah bantuan langsung sementara mampu ini berarti bukan untuk masyarakat miskin yang benar-benar berhak menerima. Pemerintah memang sengaja menciptakan hal tersebut karna ini peluang untuk penyimpangan, karna orang-orang yang mampu banyak memiliki kendaraan dan mereka inilah yang paling banyak menggunakan BBM maka wajarlah pemerintah republik ini memberikan bantuan langsung sementara mampu (BLSM).

Lanjutnya mengatakan pemerintah republik ini segera menghentikan program BLSM ini karna tidak tepat sasaran dan pemerintah juga telah menciptakan pengemis-pengemis baru direpublik ini. 

Program pemerinta BLSM adalah penyempurna dari Program BLT yang telah lalu, mengapa demikian kalau Program BLT pemerintah tingkat bawah seperti Kades pasti mengetahuinya dan sekarang Program BLSM ini pemerintah tingkat bawah tidak mengetahui apa-apa, sekarang timbul pertanyaan yang sangat besar ada apa program BLSM ini ? Apakah demi kepentingan politik 2014 ini, ya kalau begitu pemerintah jangan suka mengadu domba rakyat seperti yang dirasakan saat ini.
Secara tegas kami tidak setuju dengan program BLSM tersebut, lebih baik mencontoh program pemerintah orde baru yang tidak menyengsarakan masyarakat (rakyat)."Ungkapnya"

Sementara Syarkowi Kadinkesos saat dikonfirmasi kemarin (11/7) mengatakan. Untuk program BLSM dari data PPLS tahun 2011 data ini dari BPS dan langsung kita teruskan ke pusat di TNT2K yang diketuai oleh Wapres. Untuk kabupaten ogan ilir jatah BLSM berjumlah 27.544 orang"ujarnya singkat" (Adi)

Terpisa, sementara itu kasi statistik sosial, Kadir. Hp 081367500422  saat di konfirmasi di ruang kerjanya terkait pendataan BLSM di kabupaten (OI) pada pukul 13.30 wib. tidak ada di tempat.
menurut Kordinator Statistik kabupaten ogan ilir, Era fitriani mengatakan," untuk petugas pendataan di setiap tinggkat desa yang ada di kabupaten ogan ilir, kami melibatkan petugas dari masing-masing desa tersebut untuk mendata nama-nama Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan tersebut, dan bantuan ini tidak menggunakan data penerima Raskin, hanya saja data ini di ambil dari tahun 2011 lalu dan data tesebut di refisi oleh Team Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K). kalau yang mengambil data tersebut dari tingkat kecamatan kami mempunyai keterbatasan petugas, karena petugas di tingkat kecamatan ada 4 sampai 5 orang petugas per kecamatan, jadi kami melibatkan petugas dari desa dan meminta rekomendasi dari kades-kades hanya saja pada waktu itu rekomendasi dari kades tidak secara tertulis, jadi wajar saja kalu kades membantah dan bilang tidak tahu menahu soal data ini, karena mereka merasa tidak ada hitam diatas putih, tegasnya.

Program Mplik Dan Plik Pusat DI Ogan Ilir Ambur Radul

INDRALAYA -Ketua komisi I DPRRI Beserta rombngan dalam rangka kunjungan kerja di bumi caram seguguk, kabupaten ogan  ili (OI), kamis (13/6) pada pukul 15.05 wib. bertempat di aula lingkungan pemda (OI) yang juga di hadiri seluruh SKPD se- OI, besarta seluruh camat se-OI, dan juga di hadiri Kapolres OI, pabung, Bupati OI, kadishub provinsi sumsel, kabankesbangpol OI, yang berjumlah lebih kurang sekitar100 orang yang hadir dalam acara kunjungan tersebut.

Dalam sambutan tersebut Bupati ogan ilir H. Mawardi yahya, mengatakan bahwa dalam kunjungan DPR RI, Saat ini, sudah menerima surat resmi bahwa Komisi I DPR RI akan melakukan kunjungan pada hari ini, dalam kunjungan DPR RI hari ini untuk menggecek progrm pemerintah pusat mplik dan plik yang di realisasikan pendidstribusiannya pada tahun 2010 lalau di kabupaten OI, "ada pun program mplik dan plik di enam kecamatan yang ada di ogan ilir, saya belum mengetahui program tersebut di kabupaten ogan ilir ini, setelah saya mendapatkan informasi bahwa komisi I DPRRI ingin melakukan kunjungan kerja ke kabupaten ogan ilir, guna untuk mengecak program tersebut, saya langsung bertanya kepada seluruh camat yang ada di ogan ilir, apakah program tersebut ada di kecamatan anda? jawab camat pun tidak tauh adanya program tersebut,

setelah mendapatkan informasi bahwa program mplik dan plik di realisasikan melalaui pengkaderan partai PKS, Ogan ilir, harapan saya DPRRI lah yang tauh dan supaya mengecak program tersebut, dan kami juga tidak menutup-nutupi memang kenyatannya seperti ini,"paparnya.

Menurut Ketua komisi I DPR.RI Elfita Nursanti, MSc.sekaligus ketua tim panja, terlebih dahulu memperkenalkan rombongan yang ikut dalam timpanja tersebut yang pertama, Nirwan Amir dari fraksi Demokrat, candra dari fraksi PAN, Muzami Grindra dan  Nurul arifin dari fraksi Golkar, dengan banyaknya laporan dari masyarakat maupun dari media elektronik maupun media online, tentang banyaknya penyimpangan program mplik dan plik, " walaupun barangnya ada akan tetapi tidak di jalankan, sebelumnya kami telah memberikan limit waktu tiga bulan sebelumnya agar didalam program tersebut ada pembenahan didalam plaksanaannya, tetapi hingga saat ini tidak ada pembenahan juga, mplik dan plik adalah pusat pelayanan yang bergerak di bidang internet, dan semetinya di tempatkan di wilaya perbatasan di tengah keramaian, masih kata elfita," kalau di provinsi lain lebih parah dari pada di kabupaten ogan ilir ini,  seperti mobil plik banyak di gunakan untuk membeli solar, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap program mplik dan plik, karena program ini adalah multi yaers, tujuan kami melakukan dan langsung membentuk tim panja untuk melakukan pembenahan dalam program ini,"jelasnya.

hal senada dikatakan oleh Kadishub dan kominfo provinsi sumsel, Husni wijaya, " sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati ogan ilir, H. Mawardi yahya, tadi sejauh ini pemerintahan daerah tidak di libatkan maupun di dalam perencanaan program tersebut itu saja saya tidak banyak panjang lebar bicara karena saya tidak tauh menauh soal program ini,"jelasnya.

anggota tim panja dari fraksi GOLKAR, Nurul Arifin, mengatakan," saya mempunyai Data dari 180 ada 105 yang dilaksanakan 17 titik mplik mobil dan plik 10 unite, yang kedua yang ingin kami ketahui apakah kominfo ada dukungan proses dukungan prizinan loksinya sesuai dengan (PERMEN) ini Data yang saya bawa untuk provinsi sumsel, untuk wilaya kabupaten ogan ilir, untuk mplik di kecamatan indralaya di desa saka tiga,indralaya utra, di keluraan timbangan 32, indralaya selatan,kandis di muara kumbang,lubuk keliat, mura kuang, paya raman, pemulutan, pemulutan barat, pemulutan selatan, rambang kuang, rantau alai,sungai pinag dan tanjung raja ada 2 unite, 

10 mplik mobil berwarna biru bertuliskan kominfo, dan 17 plik yang tidak bergerak. kalau berdasarkan (PERMEN) mplik dan plik ini di adakan di dareah perbatasan yang pemukimannya ramai penduduk, berdasarkan informasi mplik dan plik ini sudah banyak menjadi warnet-warnet, yang didukung oleh oprator dari PT. jasindo, "jelasnya

salah satu oprator dari PT. JASINDO, mengatakan," bahwa tidak ada camat yang tidak tauh karena di waktu serah terima mplik dan plik di saksikan juga oleh camat, " katnya.

menurut camat indralaya mengatakan,"saya mendapatkan informasi dari kepala desa saka tiga, emplik memang ada di desa saka tiga, yang mengelolah mplik tersebut saudara sobirin, berdasarkan informasi yang kami terima kemarin mplik tersebut berjalan, akan tetapi hanya saja pelangganya sangat kurang karena kalah saingan dengan warnet yang ada di desa saka tiga, dan juga saya pernah melihat mobil mplik tersebut parkir di desa saka tiga seberang kecamatan indralaya.

menurut camat indralaya utra, Zaidan mengatakan," kami tidak mempunyai dasar untuk mengawasi mplik karena kami blum mempunyi dasarnya untuk pengawasan program tersebut, seperti yang kami lihat mobilnya ada tetapi kami tidak tauh apa pungsi mebil tersebut," katanya..

camat pemulutan induk juga megatakan hal tersebut,"pada tahun 2010 yang lalu pendistribusiannya di tunjuk langsung oleh seseorang yang mengatakan program tersebut yang mengatas namakan program pemerintah.

camat tanjung batu juga mengatakan ketika di tanya oleh tim panja DPRRI, apakah si pengelolah mplik tersebut adalah kader politikus partai PKS?/ ia memang benar yang mengelolah adalah kader dari partai PKS tanjung batu yakni saudara M. sirah judin adalah politikus partai PKS.

Camat tanjung raja juga mengatakan saat di tanya tim panja DPRRI, "mplik juga ada di kecamatan tanjung raja 1 unite yang mengelolah adalah saudara Abdul bakar.

Ketua komisi I DPRRI Elfita Nursanti sekaligus ketua tim panja DPRRI mengatakan program ini adalah program multi yaers yang dananya mencapai Rp.3, triliun makanya kami segerah membentuk tim panja karena ini bisa menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan juga ini adalah program multi yaers, kalu cara pelaksanaan program ini tidak jelas dan ambur radul seperti yang terjadi pada saat ini dan juga setiap tahun akan di anggarkan maka pertanggung jawaban program yang pelaksanaanya yang tidak jelas ini tidak membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat, kami sebelumya sudah memberikan waktu selama tiga bulan terakhir untuk pembenahan , tetapi tidak ada juga pembenahan dalam pelaksanaan program ini dan kami juga meminta kepada BPK untuk mengaudit program ini," pungkasnya.

acara kunjuangan kerja DPPRRI tersebut berakhir pada pukul 16.10 wib. dan sejumlah tim panja langsung mengecak tentang keberadaan mplik yang ada di kecamatan indralaya, kabupaten ogan ilir.

Program Mplik Dan Plik Pusat DI Ogan Ilir Ambur Radul

INDRALAYA -Ketua komisi I DPRRI Beserta rombngan dalam rangka kunjungan kerja di bumi caram seguguk, kabupaten ogan  ili (OI), kamis (13/6) pada pukul 15.05 wib. bertempat di aula lingkungan pemda (OI) yang juga di hadiri seluruh SKPD se- OI, besarta seluruh camat se-OI, dan juga di hadiri Kapolres OI, pabung, Bupati OI, kadishub provinsi sumsel, kabankesbangpol OI, yang berjumlah lebih kurang sekitar100 orang yang hadir dalam acara kunjungan tersebut.

Dalam sambutan tersebut Bupati ogan ilir H. Mawardi yahya, mengatakan bahwa dalam kunjungan DPR RI, Saat ini, sudah menerima surat resmi bahwa Komisi I DPR RI akan melakukan kunjungan pada hari ini, dalam kunjungan DPR RI hari ini untuk menggecek progrm pemerintah pusat mplik dan plik yang di realisasikan pendidstribusiannya pada tahun 2010 lalau di kabupaten OI, "ada pun program mplik dan plik di enam kecamatan yang ada di ogan ilir, saya belum mengetahui program tersebut di kabupaten ogan ilir ini, setelah saya mendapatkan informasi bahwa komisi I DPRRI ingin melakukan kunjungan kerja ke kabupaten ogan ilir, guna untuk mengecak program tersebut, saya langsung bertanya kepada seluruh camat yang ada di ogan ilir, apakah program tersebut ada di kecamatan anda? jawab camat pun tidak tauh adanya program tersebut,

setelah mendapatkan informasi bahwa program mplik dan plik di realisasikan melalaui pengkaderan partai PKS, Ogan ilir, harapan saya DPRRI lah yang tauh dan supaya mengecak program tersebut, dan kami juga tidak menutup-nutupi memang kenyatannya seperti ini,"paparnya.

Menurut Ketua komisi I DPR.RI Elfita Nursanti, MSc.sekaligus ketua tim panja, terlebih dahulu memperkenalkan rombongan yang ikut dalam timpanja tersebut yang pertama, Nirwan Amir dari fraksi Demokrat, candra dari fraksi PAN, Muzami Grindra dan  Nurul arifin dari fraksi Golkar, dengan banyaknya laporan dari masyarakat maupun dari media elektronik maupun media online, tentang banyaknya penyimpangan program mplik dan plik, " walaupun barangnya ada akan tetapi tidak di jalankan, sebelumnya kami telah memberikan limit waktu tiga bulan sebelumnya agar didalam program tersebut ada pembenahan didalam plaksanaannya, tetapi hingga saat ini tidak ada pembenahan juga, mplik dan plik adalah pusat pelayanan yang bergerak di bidang internet, dan semetinya di tempatkan di wilaya perbatasan di tengah keramaian, masih kata elfita," kalau di provinsi lain lebih parah dari pada di kabupaten ogan ilir ini,  seperti mobil plik banyak di gunakan untuk membeli solar, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap program mplik dan plik, karena program ini adalah multi yaers, tujuan kami melakukan dan langsung membentuk tim panja untuk melakukan pembenahan dalam program ini,"jelasnya.

hal senada dikatakan oleh Kadishub dan kominfo provinsi sumsel, Husni wijaya, " sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati ogan ilir, H. Mawardi yahya, tadi sejauh ini pemerintahan daerah tidak di libatkan maupun di dalam perencanaan program tersebut itu saja saya tidak banyak panjang lebar bicara karena saya tidak tauh menauh soal program ini,"jelasnya.

anggota tim panja dari fraksi GOLKAR, Nurul Arifin, mengatakan," saya mempunyai Data dari 180 ada 105 yang dilaksanakan 17 titik mplik mobil dan plik 10 unite, yang kedua yang ingin kami ketahui apakah kominfo ada dukungan proses dukungan prizinan loksinya sesuai dengan (PERMEN) ini Data yang saya bawa untuk provinsi sumsel, untuk wilaya kabupaten ogan ilir, untuk mplik di kecamatan indralaya di desa saka tiga,indralaya utra, di keluraan timbangan 32, indralaya selatan,kandis di muara kumbang,lubuk keliat, mura kuang, paya raman, pemulutan, pemulutan barat, pemulutan selatan, rambang kuang, rantau alai,sungai pinag dan tanjung raja ada 2 unite, 

10 mplik mobil berwarna biru bertuliskan kominfo, dan 17 plik yang tidak bergerak. kalau berdasarkan (PERMEN) mplik dan plik ini di adakan di dareah perbatasan yang pemukimannya ramai penduduk, berdasarkan informasi mplik dan plik ini sudah banyak menjadi warnet-warnet, yang didukung oleh oprator dari PT. jasindo, "jelasnya

salah satu oprator dari PT. JASINDO, mengatakan," bahwa tidak ada camat yang tidak tauh karena di waktu serah terima mplik dan plik di saksikan juga oleh camat, " katnya.

menurut camat indralaya mengatakan,"saya mendapatkan informasi dari kepala desa saka tiga, emplik memang ada di desa saka tiga, yang mengelolah mplik tersebut saudara sobirin, berdasarkan informasi yang kami terima kemarin mplik tersebut berjalan, akan tetapi hanya saja pelangganya sangat kurang karena kalah saingan dengan warnet yang ada di desa saka tiga, dan juga saya pernah melihat mobil mplik tersebut parkir di desa saka tiga seberang kecamatan indralaya.

menurut camat indralaya utra, Zaidan mengatakan," kami tidak mempunyai dasar untuk mengawasi mplik karena kami blum mempunyi dasarnya untuk pengawasan program tersebut, seperti yang kami lihat mobilnya ada tetapi kami tidak tauh apa pungsi mebil tersebut," katanya..

camat pemulutan induk juga megatakan hal tersebut,"pada tahun 2010 yang lalu pendistribusiannya di tunjuk langsung oleh seseorang yang mengatakan program tersebut yang mengatas namakan program pemerintah.

camat tanjung batu juga mengatakan ketika di tanya oleh tim panja DPRRI, apakah si pengelolah mplik tersebut adalah kader politikus partai PKS?/ ia memang benar yang mengelolah adalah kader dari partai PKS tanjung batu yakni saudara M. sirah judin adalah politikus partai PKS.

Camat tanjung raja juga mengatakan saat di tanya tim panja DPRRI, "mplik juga ada di kecamatan tanjung raja 1 unite yang mengelolah adalah saudara Abdul bakar.

Ketua komisi I DPRRI Elfita Nursanti sekaligus ketua tim panja DPRRI mengatakan program ini adalah program multi yaers yang dananya mencapai Rp.3, triliun makanya kami segerah membentuk tim panja karena ini bisa menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan juga ini adalah program multi yaers, kalu cara pelaksanaan program ini tidak jelas dan ambur radul seperti yang terjadi pada saat ini dan juga setiap tahun akan di anggarkan maka pertanggung jawaban program yang pelaksanaanya yang tidak jelas ini tidak membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat, kami sebelumya sudah memberikan waktu selama tiga bulan terakhir untuk pembenahan , tetapi tidak ada juga pembenahan dalam pelaksanaan program ini dan kami juga meminta kepada BPK untuk mengaudit program ini," pungkasnya.

acara kunjuangan kerja DPPRRI tersebut berakhir pada pukul 16.10 wib. dan sejumlah tim panja langsung mengecak tentang keberadaan mplik yang ada di kecamatan indralaya, kabupaten ogan ilir.

KPUD (OI) Adakan Sosialisasi BIMTEK Pengumutan/Penghitungan/Rekapitulasi Suara Pilgub 2013

INDRALAYA-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan ilir (OI) adakan sosialisai Bimbingan teknis  (BIMTEK) Pengumutan, penghitungan dan Rekapitulasi sura pilgub sumsel 2013 kepada  seluruh KPPS dan PPS sekecamatan tanjung Raja, Bertempat di aula kantor camat tanjung raja, kabupaten Ogan ilir (OI) jum'at (31/5) pada pukul 14.20 wib. adapun dalam acara BIMTEK tersebut dihadiri juga panwscam kecamatan tanjung raja, camat tanjung raja, dan jajaran pemerintahan kecamatan tanjung raja, sekitar 30 orang. dengan moderator Heriyanto selaku anggota PPK kecamatan tanjung raja, dengan pembawa materi Anahrir, S.Ag. Selaku komisioner KPUD (OI). dalam acara sosialisai BIMTEK tersebut hanya saja tidak dihadiri ketua PPK kecamatan Tanjung raja, karena informasi yang telah di himpun oleh awak media online irdess sumsel. Ketua PPK sedang ada urusan di KPUD (OI).

Menurut Anahrir, " dengan diadakannya sosialisasi BIMTEK kepada seluruh KPPS dan PPS yang pastinya agar mereka di saat melaksanakan tugas dan kewewenangan mereka di waktu bekerja nanti sesuai dengan aturan yang ada, memahami tugas dan kewajiban dengan fungsi wewenangnya, sosialisasi BINTEK ini ada tiga materi yang disampaikan kepada 170 peserta hadir pada hari ini, yang terdiri dari KPPS dan PPS sekecamatan tanjung raja (OI), yakni, Cara pengumutan sura, penghitungan sura sah atau suara tidak sah, dan juga cara mengrekapitulasi hasil perhitungan sura sah atau tidak sah di setiap TPS yang ada, "paparnya

masih kata anahrir, " pada saat pengumutan sura pilgub sumsel 2013 setiap calon pemilih tetap harus menggunakan hak suaranya hanya di TPS yang telah di sediakan sesuai dengan domisili mereka, "apa bila domisili mereka tinggalnya di kampung 1 atau RT.1 disana telah tersedia TPS maka mereka di wajibkan untuk memilih di TPS yang telah disediakan, dan apa bila mereka tidak mendapatkan kartu undangan model C6 dan mereka sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, mereka diwajibkan membawa Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) karena ini sudah menjadi keputusan Makamah Konsitusi (MK) pemilih harus bisa menjunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pointnya, keputusan (MK) tersebut hanya dapat memberikan hak suaranya di TPS sesuai dengan alamat (KTP)nya, jadi ini intinya berpatokan dengan (KTP) jadi kalau waga mau protes silakan protes ke CAPIL, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan putusan Makamah Konsitusi (MK) sebab keputusan (MK) adalah putusannya yang bersipat pinal dan mengikat.
Tambah anahrir, "kalau ada warga yang sakit mau memberikan hak suaranya (KPU) hanya menyediakan tenpat yang telah disediakan yakni TPS yang telah disediakan di tempat yang telah disediakan, "tegasnya.

sosialisasi BIMTEK berakhir dengan hikmad pada pukul 16.35 wib. dan sejumlah peserta BIMTEK mebubarkan diri terkecuali untuk Ketua KPPS sekecamatan tanung raja, masih menunggu logistik Model C 6 yang telah didistribusikan dari (KPUD) (OI) kekecamatan tanjung raja, yang sudah siap untuk didistribusikan kesetiap KPPS yang telah hadir untuk di bawa ke setiap PPS.