DINKES PASTIKAN BUKAN MALPRAKTEK (Kasus Paha Bayi Bengkak dan Bernanah Usai di Imunisasi)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten OKI, memastikan bahwa abses atau pembengkakan paha kiri seorang bayi berusia 7 bulan, M Satria, warga Desa Cengal, Kecamatan Cengal, usai diimunisasi DPT 3 dengan cara disuntik, bukan malpraktek.

Abses tersebut diduga karena adanya alergi vaksin yang bisa saja dialami oleh seorang bayi yang diberikan vaksi imunisasi. Dari seratus ribu orang balita memang ada kemungkinan intoleransi terhadap obat yang dialami oleh bayi.

”Tapi itu, jumlahnya sangat kecil. Untuk kasus ini kami pastikan bukan malpraktik. Intoleransi yang dimaksud bentuknya berbeda-beda, bisa saja gatal-gatal atau kejadian yang lainnya,” ujar Kepala Dinkes OKI, M Lubis didampingi Kepala Puskesmas Cengal, Iwan Sastra Wijaya, kemarin (29/4).

Menurutnya, prosedur yang dilaksanakan oleh petugas yang memberikan vaksinasi berupa imunisasi DPT 3 sudah sesuai dengan aturan, termasuk juga peralatan dan obat-obatan yang digunakan. Namun demikian bukan berarti tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

”Kalau untuk KIPI kita belum bisa menyimpulkannya, karena saat ini kita masih mengumpulkan data-data penyebabnya,” kata Lubis.

Ditambahkan Iwan, saat ini bayi yang paha kirinya mengalami pembengkakan, sudah mendapatkan perawatan medis. Abses tersebut sudah dilakukan insisi dan kondisinya sudah membaik.

Selain itu pihak dari Dinkes OKI termasuk Puskesmas Cengal juga telah mengunjungi pasien di RSMH Palembang untuk sekedar bersilaturahmi.

”Tidak ada masalah lagi dan tadi saya sudah bertemu langsung dengan pihak keluarga pasien dan kondisinya sudah membaik,” terangnya.

Kejadian ini hendaknya tidak mempengaruhi masyarakat untuk memberikan imunisasi terhadap anaknya, sebab kejadian seperti ini sangat jarang terjadi sementara pemberian imunisasi terhadap balita merupakan sebuah keharusan diberikan untuk menjaga kekebalan tubuh.

”Kita berharap masyarakat jangan takut untuk memberikan imunisasi kepada anaknya, demikian juga terhadap petugas agar tetap melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan,” bebernya.

Seperti diketahui, seorang bayi yang bernama M Satria (7 bulan) mengalami bengkak pada paha kirinya setelah sekitar tiga bulan mendapatkan pelayanan imunisasi DPT 3 oleh petugas medis.

Peristiwa berawal dari adanya kegiatan imunisasi yang digelar oleh PT Lonsum, tempat orang tua balita bekerja sekitar 2 bulan lalu atau tepatnya (29/1). Saat itu M Satria dibawa dan diberikan imunisasi DPT oleh bidan desa yang bertugas di Puskesmas Cengal.

KADES JUNGKAL DITETAPKAN TERSANGKA

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Oknum Kepala Desa (Kades) Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI, A Rapik, kini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Bantuan Gubernur (Bangub) oleh tim penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polres OKI, kemarin (29/4).

Kasat Reskrim Polres OKI, AKP H Surachman didampingi Kanit Pidana Khusus (Pidsus), Ipda Jailili SH menegaskan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, pihaknya menemukan bukti yang cukup untuk menjerat oknum kades tersebut.

”Kita juga telah memanggil dua orang Hansip Desa Jungkal, yakni Goni dan Fuad. Tapi, berdasarkan keterangan mereka selama ini tidak tahu kalau mereka ditugaskan sebagai hansip desa, karena insentif mereka selama ini telah digelapkan oknum kades tersebut,” tegas Surachman kepada Irdess Sumsel.

 Berdasarkan keterangan saksi tambahan itulah, kata Surachman, pihaknya telah menaikkan status saksi Kades Jungkal menjadi tersangka. Pihaknya sudah melayangkan surat kepada bupati untuk melakukan pemanggilan selanjutnya.

”Setelah datang oknum kades ini akan langsung kita tahan,” terangnya seraya mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari bupati untuk menjebloskan tersangka ke penjara.

Dikatakannya, oknum Kades Jungkal ini tersandung kasus penggelapan ADD dan Bangub yang dilaporkan warga desanya ke Polres OKI beberapa waktu lalu.

”Selain dugaan penyalahgunaan ADD, kami juga sedang mengusut dugaan Pungutan Liar (Pungli) terhadap masyarakat peserta plasma, yang dipungut satu surat plasma sebesar Rp200 ribu. Juga ada dugaan pungli pemasangan listrik tenaga surya (PLTS), dimana warga dipungut Rp400 ribu hingga Rp600 ribu,” bebernya.

Salah satu warga Desa Jungkal, Rahman berharap tidak ada intervensi dari kelompok tertentu dalam proses penyelidikan oknum Kades tersebut. ”Kami sebagai masyarakat Desa Jungkal tentu harus tahu, kenapa Kepala Desa kami dilaporkan ke polisi. Kami berharap dalam proses hukumnya tetap transparan,” tukasnya.

Penyelidikan kasus tersebut menindaklanjuti laporan ratusan masyarakat Jungkal, Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI yang datang ke Polres OKI pada 30 Desember 2013 lalu.

Masyarakat Jungkal meminta kepada Polres OKI untuk memproses Kades Jungkal, Rapik, karena telah menipu masyarakat dengan memungut biaya surat plasma senilai Rp2000 ribu persurat.

Bukan hanya itu, oknum Kades juga telah memungut uang dari warga Rp400 ribu hingga Rp600 ribu untuk pemasangan PLTS. Sementara masyarakat tidak diberitahu, berapa banyak rumah di Desa Jungkal yang mendapat bantuan PLTS tersebut. Begitu juga dengan ADD dan Bangub Desa Jungkal, diduga telah diselewengkan lantaran tidak ada transparansi dalam pengelolaannya.

PENERIMAAN CPNS OI SEBENTAR LAGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Direncanakan pada bulan Juni atau Juli 2014 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) dijadwalkan akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baik dari kategori umum maupun honorer sisa Kategori Satu (K-1) dan Kategori Dua (K-2).

Hal ini diungkapkan langsung Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) OI, Drs Darjis AL. Diterangkannya, informasi ini didapatnya langsung dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).

”Ini baru sebatas wacana, untuk tanggal pastinya belum tahu. Mudah-mudahan memang ada, karena memang kita masih banyak membutuhkan pegawai,” ujar Darjis kepada Irdess Sumsel, kemarin (28/4).

Menurutnya, pegawai yang memang mendesak dibutuhkan adalah guru terutama guru SMK dan bagian teknis. ”Saat ini kita sudah mengajukan 380 pegawai, untuk penerimaan CPNS bulan Juni atau Juli ini,” ungkapnya seraya mengaku, jumlah itu total semua bidang, baik kesehatan, guru maupun teknis.

Pihaknya mengharapkan agar yang diajukan tersebut bisa diterima semua. Selain itu, pihaknya juga mengajukan seluruh sisa honorer K-1 dan K-2 ke pusat.

”Total sisa honorer kita baik K-1 maupun K-2 sebanyak 417, dan ini kita usulkan semua. Mudah-mudahan baik kategori yang kita usulkan maupun honorer ini bisa masuk semua,” tuturnya.

Lebih jauh katanya, untuk khusus honorer ini, pihaknya belum tahu jelas, apakah ikut tes atau sebagian saja yang ikut tes. ”Kita berharap juga, kalau bisa seperti kemarin, sisa K-1 semuanya bisa langsung diangkat, dan K-2 ikut tes, sama seperti penerimaan tahun kemarin,” harapnya.

PEMEKARAN PANTAI TIMUR DIPERTANYAKAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Konflik internal pemekaran Pantai Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dari kabupaten induk Kabupaten OKI semakin meluas. Beberapa kecamatan yang digadang-gadang menjadi bagian wilayah Pantai Timur yakni Sungai Menang, Air Sugihan dan Pangkalan Lampam, mempertanyakan pemekaran itu untuk siapa.

Karena masyarakat, terutama Air Sugihan mengharapkan bukan adanya pemekaran, melainkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang harus segera dilakukan.

Seperti yang dikatakan tokoh masyarakat Air Sugihan, Turmudi kepada Irdess Sumsel, kemarin siang (28/4). Menurutnya, masyarakat mempertanyakan upaya pemekaran calon DOB Pantai Timur, karena menurut mereka isu pemekaran yang berkembang tidak mewakili suara hati nurani mereka dan hanya kepentingan segelintir kelompok orang.

”Bagi kami warga Air Sugihan, rencana pemekaran tidak penting, tapi terpenting daerah yang sangat terisolir ini dibangun oleh pemerintah daerah adalah infrastruktur, sarana dan prasarana yang sekarang sangat kurang. Bahkan, beberapa elemen masyarakat mempertanyakan isu pemekaran dan banyak masyarakat menolak untuk menjadi kabupaten baru,” ujar Turmudi.

Isu pemekaran Pantai Timur sebagai DOB ternyata belum diketahui oleh masyarakat banyak di kecamatan wilayah Pantai Timur. ”Sosialisasinya juga tidak jelas. Kami merasa tidak pernah dilibatkan. Hanya sebagian kelompok saja yang getol,” ujar Sarbini, tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Menang .

Menurut Sarbini, rentang wilayah dan infrastruktur Pantai Timur akan menyusahkan masyarakat di wilayah Sungai Menang, Air Sugihan dan Kecamatan Cengal, jika DOB ini nantinya benar-benar terwujud.

”Kami semakin susah, makin jauh jika harus ke Tulung Selapan yang menjadi ibukota Pantai Timur. Kalau memang harus, ya perbaiki dulu jalan kesana,” ungkapnya.

Sementara dikatakan Supriadi H Serin, tokoh masyarakat Pantai Timur yang menetap di Jakarta, perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk membentuk DOB agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

”Tentunya, pemerintah dan segenap masyarakat harus dilibatkan, jangan hanya oleh sekelompok orang. Dan yang terpenting adalah infrastruktur wilayah Pantai Timur diutamakan,” tegas Supriadi.

Sedangkan Sekda OKI, Husin SPd mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait pemekaran wilayah Pantai Timur, karena banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak menghendaki adanya pemekaran.

Bupati OKI, Iskandar SE sebelumnya mengatakan perlu kaji ulang pemekaran Pantai Timur tersebut. Bukannya dirinya tidak menginginkan pemekaran Pantai Timur, tetapi memang dirinya belum mempelajari sepenuhnya, terkait rencana pemekaran itu, karena dirinya baru menjabat Bupati OKI pada Januari 2014 lalu.

Dijelaskannya, pihaknya perlu mempelajari rencana pemekaran Pantai Timur itu, mengingat saat ini infrastruktur wilayah perairan itu dianggap belum memadai untuk menjadi kabupaten sendiri.

”Kalau memang dimekarkan, pasti dalam beberapa tahun pertama tetap menginduk ke Kabupaten OKI, sehingga kami sebagai kepala daerah bertanggung jawab, berhasil atau tidak pemekaran itu,” terangnya.

Menurutnya, faktor infrastruktur perlu dikaji ulang, karena 5 kecamatan yang akan memisahkan diri itu didominasi oleh perairan, sementara rencana ibukotanya akan dipusatkan di Tulung Selapan.

”Warga Sungai Menang terutama dari Gajah Mati, Sungai Sibur, Sungai Ceper dan lainnya, mereka akan tambah jauh ke Tulung Selapan, tetap akan memutar dulu ke Kayuagung, begitu juga dari Air Sugihan sebagian tetap harus lewat Palembang dan beberapa wilayah lainnya, ini yang perlu kita pelajari lagi,” tukasnya.

DPRD OI DIDOMINASI WAJAH BARU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikitnya 13 incumbent anggota DPRD Ogan Ilir (OI) dipastikan tetap mendapat kepercayaan rakyat, selebih diprediksi tumbang. Itu berarti, lembaga legislatif di kabupaten ini bakal didominasi wajah-wajah baru.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Irdess Sumsel, Minggu (27/4), calon legislatif (caleg) incumbent yang berhasil mempertahankan kursinya adalah dari PAN yakni Arhandi Tabroni, Herman Masruddin, dan Hazmi, lalu dari Golkar Ahmad Yani, Suharto, Noviantra, dan Ikbal, sedangkan dari PDIP ada Wahyudi, Mustofa, dan Irdansyah (PDI), kemudian ada Yusran Rivai dan A Yadi dari PPP, Marzuki dari Hanura, dan Huzaimi dari Gerindra.

Ketua DPRD Ogan Ilir Iklim Cahya dari Golkar yang mencalonkan diri ke DPRD Sumsel dimungkinkan tidak terpilih, sedangkan wakilnya Yulian Gunhar diprediksi akan maju ke Senayan alias DPR RI. Namun posisi Ketua DPRD Ogan Ilir dipastikan tetap diduduki wakil dari Golkar, dimana dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu, Golkar meraih suara terbanyak. Untuk wakil ketua I, diprediksi diduduki muka baru dan parpol baru, yakni dari Partai Nasdem, sedangkan wakil ketua II diambil alih oleh PDI Perjuangan dari yang sebelumnya diduduki PAN.

Sementara wajah baru yang diprediksi akan duduk di DPRD Ogan Ilir adalah wakil dari Golkar yakni Endang PU Ishak, A Wazir, dan M Ali, kemudian dari Nasdem ada Ahmad Syafei, Nata, Rizal, dan Aprizal. Selanjutnya, Porsait dari PPP, lalu Alun dan Rahmadi dari PBB, Firmansyah dari Gerindra, Kanoviyandri dari Demokrat, dan sebagainya.

Anggota DPRD Ogan Ilir, Ahmad yani yang diprediksi masih mempertahankan kursinya, mengaku, anggota DPRD Ogan Ilir kedepan akan didominasi wajah baru. ”Banyak muka baru, artinya persaingan ketat. Pleno KPU sudah dilakukan, tapi hasil pastinya untuk siapa saja yang duduk belum diumumkan. Tapi, hasil rekapitulasi kemarin di KPU sudah bisa kita lihat, Golkar tetap menjadi ketua DPRD. Untuk siapa yang menjadi ketua belum tahu,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Ogan Ilir, Annahrir saat dikonfirmasi belum bisa memastikan siapa saja anggota DPRD lama yang kembali menjabat. ”Kita belum bisa memastikan siapa saja yang akan duduk di DPRD Ogan Ilir, nanti setelah pleno penetapan, kita akan tahu siapa saja nanti yang terpilih,” singkatnya.

KECURANGAN PEDAGANG DI OI TINGGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Kecurangan para pedagang di pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI) masih tinggi. Ini bisa dilihat, bahwa para pedagang masih menggunakan timbangan yang tidak standar alias timbangan yang terbuat dari plastik.

Akibat ulah para pedagang yang seperti ini, sangat merugikan para pembeli. Banyaknya, pedagang yang menggunakan timbangan tak berstandar diakui Kepala Dinas Koperasi, industri dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI, Ir Tapip.

”Paling baru sekitar 30 persen pedagang kita yang menggunakan timbangan standar yang terbuat dari besi. Selebihnya masih menggunakan timbangan plastik,” ujar Tapip didampingi Kabid Industri dan Pedagangan, Ir Mukhtarudin.

Padahal, lanjutnya, pihak Diskoperindag sejak 2011 hingga 2013, telah membagikan secara cuma-cuma timbangan standar kepada 300 pedagang. ”Timbangan yang kita berikan cuma-cuma itu terbuat dari besi,” bebernya.

Meskipun demikian, katanya, ternyata masih saja para pedagang belum mau beralih menggunakan timbangan standar atau timbangan yang sudah di tera.

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa masih banyaknya pedagang yang menggunakan timbangan plastik, bisa jadi faktor kurangnya kesadaran, perilaku ketidakpahaman, kurang mengerti dan keterbatasan beli alat timbangan.

”Inilah yang menjadi faktor penyebab masih banyaknya pedagang yang belum menggunakan alat timbangan yang belum standar,” terangnya.

Untuk itu, katanya, langkah yang dilakukan pihakya saat ini, dengan cara terus mensosialisasikan kepada para pedagang. ”Di Sumsel, ada tiga kabupaten yang menjadi pasar tertib ukur, yakni OKU Selatan, Lahat dan OI,” imbuhnya.

Nah, untuk di Bumi Caram Seguguk sendiri lanjutnya, pasar Indralaya dan Tanjung Raja yang menjadi ikon pasar tertib ukur.

”Spanduk pasar tertib ukur sudj kita pasang, dengan harapan akan meningkatkan rasa kesadaran kepada para pedagang terhadap hak dari para konsumen. Pembeli adalah raja dan harus dilayani serta tidak dirugikan,” tukasnya.

SEMINGGU RP10 JUTA (Tarik Pajak Galian C di Pos I Timbangan)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak terus dilakukan.

Salah satunya dengan menarik pajak galian C, baik berupa pasir, tanah uruk maupun tanah liat. Dalam satu pekan ini, pihak Dispenda berhasil mengumpulkan lebih kurang Rp10 juta dari penarikan pajak galian C.

Kepala Dispenda OI, Tarbiyah SPd MM melalui Koordinator Pos I penarikan pajak di Terminal Indralaya yang terletak di KM 32, Kelurahan Timbangan, Safei mengatakan, penarikan pajak galian C di terminal ini dimulai 17 April lalu.

”Alhamdulillah hasilnya cukup efektif, dari tanggal 17 April hingga saat ini kita sudah berhasil mengumpulkan Rp10 juta, lebih dari penarikan pajak galian C, yang melintas dari arah Kayuagung menuju Palembang,” ujarnya di lokasi penarikan pajak, kemarin (27/4).

Hasil ini lanjutnya, cukup efektif dibandingkan sebelum zaman kepala dinas saat ini, yang hanya mampu meraup Rp3 juta perbulan. ”Artinya dua kali lipat lebih hasilnya,” imbuhnya.

Waktu itu, bebernya, penerapan penarikan pajak galian C dengan jemput bola, dan ini dinilai pihaknya tidak efektif.

”Sebelumnya kita adakan uji petik, dengan menempatkan beberapa anggota dilokasi galian C khususnya penambang pasir, setelah kita hitung 500 kubik perhari, mereka bisa mengangkut pasir,” terangnya.

Setelah itu lanjutnya, pihaknya menerapkan sistim pos untuk melakukan penarikan retribusi galian C ini. ”Kalau melihat hasil tahap awal ini kita yakin, pendapatan dari penarikan retribusi galian C ini akan meningkat,” ungkapnya optimis.

Dikatakannya juga, bahwa untuk penarikan retribusi galian C ini, untuk pasir dikenakan Rp3000 per-kubik, tanah uruk dan tanah liat Rp2000 per-kubik. ”Rp10 juta ini baru satu pos, dan kita memiliki dua pos, yang satunya belum ditambahkan,” katanya.

Sebenarnya lanjutnya, pihaknya membangun tiga pos. Namun katanya, karena penambangan pasir di daerah Pemulutan sudah ditutup, karena tidak memiliki izin, jadi pos di Pemulutan ditutup. ”Ya tidak efektif lagi,” tambahnya.

Dalam penarikan retribusi sendiri katanya, pihaknya bekerjasama dengan Pol PP, dan Dinas Perhubungan OI.

”Biar pengemudi truk galian C ini mau stop, ini tahap awal saja kita minta bantuan Dishub dengan Pol PP ini, saya rasa kedepan tidak perlu lagi, karena lambat laun, pemilik galian C ini sudah menyadari kewajibannya, mungkin tanpa distop mereka stop sendiri,” tukasnya.