PEMEKARAN PANTAI TIMUR DIPERTANYAKAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Konflik internal pemekaran Pantai Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dari kabupaten induk Kabupaten OKI semakin meluas. Beberapa kecamatan yang digadang-gadang menjadi bagian wilayah Pantai Timur yakni Sungai Menang, Air Sugihan dan Pangkalan Lampam, mempertanyakan pemekaran itu untuk siapa.

Karena masyarakat, terutama Air Sugihan mengharapkan bukan adanya pemekaran, melainkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang harus segera dilakukan.

Seperti yang dikatakan tokoh masyarakat Air Sugihan, Turmudi kepada Irdess Sumsel, kemarin siang (28/4). Menurutnya, masyarakat mempertanyakan upaya pemekaran calon DOB Pantai Timur, karena menurut mereka isu pemekaran yang berkembang tidak mewakili suara hati nurani mereka dan hanya kepentingan segelintir kelompok orang.

”Bagi kami warga Air Sugihan, rencana pemekaran tidak penting, tapi terpenting daerah yang sangat terisolir ini dibangun oleh pemerintah daerah adalah infrastruktur, sarana dan prasarana yang sekarang sangat kurang. Bahkan, beberapa elemen masyarakat mempertanyakan isu pemekaran dan banyak masyarakat menolak untuk menjadi kabupaten baru,” ujar Turmudi.

Isu pemekaran Pantai Timur sebagai DOB ternyata belum diketahui oleh masyarakat banyak di kecamatan wilayah Pantai Timur. ”Sosialisasinya juga tidak jelas. Kami merasa tidak pernah dilibatkan. Hanya sebagian kelompok saja yang getol,” ujar Sarbini, tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Menang .

Menurut Sarbini, rentang wilayah dan infrastruktur Pantai Timur akan menyusahkan masyarakat di wilayah Sungai Menang, Air Sugihan dan Kecamatan Cengal, jika DOB ini nantinya benar-benar terwujud.

”Kami semakin susah, makin jauh jika harus ke Tulung Selapan yang menjadi ibukota Pantai Timur. Kalau memang harus, ya perbaiki dulu jalan kesana,” ungkapnya.

Sementara dikatakan Supriadi H Serin, tokoh masyarakat Pantai Timur yang menetap di Jakarta, perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk membentuk DOB agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

”Tentunya, pemerintah dan segenap masyarakat harus dilibatkan, jangan hanya oleh sekelompok orang. Dan yang terpenting adalah infrastruktur wilayah Pantai Timur diutamakan,” tegas Supriadi.

Sedangkan Sekda OKI, Husin SPd mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait pemekaran wilayah Pantai Timur, karena banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak menghendaki adanya pemekaran.

Bupati OKI, Iskandar SE sebelumnya mengatakan perlu kaji ulang pemekaran Pantai Timur tersebut. Bukannya dirinya tidak menginginkan pemekaran Pantai Timur, tetapi memang dirinya belum mempelajari sepenuhnya, terkait rencana pemekaran itu, karena dirinya baru menjabat Bupati OKI pada Januari 2014 lalu.

Dijelaskannya, pihaknya perlu mempelajari rencana pemekaran Pantai Timur itu, mengingat saat ini infrastruktur wilayah perairan itu dianggap belum memadai untuk menjadi kabupaten sendiri.

”Kalau memang dimekarkan, pasti dalam beberapa tahun pertama tetap menginduk ke Kabupaten OKI, sehingga kami sebagai kepala daerah bertanggung jawab, berhasil atau tidak pemekaran itu,” terangnya.

Menurutnya, faktor infrastruktur perlu dikaji ulang, karena 5 kecamatan yang akan memisahkan diri itu didominasi oleh perairan, sementara rencana ibukotanya akan dipusatkan di Tulung Selapan.

”Warga Sungai Menang terutama dari Gajah Mati, Sungai Sibur, Sungai Ceper dan lainnya, mereka akan tambah jauh ke Tulung Selapan, tetap akan memutar dulu ke Kayuagung, begitu juga dari Air Sugihan sebagian tetap harus lewat Palembang dan beberapa wilayah lainnya, ini yang perlu kita pelajari lagi,” tukasnya.

DPRD OI DIDOMINASI WAJAH BARU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikitnya 13 incumbent anggota DPRD Ogan Ilir (OI) dipastikan tetap mendapat kepercayaan rakyat, selebih diprediksi tumbang. Itu berarti, lembaga legislatif di kabupaten ini bakal didominasi wajah-wajah baru.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Irdess Sumsel, Minggu (27/4), calon legislatif (caleg) incumbent yang berhasil mempertahankan kursinya adalah dari PAN yakni Arhandi Tabroni, Herman Masruddin, dan Hazmi, lalu dari Golkar Ahmad Yani, Suharto, Noviantra, dan Ikbal, sedangkan dari PDIP ada Wahyudi, Mustofa, dan Irdansyah (PDI), kemudian ada Yusran Rivai dan A Yadi dari PPP, Marzuki dari Hanura, dan Huzaimi dari Gerindra.

Ketua DPRD Ogan Ilir Iklim Cahya dari Golkar yang mencalonkan diri ke DPRD Sumsel dimungkinkan tidak terpilih, sedangkan wakilnya Yulian Gunhar diprediksi akan maju ke Senayan alias DPR RI. Namun posisi Ketua DPRD Ogan Ilir dipastikan tetap diduduki wakil dari Golkar, dimana dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu, Golkar meraih suara terbanyak. Untuk wakil ketua I, diprediksi diduduki muka baru dan parpol baru, yakni dari Partai Nasdem, sedangkan wakil ketua II diambil alih oleh PDI Perjuangan dari yang sebelumnya diduduki PAN.

Sementara wajah baru yang diprediksi akan duduk di DPRD Ogan Ilir adalah wakil dari Golkar yakni Endang PU Ishak, A Wazir, dan M Ali, kemudian dari Nasdem ada Ahmad Syafei, Nata, Rizal, dan Aprizal. Selanjutnya, Porsait dari PPP, lalu Alun dan Rahmadi dari PBB, Firmansyah dari Gerindra, Kanoviyandri dari Demokrat, dan sebagainya.

Anggota DPRD Ogan Ilir, Ahmad yani yang diprediksi masih mempertahankan kursinya, mengaku, anggota DPRD Ogan Ilir kedepan akan didominasi wajah baru. ”Banyak muka baru, artinya persaingan ketat. Pleno KPU sudah dilakukan, tapi hasil pastinya untuk siapa saja yang duduk belum diumumkan. Tapi, hasil rekapitulasi kemarin di KPU sudah bisa kita lihat, Golkar tetap menjadi ketua DPRD. Untuk siapa yang menjadi ketua belum tahu,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Ogan Ilir, Annahrir saat dikonfirmasi belum bisa memastikan siapa saja anggota DPRD lama yang kembali menjabat. ”Kita belum bisa memastikan siapa saja yang akan duduk di DPRD Ogan Ilir, nanti setelah pleno penetapan, kita akan tahu siapa saja nanti yang terpilih,” singkatnya.

KECURANGAN PEDAGANG DI OI TINGGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Kecurangan para pedagang di pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI) masih tinggi. Ini bisa dilihat, bahwa para pedagang masih menggunakan timbangan yang tidak standar alias timbangan yang terbuat dari plastik.

Akibat ulah para pedagang yang seperti ini, sangat merugikan para pembeli. Banyaknya, pedagang yang menggunakan timbangan tak berstandar diakui Kepala Dinas Koperasi, industri dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI, Ir Tapip.

”Paling baru sekitar 30 persen pedagang kita yang menggunakan timbangan standar yang terbuat dari besi. Selebihnya masih menggunakan timbangan plastik,” ujar Tapip didampingi Kabid Industri dan Pedagangan, Ir Mukhtarudin.

Padahal, lanjutnya, pihak Diskoperindag sejak 2011 hingga 2013, telah membagikan secara cuma-cuma timbangan standar kepada 300 pedagang. ”Timbangan yang kita berikan cuma-cuma itu terbuat dari besi,” bebernya.

Meskipun demikian, katanya, ternyata masih saja para pedagang belum mau beralih menggunakan timbangan standar atau timbangan yang sudah di tera.

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa masih banyaknya pedagang yang menggunakan timbangan plastik, bisa jadi faktor kurangnya kesadaran, perilaku ketidakpahaman, kurang mengerti dan keterbatasan beli alat timbangan.

”Inilah yang menjadi faktor penyebab masih banyaknya pedagang yang belum menggunakan alat timbangan yang belum standar,” terangnya.

Untuk itu, katanya, langkah yang dilakukan pihakya saat ini, dengan cara terus mensosialisasikan kepada para pedagang. ”Di Sumsel, ada tiga kabupaten yang menjadi pasar tertib ukur, yakni OKU Selatan, Lahat dan OI,” imbuhnya.

Nah, untuk di Bumi Caram Seguguk sendiri lanjutnya, pasar Indralaya dan Tanjung Raja yang menjadi ikon pasar tertib ukur.

”Spanduk pasar tertib ukur sudj kita pasang, dengan harapan akan meningkatkan rasa kesadaran kepada para pedagang terhadap hak dari para konsumen. Pembeli adalah raja dan harus dilayani serta tidak dirugikan,” tukasnya.

SEMINGGU RP10 JUTA (Tarik Pajak Galian C di Pos I Timbangan)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak terus dilakukan.

Salah satunya dengan menarik pajak galian C, baik berupa pasir, tanah uruk maupun tanah liat. Dalam satu pekan ini, pihak Dispenda berhasil mengumpulkan lebih kurang Rp10 juta dari penarikan pajak galian C.

Kepala Dispenda OI, Tarbiyah SPd MM melalui Koordinator Pos I penarikan pajak di Terminal Indralaya yang terletak di KM 32, Kelurahan Timbangan, Safei mengatakan, penarikan pajak galian C di terminal ini dimulai 17 April lalu.

”Alhamdulillah hasilnya cukup efektif, dari tanggal 17 April hingga saat ini kita sudah berhasil mengumpulkan Rp10 juta, lebih dari penarikan pajak galian C, yang melintas dari arah Kayuagung menuju Palembang,” ujarnya di lokasi penarikan pajak, kemarin (27/4).

Hasil ini lanjutnya, cukup efektif dibandingkan sebelum zaman kepala dinas saat ini, yang hanya mampu meraup Rp3 juta perbulan. ”Artinya dua kali lipat lebih hasilnya,” imbuhnya.

Waktu itu, bebernya, penerapan penarikan pajak galian C dengan jemput bola, dan ini dinilai pihaknya tidak efektif.

”Sebelumnya kita adakan uji petik, dengan menempatkan beberapa anggota dilokasi galian C khususnya penambang pasir, setelah kita hitung 500 kubik perhari, mereka bisa mengangkut pasir,” terangnya.

Setelah itu lanjutnya, pihaknya menerapkan sistim pos untuk melakukan penarikan retribusi galian C ini. ”Kalau melihat hasil tahap awal ini kita yakin, pendapatan dari penarikan retribusi galian C ini akan meningkat,” ungkapnya optimis.

Dikatakannya juga, bahwa untuk penarikan retribusi galian C ini, untuk pasir dikenakan Rp3000 per-kubik, tanah uruk dan tanah liat Rp2000 per-kubik. ”Rp10 juta ini baru satu pos, dan kita memiliki dua pos, yang satunya belum ditambahkan,” katanya.

Sebenarnya lanjutnya, pihaknya membangun tiga pos. Namun katanya, karena penambangan pasir di daerah Pemulutan sudah ditutup, karena tidak memiliki izin, jadi pos di Pemulutan ditutup. ”Ya tidak efektif lagi,” tambahnya.

Dalam penarikan retribusi sendiri katanya, pihaknya bekerjasama dengan Pol PP, dan Dinas Perhubungan OI.

”Biar pengemudi truk galian C ini mau stop, ini tahap awal saja kita minta bantuan Dishub dengan Pol PP ini, saya rasa kedepan tidak perlu lagi, karena lambat laun, pemilik galian C ini sudah menyadari kewajibannya, mungkin tanpa distop mereka stop sendiri,” tukasnya.

KURSI GOLKAR BERKURANG (Sarankan DPD Golkar OI Dievaluasi)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Meski secara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir belum mengumumkan perolehan kursi, namun sudah dapat dipastikan partai Golkar memperoleh 7 kursi. Jumlah itu berkurang dibandingkan perolehan kursi periode 2009-2014. Namun dari segi perolehan suara, Partai Golkar masih menempati urutan pertama.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Partai Golkar Sumsel Ir H Mawardi Yahya mengatakan, penurunan perolehan kursi Partai Golkar di Ogan Ilir disebabkan berbagai faktor, mulai dari faktor figur calon legislatif (caleg), hingga permasalahan strategi yang dilakukan partai, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

“Memang secara perolehan kursi ada penurunan jumlah perolehan dari 10 kursi menjadi 7 kursi. Tapi untuk suara terbanyak, kita masih teratas,” kata Mawardi, Jum’at (25/4).

Ia mengakui, kemerosotan perolehan kursi juga disebabkan jajaran partai tidak biasa mempersiapkan strategi yang baik dalam memasang caleg-caleg yang bertarung. “Harus dicermati, ada dua kriteria yang dilirik pemilih, partai dan figur. Tapi lima tahun ini sudah banyak perubahan. Pemilih cenderung tidak melirik partai lagi melainkan melirik figur. Kalau melihat figur banyak hal ada figur bagus tapi secara materi kurang. Ada dari figur tidak bagus tapi dari sisi materi mumpuni. Yang diharapan kedepan dua-duanya, baik kekuatan logistik maupun figur, sehingga suara akan terdongkrak,” kata dia.

Disinggung adanya perubahan besar-besaran di tubuh Golkar Ogan Ilir, Mawardi mengatakan, dirinya tidak memiliki wewenang penuh dan menyerahkan hal itu ke DPD II Golkar Ogan Ilir.

“Saya hanya menyarankan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan. Kalau sekarang caleg-calegnya bagus, namun mungkin ada beberapa kelemahan sehingga gagal menuju dewan,” ujarnya.

Dengan perolehan 7 kursi tersebut, Mawardi mengaku, dirinya sudah cukup puas meski keluar dari target yang ditetapkan. “Kami bersyukur meski ada penurunan kursi. Yang pasti Golkar tetap memimpin di Ogan Ilir dan pimpinan di dewan akan dipegang kader Golkar. Untuk ketua dewan dipastikan Ketua DPD Ogan Ilir A Yani,” tukasnya.

MINTA TERTIB TRUK PASIR

IRDESS, INDRALAYA, OI – Adanya truk muatan pasir di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang-Indralaya maupun Indralaya-Tanjung Raja, akhir-akhir ini dikeluhkan pengemudi roda dua. Mereka mendesak agar truk pengangkut pasir ini ditertibkan.

Betapa tidak, truk pengangkut pasir yang tanpa ditutupi ini membuat pengemudi khususnya roda dua matanya kemasukan debu pasir, akibat truk pasir yang tidak ditutup beterbangan. Tak hanya itu, kadang kala truk ini bisa saja membuat kendaraan roda dua kecelakaan.

“Kami minta kepada pemerintah, maupun aparat untuk bertindak tegas terhadap kendaraan truk pasir yang seenaknya melintas di jalan umum, tanpa mau memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Pasirnya beterbangan kemana-mana,” ujar Ibnu, warga Indralaya.

Diungkapkannya, dirinya pernah beriringan dengan kendaraan truk dengan sepeda motor, tiba-tiba matanya kelilipan, karena terkena terpaan pasir dari truk pengangkut pasir.

“Ini jelas sangat membahayakan. Dan kejadian seperti ini bukan aku saja, tapi sudah banyak yang dialami warga lainnya, pejalan kaki juga terkena dampaknya,” tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan, Bahar warga Kelurahan Timbangan. Dikatakannya, dirinya nyaris kecelakaan ketika dirinya menuju dari Indralaya-Palembang dengan beriringan dengan kendaraan truk pasir.

“Mata aku tiba-tiba kelilipan oleh pasir. Aku  mencoba mengusap mata, eh tidak tak disangka truk pasir mendadak ngerem, nyaris saja aku nyungsep dibawa bak truk mobil tersebut,” seraya mengaku dirinya sengaja membuka kaca helm karena kaca helmnya terlalu gelap.

Sepengetahuan dirinya, bahwa setiap truk terbuka yang beroperasi dijalan umum aturannya sudah jelas, harus ditutup dengan terpal atau sejenisnya.

“Apalagi yang diangkut pasir, wah ini harus ditertibkan dan ditutup total, agar pastinya tidak beterbangan dan mengganggu pengguna jalan lainnya, khususnya sepeda motor dan pejalan kaki,” imbuhnya.

Terpisah, Kapolres OKI, AKBP Asep Jajat Sudrajat melalui Plt Kasat Lantas, Iptu Zainalsyah ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa setiap kendaraan truk terbuka yang membawa atau mengangkut sesuatu harus dalam kondisi tertutup, apalagi dalam bentuk galian C atau pasir, jelas harus dalam kondisi tertutup.

“Kita akan tertibkan kendaraan tersebut, kecuali kalau kendaraan truk tersebut dalam keadaan kosong alias tidak mengangkut barang, tidak apa-apa dalma kondisi terbuka, tapi bila membawa sesuatu harus ditutup,” tegasnya.

Hal ini juga ditekankan Kepala Dinas Perhubungan OI, Mutarsyah. Dikatakannya, beberapa waktu yang lalu, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada pemilik truk pengangkut pasir untuk menutup barang bawaannya.

“Kita akan kerjasama dengan Polres Oii untuk menindak tegas pengemudi truk pasir yang terbuka atau tanpa ditutup dengan terpal atau sejenisnya. Sanksi tilang akan kita berikan,” singkatnya.

TUNGGU REKOMENDASI BUPATI OKI (Terkait Pemekaran Pantai Timur)

IRDESS, PALEMBANG, SUMSEL – Terkait perkembangan adanya pemekaran Kabupaten Pantai Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), semua tahapan telah terpenuhi, tinggal menunggu tanda tangan rekomendasi dari Bupati OKI, Iskandar SE.

Anggota DPRD Kabupaten OKI, H M Ilyas Panji Alam mengaku, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2007, sebagai dasar utama persyaratan terkait pemekaran suatu wilayah telah dipenuhi.

“Nah, dari hasil rapat tadi (Jum’at 25/4), red) didapatkan kesepakatan, satu minggu kedepan kiranya bapak Bupati OKI segera menandatangani surat rekomendasi tersebut,” ujar Ilyas kepada sejumlah wartawan usai gelaran rapat pembahasan hasil observasi lapangan terkait pembentukan Kabupaten Pantai Timur di Bina Praja, Pemprov Sumsel, kemarin (25/4).

Dijelaskannya, langkah tahapan ini sudah sejak lama ditempuh. Terlebih Sekda sudah menandatangani dan Gubernur Sumsel sendiri juga menyatakan pemekaran Pantai Timur harga mati.

“Nah, jadi kita sangat yakin pemekaran Pantai Timur akan terwujud,” tegas Ilyas.

Lebih lanjut dikatakan Ilyas, mengenai adanya lima desa yang menolak, dirinya dengan tegas membantah. Dimana kelima kecamatan dan 83 desa tersebut tidak ada semua sepakat untuk memekarkan diri dari kabupaten induknya.

“Adapun lima kecamatan masuk dalam wilayah Pantai Timur yakni Tulung Selapan yang digadang-gadang sebaga ibukota kabupaten, Cengal, Sungai Menang, Pangkalan Lampam, dan Air Sugihan. Nah, untuk potensi yang ada antara lain perikanan, perkebunan, persawahan dan lain-lain,” bebernya.

Diungkapkannya, dengan luas 17.800 hektar, apalagi didukung dengan potensi dan hasil alam melimpah, tentunya Pantai Timur itu memang sudah layak untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru.

Sementara itu disaat bersamaan, Ardani, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik menjelaskan, seluruh persyaratan baik itu administrasi, fisik kewilayahan, dan teknis untuk pembentukan DOB sudah terpenuhi.

Dimana tim observasi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang turun beberapa waktu lalu dan diteruskan dengan pengecekan kelengkapan persyaratan pemekaran.

“Kesemuanya sudah oke. Tinggal lagi, berita acara hasil observasi lapangan ini perlu ditandatangani pihak-pihak yang terkait. Seperti Ketua DPRD OKI, Bupati OKI, Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel. Kalau untuk Ketua DPRD OKI sudah tandatangan, Bupati OKI sekarang ini sedang medical chek up di Jakarta. Nah, untuk Ketua DPRD Sumsel nanti akan kita pintakan tanda tangan,” terangnya.

Setelah semua tanda tangan selesai, pihaknya akan segera mengirimkan berkasnya ke Jakarta dan mulai dilakukan pembahasan pada 14 Mei mendatang bersama 64 usul DOB Indonesia.

“InsyaAllah segala sesuatunya berjalan lancar. Kami yakin cita-cita masyarakat Pantai Timur akan segera terwujud,” tukasnya.