TIPIKOR TANGANI ”PUNGLI RP 3 JUTA”

IRDESS, INDRALAYA, OI – Diam-diam Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resort (Polres) Ogan Ilir (OI) menindaklanjuti kasus dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 3 juta yang dilakukan oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OI terhadap guru honorer yang mendapatkan dana sertifikasi dari Kemenag Pusat.

”Penyidik Tipikor sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Lebih jelas, bisa ditanya langsung pada Kanit Tipikor,” ujar salah satu sumber Irdess Sumsel di Polres OI saat dibincangi tadi malam.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres OI, Iptu Herman SH belum bisa dihubungi, telepon genggamnya aktif namun tak kunjung diangkat. Sementara itu Kasat Reskrim Polres OI, AKP Suhardiman mengakui kasus Kemenag tersebut diangkat dan ditindaklanjuti pihaknya.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, sepekan yang lalu, Kepala Kemenag OI, Drs H Subrata MPdI sudah merapatkan masalah ini dengan mengumpulkan seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kemenag OI. Namun, ketika media ini mencoba mengkonfirmasi pada Kepala Kemenag belum bisa tersambung.

Seperti diberitakan sebelumnya, para honorer di lingkungan Kemenag OI merasa didzalimi karena hasil jerih payah mereka selama setahun dipotong oknum pegawai Kemenag. Tak tanggung-tanggung, si oknum diduga memotong dana sertifikasi guru honorer selama setahun sebesar Rp 3 juta per-kepala, dari yang seharusnya diterima para guru honorer yang bersertifikasi sebesar Rp 18 juta per-orang.

Hal ini diungkapkan salah seorang guru honorer bersertifikasi yang meminta namanya tidak disebutkan di media. Menurut dia, pemotongan yang dilakukan oknum Kemenag Bumi Caram Seguguk ini sangat tidak beralasan dan mengada-ngada.

”Kita tidak tahu persis apa alasan pihak Kemenag memotong. Sebenarnya kita sangat keberatan, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak diberi, dana kita dihambat, dan bisa-bisa tidak cair,” keluhnya kepada Irdess Sumsel, Senin (6/1).

Dia membeberkan, sebelumnya saat pencairan yang dilakukan di Bank BRI diterima sebesar Rp 18 juta, dan tiba-tiba di Kantor Kemenag dipotong sebesar Rp 3 juta. ”Pencairannya di BRI, kita dapat tunai Rp 18 juta, lalu diminta ke Kantor Kemenag diminta menandatangani berkas sembari menyetor Rp 3 juta dengan iming-iming agar dipermudah pengurusan di periode berikutnya. Ya, jadi kita menerima sisanya Rp 15 juta,” tutur honorer di salah satu madrasah di Kecamatan Tanjung Batu.

Hal senada juga diakui seorang honorer lainnya di Indralaya. Menurut dia, pemotongan yang dilakukan pihak Kemenag sangat besar dan merugikan. ”Kalau dipotong 200-300 ribu tidak masalah, ini Rp 3 juta, kalikan saja berapa guru honorer yang bersertifikasi, kan sudah berapa banyak yang didapat pihak Kemenag,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Kemenag Kabupaten OI, Drs H Subrata MPdI mengaku sudah menerima laporan dari beberapa guru bersertifikasi terkait adanya pemotongan dan dana sertifikasi sebesar Rp 3 juta tersebut. ”Saya sebagai pimpinan di Kemenag OI, tidak pernah memerintahkan staf saya untuk meminta-minta, menjanjikan, mengiming-iming dan lain sebagainya untuk memotong hak guru honorer tersebut,” ujarnya.

Dengan kejadian ini juga, Ketua Komisi IV DPRD OI, Eko Agus Sugianto mendesak pihak Kemenag melakukan investigasi internal terhadap persoalan yang menimpa Kemenag OI ini.

BU REKTOR MUNDUR SAJA!!! (Desakan BEM Unsri)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat Unsri, Indralaya, Rabu (15/1). Para mahasiswa menuntut agar Rektor Unsri, Prof Dr Hj Badia Parizade mundur dari jabatannya lantaran tidak pro mahasiswa yang kurang mampu.

Selain itu, mahasiswa menuntut agar Rektor menurunkan level Uang Muka Tunggal (UMT) bagi seluruh mahasiswa angkatan 2013 yang kurang mampu membayar biaya kuliah sebesar Rp7 juta persemesternya.

Pantauan di lapangan, massa mahasiswa yang berjumlah sekitar 500 orang ini bergerak dari kantor sekretariat BEM Unsri Indralaya dengan membawa atribut aksi menuju gedung rektorat. Massa mahasiswa langsung berorasi di depan gedung rektorat. Kesal lantaran Rektor dan Pembantu Rektor (Purek) tidak datang, mahasiswa langsung bergerak memasuki gedung rektorat dan melakukan sweeping.

Sempat terjadi dorong-dorongan antara para mahasiswa dengan petugas dan pegawai kampus. Lantaran banyaknya mahasiswa, baik petugas maupun pegawai hanya bisa pasrah. Para mahasiswa berorasi di dalam gedung rektorat serta memotong dua ekor ayam sebagai simbol matinya keadilan di kampus mereka.

Presiden Mahasiswa (Presma) Unsri, Hayrunizar mengatakan, dalam aksinya ada 6 butir tuntutan yang diajukan mahasiswa. Pertama, turunkan UMT bagi seluruh mahasiswa kurang mampu.

”Kedua, laksanakan verifikasi level UMT mahasiswa secara adil, profesional setiap tahunnya. Ketiga, memberikan perpanjangan waktu pembayaran UMT,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk tuntutan keempat yakni menindak tegas oknum civitas akademik yang melakukan pungutan liar di luar UMT. ”Selanjutnya, memberikan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa tahun 2013 yang tidak mampu serta memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa 2013 yang tidak mampu,” ucapnya.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, lanjut dia, pihaknya akan menurunkan ribuan massa mahasiswa untuk mengepung kampus Unsri Indralaya dan mendesak agar Rektor Unsri mundur dari jabatannya.

Sementara itu, perwakilan Unsri, Ketua BAAK, Cik Zen mengatakan, setelah melakukan pembicaraan dengan pihak Rektor, maka dapat keputusan bahwa ada masa perpanjangan pembayaran SPP semester ganjil, semester genap yakni sampai 30 Januari 2014, pukul 23.59 WIB. ”Kedua untuk permohonan pengajuan UMT mahasiswa ingin adanya keinginan penurunan UMT dapat dilakukan mulai hari ini (kemarin, red), sampai 24 Januari melalui fakultas masing-masing hingga pukul 16.00 WIB,” ungkapnya.

Dia berharap, para mahasiswa tidak ada yang melewati ketentuan yang telah ditetapkan. ”Artinya, ini sudah ditetapkan, jangan sampai melalui waktu. Kalau sampai lewat, salah sendiri,” pungkasnya.

2015, GUBERNUR JAMIN OI TERANG BENDERANG

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pada 2015 mendatang dipastikan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) semua sudah menikmati jaringan listrik. Bahkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Ir H Alex Noerdin siap membantu Kabupaten OI untuk menyalurkan listrik ke desa-desa.

”Kalau OI tidak punya dana, kita siap bantu, kecil kalau tinggal 5 persen lagi, tolong catat bagian dinas pertambangan propinsi,” ujar Alex Noerdin.

Dirinya juga memastikan masalah listrik di Bumi Caram Seguguk pada 2014 ini tuntas atau sudah menikmati aliran listrik semua. ”Paling tidak 2015, di OI tidak ada lagi desa yang tidak dialiri listrik, semua bisa menikmati listrik,” terangnya.

Kepastian OI pada 2015 mendatang sudah terang benderang atau masyarakatnya semuanya sudah menikmati aliran listrik, sangat beralasan. Karena dari data yang berhasil dihimpun, hanya lima persen masyarakat OI saat ini belum menikmati jaringan listrik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI melalui Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup setiap tahun terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat OI yang belum menikmati aliran listrik. Baik melalui APBD maupun APBN.

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Dinas Pertambangan OI. Dimana dari 241 desa dalam 16 kecamatan yang ada di Kabupaten OI, 95 persen sudah dialiri listrik. Untuk kekurangannya akan dituntaskan pada anggaran 2014 ini. Demikian dikatakan Kadin Pertambangan energi dan lingkungan hidup.

”Kita terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dari dekat kebutuhan masyarakat akan listrik,” terang Kasi Kelistrikan dan Pengembangan dan Lingkungan Hidup Pemkab OI, Dian Putri Susanti ST.

Dikatakannya juga, bahwa 5 persen daerah yang belum tersentuh aliran listrik yaitu sebagian kecil desa yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya, dan Desa Ibul Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, juga ada sebagian desa lainnya.

REALISASI DUA PAJAK MASIH RENDAH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKI, realisasinya masih rendah dibandingkan delapan objek pajak daerah lainnya.

Sesuai data dari Bidang Pendapatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten OKI, pajak hiburan yang ditargetkan Rp20 juta di tahun 2013 hanya terealisasi Rp5 juta atau 25 persen. Sementara pajak Air Bawah Tanah ditargetkan Rp22 juta terealisasi Rp12.713.00 atau 57,25 persen.

”Dari 10 objek pajak yang kita kelola, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah terealisasinya masih rendah. Sementara delapan objek pajak lainnya over target,” kata Kabid Pendapatan DPPKAD OKI, Ahmad.

Tidak terealisasinya target dari dua objek pajak itu, kata Ahmad, karena beberapa faktor. Untuk pajak hiburan yang realisasinya rendah, karena sangat minimnya objek-objek hiburan di Kabupaten OKI.

”Salah satu objek hiburan hanya pasar malam itu pun hanya beberapa kali dalam satu tahun, sementara Perda Pajak hiburan ini juga masih tahap sosialisasi karena baru disahkan akhir 2011,” terangnya.

Dikatakannya, untuk pajak air bawah tanah sediri, karena masih tahap sosialisasi Perda.

”Masih banyak pengusaha yang menggunakan sumur bor yang belum tahu, objeknya hanya penggunaan air bawah tanah yang digunakan untuk usaha, seperti sumur bor yang dipakai untuk steam atau rumah makan, sementara untuk air permukaan tidak dipungut pajak,” jelasnya.

Dirincikannya, selama tahun 2013 Pajak Daerah Kabupaten OKI realisasi Rp23.131.097.232 atau 111,27 persen dari target Rp20.788.766.649, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang terealisasi Rp13.647.721.210 atau 103,9 persen dari target Rp13.147.367.191.

Pencapaian pajak daerah tersebut terdiri dari 10 objek pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten OKI.

Untuk pajak hotel terealisasi Rp97.055.000 atau 125,98 persen kemudian restoran terealisasi Rp402.589.000 atau 136,47 persen, pajak reklame, terealisasi Rp362.011.100 atau 104,39 persen, pajak penerangan jalan Rp10.315.236.754 atau 104,20 persen, pajak parkir Rp65.776.530 atau 133,64 persen.

Selanjutnya pajak sarang burung walet terealisasi Rp25.030.000 atau 100,12 persen, pajak mineral bukan logam dan batuan Rp2.580.646.723 atau 119,78 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp9.265.039.125 atau 117, 28 persen.

”Dari perincian pencapaian tersebut memang ada beberapa objek pajak yang tidak tercapai target 100 persen, namun tertutupi oleh pendapatan objek pajak yang lain, sehingga bisa tercapai target,” urainya.

Sekretaris DPPKAD Kabupaten OKI, Isweldi menambahkan, untuk meningkatkan PAD, khususnya pajak sarang walet, pihaknya kedepan akan mendatangi wilayahnya langsung seperti Kecamatan Cengal, Sungai Menang dan Mesuji yang banyak terdapat usaha penangkaran sarang walet.

”Memang masih ada yang belum bayar pajak karena belum menghasilkan,” ungkapnya.

350 RUMAH TERENDAM AIR

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikitnya 350 rumah panggung di tiga kecamatan seperti Kecamatan Muara Kuang, Lubuk Keliat dan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) terendam air. Bahkan ketinggian air mencapai dengkul orang dewasa hingga ukuran pinggang.

Naiknya air tersebut lantaran tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Ogan dan Sungai Randu di Kecamatan Muara Kuang.

Informasi yang berhasil dihimpun media Irdess Sumsel ini, lokasi banjir yang parah terdapat di Desa Nagasari Kecamatan Muara Kuang, banyak rumah panggung milik warga terendam air. Air yang merendam, mencapai ketinggian 1 meter.

Sementara desa lainnya seperti Desa Serimenanti, Desa Rantau Sialang, Desa Kuang Anyar, Muara Kuang dan Desa Srikembang ketinggian air mencapai dengkul orang dewasa.

Untuk di Kecamatan Lubuk keliat wilayah yang banjir adalah Desa Ulak Kembahang, Desa Embacang, Lubuk Keliat dan Kasihraja dan Rantau Panjang.

”Kalau Muara Kuang yang parah di Nagasari, sementara Lubuk Keliat di Desa Kasih Raja Talang Tengah Laut sebatas pinggang orang dewasa. Banjir ini sudah hampir 3 minggu. Kepada pihak terkait kami mohon bantuannya,” ujar Khalid, warga Muara Kuang, kemarin (14/1).

Sementara Mansyur, warga Desa Nagasari mengatakan sedikitnya di daerah kecamatannya ada 350 rumah panggung yang kebanjiran, lantaran derasnya hujan dan pertemuan debit air antara Sungai Ogan dan Sungai Randu.

Bahkan, di gang jalan biasanya truk bisa melaju lancar kini tidak bisa dilewati lantaran tergenang air setinggi betis orang dewasa, sementara jalan utama beraspal di bibir kanan dan kirinya sudah dipenuhi air.

”Kalau rumah yang dekat sungai dapurnya sudah kemasukan air karena naiknya air hingga 2 meter. Tapi kalau yang dekat jalan hanya sebetis atau pinggang. Akibat banjir kami jadi susah beraktivitas anak-anak sekolah sebagian berperahu, sementara warga tidak bisa menako karet atau bersawah karena kebanjiran,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar dinas terkait segera memberikan bantuan guna kelancaran aktivitas warga, seperti pendirian dapur umum, posko kesehatan, bantuan sembako, seng dan sebagainya.

Terpisah Kadinsos OI, H Syarkowi melalui Kabid Kasi Banjamsos, Hendra Wijaya mengatakan, untuk Nagasari belum ada laporan yang masuk, hanya Rantau Panjang, meski begitu pihaknya akan segera menurunkan tim untuk melakukan pengecekan.

”Yang jelas, kita akan segera memberikan bantuan sembako dan mendirikan dapur umum, tujuannya buat menolong warga yang kebanjiran. Wilayah ini memang rendah jadi hampir setiap tahun kebanjiran,” ujarnya.

BNN BIDIK KARYAWAN PERUSAHAAN DI OI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Ilir (OI). Betapa tidak, setelah melakukan tes urine pada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI, Kepala Desa (Kades) dan pelajar di Bumi Caram Seguguk. BNN OI juga akan melakukan tes urine pada karyawan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten OI.

Tentunya, langkah awal dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan para pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

”Rencananya memang kita akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahan di OI, karena memang kita tidak bisa semena-mena langsung melakukan tes urine. Jika pihak perusahaan tidak mau kita tidak bisa melakukannya, tergantung hasil komunikasi yang kita lakukan,” ujarnya kepala BNN OI, Drs Dirowadi.

Seharusnya, kata Dirowadi, pihak perusahaan di OI harus proaktif mendatangi BNN untuk meminta melakukan tes urine kepada karyawan-karyawan, dimana ini sangat penting untuk kinerja karyawan itu sendiri.

Terpisah Humas PTPN VII Cinta Manis, Hamid Abdullah mengaku, pihaknya menyambut baik dengan adanya wacana pihak BNN OI untuk melakukan kerjasama dengan pihaknya, dalam hal melakukan tes urine dengan karyawan di tubuh PTPN Cinta Manis.

”Nanti jika koordinasi demi koordinasi kita lakukan, hingga mencapai kesepakatan, kita minta BNN melakukan tes urine dari seluruh karyawan hingga pekerja lainnya di PTPN VII Cinta Manis. Yang pasti, kita sambut baik jika pihak BNN ingin kerjasama dengan kita,” singkatnya.

KPT OI BISA DILALUI DARI 5 PENJURU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) bisa dilalui di lima penjuru atau lima titik jalan pintas yang berada di Desa Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten OI.

Lima titik jalur pintas tersebut, diantaranya yakni di Kecamatan Indralaya Selatan tepatnya di Simpang Desa Muara Meranjat Tanjung Batu, simpang empat Desa Sakatiga, jalur menuju Universitas Sriwijaya (Unsri) serta jalan menuju ke Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara.

Pembangunan gedung KPT OI, yang dipusatkan di Desa Tanjung Senai Indralaya saat ini, pembangunannya memasuki tahapan lebih dari 60 persen terus mengalami perkembangan.

Dipastikan pada Januari 2015 nanti, gedung Pemkab OI yang selama ini berada di Jalan Lintas Timur Indralaya akan pindah ke gedung baru yang memiliki lahan seluas lebih dari 80 hektar di Desa Tanjung Senai Indralaya dan nantinya KPT OI ini, akan diresmikan oleh Pemerintah Pusat.

Selama ini, akses jalan raya menuju KPT OI dikeluhkan para pengguna jalan yang sengaja ingin masuk sekaligus menghadiri kegiatan-kegiatan yang sering diselenggarakan oleh Pemerintah setempat.

Karena, kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus melewati satu-satunya akses jalur lintas yang menuju KPT yakni di simpang empat Desa Sakatiga.

Seperti diketahui, jalur tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan pusat kemacetan yang sangat rentan terjadi mengingat, kondisi jalan yang sempit serta berada di Pasar Indralaya.

”Untuk itu, kita akan maksimalkan 5 jalur akses menuju KPT, yang selam ini kan lokasi sudah tersedia. Hanya saja, hambatannya di lapangan belum ada jembatan penghubung yang saat ini masih dikerjakan,” ujar Bupati OI, Ir H Mawardi Yahya, ketika melaksanakan panen raya jagung bersama Gubernur Sumsel di lahan seluas 30 hektar KPT OI, Senin (13/1).