PAJAK DAERAH OKI TEREALISASI RP 23.1 M

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2013 mengalami  over target, dengan realisasi Rp 23.131.097.232  atau 111,27% dari target 20.788.766.649, Pencapaian Pajak Daerah tersebut terdiri dari 10 objek pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPAKD) Kabupaten OKI.

Menurut Sekretaris DPPKAD Kabupaten OKI Isweldi didampingi Kabid Pendapatan Ahmad, dengan pencapaian target tersebut tentunya akan meningkatkan pendapata asli daerah  (PAD) dari sektor Pajak daerah. “Kita berharap tahun 2014 ini pendapatan daerah dari sektor pajak daerah lebih meningkat, terutama dari 10 objek pajak yang kita kelolah,” katanya.

Kesepuluh ojek pajak yang dikelola tersebut, kata Isweldi, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, pajak sarang walet, mineral bukan logam dan Bea Pengukuran Hak Tanah dan Bangunan.

Dirincikan Ahmad, pajak hotel terealisasi Rp 97.055.000 atau 125,98%, kemudian Restoran terealiasi Rp 402.589.000 atau 136,47%, pajak hiburan terealiasi Rp.5000.000 atau 25,00%, pajak reklame terealisasi Rp 362.011.100 atau 104,39%, pajak penerangan jalan Rp.10.315.236.754 atau 104,20%, pajak parkir Rp 65.776.530 atau 133,64%, pajak air bawah tanah Rp12.713.000 atau 57,25%.

Selanjutnya pajak sarang burung walet terealisasi Rp 25.030.000 atau 100,12%, pajak mineral bulan logan dan batuan Rp 2.580.646.723 atau 119,78%,  kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  Rp 9.265.039.125 atau 117,28%. Dari perincian pencapaian tersebut memang ada beberapa objek pajak yang tidak tercapai target 100%, namun tertutupi oleh pendapatan objek pajak yang lain, sehingga  bisa tercapai target,” urainya.

Mengenai pajak sarang walet sendiri, kata Isweldi, sejauh ini pemilik usaha sarang wallet patuh membayar pajak kepada pihaknya. Untuk pendapatan dari pajak sarang walet, walaupun tidak terlalu tinggi. “Para pengusaha sarang walet ini sebenarnya taat bayar pajak tetapi izinnya  mungkin banyak ilegal, tetapi memang harus petugas kita yang harus intens melakukan penagihan,“jelasnya.

Sambung dia, untuk meningkatkan PAD, khususnya pajak sarang walet, pihaknya kedepan akan gencar melakukan sosialisasi ke pelosok dengan mendatangi wilayahnya langsung seperti Kecamatan Cengal, Sungai Menang dan Mesuji yang banyak terdapat usaha penangkaran sarang walet. “Memang masih ada yang belum bayar pajak karena belum menghasilkan,” ungkapnya.

Ditambahkan Kepala DPPKAD Kabupaten OKI, Muslim, untuk meningkatkan pendapatan daerah memang harus melalui beberapa strategi yakni strategi intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi  dan rekonsiliasi. ”Untuk intensifikasi kita kan gencar melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi tentang pajak, kemudian retribusi yang telah disesuaikan dengan UU No 28 tahun 2009,” ungkapnya.

Selanjutnya melaksanakan penagihan rutin dan berkala, kemudian melaksanakan pengawasan internal melalui Standar Operating Procedur (SOP).” pendataan wajib pajak dan retribusi terus ditingkatkan, kualitas SDM khususnya dibidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus ditingkatkan lagi, dan yang penting meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengasil PAD,” terangnya.

Kemudian untuk strategi ekstensifikasi, seperti pembuatan perda baru sesuai UU No 28 tahun 2009, antara lain pajak sarang burung walet, pajak BPHTB, pajak mineral bukan logam batuan yang telah dilaksanakan pemungutannya pada tahun 2011. ”Sedangkan pajak parkir dan pajak air tanah  sudah dilaksanakan tahun 2012,” ungkapnya.

Dewan Pertanyakan Anggaran Pelantikan Bupati OKI (Telan Dana Rp648.350.000)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempertanyakan besarnya anggaran pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019, Iskandar SE-M Rifa'I SE, yang bakal diselenggarakan di Gedung DPRD OKI, 15 Januari mendatang.

Pasalnya, dari dana Rp648.350.000 yang dianggarkan untuk pelantikan tersebut, total dana yang dihabiskan di lokasi pelantikan yakni di Sekretariat DPRD OKI hanya Rp130 juta, sehingga dewan mempertanyakan untuk apa kelebihan anggaran sebesar Rp518.350.000 yang telah diajukan untuk pelantikan tersebut.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD OKI, Ilyas Panji Alam, Pemkab OKI telah menganggarkan dana pelantikan Bupati-Wakil Bupati OKI Rp648 juta lebih, namun pada mata pasal pelantikan di gedung DPRD OKI diperkirakan hanya menghabiskan dana sebesar Rp130 juta.

"Jadi untuk apa kelebihan dana Rp500 juta lebih itu, sementara untuk pakaian seragam istri-istri dewan saja kami sumbangan menggunakan dana pribadi Rp300 ribu," ujar Ilyas Panji Alam kepada, Selasa (7/1).

Dikatakannya, SKPD terkait selaku penanggungjawab kegiatan pelantikan tersebut yakni Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Perlengkapan dan lainnya tidak membeberkan secara rinci peruntukan anggaran dana tersebut. "Saya rasa Rp130 juta itu sudah cukup untuk pelantikan nanti. Kami juga telah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri mengenai masalah ini, menurut mereka permasalahan dana tidak menjadi kendala dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, untuk konsumsi bagi tamu undangan snack saja cukup," bebernya.

Seharusnya, kata dia, SKPD terkait membeberkan secara rinci dana yang akan digunakan untuk apa saja, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak termasuk dari wakil rakyat. "Jangan sampai timbul opini yang tidak baik dari masyarakat mengenai anggaran tersebut, sebab lokasi pelantikannya di Sekretariat Dewan, jadi kami yang disorot mengenai penggunaan dana tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Marzunah ST selaku Ketua Komisi I DPRD OKI mengatakan, awalnya saat rapat dengan mitra kerja yang bertanggungjawab atas kegiatan pelantikan pihaknya tidak mengetahui berapa besaran anggaran kegiatan tersebut. "Baru terakhir saat rapat bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kami Komisi I mengetahui jika total dana pelantikan bupati dan wakil bupati Rp648 juta lebih," ujarnya.

Namun, kata dia, dalam mata pasal yang diajukan tersebut tidak secara gamblang mengenai dana pelantikan. "Banyak SKPD yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, namun anggaran yang paling besar ada di Bagian Umum yakni mata pasal makan dan minum kepala daerah. Sementara untuk di Sekretariat Dewan juga dianggarkan untuk pelantikan itu sebesar Rp130 juta, sehingga totalnya Rp648.350.000. Kami rasa bukan masalah besar atau tidaknya dana yang dianggarkan, walaupun besar namun jika sesuai peruntukan kami kira bisa dimaklumi, tapi kalau disalahgunakan itu suatu pemborosan," tukasnya.

HUMAS OI PILAH PILIH MEDIA

IRDESS, INDRALAYA, OI – Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir (OI)  yang ke-10 tepatnya jatuh pada tanggal 7 Januari 2014 hari ini sangat ditunggu tunggu. Wajar kalau publikasinya dilakukan secara besar-besaran yang melibatkan seluruh media yang memang bertugas di OI, begitu juga awak medianya  seperti sudah berharap-harap akan mendapat jatah advetorial seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya.

Tapi sayang, ternyata harapan para wartawan atau media yang sudah ikut berpartisipasi selama ini mempublikasikan pembangunan yang ada di Kabupaten yang dicintai ini. Yang pada hari ini tidak diperkenankan untuk membuat advetorial tersebut. Banyak kalangan media atau wartawan yang bertugas di OI merasa kecewa dengan keputusan  hanya  lima media  mendapat jatah advetorial dalam rangka peringatan HUT OI ke-10. Yang diperingati setahun sekali dengan berbagai acara akbar.

Padahal hasil pembangunan selama sepuluh tahun ini alangkah bagusnya kalau memang dipublikasikan dan dibuatkan laporan advetorial disemua media yang memang benar-benar aktif selama ini di OI yang  ikut berpartisipasi dalam mengikuti perkembangan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut Tika Staf Humas yang sempat dihubungi  awak media mengakui hanya lima media cetak dan elektronik  yang kebagian advetorial  HUT OI ke-10 tahun 2014 ini. Sementara saat disinggung jatah untuk media lain menurutnya akan ada momen lain, namun sayangnya  Kabag Humas Ridhon saat dihubungi ponselnya tidak aktif.

Menanggapi masalah keganjilan tersebut dikatakan Gusti Ali, Sekretaris FKLSM   mendengar adanya pilah-pilih media yang membuat laporan khusus pada hari akbar Kabupaten OI tahun ini. Menurut Gusti Ali, semoga ke depan OI lebih baik lagi disegala bidang, khususnya menyangkut palayanan dan informasi.

Lanjutnya hingga saat ini sepertinya bidang ini belum maksimal. Beberapa media terkadang tidak memperoleh kesempatan, banyak sekali menerima laporan dan keluhan atas  pilih kasihnya kesempatan yang diberikan, sangat terasa ketidakadilan tersebut.

Pelayanan seperti inilah kadang mengundang persoalan baru dan membuktikan bahwa belum menjadi pelayan yang profesional. Para awak media dan LSM di OI sangat merasakan, sepertinya  hanya dipandang  sebelah mata. Hal lain terbukti misalnya  ketika ada LSM yang memberikan info ada pekerjaan yang tidak sesuai RAB juga tidak ditanggapi, bahkan karena dikoreksi lantas proyeknya dipindah kelokasi lain, sungguh tidak profesional.

PRODUKSI PADI DI OKI MENURUN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Produksi padi di Kabupaten OKI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 lalu. Sejak Januari-Desember 2013 terealisasi sebanyak 568.619 ton, sementara tahun 2012 lalu produksi padi terealisasi sebesar 623.063 hektar (ha).

Jika dilihat dari jumlah tersebut, produksi padi di Kabupaten OKI pada 2013 lalu berkurang sebanyak 54.518 ton. Meski hasil produksi padi menurun, tetapi realisasi tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel sebesar 566.485 ton.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKI, Ir Asmar Wijaya mengatakan, pada 2013 hasil produksi padi di Kabupaten OKI hanya terealisasi 568.619 ton.

”Meski realisasi tidak sama dengan realisasi di tahun 2012 lalu, jumlah tersebut sudah sesuai dengan target. Kami yakin di tahun 2014 nanti produksi padi akan meningkat lagi, karena sudah ada cetak sawah baru di OKI,” katanya.

Dijelaskannya, menurunnya realisasi padi di OKI disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, kemudian banyak petani di Kecamatan Kayuagung, SP Padang dan Pampangan mengalami gagal tanam, karena air sawah lebak tidak kunjung surut.

”Kondisi sawah lebak pada tahun 2013 airnya sangat tinggi, hanya sebagian saja yang bisa ditanami petani, sehingga mengurangi hasil produksi padi,” jelasnya.

Wilayah OKI, lanjut Asmar, sangat potensial untuk lahan pertanian, bahkan masih banyak lahan pertanian oleh kelompok tani di OKI.

”Setiap tahun jumlah produksi padi sangat banyak, sampai saat ini Kecamatan Lempuing dan Air Sugihan masih sebagai wilayah penghasil padi terbesar di OKI,” terangnya.

Dikatakannya, Lempuing dan Lempuing Jaya sebagai lumbung pangan bagi Kabupaten OKI dan Provinsi Sumatera Selatan harus terus dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan karena masih banyak potensi lahan yang belum optimal pemanfaatannya.

BUKAN ISAPAN JEMPOL {1)Transaksi Narkoba Di LP, 2) 4 Napi Dicokok}

INDRALAYA. PE – Mendekam di sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), nampaknya tidak membuat Dedy bertobat. Justru sebaliknya, warga Desa Batu Ampar, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OI) ini terlibat peredaran narkoba jenis ekstasi.

Tersangka Dedy tertangkap petugas LP saat hendak menjual ekstasi kepada pelanggannya yang berada di luar LP dengan memanjat tembok LP. Dari hasil pengembangan, tiga tahanan lainnya yakni Mat Husin, warga Dusun I, Desa Penantian, Kecamatan Lempuing Jaya, OKI, Abdul Roni alias Abu dan Ahmadi, keduanya juga warga OKI, diamankan Satnarkoba Polres OI.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, sore kemarin, pengungkapan jaringan transaksi narkoba di LP Tanjung Raja berawal dari tertangkapnya Dedy, Jum’at (3/1) lalu. Dedy yang terlibat kasus Senjata Tajam (Sajam), dan akan menghirup udara bebas pada 24 Januari mendatang ini ditangkap petugas LP saat memanjat tembok LP.

Setelah diintrogasi, tahanan tersebut rupanya akan menjual ekstasi ke pelanggannya yang berada di luar LP. Petugas LP langsung menghubungi Satnarkoba Polres OI.

Mendapat laporan tersebut, Kasat Narkoba Polres OI, AKP Ihsan bersama anggota langsung meluncur ke LP. Berkat nyanyian Dedy, polisi akhirnya menciduk Husin, Abu dan Ahmadi di dalam selnya.

 Dari tangan keempatnya, petugas menyita 10 butir ekstasi yang siap diedarkan baik di luar maupun di dalam LP. Petugas Narkoba Polres OI hingga saat ini tengah terus memburu pemasok ekstasi di dalam LP.

”Awalnya petugas LP menangkap Dedy karena ingin meloncat pagar untuk jual narkoba ke luar. Setelah kita lakukan pengembangan, Dedy ’nyanyi’ jika ekstasi itu dari Mat Husin dan Abdul Roni. Keduanya juga dapat barang tersebut dari Ahmadi. Semuanya kita bawa ke Polres berikut barang bukti,” ungkap Ihsan didampingi KBO Narkoba Polres OI, Aiptu Alhadat.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah memburu pemasok ekstasi ke dalam LP. ”Masih kita selidiki siapa yang masok ekstasi ke LP. Ini ada indikasi peredaran narkoba di LP,” terangnya.

Melihat dari kondisi LP Tanjung Raja dengan over load, sambungnya, sangat memungkinkan terjadi transaksi narkoba. ”Ini karena tidak sesuai jumlah petugas yang mengawasi tahanan. Tercatat hanya ada 6 orang petugas LP dengan jumlah penghuni LP hingga mencapai 600 lebih sedangkan kapasitasnya hanya 400 orang,” tutupnya.

GOLKAR RP1,3 MILIAR, DEMOKRAT RP0

IRDESS, INDRALAYA, OI – Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir (OI) dan Panwaslu setempat hanya menerima pelaporan dana kampanye untuk pemilihan legislatif (pileg) dari tiga partai. Hasil laporan dana kampanye tiga partai tersebut, Partai Demokrat yang dipimpin SBY Rp0, sama seperti PKPI yang diketuai Sutiyoso juga Rp0, dan dana terbesar dilaporkan Partai Golkar sebesar Rp1,3 miliar.

Ketua KPU Ogan Ilir Amrah Muslimin melalui Anggota KPU Ogan Ilir Divisi Sosialisasi Armin N mengatakan, akhir Desember 2013 lalu pelaporan dana kampanye sudah disampaikan, bahkan juga ditembuskan ke Panwaslu.

”Kalau yang Rp0 adalah Demokrat dan PKPI sementara Golkar nilainya terbesar, pelaporan ditunggu hingga Maret mendatang. Ini penting agar kita mengetahui berapa besar dana kampanye untuk pileg mendatang,” ujar Armin, Minggu (5/1).

Disebutkannya juga, bagi perusahaan yang menyumbangkan dana untuk partai maksimal Rp1 miliar dan perseorangan Rp500 juta. ”Jika lebih dari itu tidak diperbolehkan,” terangnya.

Sementara Ketua Panwaslu Ogan Ilir Syamsul A membenarkan kalau sudah menerima laporan soal dana kampanye untuk pileg mendatang. ”Kita juga belum mengetahui mengapa sampai Rp0 pelaporannya, karena untuk sanksi tegasnya tidak diatur paling hanya menanyakan secara langsung dan menyurati,” ujarnya.

Berdasarkan PKPU No 7 tahun 2013 tentang pemilu DPRD Kota/Kabupaten, lanjut Syamsul, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD yang terkena saksi adalah jika tidak melaporkan penggunaan dana kampanye. Panwaslu berharap agar setiap parpol dapat dengan jujur melaporkan sumber dana dan penggunaannya demi tercipta pemilu yang jurdil dan bersih.

HUTAN KOTA MASIH TUMPANG TINDIH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Hutan Kota di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, ternyata masih tumpang tindih dengan masyarakat setempat. Dari luas lahan hutan kota 10 hektar, ternyata sebagian berdiri beberapa bangunan milik masyarakat.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI belum bisa membuat sertifikat lahan milik pemerintah tersebut. Bukan hanya itu Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten OKI juga tidak bisa membangun pagar untuk melindungi satu-satunya hutan di kota di Kabupaten OKI itu.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten OKI, Yusuf Hendra mengatakan, pada 2013 lalu, pihaknya sudah menganggarkan untuk membangun pagar hutan kota yang berada di Kelurahan Kedaton tersebut, tetapi masih terkendala. ”Ternyata di lahan seluas 10 hektar untuk hutan kota itu, sebagian ada beberapa rumah warga, sehingga kami tidak bisa membangun pagar keliling, tetapi hanya sebagian saja yang akan di pagar,” ujarnya.

Pihaknya tidak begitu tahu, bagaimana bisa ada bangunan rumah warga dan ternyata masyarakat mengantongi surat kepemilikan tanah kavlingan disana.

”Bagaimana masyarakat bisa memiliki tanah dan akhirnya mendirikan bangunan yang sebenarnya masuk dalam lahan hutan kota. Kita tidak begitu tahu, persoalan ini sedang ditangani oleh Bagian Pertanahan Setda OKI,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap nanti ada penyelesaian dari Bagian Pertanahan, sehingga hutan kota benar-benar bisa diketahui berapa luasnya. ”Jika memang tidak ada tumpang tindih lagi dengan masyarakat, kita bisa membangun pagar dan bisa merawat hutan kota tersebut dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pertanahan Setda OKI, Suhaimi AP MSi melalui Kasubag Pengaturan Penguasaan Tanah, Agus Salam menuturkan, bahwa lahan itu memang lahan pemerintah. Namun diakuinya memang ada bangunan masyarakat di lahan hutan kota tersebut. ”Tahun lalu juga sebenarnya kita akan membuat sertifikat lahan hutan kota tersebut, ternyata ada bangunan masyarakat disana, sehingga kita tidak bisa membuatkan sertifikatnya,” kata Agus.

Saat ini pihaknya akan berkoordinasi terus dengan pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan, pihak kecamatan dan Kelurahan Kedaton untuk memecahkan masalah itu. ”Dengan adanya koordinasi secara intens untuk menyelesaikan persoalan ini, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi di lahan hutan kota kedepannya, sehingga kita juga bisa membuatkan sertifikat dan mendirikan pagar di areal tersebut,” tukasnya.