OKNUM KADES TERSANDUNG KORUPSI TANAH

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Edi Sucipto, Kepala Desa (Kades) Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (25/11) akhirnya ditahan oleh penyidik Unit Pidsus Satreskrim Polres OKI pimpinan Ipda Jailili SH, karena dugaan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjualkan tanah aset Desa Kemang Indah untuk keuntungan pribadi.

Pantauan di lapangan kemarin, tersangka menjalani pemeriksaan penyidik didampingi kuasa hukumnya Herman SH sejak pagi, pada pukul 16.00 WIB, akhirnya penyidik langsung menahan tersangka di sel tahanan Polres OKI. Isak tangis istri dan anaknya mewarnai proses penahanan tersangka, istri tersangka memohon-mohon kepada Kasat Reskrim, AKP Surachman dan Kanit Pidsus, Ipda Jailili, agar suaminya ditangguhkan. Tetapi Kasat Reskrim tetap menahan Kades tersebut.

Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat melalui Kasat Reskrim, AKP H Surachman mengatakan, Kades Kemang Indah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terakhir dan langsung ditahan. ”Tersangka langsung kita tahan, kalau memang keluarganya meminta untuk penangguhan penahanan, maka kami persilahkan untuk menganjurkan surat permohonan penangguhan sesuai hukum yang berlaku,” kata Surachman kepada Irdess Sumsel.

Dijelaskan Surachman, penahanan terhadap tersangka setelah penyidik menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diketahui kerugian negara atas penjualan aset desa tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap tersangka.

Dia menambahkan, Kades Kemang Indah tersandung kasus penjualan tanah aset desa untuk keuntungan pribadi. Penetapan  terhadap oknum Kades tersebut sesuai dengan laporan dengan Nomor LP/A/19/VII/2013/Res OKI Sumsel, tertanggal 19 Juli 2013. Dikatakannya, tanah desa yang dijual oleh tersangka berada di 6 lokasi yang kesemuanya berada di dalam desa, namun luasan tanahnya berbeda-beda. ”Ada yang berukuran 10 x 15 meter, 15 x 20 meter dan lain sebagainya. Menurut pengakuan tersangka ada 6 lokasi tanah yang dijual,” urainya.

Ditambahkan Kanit Pidsus Sat Reskrim Polres OKI, Ipda Jailili, harga jual tanah ini di bawah harga jual tanah di pasaran dan ada indikasi yang bersangkutan mengecilkan nominal penjualan tanah. ”Ini berdasarkan kuitansi penjualan, tapi kenyataannya di lapangan berbeda. Mengenai aset desa yang diperjualbelikan dan disita. Tersangka dijerat dengan Pasal 2,3 dan 8 Undang-Undang No 20 tahu 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka Edi, Herman SH mengaku sejauh ini pihaknya belum bisa mengambil tindakan. ”Kita menunggu proses di kepolisian terlebih dahulu. Jelas kita berupaya maksimal mungkin untuk membela klien saya,” tukasnya.

Diketahui, menurut laporan masyarakat menyebut sejak menjabat sebagai Kades Kemang Indah tahun 2011, Edi mulai menjual tanah desa yang seharusnya diperuntukkan untuk fasilitas umum, tetapi dibuat per kavling oleh oknum Kades kemudian tanah tersebut dijual kepada warga setempat.

Lokasi tersebut merupakan daerah administrasi, dalam kawasan trans itu disediakan tanah oleh pemerintah khusus untuk fasilitas umum seperti untuk didirikan puskes, kantor lurah, atau sekolah dan tanah untuk gembala bagi warga trans, tetapi oleh oknum kades tanah itu dibuat kavlingan lalu dijual.

RENCANA PEMBAYARAN POKOK UTANG DISOAL (Mencapai Rp 119,50 M)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Rencana pembayaran pokok utang sebesar Rp119,50 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir pada Raperda APBD tahun 2014 melalui rencana pengeluaran pembiayaan daerah dipertanyakan. Pasalnya tidak disebutkan rincian pokok utang apa saja yang akan dibayarkan tahun 2014 mendatang.

”Ini yang kami pertanyakan nanti pada kalangan eksekutif tentang pembayaran pokok utang melalui pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam nota pengantar Raperda APBD tahun 2014 yang dibicarakan Bupati Ogan Ilir (OI), H Mawardi Yahya tidak disebutkan apa saja rincian pokok utang itu,” ujar politisi PDI Perjuangan Alimudin, usai rapat Paripurna mendengarkan nota pengantar Bupati OI, H Mawardi Yahya mengenai Raperda APBD OI, kemarin.

Menurut dia, dalam pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2014 hanya disebutkan rencana pengeluaran pembiayaan daerah yang diperuntukkan bagi penyertaan modal daerah di Bank SumselBabel sebesar Rp5 miliar, PDAM Tirta Ogan Rp1,1 miliar dan Perusahaan Daerah Petro Gas OI sebesar Rp500 juta.

Namun justru untuk rencana pengeluaran pokok utang sebesar Rp119,50 miliar tidak disebutkan rincian pasti uang apa saja yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana APBD tahun 2014. ”Kami harap ke depan tidak terjadi simpang siur kemana saja dana yang dialokasikan untuk pembayaran pokok utang Rp119,50 miliar itu, sehingga jelas dan tidak menjadi tanda tanya masyarakat,” tuturnya.

Dia mengaku pihaknya akan mempertanyakan perihal rencana pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran pokok utang tersebut pada saat rapat Paripurna mendengarkan tanggapan fraksi terhadap nota pengantar Bupati OI, H Mawardi Yahya tentang Raperda APBD OI tahun 2014 mendatang.

Sementara itu, Bupati OI, H Mawardi Yahya menyatakan rancangan APBD OI tahun 2014 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 7 skala prioritas pembangunan.

Adapun 7 skala prioritas pembangunan tahun 2014 mendatang meliputi kelola birokrasi pemerintahan dan pengembangan SDM aparatur, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perhubungan dan normalisasi anak sungai, lanjutan pembangunan perkantoran terpadu, pembangunan jaringan listrik, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

”Rencana APBD OI tahun 2014 diproyeksikan mencapai Rp1,28 triliun. Sedangkan pendapatan daerah APBD perubahan tahun 2013 sebesar Rp1,6 triliun. Ya, khusus untuk penambahan penyertaan modal pada Bank SumselBabel maupun Petro Gas sesuai dengan pasal 75 PP No 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No 22/2011,” jelas H Mawardi.

2014, DISDIK PRIORITAS PENINGKATAN MUTU GURU

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pada tahun 2014 mendatang Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Ilir (OI) akan fokus meningkatkan mutu guru. Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ogan Ilir, Drs H Sidharta, SE, MSi melalui Kabid sekolah menengah Rudi Pasrah.

Pihaknya, akan melakukan penilaian terhadap kinerja guru mulai dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013. ”Itu dilakukan secara terus-menerus, nantinya hasil dari penilaian terhadap kinerja guru tersebut akan diketahui pada 2014 mendatang,” ujarnya.

Hal ini kata dia, dilakukan guna memacu semangat dan tanggung jawab seorang guru yang berkewajiban sebagai tenaga pendidik. ”Yang akan mendidik kepada siswa-siswinya dibangku sekolah, karena dari tangan guru inilah nantinya akan lahir generasi atau SDM yang diharapkan kedepannya,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah kabupaten Ogan Ilir sudah berupaya memfasilitasi pembangunan gedung, sarana dan prasarana sebagai penunjang kebutuhan dan kemajuan pendiikan itu sendiri.

”Kita tahu implementasi kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum KTSP, karena sasaran hanya pada sekolah-sekolah tertentu yaitu sekolah yang hanya berstandar nasional, namun sekarang sasarannya seluruh sekolah yang ada,” tuturnya.

Di samping itu, pembekalan kepala sekolah dan calon kepala sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi, untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan pendidikan dan pelatihan Pembekalan kepala sekolah dan calon kepala sekolah ini. ”Penilaiannya dan penyeleksiannya dilakukan oleh pihak LPMP yang bekerjasama dengan pihak diknas Ogan Ilir,” terangnya.

Sementara itu, persiapan menghadapi UN 2013-2014 juga menjadi prioritas dengan kata lain persiapan menghadapi ujian nasional nanti sudah dilakukan, baik itu siswanya sendiri akan mengikuti Ujian Nasional (UN), maupun guru, kepala sekolah juga penerapan pada bidang studi yang masuk kategori UN.

”Ya, keberhasilan UN juga merupakan keberhasilan dari program pendidikan itu sendiri,” katanya. Ditambahkannya, untuk menunjang keberhasilan kinerja para guru dan kepala sekolah, Pembinaan disiplin guru dan dan pengawai lebih ditekankan, karena disiplin merupakan kunci keberhasilan.

PENYAKIT KATARAK DI OI TINGGI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Meski penyebab mata katarak akibat proses penuaan dengan usia diatas 50 tahun, namun angka menyebutkan jumlah penyakit katarak di Kabupaten Ogan Ilir (OI) cukup signifikan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten OI, H Kosasi mengatakan, berdasarkan data dari Dinkes Sumsel tahun 2012, jumlah penderita penyakit mata katarak di Kabupaten OI cukup tinggi. ”Angkanya sebanyak 540 orang,” ujarnya.

Untuk itu dalam upaya menekan angka penderita panyakit katarak, dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Dinkes OI bekerjasama dengan Dinkes Sumsel dan Rumah Sakit Mata Palembang dan Rumah Kesehatan Mata Masyarakat (RKMM) Cikampek melakukan aksi kegiatan operasi katarak bagi masyarakat Kabupaten OI.

”Target kita hanya 60 orang, tapi ternyata melebihi hingga mencapai 73 orang. Hanya saja jumlah yang dioperasi katarak sebanyak 67 orang,” ungkapnya.

Untuk melayani pasien 67 orang untuk dilakukan operasi katarak, pihaknya menerjunkan tiga orang dokter dari RKMM Cikampek dan satu orang lagi RS Mata Palembang.

”Perlu diketahui biaya operasi mata katarak ini sebesar Rp7 juta lebih. Tapi, dalam gelar operasi ini, kita berikan secara cuma-Cuma, dan proses perawatannya berlangsung tiga minggu,” tukasnya.

OPERATOR E-KTP BELUM TERIMA HONOR

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Kerja keras para operator perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten OKI dalam mensukseskan program nasional, rupanya dipandang sebelah mata oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Pasalnya, sudah enam bulan terakhir terhitung sejak Juni hingga sekarang para petugas perekaman e-KTP belum menerima honor dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) OKI.

Padahal seharusnya setiap petugas mendapat insentif Rp1.000 per jiwa atau setiap orang yang melakukan perekaman e-KTP.

Seperti yang diungkap AD, salah satu operator e-KTP di Kantor Disdukcapil OKI, terhitung Juni hingga sekarang dirinya belum menerima honor operator e-KTP, dengan besaran upah yang diterima sebesar Rp1.000 per orang yang melakukan perekaman e-KTP. ”Sampai saat ini honor itu belum kami terima. Kami juga bingung, sementara setiap hari kami dituntut untuk selalu melayani perekaman e-KTP,” ujarnya.

Senada diutarakan YN, operator e-KTP di salah satu kecamatan di Kabupaten OKI, hingga November 2013 insentif operator e-KTP sebesar Rp750 ribu per bulan belum diterimanya.

Sementara setiap hari bapak tiga anak ini, tetap setia melayani masyarakat yang ingin melakukan perekaman e-KTP.

Dijelaskannya, karena sampai saat ini belum menerima insentif, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dirinya mengandalkan seseran per hari yang diberikan oleh masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP di kantor kecamatan tempat dia bertugas.

Mengenai kepastian kapan cairnya insentif operator e-KTP, YN sudah berulang kali menanyakannya kepada pihak Disdukcapil. Namun, setiap ditanyakan jawaban yang didapat selalu dalam proses di pusat (Kementerian Dalam Negeri).

Sementara itu Kepala Disdukcapil OKI, Antonis Leonardo, saat akan ditemui di kantornya tidak berada di tempat, begitu juga telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif, sedangkan pejabat bawahannya tidak mau memberikan komentar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI, Askweni menyayangkan kondisi ini, seharusnya honor para petugas operator e-KTP harus diutamakan, jangan sampai nunggak sampai setangah tahun.

”Itukan hak para petugas, karena selama ini mereka sudah menjalankan kewajibannya sebagai petugas perekaman e-KTP. Jadi hak mereka harus dibayar,” ujar wakil rakyat yang akrab disapa ustad ini.

Dikatakannya, seharusnya Disdukcapil seharusnya bertindak cepat, jangan sampai lebih dari tiga bulan honor petugas e-KTP tidak dibayar.

”Kalau memang honor itu dari pusat, pemerintah daerah seharusnya bisa menutupinya dulu. Bagaimana target perekaman bisa tuntas 100 persen kalau gaji petugas saja tidak dibayar. Kondisi ini tentu dapat menurunkan semangat kerja para petugas,” tukasnya.  

SIAPKAN 100 TON BERAS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Guna mengantisipasi jika terjadi bencana alam, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI), saat ini telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 100 ton. Bahkan Pemkab OI juga tengah melatih puluhan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) OI, Syarkowi, antisipasi tersebut dilakukan lantaran kedepan akan memasuki musim penghujan. ”Memang kita tidak menghendaki adanya bencana, tapi kita hanya mengantisipasi jika terjadi bencana alam seperti banjir, meski saat ini belum memasuki musim penghujan,” ujar Syarkowi, kemarin (20/11).

Dijelaskannya, cadangan beras 100 ton tersebut, merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Nantinya beras tersebut, akan didistribusikan kepada warga yang menjadi korban bencana alam.

Tak hanya menyiapkan cadangan beras, Dinsos juga tengah melatih puluhan anggota Tagana, dalam mengantisipasi bencana alam seperti banjir dan lain-lain.

”Ada sekitar 80 anggota Tagana yang tersebar di OI, sedang kita latih. Ini untuk memberikan pemahaman, pengetahuan serta penanggulangan bencana. Jika terjadi, kita siap turun ke lapangan,” ungkapnya.

Pemkab Ogan Ilir melalui Dinsos, sambungnya, menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dan mengantisipasi segala bencana yang terjadi.

”Kita juga bekerjasama dengan kecamatan dan desa, serta TNI/Polri di masing-masing wilayah,” tukasnya.

JEMBATAN ROBOH TAK KUNJUNG DIPERBAIKI (Warga Buat Jembatan Darurat)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) maupun dan pihak yang melakukan perusakan terhadap jembatan di Desa Ulak Aur Standing, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten OI belum juga ada upaya perbaikan.

Lantaran jembatan itu sebagai jalur alternatif penghubung Desa Cahya Marga menuju Desa Ulak Aur Standing, untuk sementara waktu, warga terpaksa membuat jembatan darurat, dengan cara menyusun bambu agar bisa dilalui pejalan kaki.

”Kalau menunggu diperbaiki pemerintah kapan. Karena itu kami berinisiatif membangun jembatan darurat secara gotong royong, supaya bisa dilalui pejalan kaki,” ujar Madon, warga setempat.

Menurutnya, dengan dibangunnya jembatan darurat ini, paling tidak warga tidak perlu merogoh kocek untuk memberi jasa perahu untuk menyeberang.

”Sejak jembatan putus, kami harus mengeluarkan uang lima ribu pulang pergi. Tapi, alhamdulillah, dengan adanya jembatan darurat ini, uang lima ribu bisa kita buang,” tuturnya.

Pantauan Irdess Sumsel, jembatan darurat yang dibangun warga ini adalah dari bambu, hanya bisa dilalui pejalan kaki. ”Namanya juga sementara, sepeda motor tidak bisa melaluinya, apalagi kendaraan roda empat,” tegasnya.

Muslim, warga lain menambahkan, sudah hampir satu bulan ini jembatan belum diperbaiki. Warga bergotong royong buat jembatan bambu, tujuannya khusus bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda terutama anak sekolah dapat cepat melintas agar tidak terlambat ke sekolah.

”Soalnya kalau memutar jaraknya jauh empat kilometer. Saat melintas kami harus ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Kami memohon kepada pemerintah agar segera memberikan perhatian supaya dapat segera diperbaiki,” paparnya.

Dirinya juga sangat kesal dengan ulah sopir truk dan oknum Kades yang menyuruh sopir melintas di jembatan tersebut. ”Sudah tau jembatan dari besi tua kok dipaksa melintas disitu, itu sangat bodoh akibatnya begini semua susah, anak-anak banyak telat sekolah,” katanya.

Rasa kesal juga diluapkan Yon (30) pengemudi truk pengangkut 20 ton hasil dedak padi di Desa Cahya Marga, yang mengatakan, sejak semalam (malam kemarin, red) hingga pagi ini terpaksa harus bermalam di jalur tersebut dikarenakan truknya tidak bisa melalui satu-satunya jalur alternatif penghubung Desa Cahya Marga menuju Desa Ulak Aur Standing.

”Sebanyak 20 ton, dedak padi ini rencananya akan dibawa ke Jakabaring, dari Desa Cahya Marga kemudian melewati Desa Ulak Aur Standing hingga tembus ke Pemulutan. Jembatannya tidak bisa dilewati terpaksa memutar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga OI, H Muhsin Abdullah mengatakan, akan segera memperbaiki jembatan tersebut. Alat berat dan truk itu akan ditarik, kemudian perbaikan jembatan dilakukan dibagian tengah senilai Rp500 juta. Namun jika hendak membuat jembatan baru dibutuhkan dana sekitar Rp2 miliar.

”Kemungkinan Februari bisa kembali lancar transportasinya, pemilik alat berat sudah kita koordinasikan agar bertanggung jawab. Yang jelas kita proses perbaikan,” singkatnya.