WARGA EMPAT DESA MINTA LAHAN DIKEMBALIKAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI - Konflik lahan agraria di empat desa Kabupaten OKI dengan PT Way Musi Agro Indah terus berlanjut. Pihak warga mengklaim jika lahan cadangan transmigrasi seluas 1.400an ha yang kini dimanfaatkan perusahaan karet merupakan milik warga. Buntutnya, perwakilan warga ini meminta mediasi kepada Walhi Sumsel, Sarekat Hijau Indonesia OKI dan beberapa organisasi lainnya.

Keempat desa dimaksud adalah Desa Bumi Makmur (SKPG2), Desa Gedung Rejo (SKPG4), Sidomulyo (SKPG5) masing-masing di Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Jaya.

Ketua Sarekat Hijau Indonesia Kabupaten OKI Jamaludin menjelaskan, wilayah yang dihuni warga transmigrasi pada tahun 1986 silam ini sudah ditetapkan Gubernur KDIH TK 1 Sumsel Sainan Sagiman dengan nomor 299/Kpts/I/83 tanggal 13 Juni 1983. ”Warga transmigrasi ini berasal dari Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Barat,” jelasnya.

Selanjutnya, warga transmigrasi ini menempati wilayah Satuan Kawasan Pemukiman Blog G2 (SKPG2) kini Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya berjumlah 425 kepala keluarga dengan pola transmigrasi umum dan diterbitkan peta ikhtisar transmigrasi G2 seluas 3.200 ha. ”Setiap kepala keluarga mendapatkan hak tanah lokasi pekarangan seluas 0,25 ha dan lahan pertanian seluas 2 ha yang penerbitan sertifikat hak miliknya dibiayai negara dan lahan cadangan untuk pengembangan serta dipersiapkan untuk generasi berikutnya,” papar Jamaludin.

Namun, sambung dia, pada tahun 1988 PT Way Musi Agro Indah mendapatkan izin lokasi atau izin prinsip dari Bupati KDH Tk II OKI di wilayah transmigrasi G2 dan G4 dan pada tahun 1990 perusahaan karet ini mendapat izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional seluas 3.223 ha.

Padahal wilayah tersebut masih dalam status hak kelola Menteri Transmigrasi. Dalam UU 2/1973 tentang UU Pokok Transmigrasi, selama masih dalam pembinaan kementerian, baik perorangan, badan hukum atau swasta dilarang mengajukan pengelolaan pemanfaatan lahan.

”Sangat jelas terlihat bahwa terjadi mal administrasi sengaja dalam proses penerbitan izin hak kelola sampai penerbitan sertifikat HGU oleh PT Way Musi Agro Indah,” ucapnya.

Dia menyayangkan, saat masyarakat kembali menggugat hak kelola lahan, perwakilan warga di tahan pihak kepolisian atas nama Suhodo dan Sumarto dengan tuduhan melakukan pencurian getah karet.

”Bagaimana mungkin dikatakan mencuri getah karet sementara tanaman karet tersebut adalah benar tanaman Sumarto, jauh sebelum perusahaan ekspansi di lokasi tersebut. Penahanan Suhodo dan Sumarto pertanggal 29 September 2013 lalu sudah melampaui masa penahanan pertama dan perpanjangan penahanan sampai saat ini belum diterima oleh keluarga bersangkutan,” sayangnya.

BARU WARGA BUMI MAKMUR MENGADU

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI - Kabag Pertanahan Setda OKI Suhaimi AP MSi ketika mengaku sejauh ini pihaknya baru menerima pengaduan dari warga Desa Bumi Makmur yang mengklaim tanah seluas 1.200 ha digarap oleh PT Way Musi Agro Indah.

”Kalau untuk Desa Gading Makmur dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, kita belum menerima pengaduaannya,” ujar Suhaimi.

Pengaduan masyarakat Desa Bumi Makmur sendiri, kata dia, warga mengklaim lahan transmigrasi yang diduga digarap perusahaan itu seluas 1.200 hektar. ”Kita sudah dua kali memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT Way Musi Agro Indah, namun memang dalam pertemuan tersebut belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak,” tukasnya.

Menurut mantan Camat Sirah Pulang Padang ini, pada dasarnya Pemkab OKI tidak akan mengabaikan apa yang menjadi hak masyarakat. Namun di sisi lain pihaknya menghormati pihak investor yang menanamkan modalnya di OKI.

”Kami juga meminta masyarakat agar dapat bersabar. Kita akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, salah satu caranya yakni masyarakat harus menyiapkan bukti-bukti kepemilikan lahan itu, nanti kami bersama tim terpadu, BPN serta Dinas Transmigrasi akan langsung turun ke lapangan guna mengecek peta iktisar awal lahan transmigrasi itu, jadi nanti akan diketahui mana batasan lahan warga dan lahan garapan perusahaan yang sesuai HGU,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD OKI, Marzunah ST mengaku saat ini pihaknya belum menerima pengaduan secara tertulis dan warga empat desa itu. Namun demikian, pihaknya akan mengkroscek ke lapangan terkait permasalahan yang ada.

”Jika kita melihat dari kasus-kasus sengketa lahan yang pernah ada sebelumnya, ini hanya terjadi miss data saja, lalu tidak adanya koordinasi dengan BPN atau pemerintah selaku pemberi HGU. Jika kita tarik benang merahnya maka nantinya akan diketahui inti dari persoalan yang menjadi perdebatan antara warga dengan perusahaan,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Komisi I juga meminta kepada Pemkab OKI untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan memfasilitasi kembali pertemuan antara warga dengan perusahaan.

”Pada intinya kita siap turun ke lapangan jika memang warga menghendaki. Kita tidak ingin masalah ini terus berlarut bahkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya seraya mengharapkan kepada warga agar dapat bersabar dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri.

WALHI TERIMA 26 SENGKETA LAHAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI - Sepanjang Januari – September 2013, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel sudah menerima 26 pengaduan sengketa lahan di Sumsel. Rata-rata pengaduan berupa penyerobotan lahan warga oleh perusahaan.

”Dibanding tahun lalu memang menurun, tapi bukan tidak mungkin sengketa tahun lalu kembali diadukan tahun ini. Tahun lalu ada 59 pengaduan sengketa lahan,” ujar Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat kepada Irdess Sumsel, kemarin.

Dia menjelaskan, daerah rawan sengketa lahan hampir di seluruh kab/kota di Sumsel. Namun terbanyak berada di Kabupaten Musi Banyuasin, OKI dan OI.

”Terakhir, pengaduan sengketa lahan di empat desa Kabupaten OKI yakni Desa Bumi Makmur (SKPG2), Desa Gedung Rejo (SKPG4), Sidomulyo (SKPG5) masing-masing di Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Jaya dengan PT Way Musi Agro Indah,” jelas dia.

Aktivis lingkungan ini membeberkan, sengketa lahan yang diserahkan kepada pemerintah tidak pernah selesai. Biasanya, persoalan terletak pada penyelesaian surat tanah dan lainnya.

”Tidak ada putusan final, semua kasus menggantung. Karena itulah, persoalan sengketa lahan ini tidak pernah berhenti, selalu ada,” jelasnya.

SERTIFIKAT DIAMBIL PERUSAHAAN

IRDESS, Kayuagung, OKI - Lahan agraria yang dikelola sejak 1988 mulai dikuasai PT Way Musi Agro Indah. Padahal, lahan tersebut sudah ditanami berbagai macam tanaman mulai padi, batang kayu, nangka, hingga pisang.

”Penguasaan lahan oleh perusahaan ini melibatkan Polres OKI, katanya surat kami palsu. Sertifikat lahan juga diambil perusahaan melalui kepolisian itu,” keluhnya.

Karena itulah, pihaknya meminta perusahaan untuk mengembalikan lahan warga yang sempat dikelola sesuai peta iktisar tahun 1996. Selain itu, pihaknya juga mendesak Kapolres OKI untuk segera mengeluarkan SP3 dan membebaskan Sumarto dan Suhodo.

”Kami meminta BPN Pusat untuk tidak memperpanjang izin HGU PT Way Musi Agro Indah karena menyerobot lahan kami,” tuntutnya.

DEWAN BERANG LISTRIK SERING PADAM

IRDESS, INDRALAYA, OI –  Sering padamnya aliran listrik di Indralaya, Indralaya Selatan, Tanjung Batu, Payaraman, dan daerah pelosok lainnya membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) berang. Mereka menilai pihak Perusahaan Listrik Negara cabang Indralaya bekerja setengah mati dan tidak profesional.

Hal ini dilontarkan langsung Wakil Ketua DPRD OI, H Arhandi Thabroni. Menurutnya, akibat ulah PLN yang sering mematikan listrik, dan menghidup matikan listrik dibeberapa kecamatan tersebut membuat masyarakat menjerit.

”Terutama usaha home industri di Kecamatan Tanjung Batu, yang banyak mengandalkan listrik untuk usahanya, seperti pengrajin emas, perak, pertukangan kayu,” ujarnya kepada Irdess Sumsel, kemarin (28/10).

Akibat padamnya listrik selama dua hari di daerah tersebut mengakibatkan usaha masyarakat menjadi lumpuh total. ”Bukan kali ini saja terjadi, sudah berulang-ulang kali. Parahnya lagi, setengah jam mati, setengah jam hidup, sering juga semenit hidup, semenit mati,” terangnya.

Kejadian ini juga, kata Arhandi, berdampak pada peralatan elektronik milik warga banyak yang rusak. Seperti lampu banyak yang putus, lemari es mati dan lain sebagainya.

”Yang membuat kesal lagi, ibu rumah tangga sedang masak nasi memakai magicjer, tiba-tiba lampu mati, jadi nasi tidak bisa masak. Kalau begini, bagaimana tidak kesal,” tegasnya.

Untuk itu, terangnya, pihaknya meminta kepada pihak PLN khususnya PLN Ranting Indralaya, agar bekerja serius, tidak setengah hati. ”Ya, kalau bisa bekerja itu, jangan ada kejadian baru bekerja, lakukanlah evaluasi dan pemantauan terus. Kita bekerjakan dibayar dari uang rakyat, jadi bekerjalah setulus hati untuk rakyat,” imbuhnya.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah pernah meminta pihak PLN agar melakukan penebangan terhadap pohon besar yang mengganggu kabel listrik di daerah Tanjung Batu dan Payaraman, namun permintaan itu diabaikan pihak PLN.

”Buktinya, ada kejadian seperti ini, rakyat sudah marah baru segera melakukan penebangan pohon di daerah tersebut,” terangnya berapi-api.

Hal senada juga dilontarkan Mamat, warga Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, di desanya tersebut hampir setiap hari lampu hidup mati-hidup mati. ”Kita tidak tahu apa penyebabnya, tapi kabarnya trapo di daerah kami ini sudah kelebihan kapasitas. Ya, kalau tidak layak, kenapa trapo itu tidak diganti,” singkatnya.

Terpisah, Bagian Operasional PLN Ranting Indralaya, Junaidi mengakui, beberapa hari ini terjadi pemadaman listrik, dan hal tersebut bukan disengaja, melainkan sumber kerusakan yang menyebabkan listrik tidak normal di daerah tersebut tidak ditemukan.

”Penyakitnya tidak kelihatan secara kasat mata, jadi susah mendeteksinya dan kita sudah menurunkan tim untuk melakukan pembenahan, agar listrik bisa kembali normal,” singkatnya seraya mengaku sedang menghadiri kerabat yang sedekahan.

10.356 PESERTA REBUTAN 168 KURSI CPNS OKI

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI –  Sebanyak 10.356 peserta tes jalur umum dari berbagai daerah siap bersaing memperebutkan 168 kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten OKI. Selain itu, sebanyak 1.658 orang dari jalur Kategori 2 (K2) juga akan memperebutkan kursi CPNS dengan kuota 30 persen secara nasional, pada tes tertulis yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI, Zaid Kamal SPd MSi mengatakan, dari belasan ribu berkas pendaftar jalur umum yang masuk ke BKD OKI, setelah diverifikasi ada sebanyak 10.356 yang berkasnya lengkap dan berhak mendapatkan nomor peserta tes.

”Rinciannya untuk pendaf tenaga Guru sebanyak 1.662 orang yang akan merebutkan 17 kursi, kemudian tenaga kesehatan sebanyak 3.319 orang yang akan memperebutkan 50 kursi, selanjutnya pendaftar tenaga teknis 5.375 orang akan merebutkan 101 kursi,” urai Zaid Kamal kepada Irdess Sumsel, kemarin (28/10).

Kuota CPNS jalur umum itu, kata dia, sesuai dengan SK Bupati OKI Nomor 800/564/BKD/2013 tanggal 19 Juli, tentang informasi CPNS jalur umum yang ditetapkan berjumlah 168 orang.

”Kita berharap peserta bisa berkompetisi dengan baik sehingga Kabupaten OKI betul-betul mendapatkan tenaga pegawai yang memang berkualitas,” tukasnya.

Menurutnya, untuk tenaga honorer sendiri ada sebanyak 1.658 orang, semuanya terdiri dari honorer K2 dan ditambah honorer K1. ”Untuk kuota CPNS jalur honorer kita mengikuti kuota nasional yakni 30 persen, kalau hasil seleksi ternyata honorer Kabupaten OKI nilainya masuk dalam 30 besar nasional, maka dia berhak lulus CPNS,” ungkapnya.

Mengenai ujian tertulis, lanjutnya, baik jalur umum maupun jalur honorer pelaksanaannya serentak yakni pada Minggu (3/11) mendatang. ”Bedanya, kalau tenaga honorer setelah Tes Kemampuan Dasar (TKD), siang harinya langsung Tes Kemampuan Bidang (TKB), sementara untuk jalur umum setelah mengikuti TKD serentak dengan honorer, harus menunggu pengumuman berikutnya, jika dinyatakan lulus TKD baru ikut TKB,” terangnya.

Sementara Bupati OKI, H Ishak Mekki melalui Sekda OKI, H Ruslan Bahri menjamin dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten OKI akan dilakukan secara transparan dan prosesnya murni tanpa ada pungutan liar di dalam proses penerimaannya.

”Hal ini sejalan dengan komitmen yang telah diedarkan oleh Kemen PAN RB RI. Begitu juga dengan mekanisme jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang sudah mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” ujar Ruslan.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pelamar CPNS untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari oknum tertentu yang mengaku bisa membantu meluluskan CPNS.

”Saya sudah berkali-kali mengimbau kepada masyarakat umum, yang mengikuti seleksi CPNS baik dari jalur umum maupun dari jalur honorer, jangan mempercayai iming-iming dari orang yang mengaku bisa menolong meluluskan CPNS. Semua proses kita lakukan secara transparan dan murni tidak ada jual beli kursi atau pungli,” tukasnya.

300 PENGAWAS PANTAU UJIAN CPNS OI

IRDESS, INDRALAYA, OI –  Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) mencatat ada 300 pengawas yang dilibatkan dalam pelaksanaan ujian tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) OI pada 3 November mendatang.

Menurut Kepala BKD OI, H Darjis AL, bahwa pengawas yang dilibatkan ini diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan sebaik-baiknya. ”Untuk pengawas, kami melibatkan seluruh kepala sekolah baik ditingkat SD, SMP, dan SMA. Pelaksanaan ujian nanti akan dilangsungkan di Unsri. Ada 300 pengawas yang terlibat dalam pelaksanaan ujian CPNS OI,” ujarnya.

Disamping pengawas bentukan BKD OI, kata Darjis, pelaksanaan ujian CPNS ini juga dimonitoring pemantau dari berbagai lembaga dan masyarakat seperti tim Kemenpan, BKD Pusat, BPKP, wartawan hingga LSM.

Menurutnya, keberadaan pemantau maupun pengawas yang dilibatkan dalam pelaksanaan CPNS OI ini diupayakan dapat menetralisir dan menepis dugaan informasi yang menyebutkan kalau pelaksanaan ujian CPNS sarat dengan kecurangan.

”Kami jamin pelaksanaan ujian CPNS OI dilakukan secara transparan, jujur dan mengedepankan profesionalitas. Sebab, banyak pengawas yang memantau ujian CPNS ini,” terang pria berkacamata ini.

Untuk lokasi tes CPNS, lanjutnya, pihaknya bekerjasama dengan Unsri dengan menyiapkan enam lokasi ujian meliputi fakultas FKIP, fakultas ekonomi, hukum, sosial dan lainnya.

Begitu pun untuk penyerahan soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), terangnya, pada 30 Oktober nanti sekitar pukul 10.00 WIB pihaknya akan langsung mengambil berkas soal tersebut ke Kantor Satpol PP Provinsi Sumsel. ”Pengambilan berkas nanti, kami (BKD) akan bersama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP OI mengambilnya ke provinsi. Setelah itu berkas akan dititipkan ke Polres OI. Tapi kalau tidak memungkinkan berkas soal akan dititipkan di kantor BKD OI dengan penjagaan petugas kepolisian dan Pol PP,” tuturnya.