250 JCH ONH PLUS BATAL BERANGKAT HAJI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Sedikitnya 250 orang jamaah calon haji (JCH) yang menggunakan Tour And Travel via PT Karibin Noer Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI) batal berangkat haji ke Kota Mekkah, Arab Saudi. Pembatalan tersebut dilakukan untuk kedua kalinya, setelah tahun 2012 lalu travel yang sama juga membatalkan keberangkatan ratusan jamaah haji menggunakan Ongkos Naik Haji (ONH) Plus senilai puluhan juta.

Kabar batalnya keberangkatan haji tersebut didapatkan melalui pengumuman dari manajemen travel tersebut sejak 8 Oktober lalu, dengan alasan belum mendapatkan visa haji dari Arab Saudi. Akibatnya ratusan jamaah yang kebanyakan berumur di atas 50 tahun menjadi kecewa dan bersedih, lantaran jumlah uang yang sudah disetorkan tidak sedikit yakni mencapai Rp 77 juta per orang, dan batal menunaikan ibadah haji.

Rasa kecewa ini terlihat saat mendengar kurang lebih dari 250 JCH asal Sumsel gagal berangkat, dikarenakan visa yang bermasalah. ”Saya ini sudah tahun kedua gagal berangkat menggunakan Tour yang sama, ya kecewalah,” ujar AT, salah satu jamaah asal Tanjung Batu ini.

Bahkan kata dia, biayanya naik karena kurs dollar yang tinggi, tahun sebelumnya Rp 70 juta per orang, kini naik menjadi Rp 77 juta per orang. ”Kami suami istri gagal berangkat. Kami tahunya setelah tanggal 8 Oktober lalu diumumkan, jadi tidak ada yang berangkat ke Jakarta, kalau tahun lalu kan sampai Jakarta baru diberitahu,” imbuhnya.

Menurut dia, dengan kejadian tersebut dirinya tidak bakal menggunakan Tour yang sama. Bahkan dia juga sangat menyayangkan nama besar pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes), pemilik Tour yang tidak bisa mengakomodasikan niat mereka. ”Ya, kecewalah, kita mengira ini akan mudah, karena itu kita menggunakan travel yang sama, ternyata masih ada kendala soal visa haji yang tidak bisa didapat. Soalnya Kiyainya kan sering diundang ke Jepang, Amerika dan negara besar lainnya, jadi kami percaya dan tetap menggunakan Tour ini, ternyata hasilnya nihil,” terangnya.

Hal Senada dilontarkan JCH lainnya, Er. Dia mengaku sangat kecewa dengan gagalnya keberangkatan haji di tahun ini. ”Kita sudah menggelar syukuran, sedekah untuk pemanjatan doa kepada Allah agar berhasil berangkat, agar diberi kesehatan rohani dan jasmani selama menunaikan ibadah haji,” paparnya.

Tetapi lanjut dia, dibalik kebahagiaan dan keceriaan ini, ada saja musibah yang menimpa, semua jamaah haji Plus asal Sumatera Selatan (Sumsel) gagal berangkat. ”Ini mungkin sudah kehendak Tuhan, mungkin nanti ada hikmahnya. Kami memilih haji Plus agar cepat berangkatnya, jika antre mengikuti haji reguler, kami berangkat bisa tahun 2023. Jujur kami sangat kecewa karena batal berangkat,” sambungnya.

Disinggung soal berapa biaya yang dikeluarkan ONH, dia mengatakan biayanya Rp 77 juta per orang. Diapun akan segera meminta ganti rugi biaya yang sudah dikembalikan. ”Tapi kami juga sudah menandatangani surat berisi jika gagal berangkat, uang akan dikembalikan. Jadi kami tagih biaya itu dari PT Karibin Nur. Yang jelas kami tidak akan menggunakan travel ini lagi,” tegasnya.

Terpisah penanggung jawab PT Karibin Nur, Mudrik Qori saat dihubungi melalui telepon genggamnya namun tidak berangkat. Begitupun melalui SMS (short message service), dia membalasnya dengan mengatakan tengah melakukan meeting penting di daerah Jawa, dan bakal menggelar konfrensi pers hari ini di kantornya.

Hal senada juga diungkapkan Humas Ponpes Al-Itifaqiah, Feri, yang mengaku belum bisa komentar terkait masalah ini. ”Besok (hari ini, red) kita akan lakukan jumpa pers di kantor PT Karibin Nur, jam 10, lewat dari itu kami tidak akan melayani lagi,” ucapnya singkat.

Dihubungi terpisah, Dirut PT Karibin Nur, Basri saat dihubungi via ponselnya tidak aktif, dan pesan yang dikirim Irdess Sumsel, tak kunjung dibalasnya.

PESIMIS PEREKAMAN E-KTP RAMPUNG 100 PERSEN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten OKI, pesimis jika perekaman e-KTP di Bumi Bende Seguguk, bisa rampung 100 persen hingga akhir Desember 2013 mendatang. Mengingat realisasi perekaman hingga saat ini baru sekitar 50 persen dari wajib KTP di Kabupaten OKI sebanyak 623.742 jiwa.

Kepala Dinas Dukcapil OKI, Drs Antonius Leonardo memprediksi, realisasi perekaman e-KTP hingga akhir Desember sebesar 70 persen.

”Sampai sekarang baru 50 persen, sementara waktu tinggal dua bulan lagi. Kami menarget sampai akhir Desember 2013 bisa selesai 70 persen, sementara 30 persen akan kita selesaikan pada Januari-April 2014 mendatang,” ujarnya.

Pencapaian itu, kata Antonius, dapat dilihat dari realisasi perekaman e-KTP sebelumnya. Selama dua tahun saja baru selesai 47 persen, sementara sekarang waktunya tinggal 2,5 bulan lagi.

”Walaupun kita kebut, kami yakin sampai akhir Desember 2013 baru selesai 70 persen. Pada 2014 kita yakin perekaman bisa selesai 100 persen karena nanti alat pencetakan e-KTP akan dikirim ke Kantor Dukcapil OKI,” beber mantan Sekretaris DPRD OKI ini.

Dijelaskannya, sulit tercapainya target pembuatan e-KTP di OKI lantaran belum ada listrik yang tersalurkan secara baik di beberapa desa yang ada di daerah pondok serta kurang antusiasnya masyarakat dalam membuat e-KTP.

”Ongkos dari desa menuju kecamatan di wilayah perairan memakan biaya hingga ratusan ribu rupiah, sementara warga tidak sabar untuk menunggu karena mereka harus mengejar speedboat yang harus dipesan dulu,” terangnya.

Dikatakannya, alasan lain lambat selesainya perekaman e-KTP di OKI, lantaran banyak wajib e-KTP yang sudah melakukan perekaman sejak dua tahun lalu, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan e-KTP yang sudah dicetak.

”Hal ini juga mempengaruhi warga lain untuk melakukan perekaman, mengenai hal itu sudah saya laporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar wajib KTP yang sudah melakukan perekaman e-KTP nya segera dicetak,” tukasnya.

Ditambahkannya, seluruh camat di OKI juga mengeluhkan jika selama ini permasalahan yang dihadapi dalam perekaman e-KTP semuanya hampir sama, yakni kerusakan alat perekam, kemudian e-KTP yang sudah dicetak banyak yang salah data dan alamat,  sehingga harus dikembalikan.

”Selain itu, banyak juga yang sudah melakukan perekaman sejak setahun lalu, tetapi sampai sekarang e-KTP belum kunjung dicetak,” terangnya.

Sementara itu, Asisten I Setda OKI, Drs Edwar Candra mengakui jika pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat perekaman e-KTP di Kabupaten OKI.

”Pada 2014 nanti KTP manual tidak berlaku lagi, sehingga perekaman e-KTP harus dipercepat untuk menertibkan administrasi kependudukan warga Indonesia,” tukasnya.

BKD SIAPKAN 236 RUANGAN UJIAN CPNS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Badan Kepegawaian Diklat Daerah Ogan Ilir (OI) mengklaim akan menyiapkan sekitar 236 ruangan, dengan asumsi satu ruangan diisi 20 peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dilaksanakan pada 3 November mendatang di sejumlah sekolah dalam Kabupaten OKI.

”Kami perkirakan ada sebanyak 236 ruangan yang akan diisi peserta ujian dengan asumsi satu ruangan diisi 20 peserta. Rencananya ujian akan dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di OKI,” terang Kepala BKD OI, H Darjis AL saat ditemui disela-sela open house Bupati OI, Ir H Mawardi, kemarin (15/10).

Dijelaskannya, hingga hari penutupan, pihak BKD telah mengirimkan surat balasan sebanyak 3.896 berkas untuk formasi umum dan honorer Kategori Dua (K2) sebanyak 704 peserta ke BKN Pusat pada 7 Oktober 2013 lalu.

”Ya, ada beberapa pelamar umum yang berkas lamarannya terlambat masuk ke BKD Ogan Ilir, namun berkas ini masih menunggu petunjuk pusat,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Kesra ini, dengan telah selesai dikirimkannya data peserta tes baik umum maupun honorer K2 ke BKN Pusat, maka total pelamar  yang berhak mengikuti tes melalui lembar jawaban komputer (LJK) ada sebanyak 3.896 peserta umum dan 704 peserta dari K2.

Khusus di Kabupaten OI, masih kata Darjis, semua peserta akan mengikuti tes ujian CPNS melalui LJK dan bukan melalui CAT. Sebab pemanfaatan sistem ujian melalui CAT memerlukan sarana pendukung seperti komputer bagi setiap peserta ujian.

Untuk peserta tes bagi honorer K2, lanjutnya, akan dilakukan secara terpisah dengan kategori umum. Bahkan untuk K2 akan dikelompokkan dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Karena tidak semua peserta berpendidikan sarjana.

Dirincikannya, untuk tenaga pendidik (guru) dengan jenjang pendidikan SD hingga SLTP ada sebanyak 16 orang, SLTA hingga D3 ada 287 orang, D4-S3 ada 61 orang. Kemudian untuk tenaga penyuluh dengan jenjang pendidikan SD hingga SLTP ada sebanyak 2 orang, SLTA-D3 ada 41 orang, dan D4-S3 ada 4 orang.

Begitu pula untuk tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan SD-SLTP ada 3 orang, SLTA-D3 ada 57 orang dan D4-S3 ada 2 orang serta untuk tenaga teknis administrasi dengan jenjang pendidikan SD-SLTP ada 17 orang, SLTA-D3 ada 195 orang dan D4-S3 ada 47 orang.

”Pada saat ujian CPNS, mereka dari K2 akan dikelompokkan menurut jenjang pendidikannya. Tidak semua honor K2 akan sama soal ujiaannya karena melihat dari jenjang pendidikannya,” terangnya.

HUT OKI MOMEN EVALUASI PEMBANGUNAN

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten OKI ke-68 yang berlangsung, kemarin (11/10), merupakan momentum evaluasi pembangunan di Bumi Bende Seguguk.

Bupati OKI, H Ishak Mekki mengatakan, beberapa program pembangunan yang belum terselesaikan agar bisa diselesaikan dengan baik. Selama 10 tahun dirinya memimpin OKI, banyak program pembangunan yang sudah terselesaikan dan juga masih ada yang belum selesai.

”Banyak yang telah kita capai, tapi tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Dengan kebersamaan yang kita jalin selama ini jadi modal keberhasilan proses pembangunan,” Ishak usai sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD OKI.

Dikatakannya, keberhasilan pembangunan di OKI itu dapat dilihat dengan makin berfungsinya checks and balances antar cabang kekuasaan seperti posisi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan masyarakat beserta elemen-elemennya yang makin kuat jalinan kebersamaannya, sehingga Kabupaten OKI semakin mampu menyelesaikan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

”Sekali lagi, kita tidak boleh cepat berpuas diri, perjalanan masih panjang, kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat OKI,” terangnya.

Dijelaskannya, masih terdapat isu strategis dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan harus terus diperjuangkan antara lain, penanggulangan, kemiskinan, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan, percepatan program wajar 9 tahun, pengangguran, kesenjangan pembangunan infrastuktur, pelayanan pemerintahan, pemanfaatan dan pengendalian lahan.

”Kami akan terus berupaya untuk menuntaskannya hingga akhir mandat kami bersama. Dan kami titipkan kelanjutan perjuangan pembangunan ini kepada kepemimpinan lima tahun ke depan,” jelasnya.

Sementara Wakil Bupati OKI, H Engga Dewata Zainal menambahkan, sejauh ini telah banyak capaian pembangunan yang sudah dihasilkan. ”Memang, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Namun, kita harus optimistis bahwa upaya kita akan berhasil,” katanya.

Keberhasilan yang sudah tercapai diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah berhasil ditingkatkan secara signifikan, yakni mencapai 71,45 persen pada tahun 2012 dari 70,06 persen pada tahun 2009.

”Sejumlah indikator lain juga memperlihatkan hal itu. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Engga, usia harapan hidup terus meningkat, dari 67,79 persen tahun pada 2009 meningkat menjadi 68,48 persen pada tahun 2012. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan juga berhasil diturunkan.

”Ada 20 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2009, turun menjadi 17 kasus pada tahun 2012. Angka kelahiran hidup dari 6,9 persen pada 2009 menjadi 3,3 persen pada tahun 2012 lalu,” tukasnya.

JALAN KABUPATEN NYARIS PUTUS

IRDESS, INDRALAYA, OI – Jalan Kabupaten yang terdapat di Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir (OI), kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan terancam akan putus. Hal ini mengancam keselamatan warga yang akan melintas di jalan tersebut.

Jalan ini juga merupakan sarana dan prasarana sebagai jalur transportasi yang paling utama bagi rakyat sebagai penghubung antar satu desa dengan desa lainnya.

Dari pantauan di lapangan, seperti jalan Kabupaten yang ada di desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, kondisinya sangat memprihatinkan hampir setengah badan jalan tergerus air sungai Ogan.

Untuk melewati jalan tersebut pengendara harus berhati-hati, karena bukan tidak mungkin kendaraan bisa terjun bebas ke sungai Ogan.

Zainal Abidin salah satu tokoh masyarakat setempat mengatakan, kondisi jalan tersebut sudah dua tahun terakhir tergerus oleh air sungai. Namun, sayangnya belum ada tindakan sedikitpun dari pihak pemerintah.

”Mungkin kalau jalan tersebut sudah tidak bisa dilalui lagi dan memakan korban, baru pemerintah kabupaten bergerak. Apakah ini yang dinamakan memperhatikan masyarakat,” ujarnya.

Dibeberkannya, kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan, hampir separuh badan jalan tergerus air sungai, warga yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati dan berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut.

”Bukan tidak mungkin kalau tidak dibenahi kondisinya akan bertambah parah,” katanya.

Untuk itu, katanya, pemerintah kabupaten hendaknya mengecek langsung ke lapangan agar jalan tersebut cepat dibenahi.

”Kalau bisa seluruh jalan yang ada di setiap kabupaten minimal per triwulan ada pengecekan. Biar tahu kondisi jalan yang sebenarnya, jangan hanya menunggu laporan dari warga,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Yuhermie, biasanya walau sudah dilaporkan masyarakat ke dinas yang terkait, penanganannya tetap saja lamban. ”Ya terkesan diabaikan saja,” timpalnya.

Terpisah, Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM) OI, Ruslan SAg ST MM mengatakan, selama ini belum ada laporan dari masyarakat, dengan adanya informasi tersebut. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan turun ke lapangan.

”Kalau sifatnya mendesak akan diajukan pada APBD 2014,” singkatnya.

2014, OI LUNASI TUNGGAKAN JAMSOSKES RP 4 M

IRDESS, INDRALAYA, OI – Menyusul pemberhentian sementara layanan kesehatan pengguna Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Semesta di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terhadap para pasien yang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir (OI). Pasalnya pemerintah daerah ketiga kota/kabupaten tersebut belum juga menyelesaikan tunggakan biaya pengobatan gratis melalui program Jamsoskes Semesta ini.

Dua pemerintah daerah, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin sendiri sudah membeber kendala yang mereka hadapi beberapa waktu lalu. Giliran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) OI menguraikan tunggakan biaya pengobatan gratis melalui program Jamsoskes dari tahun 2010-2012 sebesar Rp 4 miliar siap direalisasikan pembayarannya di tahun 2014 mendatang.

Tunggakan Jamsoskes itu sendiri menyebar di setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) diantaranya RSUD Kayuagung, RSUD Prabumulih, RSUD Baturaja, RS Siti Khodijah Palembang, RS Muhammadiyah Palembang dan lain sebagainya. ”Memang benar besaran tunggakan di setiap rumah sakit di Sumsel mencapai Rp 4 miliar yang terekapitulasi sejak tahun 2010. Semua tunggakan itu merupakan klaim dari warga OI yang mendapatkan perawatan di RS di Sumsel yang menggunakan layanan Jamsoskes,” ujar Kepala Dinkes OI, H Kosasi, Kamis (10/10).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan jumlah tunggakan Jamsoskes tersebut bertambah hingga di akhir tahun 2013 ini. Sebenarnya, masih kata dia, tunggakan Jamsoskes akan dibayarkan tahun ini juga dengan menggunakan APBD Perubahan. Namun lantaran terlambat masuk dalam anggaran, sehingga tunggakan tersebut akan dibayarkan pada tahun 2014 dengan menggunakan APBD induk.

”Kami sudah konsultasi dengan Bagian Keuangan dan Asisten II Setda OI. Rupanya terlambat dimasukkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2013. Makanya pembayaran klaim itu akan dilunasi tahun depan,” terangnya.

Dia menjelaskan, keterlambatan pembayaran di sejumlah RS tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya banyak RS tipe C terlambat mengajukan tagihannya ke Dinkes OI. Akibatnya saat hendak mencairkan terkendala dengan berakhirnya masa anggaran.

Dia mengilustrasikan seperti RSUD Kayuagung yang kerap melakukan penagihan di akhir atau awal tahun. Ketika pihaknya akan melakukan pembayaran ternyata sudah memasuki deadline. ”Jadi otomatis terhutang disejumlah rumah sakit. Ini tidak bisa dihindari dan solusinya harus menunggu di tahun 2014,” tuturnya.

Disinggung soal banyaknya warga OI yang ditolak berobat ke RS tipe C, lanjut dia, saat ini pihaknya berupaya agar warga dapat melakukan pengobatan di Puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap.

Namun apabila jika peralatan di Puskesmas tidak memungkinkan, maka dapat dirujuk ke RSUD Bari Palembang atas rekomendasi Dinkes Provinsi Sumsel. ”Rata-rata biaya berobat dianggarkan hanya Rp 3,8 miliar per tahun. Alokasi dana itu diperuntukan untuk pembelian obat, perawatan di Puskesmas OI hingga RS di Sumsel. Pastinya kami tetap intens untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Layanan Masyarakat Dinkes OI, Priadi menambahkan, sampai saat ini pihaknya telah merekapitulasi besaran tunggakan Jamsoskes di setiap rumah sakit.

Untuk merealisasikan itu, lanjut dia, pihaknya masukkan besaran tunggakan sebesar Rp 4 miliar ke dalam APBD induk 2014. ”Tunggakan itu merupakan klaim atas berobat gratis warga OI di setiap rumah sakit yang ada di Sumsel sejak tahun 2010 hingga sekarang. Siapapun warganya asalkan memiliki KTP dan menetap di OI menjadi tanggungan Pemkab OI,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Manajemen RS Muhammadiyah Palembang terpaksa melakukan pemberhentian sementara pelayanan kesehatan Jamsoskes Semesta atau berobat gratis. Hal ini menyusul tiga kabupaten/kota yakni Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kota Palembang belum melunasi hutang pelayanan kesehatan kepada pihak mereka.

PENGEMBANGAN RTH TERUS DIGENJOT

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Ogan Ilir (OI) terus digegas alias digenjot, mengingat semakin banyak tata ruang terbuka yang dijadikan pertokoan dan adanya penyempitan dengan di bangun property dan perumahan.

Menurut Kepala Bappeda OI, Abdul Rahman Rosidi melalui Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Bappeda OI, Ana Fujirahayu, maksud dari RTH tak lain untuk mendorong kota hijau khususnya RTH 30 persen.

”Di kota Indralaya dalam rangka mengimplementasikan RT/RW, Kota/Kabupaten dan untuk pemenuhan amanat Undang-Undang (UU) No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,” ujarnya.

Dikatakannya, program ini tujuannya untuk menyusun rencana induk ruang terbuka hijau (Masterplant RTH) Kota Indralaya yang akan menjadi dasar penetapan lokasi RTH yang diprioritaskan perwujudannya.

”Tentu dengan dasar pemikiran dari program RTH ini guna menambah ruang terbuka yang kian hari semakin berkurang, kualitas lingkungan perkotaan rendah,” imbuhnya.

Gagasan RTH sudah memasuki phase masterplant and DED (detail engenering desain). ”Artinya waktu dekat realisasi Kabupaten OI kota hijau akan segera terwujud,” ungkapnya.

Ana juga menambahkan, RTH dibagi menjadi beberapa bentuk RTH sepanjang jalan, RTH pejalan kaki. RTH sempadan Sungai dan RTH Pemakaman.

”Adapun analisa kebutuhan ruang terbuka hijau antara lain berdasarkan presentasi wilayah. Proyeksi penduduk. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kebutuhan ruang, berdasarkan tipe rumah,” paparnya.

Dibeberkannya, wilayah perencanaan terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara. ”Untuk Indralaya terbagi menjadi 20 desa/kelurahan dengan ibukota di Indralaya Mulya,” tukasnya.