RESES DPRD OI HABISKAN RP450 JUTA

IRDESS, INDRALAYA, OI – Pada akhir tahun 2013, sekitar 34 anggota DPRD Ogan Ilir (OI) melakukan reses ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) dalam Kabupaten Ogan Ilir. Reses yang dijadwalkan dimulai 7-14 Oktober mendatang mendapat anggaran Rp450 juta. Namun dana itu terkesan mubazir sebab tidak semua anggota DPRD Ogan Ilir melakukan reses.

Pantauan di lapangan, Selasa (8/10), hingga kemarin masih terlibat sejumlah anggota DPRD berada di gedung DPRD Ogan Ilir. Padahal jadwal ditetapkan bagi 34 anggota DPRD untuk melakukan reses ke dapil masing-masing.

Reses ini dilakukan untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat. Apapun keluhan dan kebutuhan yang dikehendaki masyarakat, seperti adanya kerusakan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya, melalui reses inilah dapat diakomodir.

Dalam setahun, DPRD Ogan Ilir mengagendakan reses dua kali dengan asumsi dana yang dikucurkan untuk satu kali reses sebesar Rp450 juta. Khusus untuk setiap anggota DPRD akan mendapatkan uang sebesar Rp6 juta – Rp8 juta. Hasil dari reses nanti akan dilaporkan ke rapat paripurna DPRD secara intern.

Sayangnya, jadwal reses yang telah ditetapkan tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan para wakil rakyat. Sebagian besar wakil rakyat memanfaatkan reses untuk bersantai di rumah atau keluar Ogan Ilir.

”Lihat saja di lapangan, tidak semua anggota DPRD melakukan reses. Setelah mendapatkan uang itu, biasanya anggota DPRD menghilang keluar Ogan Ilir tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Ogan Ilir yang di-PAW beberapa waktu lalu, Andi Azhari.

Menurut dia, cara-cara anggota DPRD Ogan Ilir memanfaatkan dana reses untuk kepentingan pribadi jelas tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Dia berharap kepada wakil rakyat untuk lebih terbuka dalam penggunaan anggaran dan lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Ogan Ilir Baihaki membenarkan kalau seluruh anggota DPRD Ogan Ilir melakukan reses ke dapil masing-masing. ”Memang benar gadung DPRD sekarang sepi lantaran semua anggota DPRD melakukan reses ke 4 dapil masing-masing yang dimulai 7 Oktober hingga berakhir 14 Oktober nanti,” ujar Sekretaris DPRD Ogan Ilir Baihaki.

Menurut dia, dalam setahun kegiatan reses dilakukan sebanyak dua kali dengan alokasi dana yang disiapkan untuk sekali reses mencapai Rp450 juta dengan asumsi setiap anggota DPRD mendapatkan dana Rp6 juta – Rp8 juta per orang.

Soal banyaknya anggota DPRD yang tidak melakukan reses dan hanya sekadar mengambil uang reses saja, Baihaki menyatakan itu tidak benar. ”Bisa saja anggota dewan itu akan melakukan reses pada akhir masa reses. Pastinya reses dijadwalkan dilakukan pada 7-14 Oktober dan hasilnya pun akan diparipurnakan secara internal,” terangnya.

4 INCUMBENT DAFTAR KPU OGAN ILIR

IRDESS, INDRALAYA, OI – Empat dari lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir kembali mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU Ogan Ilir periode 2013-2018. Pada Senin (7/10), Timsel calon anggota KPU OI akan melakukan rapat penentuan bagi peserta untuk mengikuti seleksi ujian tertulis.

”Memang ada empat incumbent yang mendaftar, seperti Ketua KPU incumbent Amrah Muslimin, anggota KPU Annahrir, Armin, dan Ikhwandi. Kita akan dilakukan seleksi tes tertulis di LPMP Indralaya. Untuk soal langsung didistribusikan KPU Pusat ke KPU Sumsel. Kami harap peserta dapat membawa alat tulis sendiri,” ujar Sekretaris Timsel, Indra Yudistira.

Menurut dia, hingga hari terakhir jumlah pelamar KPU Ogan Ilir mencapai 50 peserta dengan rincian tiga orang peserta merupakan lulusan SMA sekitar 5%, 80% merupakan lulusan S1, dan sekitar 15% merupakan lulusan S2. Peserta perempuan pun cukup memenuhi kuota sekitar 30% atau ada 13 orang. Sedangkan profesi pendaftaran lebih didominasi PNS, swasta, organisasi masyarakat hingga wiraswasta.

”Bagi lulusan S1 dan S2, mereka tetap melampirkan ijazah SMA. Pelamar didominasi pria, rata-rata peserta tidak melengkapi persyaratan ijazah SMA dan surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bebas dari jeratan hukum. Namun itu semua telah dilengkapi pada akhir penutupan pendaftaran,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Timsel Calon Anggota KPU Ogan Ilir, Wilson Effendi menambahkan, usai melakukan tes tertulis, pada 11-15 Oktober akan dilakukan tes kesehatan, tes psikologi pada 16-23 Oktober. Untuk hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi akan diumumkan pada 26-28 Oktober dan baru dilanjutkan seleksi wawancara pada 3 November.

”Nanti 10 besar yang lulus seleksi akan diajukan ke KPU Provinsi untuk dikerucutkan kembali menjadi lima calon komisioner KPU Ogan Ilir. Penentuan lima komisioner KPU Ogan Ilir menjadi tanggungjawab KPU Sumsel,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Ogan Ilir H Amrah Muslimin membenarkan kalau dirinya kembali mendaftarkan diri menjadi peserta calon anggota KPU Ogan Ilir periode lima tahun mendatang. ”Ya, saya kembali mendaftarkan diri sebagai peserta calon anggoat KPU Ogan Ilir. Berkas sudah diserahkan dan tinggal mengikuti semua tahapan seleksi yang ditentukan,” tutur Amrah.

27 DESA JADI TARGET PROGRAM PIP

IRDESS, INDRALAYA, OI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Ogan Ilir (OI) tahun ini mencatat ada sekitar 27 desa dalam kecamatan di Kabupaten OI yang menjadi sasaran target Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Dengan adanya program tersebut diupayakan dapat mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di tingkat pemerintah daerah.

”Kami sangat bersyukur di tahun ini di OI ada 27 desa yang menerima PPIP. Berbeda di tahun sebelumnya hanya empat desa yang menerima PPIP. Kami harap setiap desa dapat memaksimalkan kerja PPIP secara optimal,” ujar Kepala Dinas PU CK OI, H Asmiran, kemarin (7/10).

Dirincikannya, 27 desa di OI kecamatan dalam Kabupaten OI yang menjadi sasaran PPIP diantaranya Desa Munggu, Seri Menanti, Kuang Anyar, Rantau Sialang, Sukajadi, Kecamatan Muarakuang, Desa Tangi, Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang dan desa lainnya.

Dilajutkannya, jika PPIP hanya diperuntukkan untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan air minum, sanitasi, infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta lainnya.

Untuk alokasi fisik yang diterima setiap desa dalam PPIP ini, sebesar Rp245 juta yang pengerjaan pembangunannya ditenggat berakhir hingga Desember tahun ini.

”Sesuai dengan arahan Bupati beberapa waktu lalu, bahwa setiap desa silahkan merancang dan mengajukan rencana pembangunannya sendiri, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nanti PU CK akan mengoreksi apa yang diajukan masing-masing desa itu,” terangnya.

Diakuinya, keberadaan PPIP ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya, sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Tata Ruang Lingkungan dan Perumahan, Ahmad Gunawan menambahkan, output yang diharapkan setelah kegiatan PPIP ini selesai, yakni untuk meningkatkan akses masyarakat ke pusat kegiatan perekonomian.

”PPIP dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan sistem swakelola. Jadi, pembangunan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kami harap pula PPIP ini dapat saling bersinergi dengan program yang sudah dicanangkan oleh daerah sehingga dapat menunjang percepatan target kinerja untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.   

KETUA GAPOKTAN BENAWA DIDUGA TILEP PUAP

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Bersama Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berinisial DM, diduga menggelapkan dana bantuan Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) tahun 2010 lalu. Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, kecurigaan akan dugaan mengenai dana PUAP sebesar Rp40 juta yang digelapkan oleh DM, berawal dari ketidaktahuan para anggota kemana uang tersebut. Padahal seharusnya uang itu digunakan untuk membeli pupuk dan kegiatan operasional usaha pertanian lainnya.

”Kami juga selalu bertanya dibelikan apa dana bantuan itu, kalau dibelikan pupuk, mana pupuknya. Para anggota lain tidak tahu kemana uangnya,” ujar salah satu anggota Gapoktan Bina Bersama yang meminta namanya tidak dituliskan.

Sementara Ketua Gapoktan Bina Bersama, DM, saat dikonfirmasi mengenai dugaan penggelapan dana PUAP tahun 2010 mengaku tidak ada permasalahan di Gapoktan Bina Bersama. ”Untuk apa lagi mau dikonfirmasi, kan mengenai masalah ini saya sudah dipanggil Kepala Dinas Pertanian, bahkan dengan LSM saya sudah selesai, jadi menurut saya tidak perlu lagi ada yang harus dikonfirmasi semuanya sudah selesai,” akunya.

Terpisah Kepala Dinas Pertanian OKI, Ir Asmar Wijaya, melalui Kabid Produksi Agribisnis, yang juga merupakan Pembina PUAP di OKI, Nasrun mengatakan, pihaknya baru mengetahui informasi adanya penggelapan dana PUAP. ”Masalahnya saja kami baru tahu, apalagi jika dikatakan pernah memanggil yang bersangkutan, itu tidak benar,” tukasnya.

Nasrun juga mengatakan, untuk mengetahui kebenarannya akan memanggil langsung Ketua Gapoktan tersebut untuk dimintai keterangan. ”Kalau begitu biar semuanya jelas kami yang akan memanggilnya,” ujar dia.

Mengenai mekanisme pencairan dana PUAP sendiri, kata dia, dilakukan melalui rekening masing-masing kelompok tani. ”Nah untuk Gapoktan itu sendiri tahun itu sudah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami, jadi kalau nantinya terbukti digelapkan, berarti laporan yang diberikan kepada kami adalah fiktif, jadi kita tunggu saja pemanggilannya dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

BUTUHKAN PASAR TRADISIONAL

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Warga Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, berharap agar pembangunan pasar tradisional di daerah mereka segera terealisasi. Keberadaan pasar tradisional itu sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat menjual hasil bumi dan memperoleh kebutuhan sehari-hari.

”Kalau sudah ada pasar disini, kami tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar Kayuagung atau Indralaya,” kata Hajar, warga Desa Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, kemarin (6/10).

Tuntutan akan pembangunan pasar sudah lama diidamkan masyarakat setempat, dimana sebelumnya Camat Tanjung Lubuk, juga sempat memberikan janji manis kepada masyarakat akan memprogramkan pembangunan pasar tradisional dengan konstruksi bangunan bertingkat pada pertemuan beberapa waktu lalu.

”Pak Camat akan memprogramkan pembangunan pasar, kami harapkan jangan terlalu lama pembangunannya,” katanya.

Hal senada dikatakan Ahmad Sobri, warga Desa Pangarayan. Menurutnya, pembangunan pasar tradisional agar segera diwujudkan. Karena untuk membeli kebutuhan sehari-hari jika harus ke Kayuagung memakan waktu selama satu jam lebih.

”Sekarang memang sudah ada pasar di Kecamatan Tanjung Lubuk, tapi hanya seminggu sekali dan Cuma pagi hari saja, itupun barang yang dijual tidak lengkap,” terangnya.

Sementara Camat Tanjung Lubuk, Herliansyah ketika dikonfirmasi menjelaskan, untuk pembangunan pasar, dinas terkait sudah mengukur dan melihat kondisi ke lapangan langsung. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada masyarakat untuk bersabar.

”Beberapa hari lalu pihak kecamatan dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Tanjung Lubuk dan tokoh masyarakat mengadakan dialog di gedung DPRD Kabupaten OKI. Disana Ketua dewan merespon usulan itu dan akan direalisasikan pada 2014,” jelasnya.

Kepala Desa Bumi Agung, Paisol berharap pasar tersebut agar segera direalisasikan. ”Kita sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah agar bisa merealisasikannya, karena keberadaan pasar yang layak sangat penting sekali demi mempermudah akses perekonomian,” pungkasnya.

PENERIMAAN CPNS OI DIWARNAI ISU SUAP (Honorer Rp 60 Juta, D3 Rp 175 Juta, S1 Rp 200 Juta)

IRDESS, INDRALAYA, OI – Proses penerimanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) kini mulai dibayangi isu suap. Patokan harga yang ditetapkan pun tak tanggung-tanggung, antara lain untuk honorer yang diangkat CPNS Rp 60 juta, lulusan D3 mencapai Rp 175 juta. Sementara untuk lulusan S1 harus merogoh kocek sebesar Rp 200 juta. Olala???

Akibat isu yang dihembuskan tersebut, masyarakat Bumi Caram Seguguk mulai resah dan meminta kepada pemerintah pusat baik Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), BKD Pusat dan BKD OI untuk lebih selektif, jujur dan transparan dalam proses penerimaan CPNSD OI tahun ini.

Informasi yang dihimpun Irdess Sumsel, sudah menjadi rahasia umum kalau setiap proses penerimaan CPNSD maupun pengangkatan honorer ke CPNS selalu dibayangi isu suap. Biasanya oknum yang tidak bertanggungjawab telah terkoordinir dengan baik untuk mencari target pelamar yang mau menyerahkan sejumlah uang dengan kompensasi lulus dalam proses penerimaan CPNSD nanti.

Isu berkembang di lapangan, setiap CPNS yang ingin lulus dan diterima menjadi CPNS OI harus menyetorkan uangnya bervariasi. Untuk honorer yang ingin lolos menjadi CPNS setidaknya harus mengeluarkan uang Rp 60 juta, sedangkan lulusan D3 sekitar Rp 175 juta, dan lulusan S1 mencapai Rp 200 juta.

Lebih parah lagi, jika calon pelamar CPNS berani mengeluarkan uang di atas harga tertinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pergeseran yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memasukkan orang yang dikehendaki atas intervensi orang lain dengan imbalan sejumlah uang.

”Mana ada uang sebesar itu, Pak. Darimana kami harus mengeluarkannya. Yang mengisi formasi itu kan sudah ada jatah semua, baik dari keluarga dan kerabat pejabat hingga mereka yang memiliki modal serta relasi. Memang sudah menjadi rahasia umum kalau formasi yang ditetapkan pemerintah sudah sejak awal disetting. Biasanya setiap penerimaan CPNS ini ada kongkalingkong antara BKD daerah dengan Menpan RB, BKD Pusat maupun pihak balitek Universitas Indonesia,” tutur Acek, warga Indralaya Selatan.

Dia mengaku sudah tiga kali mengikuti penerimaan CPNS baik di OI maupun daerah lain di Sumsel. Namun hasilnya tak kunjung memuaskan. Daripada buang-buang tenaga dan waktu saja mendingan mengalihkan pekerjaan lain yang lebih prospektif.

Dia menambahkan kondisi zaman sekarang ini tidak ada uang maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi untuk masuk penerimaan CPNS harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

Senada Salman, warga Indralaya menuturkan, bukan rahasia umum lagi, mau jadi CPNS OI harus menyiapkan dana wah. ”Kalau saya tidak mau nian ikut CPNS di OI ini, lebih baik saya ikut di Bangka, Lampung atau yang jauh-jauhlah, kita puas hati,” tuturnya.

KAMI JAMIN TANPA SUAP

IRDESS, INDRALAYA, OI - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini, tidak menggunakan uang dan sebagainya. Sebab penerimaan dilakukan pusat dengan menggandeng Universitas Indonesia (UI) dan itupun dilakukan secara jujur, murni tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mengacu pada nilai tertinggi peserta.

Kami menjamin tes penerimaan CPNS umum dan K2 tahun 2013 dapat berlangsung jujur, adil, transparan dan tanpa suap. Masyarakat wajib berhati-hati, menolak dan melaporkan ke polisi dan BKD jika ada oknum yang meminta sejumlah uang dengan kompensasi mampu meloloskan peserta menjadi CPNS.

Kami hanya meminta para peserta tes CPNS untuk terus belajar giat, fokus dan mentaati aturan dan petunjuk teknis soal penerimaan CPNS. Mulai dari mengirimkan lamaran serta melengkapi semua persyaratan yang berlaku dengan mengikuti tes tertulis, mengisi jawaban dengan benar hingga menunggu pengumuman kelulusan.

Insya Allah kalau belajar dengan baik pasti lulus. Namun semua persyaratan harus dipenuhi. Penilaian pun bukan dilakukan daerah, melainkan pihak pusat antara BKN Pusat, Kemenpan RB bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi negeri besar seperti UI, UGM, ITB dan sebagainya.