BAKU TEMBAK DEPAN RM PAGI SORE INDRALAYA

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Baku tembak antar warga kepolisian terjadi di depan Rumah Makan (RM) Pagi Sore Indralaya, atau tepatnya di jalan lintas tengah (Jelinteng) Indralaya-Prabumulih, sekitar pukul 11.30 WIB, Sabtu (31/8) kemarin. Insiden itu terjadi diduga dipicu penangkapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 3 ribu liter.

Baku tembak sekitar lebih kurang sepuluh kali tersebut diduga antara anggota Paminal Polda dan anggota Samapta Polres Prabumulih bernama Dar. Untungnya, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, lantaran usai melakukan aksi penembakan terhadap anggota Polres Prabumulih, 3 orang diduga anggota Paminal Polda Sumsel langsung melarikan diri.

Tak kalah sigap anggota Polres Ogan Ilir (OI) pun berhasil mengamankan barang bukti berupa mobil truk ps warna kuning Nopol BG 8069 LC yang di dalam baknya terdapat tangki segi empat yang berkapasitas 5 ribu liter berisikan BBM jenis solar sebanyak 3 ribu liter.

Informasi yang dihimpun oleh media Irdess Sumsel, Sabtu datanglah mobil truk bak kuning Nopol BG 8069 LC bermuatan solar bersubsidi ditangkap di daerah Tanjung Raman, Prabumulih sekitar pukul 04.00 WIB dini hari yang disopiri oleh Yanto. Mereka yang menangkap mengaku dari anggota Paminal Polda Sumsel berjumlah 3 orang dengan menggunakan Innova BG 1993 GS.

Kemudian sopir truk langsung menelepon siempunya lalu yang punya barang minta tolong dibantu, kemudian pelaku anggota Paminal Polda menyuruh dibawa ke Polres Prabumulih dan mobil  truk berisi minyak solar tersebut dibawa ke depan Polres Prabumulih, pelaku tersebut meminta uang Rp 50 juta dan diberikan oleh pemilik minyak bernama Imron Junaidi hanya Rp 5 juta.

Setelah itu sopir yang membawa truk tersebut dilepas, kemudian pelaku menyuruh jika mau mobil truk dilepas agar menelponnya pukul 8 pagi, lalu bertemu di RM Pagi Sore Indralaya sekitar pukul 11.00 WIB.

Kemudian pemilik minyak Imron Junaidi dengan anggota Polres Prabumulih datang ke RM Pagi Sore dengan menggunakan Innova warna hitam Nopol BG 1189 DE untuk mengantarkan tebusan uang yang diminta pelaku. Saat pemilik minyak serta anggota Prabumulih mendekati ketiga pelaku, kemudian pelaku tersebut melepaskan tembakan dan dibalas oleh anggota Prabumulih. Setelah itu terjadi tembak menembak sebanyak lebih kurang sepuluh kali kemudian pelaku melarikan diri.

Kasat Reskrim Polres OI, AKP Edy Rahmat Mulyana, didampingi Kanit Reskrim Iptu Herli mengatakan, penembakan tersebut terjadi siang hari, menurut dugaan sementara, penembakan itu lantaran minyak. “Tidak ada korban dalam insiden itu, dugaan sementara masalah minyak,” ungkapnya.

Terpisah, salah satu warga, Pandi (40) yang tinggal tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau hanya berjarak sekitar 15 meter dari tempat usahanya langsung mengamankan diri berlari ke belakang pondok bersama anak dan istrinya.

Setelah 15 menit berselang ketika suara tembakan tak terdengar lagi serta anggota Polres OI berdatangan, akhirnya ia keluar dan melihat kejadian yang membuat dirinya serta warga sekitar ketakutan.

RIBUAN PELANGGAN PLN NUNGGAK

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Perusahaan Listrik Negara (PLN), Ranting Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), saat ini mencatat ada ribuan pelanggan rumah tangga yang menunggak pembayaran listrik. total tagihan yang tertunggak mencapai Rp1,9 miliar.

PLN Ranting Indralaya mengancam akan mencabut sambungan listrik jika para pelanggan yang menunggak listrik dalam waktu yang sudah ditentukan belum melaksanakan kewajiban.

Kepala PLN Ranting Indralaya, Rahman melalui Supervisor Pelayanan dan Administrasi, Rosandi, Minggu (1/9), mengatakan, saat ini tunggakan tagihan didominasi rumah tangga hingga mencapai Rp1,9 miliar. Jumlah tersebut beragam dengan lama tunggakan mulai dari satu hingga tiga bulan.

“Ya, tunggakan untuk rumah tangga saat ini mencapai Rp1,9 miliar. Kalau lama tunggakan bervariasi,” ungkapnya.

Selain tunggakan rumah tangga, lanjut Rosandi, PLN Indralaya juga mencatat ada sektor lain menunggak pembayaran yakni bisnis dan lain-lain.

“Jika dikalkulasikan semua, tunggakan seluruhnya capai Rp2,3 miliar terhitung saat ini. Rinciannya, tunggakan untuk wilayah Indralaya Rp1,1 miliar, Tanjung Batu Rp560 juta, Tanjung Raja Rp475 juta, dan wilayah Muara Kuang Rp198 juta,” paparnya.

Untuk itu, lanjut dia, PLN Indralaya mengimbau kepada seluruh pelanggan yang mempunyai tunggakan untuk segera menyelesaikan tagihan. Jika tidak, PLN tidak segan-segan akan membongkar paksa meteran di rumah pelanggan.

“Sudah semua pelanggan yang nunggak kita kasih imbauan, masih ada yang membandel maka kita akan bongkar paksa,” tegasnya.

Disinggung soal sosialisasi, Rosandi menambahkan, pihaknya sudah berupaya mengimbau dengan berbagai cara. Mulai dari iklan di radio, media massa, hingga spanduk.

“Kita sudah berupaya, tapi mungkin tingkat kesadaran pelanggan masih kurang, jadi dianggap sepele, padahal dampaknya besar,” tukas dia.

PEMBUATAN KARTU KUNING MENINGKAT

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Seminggu terakhir, permintaan pembuatan kartu kuning atau AK 1 di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ogan Ilir (OI) meningkat tajam.

Kepala Bidang (Kabid) Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Ogan Ilir Drs Suharsono, MM mengatakan, sejak seminggu terakhir banyak permintaan masyarakat Ogan Ilir, khususnya pencari kerjam untuk dibuatkan kartu kuning.

“Ini tidak terlepas dari adanya perencanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperkirakan akan berlangsung akhir 2013 ini,” ujar Suharsono kepada media Irdess Sumsel, Jum’at (30/8).

Selain untuk mengikuti tes CPNS, sebagian kecil ada juga permintaan pembuatan kartu kuning untuk mencari pekerjaan keluar kabupaten bahkan ke provinsi lain. “Ya, misalnya ke pulau Batam dan ke pulau Jawa,” ungkap dia.

Menurut Suharsono, hari-hari biasanya pembuatan kartu kuning hanya satu dua saja setiap hari, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. “Namun dalam seminggu terakhir, dalam satu hari kami menerima permohonan atau permintaan antara 50 hingga 75 kartu setiap harinya,” terang dia.

Dari pantauan Irdess Sumsel, memang banyak sekali permintaan masyarakat Ogan Ilir untuk dibuatkan kartu kuning. Warga Bumi Caram Seguguk silih berganti dan antre dengan tertib untuk membuat salah satu syarat untuk melamar kerja ini.

Terpisah, Adi Chandra (19), warga Tanjung Batu yang mengaku baru pertama kali membuat kartu kuning di Disnakertrans Ogan Ilir, minta dibuatkan kartu kuning untuk melamar kerja ke Batam.

“Saya baru tamat SMA tahun inilah, dan mencoba-coba melamar kerja di salah satu perusahaan di Batam. Ya, salah satu syaratnya kartu kuning ini,” ujar dia sedikit malu-malu.

Lain lagi dengan Lina (23), warga Indralaya yang ikut antre untuk mendapatkan kartu kuning. Dia mengaku ingin mengikuti tes penerimaan CPNS yang diperkirakan pada akhir tahun ini.

“Ini pertama kali saya ikut tes CPNS, baru tamat kuliah juga. Ya, selain berharap bisa jadi PNS, paling tidak kalau tidak lulus, tahap pertama ini akan saya jadikan pelajaran untuk mengikuti tes CPNS yang akan datang,” kata dia.

PANWASLU OI GELAR BIMTEK EVALUASI ANGGARAN PILGUB SUMSEL

IRDESS, INDRALAYA, OI  – Selama tiga hari, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Ilir (OI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) evaluasi anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Sumsel yang digelar di ruang pertemuan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Pembukaan Bimtek ini sendiri dilakukan, Rabu (28/8) malam kemarin, dan kegiatannya baru dilakukan, Kamis (29/8) diikuti 80 peserta Panwas yang ada di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten OI.

“Tidak ada kendala yang berarti dalam Bimtek evaluasi anggaran ini, semua berjalan baik. Intinya kegiatan ini kita belajar dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Pilgub, kemarin,” ujar Ketua Panwaslu OI Syamsul Alwi didampingi dua anggotanya, Dermawan Iskandar dan Dedi Irwansyah.

Tak hanya masalah evaluasi anggaran yang dibahas dalam Bimtek melainkan katanya, pihaknya juga mengevaluasi kinerja para pengawas kecamatan selama Pilgub beberapa waktu yang lalu. “Tentunya yang kita evaluasi masalah kinerja pengawas, karena kita akui masih banyak kelemahan, untuk itu kita minta para pengawas ini, pada pemilihan legislatif (Pileg) mendatang bisa bekerja lebih baik. Karena Pileg nanti pekerjaannya lebih berat ketimbang Pilgub kemarin,” tuturnya.

Untuk itu pria jebolan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah ini menambahkan, pihaknya pada Pileg mendatang akan melakukan penambahan pengawas ditingkat desa, dimana pada Pilgub kemarin tiap TPS ada satu pengawas. “Nanti akan ditambah satu atau dua orang sebagai asisten,” terangnya.

Apalagi katanya, pada Pileg mendatang ada wacana KPU Pusat menerapkan aturan baru, dimana satu kecamatan hanya dibolehkan memasang dua baliho sedangkan ditingkat desa hanya satu baliho.

“Itupun, tidak diperbolehkan perorangan satu baliho. Melainkan beberapa orang caleg baik ditingkat kecamatan maupun desa, yang buat juga dari parpol masing-masing,” terangnya seraya mengaku inilah nanti yang harus diperhatikan para panwascam.

“Pastinya nanti tugas panwas akan lebih berat lagi untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak caleg masing-masing parpol,” lanjutnya.

Sementara itu Anggota Panwaslu, Dermawan Iskandar menambahkan, bahwa jika Caleg ada yang pasang foto sendiri tanpa ada koordinasi lanjutnya, maka pihak Panwaslu akan menertibkan baliho atau spanduk tersebut. “Kalau melanggar ketentuan, maka kita tertibkan. Kita cabut paksa. Namun itu semua masih menunggu surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU. Kalau sudah keluar, nanti langsung kita terapkan,” imbuhnya.

Disinggung tujuan peraturan tersebut terang pria yang akrab disapa Is ini menjelaskan, tujuan peraturan tersebut dimungkinkan agar Caleg harus lebih menemui konsituennya di lapangan ketimbang hanya memasang baliho atau spanduk. “Selain itu juga untuk keindahan kota. Memang selama ini, banyaknya spanduk dan baliho Caleg di pinggir jalan membuat pemandangan jadi tidak sedap,” tukasnya.

BPBD OKI AKAN BENTUK POSKO SIAGA BENCANA ASAP

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Untuk mewaspadai pergantian musim hujan ke musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berencana akan bentuk posko siaga darurat bencana asap dan kebakaran di Kabupaten OKI.

Kepala Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Yusuf HS, melalui Sekretarisnya Nyimas Jamiah, Selasa (27/8), mengatakan sebagai bentuk kesiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini pihaknya akan membentuk posko darurat tersebut, demi menjaga dampak negatif yang terjadi pada musim kemarau.

“Ini sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumsel, pada 2 Agustus lalu tentang pembentukan posko siaga darurat bencana asap dan kebakaran di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Menurutnya, hot spot (titik api-red), di wilayah Kabupaten OKI rawan kebakaran yakni sebanyak 42 titik. Dengan alasan inilah membuat pihaknya harus siaga jika terjadi kebakaran hutan tersebut.

“Apalagi Kabupaten OKI salah satu kabupaten yang mempunyai lahan hutan,” urainya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, diperlukan kesiagaan dan koordinasi dengan sejumlah SKPD, sehingga kebakaran hutan bisa dicegah khususnya di wilayah Kabupaten OKI.

Ia menambahkan, kendati belum dipastikan kapan jadwal pembentukan posko tersebut, namun pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Bupati OKI. “Jika memungkinkan maka pembentukan posko akan dilakukan di setiap kecamatan, sehingga bencana kebakaran hutan dapat dicegah,” ujarnya.

Masih kata, Nyimas Jamiah, selain pembentukan posko, pihaknya juga akan menyiapkan personil di setiap posko, serta kelengkapan logistic. “Dengan perlengkapan inilah mudah-mudahan ancaman akan musim kemarau dan kebakaran hutan akan terbendung,” jelasnya.

NASIB KADES UJUNG TANJUNG TERPILIH BELUM JELAS

IRDESS, TULUNG SELAPAN, OKI  – Nasib Kepala Desa (Kades) Ujung Tanjung, Kecamatan Ogan Komering Ilir (OKI) yang terpilih dalam pelaksanaan pilkades (15/8) lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan, pasalnya meskipun dalam pelaksanaannya Suhardi (Gadak) unggul 6 suara dari kompetitornya Nedi, namun dalam proses pemilihan tersebut, diduga ada kelebihan surat suara sah, sehingga belum dilakukan penetapan terhadap Kades terpilih tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Ali Amir, melalui Kabid Pemerintahan Desa Kelurahan, Zulfikri kemarin (28/8) mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari panitia dan juga pihak kecamatan setempat, terkait pelaksanaan Pilkades Ujung Tanjung, namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk bupati.

“Proses pelaksanaan Pilkades seharusnya diselesaikan oleh panitia, namun karena diduga ada persoalan, maka panitia menyerahkan ke pihak kecamatan. Dan kami sudah menerima laporan dari kecamatan, bahwa ada persoalan dalam pelaksanaan Pilkades Ujung Tanjung, terkait adanya dugaan kelebihan surat suara sah, saat dilakukan penghitungan suara. Karena persoalan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), maka kami meminta petunjuk Bupati melalui Kabag Hukum Setda Pemkab OKI, untuk meminta status hukum dalam persoalan ini,” ujar Zulfikri.

Dikatakannya, jika memang ada kekeliruan dan selisih suara, maka yang berwenang melakukan penghitunga ulang terhadap kertas suara yang ada di dalam tabung, itu adalah wewenang panitia, namun hal tersebut dapat dilakukan jika tabung suara belum ditutup dan disegel.

“Pada saat penghitungan, ada saksi dari masing-masing kandidat calon Kades, dan saat itu jika ada kekeliruan saksi berhak untuk meminta dilakukan penghitungan ulang, tetapi sekarang kasusnya beda, karena protes tentang adanya selisih suara tersebut dilakukan setelah tabung sudah ditutup dan disegel, sehingga untuk membuktikan kebenaran adanya perselisihan suara tersebut hanya dengan dilakukan penghitungan ulang, tetapi karena tabung sudah disegel dan disahkan, maka siapa yang berkompeten membuka tabung tersebut tidak ada ketentuannya. Yang jelas BPMPD tidak mempunyai wewenang membuka tabung tersebut, maka kami meminta petunjuk dari bagian hukum Setda Pemkab OKI,” jelas Zulfikri.

Kendati demikian, Zul menjamin saat ini tabung suara dalam kondisi aman dan berada di kantor kecamatan dengan dua kunci gembok. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar, karena dalam waktu dekat aka nada petunjuk dari bagian hukum dan Bupati OKI, sehingga jika memang sudah diperoleh pertunjuk tersebut, maka akan kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diberikan oleh Bapak Bupati OKI,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pilkades Ujung Tanjung ricuh, karena jumlah hasil penghitungan mengalami selisih. Sehingga hal tersebut mulai menjadi perhatian public.

Dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, hanya diikuti oleh dua kandidat yakni Nedi dan Suhardi alias Gadak dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Namun, saat dilaksanakan pemungutan suara, Kamis (15/8) ternyata Suhardi unggul 6 suara dari Nedi.

Tetapi dalam pelaksanaannya ada yang aneh, sebab jumlah suara sah melebihi suara yang terdaftar sebelumnya, akibatnya pemilihan menjadi ricuh dan hingga saat ini belum dapat disahkan siapa pemenangnya, sementara kotak suara masih diamankan pihak berkompeten.

Akibat hal tersebut, warga dan tim pendukung mulai resah, karena meskipun ada salah satu calon Kades yang memperoleh angka tertinggi, tetapi warga belum mendapat kepastian siapa pemenangnya. “Kami saat ini, masih bingung dan belum bisa ngomong atau memberikan informasi sebab belum ada keputusan, yang jelas sekarang sudah ditangani pihak kecamatan dan dibawa ke kabupaten, kami juga tidak tahu saat ini panitia berada dimana,” ungkap salah seorang warga setempat Nay.

Sementara, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, dari daerah pemilihan (dapil) setempat, Drs Sang Dewi Rusmin Nuryadin, mengatakan, pihaknya turut prihatin atas kejadian tersebut.

Sang Dewi menambahkan berdasarkan informasi yang didapatnya, dalam pelaksanaan Pilkades tersebut terdaftar ada 2.198 matapilih dan ada dua calon Kades yakni Nedi dan Suhardi. Lalu, setelah dilakukan penghitungan, ternyata Suhardi unggul 6  suara. Namun ada hal yang membingungkan masyarakat karena setelah penghitungan jumlah total, suara sah 2.205 melebihi 7 suara dari suara yang terdaftar.

“Kejadian seperti ini, sangat riskan dan unik karena jarang terjadi. Maka dari itu, saya berharap kepada warga terutama tim pendukung agar tetap tenang dan jangan mudah terpancing emosi, namun serahkan saja persoalan ini kepada pihak berkompeten dalam menanganinya. Saya imbau kepada panitia, camat dan pihak lainnya jangan sampai gegabah dan dalam mengambil keputusan jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” tandasnya.

PILEG 2014, KPU KABUPATEN HANYA PERPANJANG TANGAN (Beda dengan Penyelenggaraan Pemilukada)

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI  – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Abdul Hamid Usman SH MHum melalui Komisioner KPU Divisi Hukum dan Sosialisasi, Ihsan Hamidi SAg MPdI mengatakan pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2014 mendatang mutlak merupakan wewenang dan tanggung jawab dari KPU Pusat.

“KPU OKI statusnya hanya perpanjangan KPU Pusat dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat baik pusat ataupun daerah. KPU OKI komitmen membantu terselenggaranya kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya kemarin (28/8).

Dikatakannya, ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) beberapa waktu lalu, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir pelaksanaan ditanggung oleh daerah.

“Nah, sebagai pembantu KPU Pusat dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Legislatif, tentunya semua yang termasuk anggaran diatur oleh KPU Pusat, mulai logistik dan keperluan lainnya semua tanggungjawab Pusat. Termasuk juga besaran anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan Pileg di Kabupaten OKI, KPU Pusat yang mengaturnya,” terang Ihsan.

Tapi, lanjutnya, memang ada sebagian logistic yang ditangani oleh KPU Kabupaten, namun anggarannya tetap masih menggunakan anggaran dari Pusat atau APBN.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI juga dalam pelaksanaan Pileg nantinya juga tidak menganggarkan dana untuk tersebut, namun Pemkab OKI menyediakan fasilitas yang dibutuhkan KPU Kabupaten.

“Anggaran Pemilihan Legislatif akan dialokasi oleh Pusat, dimana anggaran kebutuhan KPU Kabupaten tentunya akan disesuaikan dengan peruntukannya, dan tidak menggunakan anggaran dari APBD OKI,” jelasnya.

Sementara ketika disinggung mengenai berapa besaran anggaran yang diterima KPU OKI dalam pelaksanaan Pileg 2014, dirinya mengatakan hal ini bukan wewenang dirinya, namun bagian Sekretariat KPU OKI. “Kalau masalah anggaran, itu Sekretariat yang lebih mengetahui bagaimana mekanisme, mulai dari besaran anggaran dan tahapan pencairan anggaran tersebut,” tukasnya.