PPL PILGUB PERTANYAKAN GAJI BULAN JULI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Beberapa Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Pemilihan Gubernur (Pilgub) baik yang ada di Kecamatan Tanjung Batu maupun kecamatan Indralaya mempertanyakan gaji untuk bulan Juli 2013 belum dibayarkan. Padahal mereka mengaku bekerja hingga bulan Juli bahkan SK mereka bekerja selama empat bulan terhitung dari bulan April.

Hal ini seperti yang dikatakan EL salah satu PPL dari Kecamatan Indralaya di SK mereka bekerja selama empat bulan yaitu dari bulan April hingga Juli 2013 bahkan mereka sekarang sudah melakukan pendataan untuk pemilihan legislatif 2014.

“Kami hanya menerima gaji bula April hingga bulan Juni 2013, dengan kata lain hanya tiga bulan dibayar sementara untuk bulan Juli kami sudah bekerja tapi sampai sekarang belum menerima gajinya, saat dipertanyakan ke Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir gaji untuk bulan Juli memang tidak ada,” paparnya.

Tak hanya itu lanjutnya, untuk gaji bulan April mereka hanya menerima Rp1,8 juta sementara untuk bulan Mei dan Juni pembayaran gajinya dirapelkan dengan menerima sebesar Rp4 juta, padahal gaji yang harus diterima setiap bulannya/orang sebesar Rp2,5 juta, berarti disini ada pemotongan. Lagian gaji bulan Juli kemaren sangat diharapkan agar bisa dipakai untuk Lebaran kemarin.

“Kami sangat mengharap sekali, apalagi kemarin bisa dipakai untuk keperluan Lebaran, tapi saat dipertanyakan ke Panwaslu Ogan Ilir gaji bulan Juli tidak keluar, terus terang kami sangat kecewa,” lanjutnya dengan nada kecewanya karena mereka merasa sudah menjalankan tugas.

Terpisah, secret Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir, Anom Pramajaya, SE, MSi dihubungi via ponselnya memang mengaku kalau untuk bulan Juli memang gajiya tidak ada. “Untuk bulan Juli itu sudah tanggung jawab pihak provinsi bukan tanggung jawab kita lagi,” terangnya.

Lebih jauh dikatakan Anom saat disinggung adanya pemotongan gaji, menurut Anom itu tidak benar, karena gaji mereka bukan Rp2,5 juta dan gaji bulan April memang berbeda dengan gaji bulan Mei dan Juni. Hal senada juga dikatakan Medi Irawan, SI, MH, Kepala Devisi Penganan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Ogan Ilir menurutnya, bahwa untuk PPL tersebut digaji sesuai dengan masa kerja mereka, karena mereka terhitung bekerja dari tanggal 15 April – 15 Juli 2013. “Berarti pas tiga bulan masa kerja, dan itu sudah dibayarkan lagipula gaji tersebut provinsi yang mengatur kami tidak punya wewenang,” imbuhnya.

Dibeberkannya juga, untuk bulan April gaji mereka Rp400 ribu, ditambah BBM ples sewa kendaraan menjadi Rp1,8 juta dan itu mereka terima penuh dalam artian belum dipotong PPn dan PPh. “Sementara untuk gaji bulan Mei dan Juni ada kenaikan yaitu kenaikan Rp900 ditambah BBM dan sewa kendaraan dan ada pemotongan PPn dan PPh untuk bulan April hingga Juni 2013 sehingga mereka menerima terakhir pada bulan Juni kemarin sebanyak 4 juta itu di rapel,” terangnya.

Diakui juga oleh Medi, permasalahan ini juga dipertanyakan oleh PPL dari Kecamatan Tanjung Batu yang sempat datang langsung ke Panwaslu Ogan Ilir. “Tetapi setelah kami jelaskan keadaan sebenarnya mereka mengerti, memang seharusnya hal ini disosialisasikan kepada PPL yang ada agar tidak terjadi persepsi lain dari PPL terhadap Panwaslu Ogan Ilir,” terangnya.

Ditekankan oleh Medi, bahwa kerja para PPL ini dihitung masa kerja bukan masa jabatan, kalau dihitung masa kerja dari 15 April hingga 15 Juli 2013 jadi tepat tiga bulan kerja. “Kerja PPL itu bukan dihitung masa jabatannya tapi dihitung masa kerjanya,” tukasnya.  

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DIMINTA ANTISIPASI ANOMALI ALAM

IRDESS, INDRALAYA, OI – Terjadinya fenomena alam berupa angin kencang serta hujan deras di kawasan Ogan Ilir (OI), sering muncul mendadak dan menimbulkan kerugian warga. Pemkab Ogan Ilir pun diminta melalukan upaya antisipasi menghadapi anomali alam tersebut.

Permintaan tersebut diutarakan warga yang pernah mengalami kerugian akibat ‘serangan’ alam tersebut. Seperti terjadi beberapa waktu lalu, hujan deras disertai angin kencang membuat banyak atap rumah berterbangan di Kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Banyak atap rumah rusak, terutama yang terbuat dari seng ataupun awning. Salah satunya menimpa rumah Muhlis di Jalinsum Indralaya Utara, atap warung sekaligus rumahnya ambruk.

“Kalau atap warung kan dari awning jadi mudah lepas dan ambruk, gara-gara hujan angin ini saya rugi Rp3 juta lah, soalnya buat beli awning baru, untungnya hanya teras warung yang kena. Saya juga tidak paham ada fenomena alam apa, soalnya jarang terjadi seperti ini,” ujarnya.

“ Ia pun berharap ada antisipasi pihak terkait terhadap persoalan anomali alam tersebut, yang saat ini tidak bisa diprediksi datangnya.

Senada Muhlis, Gery, warga Desa Tanjung Pering, juga mengeluhkan hal sama. Menurut dia, hujan deras disertai angin kencang membuat seng atap garasinya terbuka. “Seng kan mudah nga-ngap jadi mudah rusak. Apalagi angin kencang seperti ini, ya terpaksa diganti seng baru. Harusnya banyak menanam pohon agar lebih banyak penghijauan,” katanya.

Sementara warga Desa Lorok, Jamilah, mengaku meski rumahnya aman dari terpaan hujan angin, namun banyak pohon tumbang di sekitar rumahnya. “Untungnya pohon besar di sebelah rumah tidak menimpa atap. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kita,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial H Syarkowi mengatakan, hujan deras disertai angin yang beberapa waktu lalu melanda, tidak menimbulkan korban jiwa. “Alhamdulillah tidak ada korban, bahkan hingga kini belum ada laporan rumah rusak,” kata dia singkat.   

AKSES JALAN TERPUTUS, DESA TALANG RIMBO TERISOLIR

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Terputusnya akses jalan di Desa Talang Rimbo, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), membuat desa tersebut sejak dua bulan terakhir ini menjadi terisolir. Akibatnya, warga yang tadinya menggunakan jalur transportasi darat beralih ke transportasi air melalui sungai.

Seperti dikatakan Erlangga yang merupakan salah satu tokoh pemuda Desa Talang Rimbo, bahwa jarak desanya dengan ibukota Kecamatan Cengal hanya berjarak sekitar 4 km, tapi karena jalan putus jarak tempuh dari desanya menggunakan sepeda motor memakan waktu 45 menit, sedangkan kalau menggunakan kendaraan roda empat tidak bisa dilalui sama-sekali, meskipun menggunakan kendaraan double gardan.

“Jalan dari Cengal menuju Talang Rimbo tiga tahun lalu pernah diperbaiki, namun sejak itu hingga sekarang belum pernah diperbaiki, sehingga akses jalan ini sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat,” ujarnya, Minggu (1/8).

Padahal, kata dia, rata-rata mata pencaharian warga desa merupakan petani kebun karet, sehingga warga saat hendak menjual getah karet yang tadinya dari desa langsung ke Palembang, namun sekarang harus lewat transportasi laut menggunakan ketek menuju Desa Cengal, kemudian baru diangkut dengan truk ke Palembang. “Akibat putusnya jalan tersebut membuat perekonomian warga petani menjadi terganggu dan berdampak banyak mengeluarkan biaya ongkos angkut menjadi bertambah. Kami sangat berat rasanya apalagi harga getah karet harganya anjlok dan tidak menentu seperti sekarang ini,” keluhnya.

Ditambahkannya, dampak kerusakan jalan ini selain setiap hari pasti ada kendaraan khususnya sepeda motor yang terperosok ke dalam kubangan  lumpur, juga berdampak pada lumpuhnya kegiatan perekonomian karena waktu tidak bisa membawa hasil pertanian dan perkebunan untuk dijual keluar desa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) OKI, melalui Kabid Bina Marga, Ir Baharuddin ketika dikonfirmasi menuturkan, bahwa untuk tahun ini ruas jalan Desa Talang Rimbo Cengal tidak masuk pada APBD 2013 untuk diperbaiki. “Mungkin kedepan akan kita anggarkan,” sebutnya.

Sementara Bupati OKI, H Ishak Mekki dalam berbagai kesempatan sebelumnya mengakui di wilayahnya banyak jalan rusak parah. Perbaikan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan bergantian, sebab dana APBD dalam 1 tahun meskipun dialokasikan untuk perbaikan jalan masih tidak mencukupi.

PANWASLU OI WACANAKAN RAKOR PANWASCAM se-OI

IRDESS, INDRALAYA, OI – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Syamsul Alwi, S.Sos.i mewacanakan akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kepada seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Ogan Ilir pada hari Senin (20/8). Wacana tersebut diungkapkannya saat dibincangi awak media online Irdess Sumsel di ruang kerjanya pada hari Kamis (15/8) pada pukul 12.59 WIB terkait menjelang pemilihan legislatif (Pileg) Ogan Ilir pada  tahun 2014 mendatang.

Menurut Syamsul Alwi, pihaknya tengah mempersiapkan lokasi rapat tersebut, hanya saja tempatnya belum ditetapkan. karena pihaknya masih mencari tempat yang kosong. "InsyaAllah sore ini sudah ada kabar tempatnya yang bisa dipakai untuk acara Rakor pada hari Senin (19/8) besok. Hingga kini anggota Panwaslu tengah mencari tempat  yang bisa dipakai untuk Rakor. Tadinya anggota Panwaslu pergi ke LPMP dan Pondok CITRA guna untuk memastikan tempat yang bisa dipakai untuk acara tersebut.

Masih kata Syamsul, jumlah peserta yang akan mengikuti Rakor tersebut yakni 80 orang peserta dari Panwascam yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang anggota  Panwascam masing-masing Kecamatan se-Ogan Ilir.

Adapun materi yang akan dibahas adalah tatacara dan mekanisme laporan pengawasan, usulan pengajuan dan prosedur laporan keuangan serta persiapan tatacara pengawasan pemilu legislatif dan lain-lain.

Adapun jadwal yang tengah dipersiapkan pada tanggal 20 dan 21 Agustus nanti yakni, pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB cek in. Setelah itu akan dilanjutkan acara Rakor pada pukul 19.30 WIB sampai dengan pada pukul 23.00 WIB. Kemudian istrahat dan akan dilanjutkan pada esok harinya," ujarnya.

RAPAT PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM

IRDESS, INDRALAYA, OI – Jawaban pandangan fraksi terhadap Nota Bupati Ogan Ilir H Mawardi Yahya Kamis (15/8) pada pukul 11.00 WIB di ruang Rapat Paripurna DPRD OI, dihadiri langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati, Ketua DPRD OI, Wakil DPRD OI, Yulian Gunhar, Sekda OI, Dandim, Kapolres OI, Kajari OKI, dan seluruh jajaran SKPD lingkungan Pemkab Ogan Ilir, dan dihadiri juga enam fraksi yakni, Golkar, PAN, PDIP, KRDKIB, PELOPOR dan HANURA.

Adapun salah salah satu pandangan umum dari fraksi PPP yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD (OI) Ahmad Yadi, SH. Menyinggung kurangnya penertiban jalur lalu lintas yang berada di pintu keluar masuk pasar/kalangan di pasar Indralaya yang sering dipadati kendaraan roda empat dan bentor, sehingga seringnya terjadi kemacatan di jalur lalu lintas tersebut. Akhir-akhir ini banyak sekali baliho yang terpajang bermacam-macam tulisan dan gambar dari ucapan yang manis dan sebagainya di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini. Apakah baliho tersebut sudah mempunyai izin atau belum?

Untuk para Calegnya terdiri dari Kepala Desa dari partai manapun, Apakah mereka sudah melakukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa?

Rapat Paripurna selesai pada pukul 12.45 WIB dan akan dilanjutkan pada hari Senin (19/8) dengan agenda jawaban Bupati Ogan Ilir terhadap penyampaian dari enam fraksi tersebut.

PROYEK JALAN SARAT PENYIMPANGAN

IRDESS, INDRALAYA, OI – Proyek jalan menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir di Desa Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sarat denga dugaan penyimpangan. Pasalnya, di lokasi proyek tidak terpasang papan nama proyek dan ini jelas melanggar UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.

Pantauan di lokasi, Jum’at (2/8), lokasi proyek ini berada di tengah kota sehingga menjadi barometer bagi proyek skala besar lainnya yang dikerjakan di wilayah Ogan Ilir. Keberadaan papan proyek sangat penting agar dapat diketahui masyarakat sekitar, termasuk batas lokasi dan penggunaan anggaran.

Sejumlah masyarakat mulai mencium bau tak sedap dari pembangunan jalan menuju perkantoran sekitar 2 km tersebut. Mulai dari proses ganti rugi lahan milik warga sekitar jalan hingga tak adanya papan proyek.

Menurut penuturan masyarakat sekitar, pembangunan jalan perkantoran itu dikerjakan oleh PT Gajah Mada. Sejumlah alat berat terlihat bekerja menghamburkan agregat di sepanjang jalan.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Penyelemat Aset Daerah (AMPAD) Sumatera Selatan, Budi, menegaskan, proyek jalan menuju perkantoran yang tidak memakai papan nama itu jelas merupakan pembohongan publik.

“Kalau tidak ada papan nama proyek, menurut saya niatnya adalah untuk mengakali masyarakat supaya anggaran yang digelontorkan tidak diketahui masyarakat. Soal ini perlu diawasi bersama,” ujarnya.

Dia mengaku, dengan tidak adanya papan proyek terindikasi pekerjaan itu ada unsur permainan dalam perencanaan. Artinya, pembangunan jalan yang dikerjakan tak sesuai dengan perencanaan atau desain awal.

Atas dugaan penyimpangan pembangunan jalan itu, kata Budi, pihaknya meminta pihak terkait ataupun kejaksaan untuk dapat menindaklanjuti temuan masyarakat tersebut dengan harapan hasil pembangunan benar-benar maksimal.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PU BM Ogan Ilir H Muhsim Abdullah membantah keras kalau proyek jalan menuju perkantoran Pemkab tak memiliki papan proyek. Dia mengklaim kalau papan proyek berada di dalam, dekat mess pekerja.

“Papan proyek ada kok dipasang di mess pekerja. Tamu-tamu yang datang ke perkantoran kan termasuk khalayak ramai yang melihat papan nama proyek. Tak mesti harus dipasang di depan atau di pinggir Jalintim Desa Sakatiga agar diketahui khalayak ramai,” kata dia singkat.

KPU OKI “BAGI-BAGI” DANA SISA PEMILUKADA

IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diterpa isu miring telah “bagi-bagi” dana anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang tersisa. Tidak tanggung-tanggung, total dana yang dibagikan kepada seluruh Komisioner, pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga honorer di lingkungan KPU OKI nilainya mencapai Rp600 juta.

Hal ini diketahui dari short message service (SMS) atau pesan singkat yang diterima sejumlah wartawan maupun aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di OKI dengan bunyi, “Info tentang KPU OKI dana PEMILUKADA OKI masih tersisa Rp600 juta yang ketahuan, tetapi tidak dikembalikan malah dibagi-bagikan ke staf yang membagikan pegawai bernama Syamsiah. Alasan saya kecewa atas bagian yang dibagi. Tolong ditindak lanjuti, masalahnya Syamsiah itu merangkap jadi Kasubag Hukum dan Bendahara”.

Ketika dikonfirmasi, Ketua KPU OKI, Abdul Hamid Usman membantah jika dana sisa anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI yang digelar pada 6 Juni 2013 lalu telah dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU. “Itu tidak benar. Semua ada di Sekretariat KPU OKI, sementara laporan pertanggungjawabannya masih proses audit,” ujar Hamid kepada Palembang Ekspres, Jum’at (2/7).

Sementara Kasubag Humas dan Teknis Pemilu KPU OKI, Dedi Irawan ketika dihubungi ponsel pun membantah jika dana sisa Pemilukada OKI sebesar Rp600 juta telah dibagi-bagikan kepada semua staf. “Itu tidak benar, sebab sisa dana Pemilukada OKI bukan Rp600 juta, tapi Rp2 Milyar yang memang dianggarkan untuk mengantisipasi adanya pemilihan putaran kedua. Dana itu tidak bisa diambil, karena tidak ada putaran kedua,” jelas Dedi.

Dikatakannya, saat ini laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI masih dalam proses penyusunan laporan. “Laporannya saja masih disusun, kok sudah dikatakan ada sisa. Setahu saya juga masih banyak order segala keperluan pemilihan yang belum dibayarkan, begitu juga dengan honor Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pegawai KPU selama 8 bulan hingga bulan Agustus yang belum dibayarkan,” bebernya.

Besaran honor tersebut, kata dia, nilainya bervariasi antara Rp500 ribu-Rp750 ribu untuk tingkat PPS, berbeda lagi nominalnya dengan honor PPK dan pegawai KPU. “Jadi untuk honor PPS, PPK dan pegawai KPU OKI yang belum dibayarkan totalnya lebih dari Rp1 Milyar. Itu honor selama 8 bulan hingga bulan Agustus ini,” urainya.

Jadi, tambahnya, tidak mungkin kalau dana sisa Pemilukada OKI telah dibagi-bagikan kepada semua pegawai karena pelaporan penggunaan anggaran saja masih diproses. “Kalau untuk masalah rangkap jabatan Syamsiah selaku Kasubag Hukum dan Bendahara, itu bukan wewenang saya menjawabnya,” tandasnya seraya meminta SMS berikut nomor ponsel yang menyebar informasi tersebut, yang kondisinya sudah tidak aktif.