Jumat, 16 Agustus 2013

PANWASLU OI WACANAKAN RAKOR PANWASCAM se-OI


IRDESS, INDRALAYA, OI – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Ogan Ilir (OI), Syamsul Alwi, S.Sos.i mewacanakan akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kepada seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Ogan Ilir pada hari Senin (20/8). Wacana tersebut diungkapkannya saat dibincangi awak media online Irdess Sumsel di ruang kerjanya pada hari Kamis (15/8) pada pukul 12.59 WIB terkait menjelang pemilihan legislatif (Pileg) Ogan Ilir pada  tahun 2014 mendatang.
Menurut Syamsul Alwi, pihaknya tengah mempersiapkan lokasi rapat tersebut, hanya saja tempatnya belum ditetapkan. karena pihaknya masih mencari tempat yang kosong. "InsyaAllah sore ini sudah ada kabar tempatnya yang bisa dipakai untuk acara Rakor pada hari Senin (19/8) besok. Hingga kini anggota Panwaslu tengah mencari tempat  yang bisa dipakai untuk Rakor. Tadinya anggota Panwaslu pergi ke LPMP dan Pondok CITRA guna untuk memastikan tempat yang bisa dipakai untuk acara tersebut.
Masih kata Syamsul, jumlah peserta yang akan mengikuti Rakor tersebut yakni 80 orang peserta dari Panwascam yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang anggota  Panwascam masing-masing Kecamatan se-Ogan Ilir.
Adapun materi yang akan dibahas adalah tatacara dan mekanisme laporan pengawasan, usulan pengajuan dan prosedur laporan keuangan serta persiapan tatacara pengawasan pemilu legislatif dan lain-lain.
Adapun jadwal yang tengah dipersiapkan pada tanggal 20 dan 21 Agustus nanti yakni, pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB cek in. Setelah itu akan dilanjutkan acara Rakor pada pukul 19.30 WIB sampai dengan pada pukul 23.00 WIB. Kemudian istrahat dan akan dilanjutkan pada esok harinya," ujarnya.

Kamis, 15 Agustus 2013

RAPAT PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM


IRDESS, INDRALAYA, OI – Jawaban pandangan fraksi terhadap Nota Bupati Ogan Ilir H Mawardi Yahya Kamis (15/8) pada pukul 11.00 WIB di ruang Rapat Paripurna DPRD OI, dihadiri langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati, Ketua DPRD OI, Wakil DPRD OI, Yulian Gunhar, Sekda OI, Dandim, Kapolres OI, Kajari OKI, dan seluruh jajaran SKPD lingkungan Pemkab Ogan Ilir, dan dihadiri juga enam fraksi yakni, Golkar, PAN, PDIP, KRDKIB, PELOPOR dan HANURA.
Adapun salah salah satu pandangan umum dari fraksi PPP yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD (OI) Ahmad Yadi, SH. Menyinggung kurangnya penertiban jalur lalu lintas yang berada di pintu keluar masuk pasar/kalangan di pasar Indralaya yang sering dipadati kendaraan roda empat dan bentor, sehingga seringnya terjadi kemacatan di jalur lalu lintas tersebut. Akhir-akhir ini banyak sekali baliho yang terpajang bermacam-macam tulisan dan gambar dari ucapan yang manis dan sebagainya di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini. Apakah baliho tersebut sudah mempunyai izin atau belum?
Untuk para Calegnya terdiri dari Kepala Desa dari partai manapun, Apakah mereka sudah melakukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa?
Rapat Paripurna selesai pada pukul 12.45 WIB dan akan dilanjutkan pada hari Senin (19/8) dengan agenda jawaban Bupati Ogan Ilir terhadap penyampaian dari enam fraksi tersebut.



Sabtu, 03 Agustus 2013

PROYEK JALAN SARAT PENYIMPANGAN


IRDESS, INDRALAYA, OI – Proyek jalan menuju Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir di Desa Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sarat denga dugaan penyimpangan. Pasalnya, di lokasi proyek tidak terpasang papan nama proyek dan ini jelas melanggar UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
Pantauan di lokasi, Jum’at (2/8), lokasi proyek ini berada di tengah kota sehingga menjadi barometer bagi proyek skala besar lainnya yang dikerjakan di wilayah Ogan Ilir. Keberadaan papan proyek sangat penting agar dapat diketahui masyarakat sekitar, termasuk batas lokasi dan penggunaan anggaran.
Sejumlah masyarakat mulai mencium bau tak sedap dari pembangunan jalan menuju perkantoran sekitar 2 km tersebut. Mulai dari proses ganti rugi lahan milik warga sekitar jalan hingga tak adanya papan proyek.
Menurut penuturan masyarakat sekitar, pembangunan jalan perkantoran itu dikerjakan oleh PT Gajah Mada. Sejumlah alat berat terlihat bekerja menghamburkan agregat di sepanjang jalan.
Sekretaris Aliansi Masyarakat Penyelemat Aset Daerah (AMPAD) Sumatera Selatan, Budi, menegaskan, proyek jalan menuju perkantoran yang tidak memakai papan nama itu jelas merupakan pembohongan publik.
“Kalau tidak ada papan nama proyek, menurut saya niatnya adalah untuk mengakali masyarakat supaya anggaran yang digelontorkan tidak diketahui masyarakat. Soal ini perlu diawasi bersama,” ujarnya.
Dia mengaku, dengan tidak adanya papan proyek terindikasi pekerjaan itu ada unsur permainan dalam perencanaan. Artinya, pembangunan jalan yang dikerjakan tak sesuai dengan perencanaan atau desain awal.
Atas dugaan penyimpangan pembangunan jalan itu, kata Budi, pihaknya meminta pihak terkait ataupun kejaksaan untuk dapat menindaklanjuti temuan masyarakat tersebut dengan harapan hasil pembangunan benar-benar maksimal.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PU BM Ogan Ilir H Muhsim Abdullah membantah keras kalau proyek jalan menuju perkantoran Pemkab tak memiliki papan proyek. Dia mengklaim kalau papan proyek berada di dalam, dekat mess pekerja.
“Papan proyek ada kok dipasang di mess pekerja. Tamu-tamu yang datang ke perkantoran kan termasuk khalayak ramai yang melihat papan nama proyek. Tak mesti harus dipasang di depan atau di pinggir Jalintim Desa Sakatiga agar diketahui khalayak ramai,” kata dia singkat.




KPU OKI “BAGI-BAGI” DANA SISA PEMILUKADA


IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diterpa isu miring telah “bagi-bagi” dana anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang tersisa. Tidak tanggung-tanggung, total dana yang dibagikan kepada seluruh Komisioner, pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga honorer di lingkungan KPU OKI nilainya mencapai Rp600 juta.
Hal ini diketahui dari short message service (SMS) atau pesan singkat yang diterima sejumlah wartawan maupun aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di OKI dengan bunyi, “Info tentang KPU OKI dana PEMILUKADA OKI masih tersisa Rp600 juta yang ketahuan, tetapi tidak dikembalikan malah dibagi-bagikan ke staf yang membagikan pegawai bernama Syamsiah. Alasan saya kecewa atas bagian yang dibagi. Tolong ditindak lanjuti, masalahnya Syamsiah itu merangkap jadi Kasubag Hukum dan Bendahara”.
Ketika dikonfirmasi, Ketua KPU OKI, Abdul Hamid Usman membantah jika dana sisa anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI yang digelar pada 6 Juni 2013 lalu telah dibagi-bagikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU. “Itu tidak benar. Semua ada di Sekretariat KPU OKI, sementara laporan pertanggungjawabannya masih proses audit,” ujar Hamid kepada Palembang Ekspres, Jum’at (2/7).
Sementara Kasubag Humas dan Teknis Pemilu KPU OKI, Dedi Irawan ketika dihubungi ponsel pun membantah jika dana sisa Pemilukada OKI sebesar Rp600 juta telah dibagi-bagikan kepada semua staf. “Itu tidak benar, sebab sisa dana Pemilukada OKI bukan Rp600 juta, tapi Rp2 Milyar yang memang dianggarkan untuk mengantisipasi adanya pemilihan putaran kedua. Dana itu tidak bisa diambil, karena tidak ada putaran kedua,” jelas Dedi.
Dikatakannya, saat ini laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI masih dalam proses penyusunan laporan. “Laporannya saja masih disusun, kok sudah dikatakan ada sisa. Setahu saya juga masih banyak order segala keperluan pemilihan yang belum dibayarkan, begitu juga dengan honor Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pegawai KPU selama 8 bulan hingga bulan Agustus yang belum dibayarkan,” bebernya.
Besaran honor tersebut, kata dia, nilainya bervariasi antara Rp500 ribu-Rp750 ribu untuk tingkat PPS, berbeda lagi nominalnya dengan honor PPK dan pegawai KPU. “Jadi untuk honor PPS, PPK dan pegawai KPU OKI yang belum dibayarkan totalnya lebih dari Rp1 Milyar. Itu honor selama 8 bulan hingga bulan Agustus ini,” urainya.
Jadi, tambahnya, tidak mungkin kalau dana sisa Pemilukada OKI telah dibagi-bagikan kepada semua pegawai karena pelaporan penggunaan anggaran saja masih diproses. “Kalau untuk masalah rangkap jabatan Syamsiah selaku Kasubag Hukum dan Bendahara, itu bukan wewenang saya menjawabnya,” tandasnya seraya meminta SMS berikut nomor ponsel yang menyebar informasi tersebut, yang kondisinya sudah tidak aktif.



BANYAK PNS PEMKAB OI YANG BOLOS


IRDESS, INDRLAYA, OI – Pemkab Ogan Ilir dikomandoi Sekda H Sobli secara mengejutkan melakukan sidak, Jum’at (2/8). Biasanya, sidak dilanjutkan pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama, namun kali ini sidak sehari menjelang libur. Alhasil didapati banyak PNS sudah bolos duluan.
Turut mendampingi Sekda saat sidak, Asisten I Herman, SH, Kepala BKD dan Diklat Darjis, Inspektur Dicky Syailendra, dan sejumlah kepala dinas lainnya. Sidak dimulai dari kantor Badan Kebersihan dan Keindahan Kota, Kantor PMD, Dinas Capil, Dinkes, Dinas Pariwisata, Dinas Pengairan, dan beberapa dinas, kantor, serta badan lainnya.
Petugas BKD dan Diklat yang ditunjuk langsung mengumpulkan absensi dari masing-masing SKPD, untuk dikumpulkan lalu direkapitulasi jumlah yang hadir dan yang tidak hadir alias bolos. “Dari sidak yang kita lakukan, sekitar 10 persen pegawai yang tidak hadir alias bolos,” ujar Sekda H Sobli usai sidak.
Sedangkan ada beberapa kepala dinas, kaban, kakan, dan kabag, saat dilakukan sidak tidak berada di tempat. Namun menurut Sekda, mereka sebenarnya sedang dinas keluar.
“Kalau ada kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, dan kantor tidak berada di tempat saat kita lakukan sidak, mereka sudah izin kepada kita karena tengah tugas di luar,” ungkap dia.
Sementara menurut Kepala BKD dan Diklat Daerah Pemkab Ogan Ilir Darjis, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Ogan Ilir saat ini 6.500 orang. Itu artinya kalau ada sekitar 10 persen absen alias bolos, jumlah yang bolos mencapai 650 PNS. Sayangnya Darjis belum bisa menyebutkan data jumlah PNS yang tidak hadir pada saat dilakukan sidak.
“Kita akan rekap dulu jumlah PNS yang hadir ataupun absen, hasilnya nanti usai Lebaran atau pada hari masuk kerja bisa diketahui,” terangnya.
Lebih jauh dikatakan, bila hasil rekap ada sejumlah PNS yang bolos tanpa ada kabar beritanya, maka yang bersangkutan akan diserahkan ke masing-masing pimpinan SKPD yang akan memberikan sanksi.
“Teknisnya yang memberikan sanksi adalah masing-masing pimpinan SKPD, kecuali kalau hasil rekap tersebut, diketahui yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali maka proses sanksinya dilakukan oleh tim dan bupati yang akan menjatuhkan hukumannya sesuai dengan kesalahan,” tegas Darjis.
Pantauan kemarin, sidak yang dilakukan Sekda dan rombongan hanya di perkantoran Pemkab Ogan Ilir, sedangkan perkantoran satunya (Kantor B) tidak dilakukan sidak, padahal di perkantoran B tersebut ada beberapa dinas. Seperti Dinas Perikanan dan Peternakan, Distambem, Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan KB dan PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah dinas lainnya.
“Kita salah satu yang tidak dilakukan sidak, padahal sudah saya tunggu-tunggu, namun semua PNS masuk semua,” ujar Kepala Bappeda Drs  H A Rahman Rosydi.




Jumat, 02 Agustus 2013

WASPADAI 6 TITIK KEMACETAN DI JALAN LINTAS TIMUR


IRDESS, INDRALAYA, OI – Kepolisian Resort (Polres) Ogan Ilir akan menyiagakan anggotanya di 6 (enam) titik yang rawan kemacetan di sepanjang Jalan Lintas Timur (Jalintim). Seperti di beberapa titik, yakni di KM 9 simpang Musi II, KM 11 Desa Ibul Besar, Pemulutan, KM 32 Timbangan, KM 36 Pasar Inpres Indralaya, Desa Tebing Gerinting, dan KM 56 Pasar Tanjung Raja.
Keberadaan personel Polres di sejumlah titik rawan kemacetan itu dimaksudkan untuk mengurai antrean panjang kendaraan selama musim arus mudik dan balik. “Mereka (para anggota akan disebar di 6 (enam) titik kemacetan, termasuk ditempatkan di 2 (dua) Pospam yakni di Pospam KM 27 dekat RM Tiga Saudara dan Pospam Pasar Indralaya,” ujar Kapolres Ogan Ilir AKBP Deni Dharmapala, Kamis (1/8).
Dalam Operasi Ketupat 2013 yang dimulai 2 hingga 17 Agustus 2013, kata Kapolres, pihaknya mengerahkan 99 personel dari berbagai satuan. Disamping itu, Polres juga melibatkan berbagai instansi lain seperti Dishub Ogan Ilir, Satuan Pol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan TNI.
Bukan itu saja, lanjut Kapolres, pihaknya juga akan mengerahkan petugas untuk berpatroli di titik kemacetan sekaligus mengantisipasi aksi kriminalitas di sepanjang Jalintim Ogan Ilir, tepatnya jalan lurus Palembang-Indralaya.
“Kami juga meminta kepada pengendara untuk tertib berlalu lintas dan tidak saling mendahului. Ya, diprediksi lonjakan arus mudik terjadi pada H-3 Idul Fitri 1434 Hijriah,” tutur Kapolres.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Ogan Ilir Kompol S Samosir didampingi Paur Humas Iptu Zahirin menyatakan, ada sejumlah daerah yang dianggap rawan pencurian dengan kekerasan (curas). Seperti di KM 20 hingga KM 24 Simpang Rambutan dan Desa Parit.
Begitu pula bagi rumah kosong, kata dia, pihaknya mengimbau kepada pemilik rumah untuk dapat lebih memperhatikan keadaan rumah ketika hendak mudik atau dapat menitipkan kepada tetangga jika hendak berpergian.

“Masyarakat juga harus lebih proaktif ketika hendak mudik. Tentunya dengan menggalakkan poskamling serta memberikan kepercayaan kepada tetangga untuk menjaga rumah selama mudik,” terangnya.

Rabu, 31 Juli 2013

DATA HONORER KATEGORI DUA (K2) OKI TERUS BERTAMBAH


IRDESS, KAYUAGUNG, OKI – Saat ini jumlah honorer Kategori Dua (K2) di jajaran Pemkab OKI terus bertambah. Honorer K2 ini dijadwalkan akan menjalani tes tertulis dalam rangka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur honorer pada awal September 2013 mendatang. Saat ini jumlah honorer K2 sudah mencapai 1.680 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI Zaid Kamal, Selasa (30/7), mengatakan, jumlah honorer K2 yang akan ikut tes tertulis dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2013 terus bertambah.
“Awalnya honorer K2 berjumlah 1.398 orang, setelah dilakukan uji publik ternyata banyak sanggahan yang masuk ke BKD OKI, sanggahan itu kita terima dan kita pelajari, ternyata masih ada honorer K2 yang belum masuk,” kata Zaid.
Menurut dia, ada 224 berkas honorer yang masuk dan diverifikasi BKD. Selanjutnya setelah berkas diverifikasi, berkas kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hingga jumlah honorer K2 bertambah dan berjumlah sebanyak 1.622 orang, tetapi ternyata masih ada lagi honorer yang mengajukan berkas karena nama mereka belum masuk, sementara sesuai dengan persyaratan mereka sudah memenuhi syarat masuk dalam K2.
Dikatakan Zaid, masih ada sebanyak 60 honorer yang melapor, kalau nama mereka tidak masuk dalam daftar K2, sementara itu sesuai dengan data dan persyaratan yang ada mereka seharusnya sudah masuk. “Keluhan mereka kembali kita tanggapi, di sini BKD OKI selalu terbuka untuk mengakomodir laporan atau keluhan dari honorer. Setelah berkas mereka lengkap kembali diverifikasi di BKN, dari 60 berkas ada 58 orang yang lolos,” jelas Zaid.
Sampai saat ini, kata dia, setelah melalui proses verifikasi yang panjang, jumlah honorer K2 yang berhak mengikuti tes tertulis dalam rekrutmen CPNS tahun 2013 sebanyak 1.680 orang. “Nanti pada awal September, 1.680 orang honorer K2 ini kami persilahkan untuk berkompetisi, mengikuti tes tertulis sama seperti tes CPNS dari jalur umum,” imbuhnya.
Dari jumlah honorer K2 yang akan mengikuti tes tertulis, didominasi oleh guru, dengan rincian guru sebanyak 1.140 orang, kemudian tenaga kesehatan sebanyak 91 orang, dan sisanya tenaga teknis. “Honorer K2 ini merupakan tenaga honor yang bekerja sejak 1 Januari 2005, nanti menjelang tes tertulis, seluruh nama-nama honorer K2 akan kita tempel di papan pengumuman di kantor BKD,” ungkapnya.
Sementara itu, sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, tahun ini Pemkab OKI mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 168 orang. “Walaupun sedikit karena kebutuhan kita sebenarnya sebanyak 2.400 orang, tetapi jumlah kuota itu sudah banyak dibandingkan beberapa daerah lain yang mendapat kuota kurang dari 100 orang,” kata Zaid.
Asisten I Setda OKI Edward Candra menambahkan, pihaknya menyambut baik tahun ini Pemkab OKI mendapat kuota penerimaan CPNS, baik dari jalur umum maupun dari jalur honorer K2. “Khusus untuk honorer K2 agar bersiap-siap, karena bulan September akan mengikuti tes tertulis,” tukasnya.